REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyentil Mendagri Muhammad Tito Karnavian tentang wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Mardani mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap ormas yang anggotanya melanggar hukum.

Mardani mengamati peraturan lama belum tentu menjadi pangkal masalah menjamurnya ormas. Namun, akar masalahnya bisa saja dikarenakan lemahnya penegakan hukum. "Kadang masalahnya bukan di peraturan. Tapi penegakan hukum dan solusi sosial ekonominya," kata Mardani kepada Republika, Senin (28/4/2025).

Mardani memantau, sebagian ormas sudah tergolong meresahkan masyarakat dan perusahaan. Hal ini terjadi karena contohnya mereka melakukan aksi premanisme dengan dalih ormas. "Beberapa daerah sudah kian berkembang ormas yang secara sosial ekonomi malah merepotkan masyarakat dan bisnis," ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu (PKS) tersebut.

Mardani juga melihat pola ormas bertalian dengan urusan politik. Sebab, ada saja ormas tertentu yang menjadi simpatisan politikus. Apalagi ada pula politikus yang punya jabatan di ormas. "Bahkan kadang seperti bersimbiosis dengan kepentingan politik," ujar Mardani.

Oleh karena itu, Mardani tak menutup mata terhadap pentingnya revisi UU Ormas. Namun sembari proses revisi berjalan, Mardani mendorong solusi multisektor terhadap permasalahaan yang timbul akibat kehadiran ormas. "Revisi jalan tapi solusi multi dimensi bisa dijalankan sejak sekarang," ujar Mardani.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkap peluang merevisi UU Ormas. Mantan kapolri tersebut menyatakan tindakan kebablasan ormas yang terjadi selama ini membuat pemerintah membuka pilihan itu.

Tito menyebut UU Ormas sejatinya mengedepankan kebebasan sipil. Tapi seiring perkembangannya, Tito mengamati sejumlah ormas justru menyalahgunakan statusnya untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung usulan Mendagri Muhammad Tito Karnavian terkait wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pigai berpandangan, UU Ormas berkolerasi positif terhadap kemajuan demokrasi.

Pigai menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dibentuk secara subjektif. Saat itu, regulasi tersebut lahir untuk membubarkan beberapa ormas, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Karena itu, perlu ada perbaikan payung hukum tentang ormas. "Itu sangat bermasalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia," kata Pigai kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Pigai menduga, UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 menjadi penyebab indeks demokrasi Indonesia selalu rendah. Bahkan, mantan komisioner Komnas HAM tersebut mengamati, Indonesia cenderung mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominen ke fraud democracy.

"Karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena itu revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka kran demokrasi. Saya beberapa waktu lalu konferensi pers juga agar UU ormas direvisi khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017," ujar Pigai.

Dia pun meminta publik melihat revisi UU tak hanya sudut pandang negatif, melainkan dilihat secara positif demi kemajuan demokrasi. Pigai menjamin, Kementerian HAM mendukung revisi UU Ormas kalau dimaksudkan untuk kebaikan. "Kementerian HAM posisinya mendukung revisi UU ormas asalkan demi kemajuan demokrasi," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi selanjutnya yang disambangi oleh rombongan Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka konsultasi publik terkait rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketua rombongan Komisi XIII, Elpisina, mengungkapkan tujuan kunjungan itu ingin menggali aspirasi publik terkait revisi UU yang akan dilaksanakan. Pihaknya ingin mendapatkan perspektif dan masukan langsung dari para pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat sipil untuk menyusun kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif.

"Kami melakukan kunjungan kerja ini dalam rangka meminta, menyerap, masukan, saran, pendapat dari semua stakeholder terkait masalah perubahan Undang-undang tentang PSK," kata Elpisina, Sabtu (26/4/2025).

Elpisina menyampaikan rencana revisi undang-undang itu dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat yang tidak mau menjadi saksi saat terjadi kasus. Alasannya karena mereka merasa tidak terjamin keamanan dan kenyamanannya setelah memberikan kesaksian.

