Bisnis.com, JAKARTA - Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) menyelidiki ledakan Cybertruck Tesla Inc. di luar hotel Trump Las Vegas pada hari Rabu sebagai potensi aksi teror.

AS menduga ada kaitan kejadian tersebut dengan amukan truk di New Orleans yang menewaskan sedikitnya 15 orang.

Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas mengatakan Cybertruck 2024 berhenti di pintu masuk kaca hotel Trump dan asap kemudian muncul dari kendaraan tersebut sebelum ledakan besar.

Tujuh orang mengalami luka ringan, dan semuanya dalam kondisi stabil atau telah dipulangkan dari rumah sakit. Pengemudi, yang tewas dalam ledakan tersebut, belum diidentifikasi secara publik.

"Kami tahu siapa yang menyewa truk itu, tetapi kami tidak bersedia merilis informasi itu saat ini," kata Sheriff Clark County Kevin McMahill kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Kamis (2/1/2025).

Dalam serangkaian posting di X, CEO Tesla, Elon Musk mengatakan sebuah tim di perusahaan tersebut telah mengonfirmasi ledakan itu disebabkan oleh kembang api yang sangat besar dan/atau bom yang dibawa di Cybertruck sewaan.

Baik Cybertruck maupun truk pikap yang digunakan di New Orleans disewa dari Turo, kata Musk, seraya menambahkan bahwa mungkin keduanya saling terkait.

Dia tidak memberikan bukti atas klaimnya bahwa insiden tersebut mungkin terkait. Adapun, Turo adalah pasar berbagi mobil yang memungkinkan pemilik menyewakan kendaraannya.

Insiden Las Vegas terjadi saat FBI dan polisi menyelidiki serangan terhadap kerumunan di New Orleans pada Rabu (1/1/2025) dini hari waktu setempat yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai lebih dari 30 orang.

Dalam sambutannya di Gedung Putih, Presiden Joe Biden mengatakan pejabat penegak hukum sedang melacak apakah ada kemungkinan hubungan antara kedua insiden tersebut.

FBI mengatakan pihak berwenang di New Orleans menemukan bendera ISIS dan bahwa para pejabat sedang berupaya menentukan kemungkinan adanya hubungan atau afiliasi tersangka, Shamsud-Din Jabbar, dengan kelompok teroris. Alat peledak rakitan juga ditemukan, menurut seorang pejabat penegak hukum yang diberi pengarahan tentang perkembangan tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Polisi Las Vegas mengatakan mereka tidak menemukan tanda-tanda nyata adanya hubungan dengan terorisme internasional, tetapi mereka masih menyelidiki semua kemungkinan.

"Kami benar-benar menyelidiki hubungan apa pun dengan apa yang terjadi di New Orleans. Kami belum mengesampingkan apa pun," kata McMahill.

Dia menambahkan, para penyelidik belum menemukan bukti yang menunjukkan bahaya yang lebih luas. "Tidak ada ancaman lebih lanjut terhadap komunitas kami," katanya. Pejabat FBI menggambarkan ledakan itu sebagai "insiden yang terisolasi."

Musk mengatakan pembuat kendaraan listrik itu membantu menyelidiki. McMahill mengonfirmasi kerja sama Musk, dengan mengatakan Tesla telah memberikan informasi dari sistemnya, termasuk data kendaraan dan catatan stasiun pengisian daya, untuk membantu penyelidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah menyita barang bukti narkoba dengan nilai Rp8,6 triliun sepanjang 2024.

Listyo Sigit mengatakan barang bukti narkoba senilai triliunan itu sudah siap diedarkan di Indonesia.

"Kami berhasil menyita barang bukti berbagai jenis narkotika yang siap diedarkan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp8,6 triliun," kata Sigit di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Kemudian, dia mengklaim bahwa melalui penyitaan barang bukti narkoba tersebut pihaknya berhasil menyelamatkan 40,4 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, mantan Kabareskrim itu juga mengemukakan pihaknya telah menyelesaikan 36.174 perkara tindak pidana narkoba atau sebesar 84,47% dari 36.174 perkara yang telah diungkap selama 2024.

