Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) imigrasi membeberkan buronan berinisial YZ telah mendapatkan untung hingga Rp284 triliun dari platform judi online di negara asalnya yaitu China.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian, Yuldi Yusman mengemukakan selama ini buronan YZ itu memakai modus manipulasi data. Alhasil, kata Yuldi, buronan YZ bisa menghasilkan keuntungan senilai Rp284 triliun dari aksi kejahatannya.

"Buronan ini melakukan aksinya dengan cara memanipulasi data yang kemudian menghasilkan keuntungan sebesar 130 juta yuan atau sekitar Rp284 triliun," tuturnya di Jakarta, Kamis (5/12).

Dia menjelaskan bahwa buronan berinisial YZ tersebut kini sudah diserahkan kepada NCB Interpol untuk ditindaklanjuti. Pasalnya kata Yuldi, buronan YZ sudah masuk daftar red notice Interpol.

"Tersangka YZ ini sudah kami serahkan ke NCB Interpol hari ini Kamis 5 Desember 2024," katanya.

Yuldi menegaskan bahwa pihaknya bakal terus memburu pelaku judi online baik lokal maupun internasional untuk diganjar oleh hukuman yang setimpal.

Tidak hanya itu, menurut Yuldi, pihaknya juga akan bersinergi dengan interpol dan pihak terkait untuk mempersempit ruang gerak pelaku judi online.

"Kami berkomitmen untuk menjaga wilayah Indonesia dari datangnya WNA yang tidak bermanfaat dan mengancam stabilitas nasional," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) imigrasi membeberkan buronan berinisial YZ telah mendapatkan untung hingga Rp284 triliun dari platform judi online di negara asalnya yaitu China.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian, Yuldi Yusman mengemukakan selama ini buronan YZ itu memakai modus manipulasi data. Alhasil, kata Yuldi, buronan YZ bisa menghasilkan keuntungan senilai Rp284 miliar dari aksi kejahatannya.

"Buronan ini melakukan aksinya dengan cara memanipulasi data yang kemudian menghasilkan keuntungan sebesar 130 juta yuan atau sekitar Rp284 triliun," tuturnya di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa buronan berinisial YZ tersebut kini sudah diserahkan kepada NCB Interpol untuk ditindaklanjuti. Pasalnya kata Yuldi, buronan YZ sudah masuk daftar red notice Interpol.

"Tersangka YZ ini sudah kami serahkan ke NCB Interpol hari ini Kamis 5 Desember 2024," katanya.

Yuldi menegaskan bahwa pihaknya bakal terus memburu pelaku judi online baik lokal maupun internasional untuk diganjar oleh hukuman yang setimpal.

Tidak hanya itu, menurut Yuldi, pihaknya juga akan bersinergi dengan interpol dan pihak terkait untuk mempersempit ruang gerak pelaku judi online.

"Kami berkomitmen untuk menjaga wilayah Indonesia dari datangnya WNA yang tidak bermanfaat dan mengancam stabilitas nasional," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Asia Timur Amnesty International Boram Jang memberikan pandangan mengenai penetapan darurat militer oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Boram mengatakan bahwa penetapan yang dilakukan Yoon bisa menjadi kesalahan fatal. Ia pun menegaskan bahwa darurat militer tidak boleh dilakukan yang mempengaruhi hak asasi manusia (HAM).

“Presiden Yoon harus sepenuhnya menjelaskan alasan untuk mengumumkan darurat militer dan memastikan bahwa tindakan apa pun yang membatasi hak asasi manusia adalah pengecualian, bersifat sementara dan terbatas pada apa yang benar-benar diperlukan oleh tuntutan situasi dan semua tindakan ini harus melalui peninjauan Kembali," ucap Boram Jang dikutip dari amnesty.org pada Kamis (5/12/2024).

Ia kemudian menjelaskan pemberlakuan darurat militer berarti penyerahan kekuasaan administratif dan yudisial kepada militer.

