JENEWA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komisasi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, Rabu (26/2/2025), menuduh Israel menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap HAM dalam serangannya di Gaza dan menegaskan bahwa Hamas telah melanggar hukum internasional.

“Tidak ada yang dapat membenarkan cara mengerikan yang digunakan Israel dalam menjalankan operasi militernya di Gaza, yang secara konsisten melanggar hukum internasional,” kata Turk saat mempresentasikan laporan baru tentang situasi HAM di Gaza, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan Yerusalem Timur kepada Dewan HAM PBB di Jenewa.

Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (Office of the High Commissioner for Human Rights/OHCHR) juga menuduh Hamas melakukan pelanggaran berat sejak 7 Oktober 2023.

"Hamas telah menembakkan proyektil secara sembarangan ke wilayah Israel, tindakan yang setara dengan kejahatan perang," kata Turk.

Para kombatan Palestina yang dipimpin Hamas menewaskan 1.200 orang dan menangkap lebih dari 250 sandera dalam serangan ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menurut data Israel. Serangan balasan Israel menghancurkan sebagian besar Gaza dan menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan di wilayah Gaza.

Israel tidak mengirimkan delegasi untuk berbicara dan memberikan komentar di Dewan HAM PBB di Jenewa itu. Negara itu telah berulang kali membatah tuduhan adanya kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Israel menegaskan, operasi militernya hanya menargetkan para kombatan Hamas dan berupaya menimalkan korban warga sipil.

"Gaza mengalami kehancuran yang luar biasa — mulai dari perumahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah," kata Turk. "Pembatasan yang diterapkan Israel ... telah menimbulkan krisis kemanusiaan," tambah Turk kepada Dewan HAM itu.

Turk mengatakan kepada Dewan HAM itu, laporan tersebut menyoroti kekhawatiran serius bahwa Hamas "mungkin telah melakukan pelanggaran hukum humaniter lainnya di Gaza, termasuk dengan sengaja menempatkan target militer di dekat lokasi warga sipil Palestina.

Ia meminta agar semua pelanggaran diselidiki secara independen. Namun, ia mempertanyakan apakah sistem peradilan Israel memiliki kemauan untuk menegakkan akuntabilitas sesuai standar internasional. Dia juga mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya langkah-langkah yang diambil Hamas atau kelompok lain untuk menghukum pelanggar hak asasi manusia.

Laporan OHCHR menyatakan bahwa mereka belum menerima tanggapan dari Israel atas permintaan lembaga itu untuk mendapatkan akses penuh ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki guna menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak.

Perwakilan Palestina di Dewan menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina serta menghalangi bantuan ke wilayah tersebut. Israel berulang kali membantah tuduhan tersebut.

"Baik tenda maupun rumah darurat telah ditolak. Akibatnya, akses terhadap makanan dan obat-obatan menjadi terhambat," kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Ibrahim Khraishi, kepada Dewan itu.

MEDAN, KOMPAS.com -Polrestabes Medan mengklarifikasi bahwa dugaan penganiayaan terhadap tahanan bernama Salman Alfaris Siregar tidak terbukti.

"Kita sudah konfirmasi ke yang bersangkutan dan melakukan visum. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan," kata Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan saat diwawancarai di Polrestabes Medan pada Kamis (27/2/2025).

Gidion menambahkan bahwa Salman telah mengklarifikasi bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan yang terjadi di sel tahanan Polrestabes Medan.

"Dia (Salman) mengakui menyatakan hal itu dalam kondisi psikis yang tidak stabil," ujarnya.

Lebih lanjut, Gidion menjelaskan bahwa Salman kini sudah tidak ditahan karena telah berdamai dengan pihak yang melaporkannya terkait perkara penipuan dan penggelapan.

"Kasus utama dia sudah selesai karena berdamai. Jadi dia tak ditahan lagi," ucap Gidion.

Sebelumnya, Salman, yang merupakan warga Kabupaten Deli Serdang, diduga mengalami penyiksaan saat ditahan di Polrestabes Medan.

Tuseno, kuasa hukum Salman, mengungkapkan bahwa keluarga Salman menerima informasi dari petugas tahanan bahwa Salman dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan kritis pada 29 Januari 2025.

"Setelah dicek, keadaan korban ada luka lebam di tangan, kaki, dan hidung. Kemudian, ada darah keluar dari air seninya. Sewaktu siuman, korban juga mengalami ketakutan," jelas Tuseno kepada Kompas.com pada Senin (10/2/2025).