Berkaca dari itu, meski undang-undang yang ada sudah berjalan, menurutnya masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat hak-hak saksi dan korban. Oleh karenanya, lewat revisi UU ini, harapannya bisa mendorong LPSK menjadi pelindung yang mampu memberi rasa aman dan nyaman baik kepada saksi dan korban, selama proses hukum sampai dengan setelah pelaku menjalani hukuman.

Dia tak menampik banyak kejadian setelah dihukum, pelaku merasa dendam kepada saksi. Ada beberapa kasus tindak pidana yang pelakunya berasal dari kelompok tertentu yang memiliki power, sehingga membuat saksi dan korban merasa tidak aman dan nyaman untuk menyampaikan kebenaran.

"Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi bekal untuk melakukan pembahasan tentang Undang-undang PSK. Intinya, bagaimana Undang-undang PSK ke depan itu bisa menjadi pelindung yang bisa memberi rasa aman, nyaman kepada saksi dan korban pasca proses hukum, waktu proses hukum dan setelah pelaku menjalani hukuman," ujarnya.

"Yang terpenting adalah bagaimana saksi terlindung, korban terlindung, LPSKnya juga ikut terlindung. Jadi sama-sama untuk melindungi," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo, menyambut baik inisiatif dari Komisi XIII tersebut. Dia menyebut forum ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan pandangan dan kepentingan dalam memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban.

Keterbukaan Komisi XIII dalam menerima berbagai aspirasi, diyakininya akan memperkaya materi perubahan undang-undang tersebut. UU LPSK ini, kedepannya diharapkan bisa memberi jaminan kepada seluruh WNI agar tidak terjadi kekhawatiran untuk bersaksi dan mengungkapkan semua fakta kasus yang terjadi.

Draf penyusunan RUU Perlindungan Saksi dan Korban itu akan diselesaikan secepatnya agar mendapat tindak lanjut dalam proses hukum penanganan para saksi dan korban.

"Kami menyambut baik dengan konsultasi publik dari DPR RI. Kami juga bisa melihat respon baik para stakeholder yang hadir," kata Antonius.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepanjang 2024, industri kelapa sawit mencatatkan nilai ekspor mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 337 triliun. Hal itu menjadikannya komoditas nonmigas dengan kontribusi devisa terbesar dan menjadi tulang punggung perekonomian bagi Indonesia.

Namun, di balik capaian tersebut, para pelaku usaha menilai masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait kepastian hukum dan regulasi. Peneliti Universitas Indonesia (UI) Dr Eugenia Mardanugraha khawatir, ketidakpastian hukum yang terjadi pada sektor sawit dapat mengganggu keberlanjutan industri tersebut secara keseluruhan.

Dia menganggap, inkonsistensi peraturan dan lemahnya kepastian hukum membentuk ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha, yang pada akhirnya menentukan arah industri sawit nasional. "Pelaku usaha, bisa saja berhenti menanam dan mengolah sawit. Menggantinya ke tanaman lain, bahkan mengganti dengan bisnis lain. Bagi pengusaha sawit Itu bisa dilakukan mereka dengan mudah," ujar Eugenia dalam keterangan pers di Jakarta, Ahad (27/4/2025).

Menurut Eugenia, kondisi itu sangat berbahaya bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan satu sampai lime hektare. "Petani kecil tidak punya pilihan seperti itu. Kalau sawit terpuruk, mereka yang paling terdampak. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi," jelasnya.

Ketidakpastian dan tumpang tindih peraturan bisa menciptakan ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha. Hal itu kemudian memengaruhi keputusan mereka apakah akan menghentikan usaha, menunda peremajaan tanaman, atau bahkan membiarkan lahannya tidak ditanami. "Ekspektasi ini sangat berpengaruh pada arah industri sawit. Petani-petani kecil ikut terombang-ambing dalam ketidakpastian," ucap Eugenia.