"Hal ini mengancam akan membatalkan kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah selama beberapa dekade dan dapat berdampak buruk pada hak asasi manusia. Tanpa pembenaran yang memadai, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional," lanjutnya.

Kemudian penerapan militer darurat juga harus memenuhi supremasi hukum yang berlaku. Sehingga hal tersebut tidak dapat dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat atau membatasi kebebasan mendasar.

"Tindakan Presiden Yoon harus mematuhi standar internasional mengingat ancaman besar terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia," pungkasnya.

Dasar Hukum Penerapan Darurat Militer Korea Selatan

Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer hanya dapat diberlakukan dalam situasi yang menimbulkan ancaman luar biasa terhadap kelangsungan hidup negara. Misalnya seperti perang dan pemberontakan bersenjata.

Namun tidak jelas apakah klaim Presiden Yoon atas darurat militer memenuhi ambang batas hukum dan konstitusional yang disyaratkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Militer dan Pasal 77 Konstitusi.

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, tindakan tersebut harus bersifat pengecualian, sangat diperlukan, proporsional, dan bersifat sementara.

Darurat militer hanya dapat diberlakukan karena keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan harus mematuhi pengamanan internasional yang melindungi hak asasi manusia (HAM).

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) menduga rembesan Minyakita dijual dalam bentuk minyak curah, yang menyebabkan harga Minyakita melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan Minyakita masuk ke dalam status harga tidak aman dengan disparitas harga antar daerah yang rendah. Per 29 November 2029, harga Minyakita berada jauh di atas HET yang seharusnya dibanderol Rp15.700 per liter. Adapun, harga terakhir Minyakita secara rata-rata adalah Rp17.100 per liter.

“Kemarin kami dari Kantor Staf Presiden mengecek ke pasar di sekitar Jabodetabek, harganya [Minyakita] memang antara Rp16.500–Rp17.000. Jadi ini memang mencerminkan kenyataan di pasar,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri RI, Selasa (3/12/2024).

Edy menjelaskan, jika terjadi disparitas harga yang rendah pada suatu komoditas maka ini mengindikasikan adanya masalah terhadap pasokan. Namun, lanjut dia, KSP mendapatkan informasi bahwa Domestic Market Obligation (DMO) untuk Minyakita tidak bermasalah atau sudah sesuai target.

“Kami kemudian penasaran ini kenapa ya, yang jelas kami yakin bahwa kalau disparitas rendah dan harga tinggi itu berarti ada masalah pasokan,” tuturnya.

Berangkat dari sana, Edy mengungkap bahwa KSP menemukan sejumlah dugaan penyebab tingginya harga Minyakita. Salah satunya adalah rantai distribusi yang lebih panjang daripada yang seharusnya.

Perlu diketahui, Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan 18/2024 menjelaskan terkait pendistribusian minyak goreng rakyat (MGR). Jalurnya antara lain produsen minyak goreng menyalurkan MGR kepada distributor lini 1 (D1) dan/atau BUMN Pangan dan wajib melaporkan pengiriman melalui SIMIRAH.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa D1, BUMN Pangan, dan/atau distributor lini 2 (D2) wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada pengecer. Adapun, pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET. HET ini sendiri ditetapkan oleh menteri.

“Jadi kalau menurut peraturan, seharusnya Minyakita dari produsen, distributor 1, distributor 2. Kemudian langsung ke pengecer. Di lapangan lebih panjang daripada itu,” bebernya.

Dugaan penyebab tingginya harga Minyakita yang kedua adalah harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang mahal.

Per Oktober 2024, Edy menyampaikan rata-rata harga CPO adalah Rp14.000. Kemudian, jika CPO diolah menjadi minyak goreng maka setidaknya membutuhkan biaya Rp4.000, sehingga harga minyak adalah Rp18.000.

Kendati demikian, Edy menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kebijakan tersendiri untuk Minyakita. Di saat harga CPO melambung, maka harga minyak goreng di tingkat konsumen, terutama Minyakita masih bisa dikendalikan.