"Sepanjang tahun 2024, Polri berhasil menyelesaikan 36.174 perkara atau 84,47% dari total 42.824 perkara yang telah dilakukan pengungkapan," pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat empat kasus menonjol terkait narkoba yang telah diungkap kepolisian sepanjang 2024. Misalnya, pengungkapan clandestine laboratory di Jawa Barat.

Kemudian, pengungkapan kasus narkotika Jaringan Internasional Timur Tengah di Afghanistan-Aceh-Jakarta dengan barang bukti 389 Kg sabu dengan estimasi nilai Rp800 miliar.

Selanjutnya, ungkap kasus clandestine laboratory di Bali dengan bukti berhasil diamankan 1,2 juta butir happy five, 132,9 Kg Hashish dan bahan baku, hingga 17 mesin produksi dengan estimasi nilai Rp1,52 triliun.

Terakhir, penangkapan DPO Internasional di Thailand atas kasus clandestine laboratory yang telah diungkap dengan barang bukti 6.000 gram sabu, 108 gram kokain, 10.181 hingga 520,032 Kg/L Prekursor cair/padat dengan estimasi nilai barang bukti Rp11,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal dinamika Partai Politik yang terjerat dalam kasus hukum dalam refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025, Selasa (31/12/2024).

Bahlil mengatakan bahwa kader Partai Golkar juga terjerat kasus hukum. Meski pihaknya prihatin, partai berlogo pohon beringin ini mengaku tetap menghargai proses hukum.

“Tapi apa boleh buat? Ini persoalan hukum. Ya kami hargai proses itu. Menghormati,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Lanjutnya, pihaknya mengatakan bahwa Partai Golkar tidak menyalahkan siapapun. Menurutnya, partai harus bersikap adil.

“Jangan sakitnya di kepala, garuknya di perut. Apakah Golkar menyalahkan siapa? Nggak ada,” terangnya.

Meski demikian, Bahlil tidak merinci lebih lanjut pihak mana yang mungkin dianggap saling menyalahkan.

“Jadi kami tidak bermaksud mengatakan kayak yang lain.Tapi kalau statement saya ini ada yang merasa, YaWallahu a'lam bishawab. Masa orang rasa gue harus larang?” ujar Bahlil.

Adapun, ia kembali menekankan bahwa Partai Golkar tak menyalahkan siapapun, seperti ke mantan Presiden ataupun ketua umum Partai.

“Kami enggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan Presiden A, atau mantan Presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Nggak ada itu kita salah-salahkan. Atau merasa dikerjain? Nggak juga,” jelasnya.

Sebab demikian, ia meminta agar seluruh pihak dapat berpikir lebih objektif dan menghargai proses hukum yang ada.

“Jadi maksud saya mboh berpikirnya itu yang objektif- objektif aja lah. Dan kita menghargai, Golkar menghargai proses-proses yang ada, proses hukum yang ada,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktor laga Donnie Yen kembali beraksi di layar lebar lewat film The Prosecutor, bakal bisa segera disaksikan para penggemarnya di bioskop untuk mengisi tahun baru.

Diproduksi dan disutradarai oleh Donnie Yen sendiri, dia memerankan tokoh utamanya, Fok Chi Ho, seorang polisi yang banting setir menjadi seorang jaksa.

Film ini juga membawa penggemar film aksi Mandarin bernostalgia dengan kehadiran bintang legendaris Francis Ng, Michael Hui, dan Cheung Tin Fu.

The Prosecutor mengisahkan Fok Chi Ho yang melihat adanya kecacatan hukum pada saat dia masih menjadi polisi, yang membuat para penjahat bisa lolos dengan mudahnya.

Dia kemudian memutuskan untuk keluar dari kepolisian dan belajar lagi di sekolah hukum. Tujuh tahun berselang, dia melanjutkan kariernya sebagai seorang jaksa.

Lantas, kisahnya berpusat pada kasus seorang pemuda miskin, Ma Ka Kit, yang dituduh melakukan perdagangan narkoba setelah menjadi korban penipuan.

Setelah meminta perlindungan dari pengacara, dia kembali ditipu karena dihasut untuk mengakui kesalahan yang tidak dia perbuat, agar mendapat keringanan hukuman.