Dia pun berharap, pemerintah dapat segera membuat tata kelola pada sektor sawit dengan lebih baik. Regulasi yang lebih konsisten, adil, dan berpihak pada keberlanjutan sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha. Langkah itu sekaligus melindungi keberlangsungan jutaan petani sawit rakyat di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyampaikan kritik tajam terhadap arah perjalanan reformasi di Indonesia yang menurutnya telah melenceng jauh dari tujuan awal.

Dia menilai reformasi yang telah bergulir selama lebih dari dua dekade justru mengalami kegagalan karena dikhianati oleh para pemimpinnya sendiri.

Di kalangan para ahli fiqih dan ushul fiqih, menurut dia, ada satu kaidah terkenal yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat haruslah selalu berorientasi pada kemaslahatan. Kaidah tersebut berbunyi, tasharrufu al imam 'ala alro'iyati manuthun bil mashlahah.

Menurut dia, semangat ini juga tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun, kata dia, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pemimpin saat ini lebih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan kroni-kroninya, ketimbang memikirkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

“Pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya kini sangat sulit ditemukan. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih marak terjadi di berbagai sektor,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (26/4/2025).

BACA JUGA: Video Penghancuran Masjid Al-Aqsa, Serbuan Yahudi, dan Murkanya Dunia Islam

Padahal, lanjut dia, salah satu tujuan utama dari gerakan reformasi 1998 adalah untuk memberantas praktik-praktik KKN tersebut. Namun cita-cita itu justru dikhianati oleh para pemimpin yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perubahan.

“Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa reformasi yang kita laksanakan selama ini telah gagal karena dikhianati sendiri oleh para pemimpinnya,” kata Buya Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Hermansyah selaku perwakilan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, mengapresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan bedah buku dan nonton bareng film Road to Resilience dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Suriah.

Acara yang diselenggarakan oleh BNPT dengan Ruangobrol, Yayasan Prasasti Perdamaian bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila), Kamis (24/4/2025) ini merupakan bagian dari upaya preventif terhadap penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

Menurut Hermansyah, kegiatan ini sangat strategis dalam menanamkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan di tengah tantangan global dan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dapat menjadi sarana penyebaran paham radikal.

Ia menilai, Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, enam agama resmi, serta lebih dari 180 aliran kepercayaan. “Keberagaman ini telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, dan menjadi kekuatan dalam membangun wawasan kebangsaan," lanjut Hermansyah.

Ia menambahkan bahwa paham radikalisme kini tidak lagi disebarkan secara konvensional, melainkan melalui media sosial yang menyasar kelompok rentan, yakni perempuan, anak, dan remaja.

"Bila kelompok seperti anak, remaja, dan ibu rumah tangga terpapar radikalisme yang bersumber dari intoleransi, maka kita menghadapi ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih lunak, namun efektif dan partisipatif dari seluruh komponen masyarakat," lanjutnya.

Tentang Film "Road to Resilience "

Film dokumenter ini mengisahkan perjalanan panjang Febri, seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya. Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat. Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88. Meskipun begitu, Febri dan keluarganya tidak menyerah. Mereka memulai hidup baru di Depok, Jawa Barat, berusaha menata kembali kehidupan mereka dari awal.

Film ini mencapai puncaknya dengan momen-momen penuh haru dan kebahagiaan ketika Febri berhasil menyelesaikan pendidikannya dan merayakan wisuda bersama kedua orang tuanya. Setelah penat menyelesaikan skripsi, kebahagiaan Febri menjadi lengkap saat kedua orang tuanya hadir untuk merayakan pencapaiannya.

Melalui perjalanan panjang dan berliku ini, "Road to Resilience" menyoroti keteguhan hati dan semangat tak kenal lelah seorang pemuda yang berusaha membangun kembali hidupnya, sambil mengatasi stigma dan tantangan besar dari masa lalunya. Selain menyajikan cerita tentang perjuangan pribadi Febri, film ini juga menggambarkan upaya lebih besar untuk pemulihan dan reintegrasi eks-ISIS ke dalam masyarakat, dan mengajak penonton untuk merenungkan arti sebenarnya dari penebusan dan kesempatan kedua.