Tuseno menambahkan bahwa Salman mengaku telah mengalami penganiayaan sejak ditahan pada 21 Januari.

"Beberapa orang yang menganiaya sebelum tidur malam. Tapi bukan tahanan. Ya kami duga para pelaku ini orang suruhan dari pelapor," ujarnya.

Saat ini, Salman sempat dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, namun kini telah dirujuk kembali ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan psikologis.

Menanggapi peristiwa tersebut, istri korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut dengan nomor laporan LP/B/114/I/2025 pada 30 Januari.

Mereka berharap Kapolda Sumut dapat mengungkap kasus ini. "Kami duga ini ada keterlibatan aparat. Karena kami dapati kabar CCTV di lokasi mati. Kita minta dia diproses dan apabila ada yang memerintahkan, juga diusut dan ditangkap," tegas Tuseno.

KOMPAS.com - Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2025 masih dibuka.

Sebelum ditutup, siswa SMA, SMK sederajat bisa mengetahui persyaratan dan jadwal pendaftaran tahun ini.

Program Paskibraka ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), jika Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Selama program ini berjalan, pelajar akan mendapatkan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Selama mengikuti program Paskibraka, siswa akan mengikuti pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Duta Pancasila, pembinaan lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Pendaftaran Paskibraka 2025 dibuka 3-28 Februari 2025 melalui aplikasi Transparansi Paskibraka di laman resmi paskibraka.bpip.go.id.

Syarat daftar Paskibraka 2025

Dilansir dari Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka.

1. Warga negara Indonesia.

2. Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

3. Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah.

4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali.

5. Mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan

6. Mematuhi peraturan program Paskibraka.

7. Nilai akademik minimal berkategori baik.

8. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah.

9. Memiliki tinggi dan badan ideal sebagai berikut:

• Paling rendah 170 sentimeter dan paling tinggi 180 sentimeter untuk pelajar putra.
• Paling rendah 165 sentimeter dan paling tinggi 175 sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah.

8. Memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih lima kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut:

Tabel tinggi badan dan berat badan ideal untuk paskibraka putra

• Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
• Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
• Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
• Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
• Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
• Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
• Tinggi badan 176 cm, berat badan 61-71 Kg
• Tinggi badan 177 cm, berat badan 62-72 Kg
• Tinggi badan 178 cm, berat badan 63-73 Kg
• Tinggi badan 179 cm, berat badan 64-74 Kg
• Tinggi badan 180 cm, berat badan 65-75 Kg

Tabel tinggi badan dan berat badan ideal untuk paskibraka putri

• Tinggi badan 165 cm, berat badan 50-60 Kg
• Tinggi badan 166 cm, berat badan 51-61 Kg
• Tinggi badan 167 cm, berat badan 52-62 Kg
• Tinggi badan 168 cm, berat badan 53-63 Kg
• Tinggi badan 169 cm, berat badan 54-64 Kg
• Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
• Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
• Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
• Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
• Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
• Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg

9. Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot).

Dokumen pendaftaran Paskibraka 2025

Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman https://paskibraka.bpip.go.id, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

• Kartu keluarga
• Surat izin dari kepala sekolah sesuai format.
• Surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format
• Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka
• Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (Informed Consent)
• Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik.
• Surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota

Informasi lebih lanjut, bisa cek laman resmi Paskibraka tahun 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pengawalan Panglima TNI kepada jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara.

"Komnas HAM menyesalkan adanya intimidasi dan ancaman kepada jurnalis Kompas.com terkait dengan kerja jurnalis untuk melakukan pemberitaan," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, melalui pesan suara, Kamis (27/2/2025).

Anis mengatakan, dugaan intimidasi ini mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta menyangkut kebebasan pers.

"Kebebasan pers ini menjadi salah satu hak yang dijamin oleh UU sehingga kerja-kerja jurnalistik adalah kerja konstitusional yang dijamin oleh UU, sehingga negara perlu memberikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan," katanya.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dia menjelaskan, jaminan kebebasan pers itu meliputi jaminan hak-hak jurnalis, hak untuk mendapatkan akses informasi editorial, serta mendapatkan kebebasan mendirikan usaha penyiaran.

"Jadi jaminan itu tentu harus dipenuhi dan dijamin, tidak boleh dibatasi untuk kerja jurnalistik. Karena ini sudah diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers," tandasnya.