Adapun imbas dari harga CPO yang melambung, maka harga minyak curah juga terdorong untuk naik. Hal ini mengingat minyak curah sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah.

Perbesar

Menurut dugaannya, hal ini secara tidak langsung memengaruhi Minyakita, lantaran harga minyak curah yang mahal. Dengan kata lain, ada dugaan permintaan (demand) yang meningkat karena tingginya harga minyak curah.

“Jadi kalau harga minyak curah itu tinggi maka akan ada sebagian paling tidak konsumen yang tadinya membeli minyak curah, kemudian bergeser ke Minyakita. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan demand terhadap Minyakita,” jelasnya.

Dugaan Penyebab Minyakita Mahal

Lebih lanjut, Edy menambahkan dugaan lain yang menjadi biang kerok mahalnya harga Minyakita adalah terjadi rembesan Minyakita ke minyak curah. Berdasarkan temuan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada 2023, terdapat kasus Minyakita yang dibuka dan dijual sebagai minyak curah.

“Jadi ada kasus di mana Minyakita dibuka kemasannya, dijual sebagai minyak curah karena harganya harga minyak curah lebih mahal. Apalagi sekarang minyak curah harganya tidak kendalikan. Ini adalah temuan dari KPPU,” terangnya.

Penyebab ini yang diduga harga Minyakita berada di atas HET, sebab persediaan Minyakita berkurang karena sebagian beralih ke minyak curah.

“Yang terakhir ini lebih serius lagi, yaitu ada dugaan terjadinya rembesan minyak curah ke luar negeri, diekspor sebagai bagian dari minyak bekas. Karena harga misalnya sedang bagus dan itu menjadi bahan baku bagi biodiesel,” imbuhnya.

Edy mengungkap bahwa dugaan ini juga sempat disampaikan perwakilan asosiasi pengusaha dalam Rakor di Kemendag pada 28 November 2024.

“Jadi ini yang kami khawatir dan kalau ini memang benar terjadi, maka kami merekomendasikan kepada Kemendag, Satgas Pangan, Polri, dan instansi terkait lain untuk melakukan pendalaman,” pintanya.

Untuk itu, dia meminta agar Kementerian Perdagangan dan instansi terkait melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pelanggaran Minyakita.

“Dan jika memang terjadi pelanggaran, diambil tindakan saja karena, pertama, membuka kemasan Minyakita dan dijual dalam bentuk curah itu pelanggaran terhadap regulasi, ada peraturan pemerintahnya,” ucapnya.

Apalagi, lanjut dia, minyak curah yang dijual ke luar negeri juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran dan merugikan konsumen Minyakita dalam negeri.

“Dan ini kemudian sedikit memberikan jawaban kepada kami mengapa harga Minyakita ini relatif tinggi, dalam arti lebih tinggi daripada ketentuan [HET]. Sekali lagi ini dugaan mohon kepada seluruh instansi terkait untuk menyelidikinya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus pertambangan yang melibatkan PT Timah dianggap tidak sesuai oleh sejumlah pakar hukum.

Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Eva Achjani Zulfa, yang menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus berpegang pada asas legalitas dan tidak boleh dipaksakan jika tidak sesuai dengan norma yang ada.

Menurut Eva, salah satu dasar dalam hukum pidana adalah asas pertanggung jawaban individu, yang berarti setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan peran masing-masing.

"Dalam hukum pidana, tanggung jawab itu bersifat individual, bukan seperti perdata yang mengenal tanggung renteng. Oleh karena itu, kita harus melihat peran setiap individu dalam kasus pidana, bukan memukul rata semua orang yang terlibat," jelasnya dalam sidang lanjutan tata niaga timah di PN Jakarta Pusat, Senin (2/11/2024).

Eva menjelaskan bahwa penyertaan dalam tindak pidana memiliki beberapa kategori, seperti menggerakkan, menyuruh, atau turut serta.