Namun, kehadiran Fok, yang sudah mempelajari hukum dari dua sisi, kepolisian dan kejaksaan, membawa pencerahan untuk mengungkap skema tim pengacara yang ternyata menjadi bagian dari gembong peredaran narkoba.

Review Film The Prosecutor

Sudah menjadi artis senior Donnie Yen berhasil menyajikan aksi-aksi pertarungan menarik, bahkan sejak film baru dimulai.

Lewat film ini, penonton juga diajak mengenang kembali kehebatan Donnie Yen dengan penampilan aksi hebat, tak hanya bertarung, tapi juga parkour melompat di antara lantai-gedung tinggi, tanpa cela dan tak terkalahkan.

Donnie Yen juga berhasil membawakan kisah inspiratif, bagaimana dia banyak berkorban untuk membela kebenaran dan menegakkan hukum, dari menjadi polisi di garda terdepan hingga menjadi jaksa di garda terakhir.

Dengan banyak adegan kekerasan dan terkait dengan peredaran narkoba, film ini mendapat rating untuk bisa disaksikan oleh 17 tahun ke atas.

Bakal segera tayang di bioskop, film ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik untuk mengisi tahun baru.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Tiga dari delapan Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami permasalahan serius yang mengancam kelangsungan operasional.

Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kaltim, Taufik, menyatakan perlu adanya evaluasi komprehensif terhadap tata kelola dan performa BUMD di Kaltim.

“Berdasarkan monitoring dan evaluasi rutin, ada tiga Perusda yang membutuhkan pembinaan khusus untuk memperbaiki kinerja mereka,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (30/12/2024).

Ketiga Perusda yang dimaksud adalah PT Agro Kaltim Utama (AKU), PT Ketenagalistrikan Kaltim, dan PT Sylva Kaltim Sejahtera (SKS).

Di balik layar ketiga entitas bisnis ini, terkuak beragam kendala yang saling berkelindan, mulai dari defisit fiskal, pengelolaan modal yang jauh dari kata optimal, hingga persoalan hukum yang menyeret sejumlah direksi.

Menurutnya, kondisi ini tentu menjadi rapor merah bagi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor BUMD.

“Modal yang diberikan Pemprov tidak dikelola dengan baik, khususnya pada PT AKU, yang saat ini bahkan menghadapi masalah hukum dengan direksinya,” terang Taufik.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berencana mengucurkan dana segar sebesar Rp50 miliar pada tahun 2025.

Kendati demikian, Taufik menyebutkan suntikan modal bagi PT AKU masih tarik-ulur akibat pengelolaan modal yang buruk dan memerlukan pertimbangan khusus secara matang.

“Pembinaan akan kami sesuaikan dengan rencana kerja bisnis masing-masing Perusda, termasuk langkah strategis untuk menyelesaikan kendala operasional dan keuangan,” sebutnya.

Di sisi lain, Taufik menegaskan hingga detik ini, belum ada keputusan final terkait penutupan Perusda yang tengah mengalami kesulitan tersebut.

“Kami masih berupaya agar Perusda ini tetap eksis dan dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.

Adapun, Taufik berharap langkah-langkah yang diambil dapat mengembalikan performa optimal Perusda, sehingga dapat menjadi motor penggerak pembangunan di Bumi Mulawarman.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto berulang kali membahas pembatasan Dinas Perjalanan Luar Negeri (DPLN) untuk pejabat Negara.

Dia menyebut bahwa Kepala Negara mendorong agar pemerintah akrab dengan efisiensi dan penghematan dalam mengelola keuangan Negara.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

“Itu kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya kan kamipengennyaperjalanan itu secara substantif bermanfaatgitu loh, berdampakgitu. Makanya diatur sedemikian rupa. Kaloenggakterlalu pentinggausahlah, konsentrasi dulu gitu di dalam negeri,” tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan alokasi penghematan untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG), Prasetyo mengatakan bahwa efisiensi diperlukan untuk memberikan subsidi silang bagi program-program pemerintah yang mendesak.