Sebelumnya, jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara, diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan Polres Tarakan oleh tentara.

Peristiwa ini terjadi di Markas Besar Polri, Kamis (27/2/2025), seusai acara Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa Untuk Masyarakat Menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara.

Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.

Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman.

"Kau memang tidak di-briefing?" tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Adhyasta.

Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan 'menyikat' Adhyasta.

"Kutandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut.

"Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab," bela Adhyasta.

Setelahnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta.

Ajudan itu pun melihat ID Pers Istana Kepresidenan dan Kompas.com yang dikenakan Adhyasta.

Lalu, keduanya pergi mengingat situasi di lapangan sangat ramai.

Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kedua ajudan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pengawalan Panglima TNI kepada jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara.

"Komnas HAM menyesalkan adanya intimidasi dan ancaman kepada jurnalis Kompas.com terkait dengan kerja jurnalis untuk melakukan pemberitaan," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, melalui pesan suara, Kamis (27/2/2025).

Anis mengatakan, dugaan intimidasi ini mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta menyangkut kebebasan pers.

"Kebebasan pers ini menjadi salah satu hak yang dijamin oleh UU sehingga kerja-kerja jurnalistik adalah kerja konstitusional yang dijamin oleh UU, sehingga negara perlu memberikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan," katanya.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dia menjelaskan, jaminan kebebasan pers itu meliputi jaminan hak-hak jurnalis, hak untuk mendapatkan akses informasi editorial, serta mendapatkan kebebasan mendirikan usaha penyiaran.

"Jadi jaminan itu tentu harus dipenuhi dan dijamin, tidak boleh dibatasi untuk kerja jurnalistik. Karena ini sudah diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers," tandasnya.

Sebelumnya, jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara, diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan Polres Tarakan oleh tentara.

Peristiwa ini terjadi di Markas Besar Polri, Kamis (27/2/2025), seusai acara Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa Untuk Masyarakat Menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara.

Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.

Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman.

"Kau memang tidak di-briefing?" tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Adhyasta.

Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan 'menyikat' Adhyasta.

"Kutandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut.

"Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab," bela Adhyasta.

Setelahnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta.

Ajudan itu pun melihat ID Pers Istana Kepresidenan dan Kompas.com yang dikenakan Adhyasta.

Lalu, keduanya pergi mengingat situasi di lapangan sangat ramai.

Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kedua ajudan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengatakan, perempuan dan anak harus dilindungi dari penyebaran radikalisme agar tak terjerumus pada terorisme

Ia mengatakan, perempuan dan anak berpotensi terpapar paham radikalisme karena terpapar dari kepala keluarga yang lebih dulu terjerumus pada radikalisme dan terorisme.

"Harus dilakukan perlindungan karena terus terang misalkan gini, tersangka terorisme kan punya istri, punya anak, nah itu yang kita lindungi juga, jangan sampai dia ikut-ikutan juga," ucap Eddy saat ditemui di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Eddy melanjutkan, BNPT fokus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dengan koordinasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Itu yang menjadi konsen di kami, sehingga kami bekerja sama juga dengan Menteri PPPA, ya membuat modul bagaimana sih menangani anak-anak perempuan," ucap dia.

BNPT bersama Kementerian PPPA akan memberikan pembinaan dengan cara yang halus dan manusiawi agar anak-anak tidak trauma.

"Dengan cara-cara yang soft, dengan cara-cara yang manusiawi, sehingga anak-anak ini tidak trauma. Nah ini yang kita kembangkan dan terus kita sempurnakan supaya langkah-langkah ini tercapai," ucapnya.

Eddy mengakui bahwa pembinaan kepada perempuan dan anak-anak tidak mudah dan butuh kesabaran ekstra.

"Karena ini tidak mudah, butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh kedamaian, ini yang kita harus lakukan," kata dia.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB) Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka ikut kabur bersama enam narapidana lainnya dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (25/2/2025).

Kaburnya Penihas membuat Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Kartenz harus turun tangan mengejarnya.

Kepala Operasi Satgas Damai Kartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, membenarkan bahwa KKB Penihas ikut kabur bersama narapidana lainnya dari Lapas Wamena.

“Penihas ini menamakan dirinya sebagai Komando Operasi dan Komandan Bataylon Yamue Kodap XVI Yahukimo,” katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2025).