Dalam kasus di mana seseorang tidak mengetahui tindak pidana tetapi hanya menjadi alat atau diperalat pihak lain, tanggung jawab pidana tidak bisa dikenakan.

Sebagai contoh, jika ada individu yang diperdaya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, individu tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai pelaku.

“Seseorang yang tidak tahu bahwa ia diperdaya untuk membuka rumah atau orang untuk mencuri, misalnya, tidak bisa dianggap sebagai peserta delik,” jelasnya.

Dalam konteks kasus pertambangan PT Timah, Eva menyoroti penerapan pasal 14 UU Tipikor. Ia menegaskan bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang tidak berasal dari APBN, penyertaan modal negara, atau fasilitas negara, bukanlah kerugian negara.

“Kalau kerugian tidak termasuk dalam kategori yang diatur oleh norma UU Tipikor, maka asas legalitas harus dijaga. Tidak bisa kita memaksakan analogi atau mengembangkan norma hukum di luar yang dirumuskan dalam Undang-undang,” jelasnya.

Dia berpandangan bahwa pasal 14 UU Tipikor sudah memiliki batasan yang jelas, sehingga jika dianggap ada masalah atau kekurangan dalam aturan tersebut, solusinya adalah melakukan judicial review.

"Asas legalitas merupakan prinsip utama yang harus dijalankan. Jika norma tidak mencakup kasus tertentu, kita harus menguji ulang melalui judicial review, bukan memaksakan penerapan UU Tipikor," tambahnya.

Sementara itu, saksi ahli dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum, menegaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bukanlah Undang-Undang "sapu jagat" untuk semua kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Kalau semua yang merugikan keuangan negara dianggap sebagai Tipikor, itu berbahaya. Karena nelayan yang menangkap ikan secara ilega bisa dijerat UU Tipikor. Jangan nanti orang menggali tanah dianggap merusak lingkungan, bisa dikenakan pasal Tipikor. Fakta-faktanya kita lihat dulu,” jelasnya.

Mahmud juga menjelaskan bahwa UU Tipikor sebagai aturan khusus (lex spesialis) tidak dapat serta-merta diterapkan pada berbagai kasus.

Penerapannya hanya berlaku jika tidak ada undang-undang lain yang secara spesifik mengatur perbuatan tertentu. Jika terdapat UU khusus yang relevan, maka UU tersebut harus didahulukan.

“Jika ada dua UU khusus yang saling bertemu, maka kita harus melihat domain perbuatannya terlebih dahulu. Misalnya, jika UU Tipikor berbenturan dengan UU Kepabeanan, UU Perbankan, UU Perpajakan, atau UU Minerba, belum tentu UU Tipikor yang digunakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk menerapkan UU Tipikor, harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, serta kerugian keuangan negara.

“Jika ada irisan dengan undang-undang lain, maka perlu penelitian yang sistematis untuk menentukan UU mana yang relevan,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - DPP PDI-Perjuangan (PDIP) akan beri bantuan hukum kepada Connie Rahakundini Bakrie atau Connie Bakrie yang dipanggil Polda Metro Jaya hari ini, Senin (2/12/2024).

Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyebut perkara tindak pidana yang kini melibatkan Connie Rahakundini Bakrie adalah perkara lama yang diungkit dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Kaitannya ini kasus yang lama dan kami menyayangkan karena kami melihat bahwa Mbak Connie sebelumnya gara-gara sudah hadir dan menyampaikan pendapatnya di podcast Akbar Faizal," tuturnya di Jakarta, Senin (2/12).

Padahal, Connie sudah memberi klarifikasi kepada Polda Metro Jaya pada 20 Maret 2024 lalu. Connie diklarifikasi terkait dengan pernyataannya di akun Instagramnya, yaitu Polisi mempunyai akses Sirekap dan akses pengisian formulir C-1 yang bisa dilakukan dari Polres-Polres.