“Kalau penghematan itu artinya APBN nanti bisa dialokasikan untuk sesuatu yang lebih penting. Kalau memang kami merasa lebih penting untuk menambah anggaran di makan bergizi ya akan kita alihkan ke sana, tapi enggak otomatis juga langsung seperti itu. Hemat di sini pindah ke sanaenggak gitujuga,” pungkas Mensesneg.

Berdasarkan pemberitaanBisnissebelumnya, Prabowo beberapa kali menyinggung efisiensi anggaran perjalanan dinas bahkan di luar Sidang Kabinet.

Presiden ke-8 RI itu misalnya pernah mengeklaim bahwa ada penghematan Rp15 triliun uang negara apabila pemerintahannya mampu bijak dalam lawatan atau dinas perjalanan ke luar negeri.

Hal itu Prabowo sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

“Hitungan perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, US$3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun,” ujarnya dalam forum itu.

Sejalan dengan arahan Prabowo tersebut, Pemerintah RI telah menerbitkan kebijakan izin PDLN terbaru.

Kebijakan Izin PDLN terbaru itu tertuang pada Surat Edaran (SE) dari Kementerian Sekretariat Negara No.B-32/M/S/LN.00/12/2024 pada 23 Desember 2024.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah mengeluarkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," demikian dikutip dari akun Instagram resmi @kemensetneg.ri, Kamis (26/12/2024).

Terdapat beberapa poin yang menjadi kebijakan terbaru pada Izin PDLN.Pertama, PDLN harus dilakukan secara efektif, efisien dan selektif dengan mendukung fokus Asta Cita Presiden.

Kedua, kegiatan perjalanan dinas luar negeri diutamakan yang memiliki urgensi substantif dan menghasilkan manfaat nyata bagi kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Ketiga, jumlah peserta dinas luar negeri dibatasi sesuai jenis kegiatan untuk efisiensi anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku masih mengkaji terkait dengan nama-nama yang akan masuk dalam pembentukan satuan kerja (satker) untuk membantu pekerjaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

“Belum, belum, belum. Tunggu tanggal mainnya. [Namanya juga] belum ada,” ujarnya kepada wartawan.

Saat ditanya, terkait dengan peluang Presiden Prabowo Subianto akan memiliki juru bicara (jubir). Menurutnya saat ini Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) sudah cukup untuk mewakili kebutuhan hubungan masyarakat bagi Kepala Negara.

“Loh PCO itu kan udah PCO. [PCO sudah jadi] wakil pemerintah. Jadi boleh [jadi jubir Presiden],” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Wantimpres bakal menjadi salah satu dari 17 satker yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang dinaungi oleh 7 unit organisasi (UO) masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan masih mencari jadwal untuk pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

“Belum tahu lagi cari waktu, lagi mencocokan waktu. Sedang dicocokkan,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menaksir bahwa pertemuan Prabowo-Anwar Ibrahin akan dijadwalkan pada Januari 2025.

“Ya [akan] secepatnya lah. Ya ada kemungkinan Januari,” pungkas Prasetyo.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Malaysia untuk bertemu dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, selepas agenda KTT D-8.

Namun agenda tersebut batal dengan alasan bahwa Presiden RI sedang demam. Hal ini diumumkan oleh Anwar Ibrahim di akun X resminya pada Senin (23/12).

“Malam tadi [Minggu] beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam. Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” ujarnya di akun X atau Twitter @anwaribrahim, Senin.

Anwar pun melanjutkan bahwa pada Kamis (26/12) mendatang pun dirinya juga dijadwalkan menemui mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra untuk membahas topik seputar agenda Asean.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah Presiden Prabowo Subianto batal bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim karena demam.

"Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera," katanya Senin (23/12/2024).

Menurut Teddy, Prabowo saat ini sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Batalnya pertemuan dengan PM Malaysia karena ada keperluan penting.

Setibanya di Jakarta, Prabowo langsung menggelar rapat bersama sejumlah Menteri untuk membahas masalah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilahkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto untuk membongkar korupsi pejabat Negara.

Menurutnya, apabila Hasto memiliki bukti, maka baik untuk segera menyampaikannya mengingat setiap perkara memiliki landasan hukum.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

“Aah yaaa emangnya ada? Kalo ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah,” ujarnya kepada wartawan.