Jenderal bintang satu ini menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap KKB Penihas bersama dengan enam orang narapidana lainnya yang sedang kabur.

“Kami Satgas Damai Kartenz bersama dengan unsur keamanan yang lain, terutama Polres Jayawijaya, Kodim, dan rekan-rekan TNI yang lain, tengah melakukan pengejaran terhadap Penihas dan para narapidana lainnya yang kabur,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2025), membenarkan adanya tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena.

“Kronologis sesuai olah tempat kejadian perkara (TKP) sendiri bahwa gerakan sudah dilakukan oleh warga binaan yang kabur,” katanya.

Kata Yoin, kaburnya tujuh narapidana ini disebabkan oleh kelengahan petugas dan saat itu terjadi hujan deras, sehingga mempermudah tujuh narapidana untuk kabur.

“Pelarian ini sebenarnya telah mereka rencanakan,” ungkapnya.

Yoin menjelaskan, tujuh narapidana ini kabur dengan memanfaatkan situasi yang ada di Lapas Wamena, sehingga bisa melarikan diri melalui area masjid yang berada di dalam lapas.

“Para narapidana yang kabur ini memotong kawat berduri dan kawat ornames menggunakan tang,” ujarnya.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin, dan Welinton Kogoya alias Ula.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengatakan, perempuan dan anak harus dilindungi dari penyebaran radikalisme agar tak terjerumus pada terorisme

Ia mengatakan, perempuan dan anak berpotensi terpapar paham radikalisme karena terpapar dari kepala keluarga yang lebih dulu terjerumus pada radikalisme dan terorisme.

"Harus dilakukan perlindungan karena terus terang misalkan gini, tersangka terorisme kan punya istri, punya anak, nah itu yang kita lindungi juga, jangan sampai dia ikut-ikutan juga," ucap Eddy saat ditemui di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Eddy melanjutkan, BNPT fokus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dengan koordinasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Itu yang menjadi konsen di kami, sehingga kami bekerja sama juga dengan Menteri PPPA, ya membuat modul bagaimana sih menangani anak-anak perempuan," ucap dia.

BNPT bersama Kementerian PPPA akan memberikan pembinaan dengan cara yang halus dan manusiawi agar anak-anak tidak trauma.

"Dengan cara-cara yang soft, dengan cara-cara yang manusiawi, sehingga anak-anak ini tidak trauma. Nah ini yang kita kembangkan dan terus kita sempurnakan supaya langkah-langkah ini tercapai," ucapnya.

Eddy mengakui bahwa pembinaan kepada perempuan dan anak-anak tidak mudah dan butuh kesabaran ekstra.

"Karena ini tidak mudah, butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh kedamaian, ini yang kita harus lakukan," kata dia.

KOMPAS.com - Saksi ahli digital forensik dalam kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven mengungkapkan adanya dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan bukti rekaman CCTV.

Dilansir Kompas.com (26/2/2025), ahli forensik IT, Abimanyu Wachjoewidajat, telah menganalisis bukti rekaman yang diajukan oleh Paula Verhoeven dan menemukan indikasi kontak fisik yang berpotensi sebagai tindakan KDRT.

"Kalau bahasa telematikanya, kami melihat bahwa itu terjadi suatu kontak kekerasan, sampai ada terjadi benturan," ujar Abimanyu saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

"Apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan, pakar hukum nantinya menilai. Tetapi kalau di bahasa telematika, kami melihat ada suatu bukti, suatu kontak keras di CCTV," lanjutnya.

Paula Verhoeven Terlihat Terpental

Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat tindakan Baim Wong yang menyebabkan Paula Verhoeven terpental. Kepala Paula juga tampak terdorong ke depan akibat kontak fisik yang terekam dalam video.

"Pihak wanita sampai terpental karena hal tersebut. Lalu juga ada kontak, jadi yang pria melakukan sesuatu ke kepala wanita. Sehingga dengan pergerakan tangan, membuat kepala wanita sampai seperti terdorong ke depan," jelas Abimanyu.

Namun, tim kuasa hukum Baim Wong, yang dipimpin oleh Usman A Lawara, membantah dugaan KDRT tersebut.

Menurut Usman, ada beberapa hal dalam video yang tidak sesuai dengan klaim yang diajukan Paula.

"Tetapi ada hal di dalam video itu yang disangkal oleh Baim sendiri," ungkap Usman.