"Tentunya kami menduga ini korelasinya sama ketika menyampaikan kritik terhadap situasi pemilukada tahun ini dan kemudian tiba-tiba ada panggilan," kata Ronny.

Maka dari itu, Ronny menegaskan bahwa PDI-Perjuangan bakal memberikan bantuan hukum kepada Connie Bakrie jika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya hari ini Senin 2 Desember 2024.

"Kami menduga ini bagian dari kriminalisasi, sehingga kami perlu untuk mendampingi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak dua oknum petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur segera ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu buntut temuan belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Muslim Jaya Butarbutar menyatakan tindakan pencoblosan yang melibatkan Ketua KPPS dan petugas keamanan itu melanggar Pasal 181 UU No. 1/2015.

"Kami tim hukum meminta Gakkumdu dan penyidik untuk segera menjadikan Ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk dijadikan tersangka. Kenapa? Karena secara sengaja sudah melakukan apa yang dimaksud dalam pasal 181 tersebut," ujarnya melalui rilisnya, Minggu (1/12/2024).

Jaya menjelaskan bahwa dalam bunyi pasal 181 UU nomor 1 tahun 2015 menuangkan bahwa apabila secara sengaja mengetahui bahwa surat adalah tidak sah dan dipalsukan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat suara sah dipidana paling singkat 26 bulan penjara.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur (Jaktim) memberhentikan ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jaktim. Pemecatan buntut temuan 19 surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jaktim, Rio Verieza mengatakan sang ketua KPPS melanggar kode etik. Sebab, ketua KPPS itu meminta petugas pengamanan langsung (pamsung) TPS untuk mencoblos surat suara tak terpakai.

"Di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti itu terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua KPPS dan pamsung. Jadi, Ketua KPPS itu menyuruh pamsung untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai," kata Rio.

Dia menjelaskan, petugas ketertiban yang mendapat arahan dari Ketua KPPS kemudian mencoblos 19 surat suara. Beruntung, pengawas TPS sempat menggagalkan surat suara tercoblos itu dimasukkan ke kotak suara.

"Dari 19 surat suara itu yang sempat dimasukkan ke kotak suara itu satu surat suara, kemudian 18 surat suara itu ditahan oleh pengawas TPS, jadi digagalkan ini oleh pengawas TPS," jelas Rio.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata dia, seluruh surat suara yang tercoblos mengarah pada Pramono Anung-Rano Karno. Meski demikian, hasil pemeriksaan mengungkap ketua KPPS tidak mengarahkan pencoblosan dilakukan pada salah satu paslon.

"Jadi, untuk unsur politis (mengarahkan paslon tertentu) tidak ada. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan itu ingin TPS-nya ingin banyak yang hadir," ungkapnya.

Buntut kejadian itu, Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti dan satu pamsung dipecat. Rio memastikan berdasarkan hasil pemeriksaan, hanya ketua KPPS yang mengetahui kejadian itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dipastikan segera beroperasi seiring rampungnya draf Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait lembaga baru ini.

Head of Communication Danantara Anton Pripambudi mengatakan beleid tersebut akan diserahkan oleh Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad dan Wakilnya Kaharuddin Djenod kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

“Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (29/11/2024).

Pada saat yang sama, kata Anton, para pimpinan Danantara juga sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terkait lembaga baru tersebut.

Hal itu bertujuan agar setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara dapat mendorong SOTK untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Dalam perkembangan sebelumnya, Muliaman memastikan bahwa lembaga baru yang dinakhodainya bakal diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, juga menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana audit yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terhadap Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan PPK Kemayoran mendapatkan dukungan dari Indonesia Audit Watch (IAW).

Adapun, langkah audit dilakukan terhadap kedua BLU tersebut lantaran dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara hingga dampak perekonomian secara luas.

Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus mengatakan tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Tidak maksimalnya setoran disebabkan dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya.

“Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Iskandar dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan.

Sebab berdasarkan informasi di lapangan, lanjutnya, di wilayah BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut.

“Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” ujarnya.

Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Diharapkan tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya.

“Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

Dia khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan mempanjang alur birokrasinya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (14/11/2024), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut.

"Perlu ada perbaikan dari sisi bagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang kemudian dihasilkan dan diserahkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

Sejalan dengan hal itu, Mensesneg mengaku bakal mengkaji ulang seluruh kontrak yang telah diteken oleh kedua BLU itu

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap di mana terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan ditahan oleh pemerintah Filipina.

Yusril menyebut Mary Jane akan ditempatkan di penjara khusus wanita yang terletak di Mandaluyong, Filipina.

"Jadi, pihak Filipina itu katanya Mary Jane mau ditempatkan di sebuah penjara wanita di City of Mandaluyong namanya. Di tengah-tengah kota Manila itu ada nama kota Mandaluyong, dan katanya akan disimpan, ditaruh di situ," ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Yusril menyampaikan bahwa nasib Mary Jane kini telah diserahkan ke pemerintah Filipina setelah diserahkan pada Desember 2024 nanti. Namun, dia memastikan Indonesia tidak mencabut status terpidananya.

Menurut Yusril, itu menjadi kewenangan pemerintaah Filipina. RI hanya memastikan upaya pemantauan terhadap nasib Mary Jane setelah dipulangkan ke negara asalnya.

"Mau dia ubah jadi seumur hidup, ya kewenangannya. Dia mau ubah jadi 20 tahun, kewenangannya juga. Jadi, kita enggak bisa lagi mempersoalkan, tapi, kita punya akses dan kita tahu apa yang terjadi dengan napi ini setelah kembali ke negaranya," tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.

Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane. Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dikembalikan ke Filipina.

Yusril mengatakan bahwa pengembalian Mary Jane ke pemerintah Filipina masih dalam status terpidana.

"Statusnya itu tetap sebagai narapidana. Nah, kalau sudah dikembalikan ke sana, dia wajib menjalani sisa hukumannya, di negaranya, berdasarkan putusan pengadilan kita," ujar Yusril ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Dengan demikian, tanggung jawab pembinaan Mary Jane nantinya akan dialihkan juga ke pemerintah Filipina.

Adapun, pemerintah Filipina juga nantinya berwenang apabila ingin memberikan remisi hingga grasi kepada Mary Jane. Namun, imbuh Yusril, pemerintah Indonesia dipastikan bakal tetap melakukan pemantauan.

"Kalau Presidennya mau memberikan grasi, kewenangannya mereka, kan kita harus menghormati kewenangan itu, tapi kita tetap mempunyai hak untuk memantau orang ini diapain pulang ke negaranya," paparnya.

Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.

Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane.

Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta, yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.

Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan kliennya siap hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim hari ini, Kamis (28/11/2024).

Sebelumnya, penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortastipidkor menjadwalkan pemeriksaan itu pada 10.00 WIB di Gedung Bareskrim Polri.

Namun, Ian Iskandar dan rombongan kubu Firli terlebih dahulu menyambangi Polda Metro Jaya sekitar 10.40 WIB.

"Kita menyerahkan surat kepada pihak Polda Metro terkait dengan panggilan hari ini, mengenai substansinya nanti bisa ditanya pihak Polda Metro aja," ujar Ian di Polda Metro Jaya, Kamis (28/11/2024).

Selang satu jam kemudian, Ian dan rombongan keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Belum jelas alasan Ian datang terlebih dahulu ke Polda Metro Jaya.

Meskipun begitu, Ian menekankan dirinya beserta Firli bakal hadir untuk memenuhi pemeriksaan kepolisian terkait dengan kasus dugaan pemerasan di Kementan atau terhadap Syahrul Yasin Limpo.

"Insyaallah hadir, Insyaallah, secepatnya ya [ke Bareskrim]," tambahnya.

Sebagai informasi, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/11/2023). Hingga kini, polisi belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Dalam catatan Bisnis, Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri dalam periode 2023-2024.

Paling baru, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.