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka ini masih berkaitan dengan kasus PAW Harun Masiku yang telah bergulir sejak 2019 lalu.

Dalam kasus tersebut, Hasto tidak hanya diduga terlibat dalam kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan, tetapi juga menghadapi tuduhan merintangi penyidikan (obstruction of justice).

Namun, di tengah pembelaan diri, Hasto juga dikabarkan memiliki video-video yang berisi dugaan keterlibatan sejumlah petinggi negara dalam kasus korupsi. Informasi ini disampaikan Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli.

Guntur mengatakan bahwa Hasto memiliki video tersebut disertai bukti kuat yang dapat mengguncang publik.

"Video itu sudah disiapkan untuk dirilis jika situasi memaksa. Ini bisa menjadi pengungkapan besar yang melibatkan nama-nama besar dalam lingkar kekuasaan," tandas Guntur.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa dirinya adalah contoh dari masyarakat yang berbhineka dan menjunjung nilai Pancasila.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa meskipun beragama Islam, tetapi dia memiliki keluarga yang juga menganut kepercayaan lain, yaitu sebagai umat kristiani.

Hal ini disampaikannya dalam Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

“Saya mengerti hal ini karena keluarga saya banyak yang kristiani. Saya juga lahir dari ibu yang beragama kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti keluarga Pancasila,” tuturnya dalam forum itu.

Kepala Negara pun sedikit bercerita bahwa apabila kedua orang tuanya pun bertengkar tidak pernah mengenai soal agama.

Bahkan, Prabowo mengatakan sebagai didikan dari keluarga yang menjunjung perbedaan. Kedua orang tuanya berhasil mendidiknya hingga saat ini menjadi Presiden Ke-8 RI.

“Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama, kalau bertengkar sih kadang-kadang, tetapi buktinya mereka berhasil [mendidik saya] kini putranya menjadi Presiden RI,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan aturan pengampunan melalui denda damai hanya ditujukan untuk tindak pidana ekonomi.

Hal tersebut itu sekaligus meluruskan soal pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa koruptor bisa diampuni melalui mekanisme denda damai.

"Pertama, itu yang saya maksudkan tadi. Ini kesalahan konteks ya. Tapi sekali lagi yang saya katakan soal denda damai itu, itu ada aturannya. Ya ada aturannya [terkait tindak pidana ekonomi]," ujarnya di Jakarta, dikutip Sabtu (28/12/2024).

Dia menambahkan, aturan denda damai terkait tindak pidana ekonomi ini masih belum diimplementasikan hingga saat ini karena masih menunggu peraturan perundang-undangannya.

"Tetapi apakah sudah diimplementasikan? Sampai sekarang belum. Karena menunggu peraturan perundang-undangannya. Tetapi itu hanya terkait dengan tindak pidana ekonomi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan bahwa mekanisme denda damai sudah tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU No.11/2021 tentang Kejaksaan RI.

Pada intinya, aturan itu menyatakan bahwa Jaksa Agung (JA) mempunyai tugas dan kewenangan menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, salah satu mekanismenya dengan denda damai.

Harli menjelaskan, denda damai ini merupakan cara penghentian perkara diluar pengadilan dengan pembayaran denda yang telah disetujui JA.

⁠"Denda damai adalah penghentian perkara diluar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung terhadap perkara tindak pidana ekonomi," ujar Harli.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan kasus suap Harun Masiku.

Penetapan tersangka terhadap Hasto ini menuai banyak komentar dari berbagai pihak. PDIP dengan tegas mengatakan hal tersebut adalah bentuk politisasi pemerintah yang disengaja.

Namun Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa proses hukum terhadap Hasto murni penegakan hukum.

"Ya, kami murni melakukan proses penegakkan hukum saja, gitu, ya," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Setyo juga menyampaikan bahwa upaya penindakan terhadap Hasto dan kasus Harun Masiku merupakan memori jabatan yang juga diserahkan dari pimpinan periode sebelumnya.

Tanggapan Pakar Politik

Pakar ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adalah yang tidak mengejutkan.

“Dari sisi politik tidak mengejutkan karena ini hanya mengonfirmasi isu yang sudah beredar lama atau sejak sebelum pemilu bahwa ada petinggi partai politik nonkoalisi pemerintah yang akan menjadi tersangka,” kata Luthfi, dikutip dari ANTARA, Kamis (26/12/2024).