Baim Wong Akan Ajukan Bukti Tambahan

Lebih lanjut, Baim Wong berencana mengajukan bukti tambahan untuk membantah analisis ahli digital forensik mengenai dugaan KDRT ini.

"Tadi Baim sampaikan, mau ajukan ada dua atau tiga bukti berkait dengan keterangan ahli," ujar Usman.

Tim kuasa hukum juga menyoroti bahwa video CCTV yang diajukan Paula diduga tidak utuh. Menurut mereka, ada bagian lain dari rekaman yang lebih relevan untuk ditampilkan dalam persidangan.

"Ada video yang kalau menurut Baim, lebih penting untuk dikupas, tapi tidak disampaikan oleh Paula. Itu memang dinyatakan ahli. Bahwa dia tidak memeriksa secara utuh," kata Usman.

Sidang perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven dijadwalkan berlanjut pada pekan depan, tepatnya pada 5 Maret 2025.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Saksi Ahli Ungkap Dugaan KDRT Baim Wong terhadap Paula Verhoeven di Video CCTV , Klik untuk baca: www.kompas.com

GAZA, KOMPAS.com -Hamas menyerahkan empat sandera dalam peti mati pada Kamis (27/2/2025), beriringan dengan tibanya ratusan tahanan Palestina di Tepi Barat dan Gaza setelah dibebaskan oleh Israel.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengonfirmasi bahwa Israel telah menerima peti mati dari empat sandera yang gugur dan proses identifikasi resmi telah dimulai.

Media Israel mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai Ohad Yahalomi, Tsachi Idan, Itzik Elgarat, dan Shlomo Mansour.

Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa penyerahan empat jenazah warga Israel akan dilakukan secara tertutup untuk mencegah adanya alasan yang dapat menunda atau menghambat proses ini.

Sementara di Tepi Barat dan Gaza, sebagaimana diberitakan AFP pada Kamis (27/2/2025), ratusan tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tiba menggunakan bus-bus yang ditemani oleh kendaraan Palang Merah.

Beberapa tahanan Palestina yang dibebaskan dan dibawa ke Ramallah diangkat dengan pengiringan, bahkan ada yang diwawancarai sambil ditopang oleh teman atau kerabat.

Sekelompok wanita pun terisak saat berkumpul di sekitar salah satu tahanan yang baru dibebaskan, sementara seorang anak kecil mengangkat tangannya membentuk simbol damai.

Dalam pertukaran sandera, lebih dari 600 tahanan dijadwalkan akan dibebaskan, sedangkan Al Jazeera melaporkan bahwa hampir 100 tahanan akan dideportasi ke Mesir.

Menurut Hamas, pembebasan ini seharusnya dilakukan pada akhir pekan lalu, tetapi Israel menghentikan prosesnya setelah muncul kemarahan atas upacara pembebasan sandera yang diadakan oleh kelompok bersenjata tersebut.

Perselisihan ini mengancam fase pertama gencatan senjata yang dimulai sejak 19 Januari 2025.

Namun, Hamas mengatakan, Israel kini tidak punya pilihan selain memulai negosiasi untuk gencatan senjata fase kedua.

"Kami telah menutup jalan bagi dalih-dalih palsu musuh, dan mereka tidak punya pilihan selain memulai negosiasi gencatan senjata fase kedua," tulis Hamas di Telegram.

KOMPAS.com - Dalam menjalankan ibadah puasa, banyak umat Islam yang bertanya, apakah boleh mandi wajib setelah sahur? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi mereka yang mengalami hadas besar di malam hari.

Apakah puasanya tetap sah jika mandi wajib dilakukan setelah sahur? Artikel ini akan membahas hukum, dalil, serta waktu yang tepat untuk mandi wajib dalam kaitannya dengan ibadah puasa.

Hukum Mandi Wajib Setelah Sahur dalam Islam

Sebagai seorang Muslim, menjaga kebersihan dan kesucian dari hadas besar merupakan kewajiban. Namun, apakah boleh mandi wajib setelah sahur dan tetap menjalankan puasa dengan sah? Jawabannya adalah boleh. Berikut penjelasannya:

1. Mandi wajib tidak membatalkan puasa

Mandi wajib adalah proses menyucikan diri dari hadas besar dan tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa.

2. Boleh menunda mandi wajib hingga setelah sahur

Dalam Islam, seseorang yang dalam keadaan junub diperbolehkan makan sahur terlebih dahulu dan mandi wajib setelahnya, asalkan sudah berniat puasa sebelum fajar.