Namun menurutnya, kesan politisasi tidak dapat dihindari karena kasus yang menjerat Hasto merupakan kasus lama.

Oleh sebab itu, nuansa politis penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini menjadi ujian bagi komitmen persatuan nasional.

Sejalan dengan itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Agus Raharjo menilai penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka adalah bentuk kemajuan bagi kasus yang ditangani oleh KPK.

Meskipun begitu, Agus mengingatkan KPK agar tetap fokus pada aspek hukum. Walau nantinya akan ada potensi pro dan kontra yang terjadi dengan kasus Hasto.

“Persoalannya adalah sampai sejauh mana KPK kebal terhadap intervensi orang, institusi, atau kekuatan-kekuatan politik yang akan mempengaruhi penanganan kasus tersebut,” kata Agus, Rabu.

Dirinya juga mengingatkan kasus Hasto bisa berjalan samar apabila ditambah dengan bumbu akrobrat politik.

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma juga sempat mengatakan bahwa penetapan Hasto dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional karena PDIP saat ini berada di luar pemerintahan.

“Hal tersebut tentunya akan membentuk pertanyaan besar atau bahkan pandangan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini sangat kental nuansa kepentingan politisnya, meskipun mungkin secara hukum dapat dibuktikan di pengadilan,” kata Ardli, Rabu, dikutip dari Antara.

Penetapan ini, lanjutnya, juga bisa menjelaskan situasi yang menjelaskan bahwa ada jarak antara PDIP dengan Pemerintahan Presiden Prabowo.

“Artinya, hampir dapat dipastikan setelah peristiwa ini maka PDIP akan semakin menegaskan diri sebagai partai yang akan berposisi berseberangan dengan Pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pernyataan Sikap PDI Perjuangan

Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan pernyataan sikap yang terbagi dalam sembilan poin. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy pada konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Pertama, status tersangka oleh KPK dinilai hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Hasto akan segera dijadikan tersangka.

Kedua, partai menyoroti bahwa penyidik KPK kembali memanggil Hasto pada kasus Harun Masiku ketika dia mulai mengkritik dengan keras kontroversi kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 soal batas usia pencalonan di Pilpres. Ronny menyebut Hasto merupakan salah satu pihak yang kritis terhadap kontroversi pada Pemilu 2024 itu.

"Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Indikasi upaya teror dan kriminalisasi itu, ungkap Ronny, terlihat melalui tiga hal yaitu: pembentukan opini publik soal kasus Harun Masiku, upaya pembunuhan karakter melalui narasi penyerangan pribadi Hasto, serta informasi surat perintah penyidikan (sprindik) yang tersebar di media massa.

Ketiga, PDIP mengeklaim tidak ada satu pun bukti yang mengaitkan Hasto dengan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan pada proses persidangan sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Bahkan, para terdakwa yang disidang kini sudah selesai menjalani masa kurungan.

Keempat, PDIP menilai ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/ kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024.

Kelima, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menduga pengenaan pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan merupakan formalitas teknis hukum saja. Mereka menilai alasan penetapan Hastos ebagai tersangka merupakan motif politik.

Alasannya, terang Ronny, utamanya karena Hasto tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya perusakan demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, politisi berlatar belakang pengacara itu menyoroti bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Sebagaimana diketahui, sebelum pemecatan secara resmi pada pekan lalu, ketiganya telah dinyatakan bukan lagi bagian dari PDIP karena berada di kubu berbeda saat Pemilu 2024.

"Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi," ungkap Ronny.

Keenam, PDIP turut menyoroti tersebarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Hasto ke media massa. Ketujuh, PDIP dan Hasto menyatakan telah dan akan selalu menaati proses hukum serta bersifat kooperatif. Kedelapan, PDIP menekankan bahwa proses hukum kepada Hasto yang terjadi saat ini merupakan politisasi hukum.

Kesembilan, penetapan Hasto sebagai tersangka dinilai mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember 2024 bahwa partai akan diacak-acak.

"Bahwa PDIP akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujar Ronny.