3. Dalil tentang mandi wajib setelah sahur

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah RA dan Ummu Salamah RA berkata bahwa Rasulullah SAW pernah dalam keadaan junub ketika waktu fajar telah tiba, lalu beliau mandi dan tetap berpuasa.

4. Menjaga kebersihan tetap dianjurkan

Meskipun diperbolehkan menunda mandi wajib, tetap dianjurkan untuk menyegerakan mandi agar tubuh lebih segar dan siap menjalankan ibadah.

Dalil dan Pendapat Ulama tentang Mandi Wajib Setelah Sahur

Untuk menjawab pertanyaan apakah boleh mandi wajib setelah sahur, kita perlu merujuk pada dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Hadis dari Aisyah RA dan Ummu Salamah RA

Dalam Shahih Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi dan tetap menjalankan puasanya. Ini menjadi dalil utama bahwa mandi wajib setelah masuk waktu subuh tetap diperbolehkan.

2. Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 6

Allah SWT berfirman:

“Jika kamu junub, maka mandilah.” (QS. Al-Maidah: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa mandi wajib adalah kewajiban bagi seseorang yang mengalami hadas besar, tanpa ada batasan waktu tertentu.

3. Pendapat Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa seseorang yang dalam keadaan junub dan baru mandi setelah sahur tetap sah puasanya, karena junub bukanlah penyebab batalnya puasa.

4. Mazhab Syafi’i dan Hanafi

Kedua mazhab ini menyatakan bahwa seseorang boleh menunda mandi wajib hingga setelah sahur atau bahkan setelah waktu subuh masuk, selama ia sudah berniat puasa sebelumnya.

Waktu yang Tepat untuk Mandi Wajib Saat Berpuasa

Setelah mengetahui bahwa mandi wajib setelah sahur diperbolehkan, penting juga untuk memahami kapan waktu terbaik untuk melakukannya agar tetap optimal dalam menjalankan ibadah:

• Sebelum Waktu Fajar Tiba

Sebaiknya menyegerakan mandi sebelum waktu subuh agar bisa melaksanakan salat Subuh tepat waktu.

• Setelah Sahur tetapi Sebelum Subuh

Jika tidak sempat mandi sebelum sahur, maka bisa melakukannya segera setelah makan sahur sebelum azan subuh berkumandang.

• Setelah Subuh tetapi Sebelum Salat

Jika seseorang masih dalam keadaan junub setelah subuh, maka wajib mandi sebelum melaksanakan salat Subuh.

• Memastikan Tidak Menunda Mandi hingga Waktu Siang

Meskipun sah puasanya, menunda mandi wajib terlalu lama bisa menyebabkan tertinggalnya ibadah salat Subuh.

Kesalahan Umum dalam Mandi Wajib Setelah Sahur

Selain memahami hukum mandi wajib setelah sahur, ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari:

• Menunda Mandi hingga Waktu Dhuha

Jika mandi wajib dilakukan setelah matahari terbit dan seseorang belum salat Subuh, maka ini termasuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban salat.

• Mandi Tanpa Niat yang Benar

Niat merupakan salah satu syarat sahnya mandi wajib. Jika seseorang mandi tanpa niat, maka tidak dianggap mandi wajib.

• Tidak Membasuh Seluruh Tubuh

Mandi wajib harus mencakup seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian tersembunyi seperti sela-sela jari dan rambut.

• Menggunakan Air Secara Berlebihan

Islam mengajarkan kesederhanaan dalam menggunakan air. Meskipun mandi wajib harus menyeluruh, tidak berarti harus boros dalam penggunaan air.

• Mandi dengan Air yang Terlalu Panas

Menggunakan air yang terlalu panas dapat menyebabkan kulit kering dan iritasi, sehingga lebih baik menggunakan air dengan suhu yang nyaman.

Berdasarkan dalil dari hadis Nabi SAW serta pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa mandi wajib setelah sahur diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa.

Seseorang yang dalam keadaan junub masih bisa makan sahur dan menunda mandi hingga setelah waktu fajar. Namun, tetap dianjurkan untuk segera mandi agar dapat melaksanakan salat Subuh tepat waktu.

Dengan memahami hukum ini, umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang dan tetap menjaga kesucian serta kebersihan diri sesuai ajaran Islam.

SUMBER: Basnaz.go.id