Dalam wawancara dengan media, Febri masih bersyukur diberi kesempatan oleh tuhan untuk kembali menempuh pendidikan tinggi. Pada September 2016, ia meninggalkan Indonesia karena tergiur propaganda kelompok ekstremis ISIS. Mereka menjanjikan fasilitas pendidikan yang baik, gratis, dan terjamin. Namun kenyataannya sangat jauh berbeda. Febri justru mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan.

“Karena saya dan keluarga tidak mau bergabung dengan ISIS, kami tidak diberi akses terhadap fasilitas dasar dan hidup dalam kondisi yang sangat tidak layak,” tuturnya.

Akhirnya, Ia diberi kesempatan untuk kembali ke Indonesia, hal yang sangat disyukuri hingga kini. “Saya sangat menghargai semua pihak yang telah membantu kami dalam proses repatriasi tersebut.” katanya.

Ia menjelaskan, proses pemulihan mental saya setelah kembali ke Indonesia memakan waktu kurang lebih satu tahun, sampai akhirnya ia bisa bersosialisasi kembali. Waktu selama lima hingga enam tahun terasa seperti terbuang sia-sia," ujarnya.

Febri menambahkan kondisi itu jadi penyesalan yang mendalam dan sekaligus pengingat bagi siapa pun agar tidak menyia-nyiakan hidupnya dengan mengikuti propaganda seperti ISIS.

“Terlebih di era media sosial saat ini, kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai terpapar narasi ekstrem yang justru merugikan diri sendiri maupun orang lain,” tambahnya.

Tentang Buku "Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah"

Penulis buku, Dr Noor Huda Ismail merefleksikan pengalaman pribadinya dalam proses repatriasi 18 orang Indonesia dari Suriah pada Agustus 2017, yang memperlihatkan bahwa kemanusiaan dan harapan masih menjadi inti dari setiap langkah. Buku ini melampaui isu radikalisasi, menghadirkan perjalanan memahami manusia, konflik, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Pengalaman Noor Huda yang banyak bekerja dalam pengembangan narasi alternatif terhadap berbagai narasi kelompok ekstremisme kekerasan, memberikan perspektif yang sangat berharga mengenai kompleksitas masalah yang dihadapi. Buku ini tidak hanya menawarkan narasi kemanusiaan yang mendalam, tetapi juga menyelami kompleksitas konflik dengan penuh empati, sekaligus menawarkan harapan bagi terciptanya masa depan yang lebih baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan, seluruh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia, Jumat (25/4/2025). Empat utusan khusus itu bakal menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4/2025).

"Informasi (yang saya terima) tadi malam, semua sudah berangkat, dan berdasarkan perhitungan waktu (penerbangan), beliau-beliau sudah sampai di Roma," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Utusan khusus presiden, kata Prasetyo, membawa pesan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia, serta membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Vatikan. Empat utusan khusus Presiden RI adalah Presiden Ke-7 Joko Widodo, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan Ignasius Jonan.

Prasetyo menjelaskan, tidak ada pesan khusus, yang spesifik dititipkan kepada empat utusan khusus tersebut kepada Vatikan. "Pesan khusus secara spesifik tidak ada selain sekali lagi Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus," kata Prasetyo.

Dia melanjutkan, Presiden Prabowo berharap semangat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan seluruh umat manusia di dunia bisa diteruskan. "Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan," ucap Prasetyo.

Rencananya, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Sabtu, berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB). Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri HAM Natalius Pigai menilai penugasan utusan RI ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan bangsa Indonesia terhadap pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia itu.

Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa penugasan tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan rasa dukacita secara langsung mewakili Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia.

“Bagaimanapun, meninggalnya Paus Fransiskus ini adalah kehilangan bagi dunia dan tentu saja Indonesia, apalagi beliau sempat mengunjungi Indonesia dan kunjungan itu sangat membekas bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Katolik,” katanya.

Menurut Pigai, mendiang Paus Fransiskus merupakan tokoh perdamaian, persaudaraan, dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana disampaikan pula oleh Presiden Prabowo dalam ucapan dukacitanya.

“Ungkapan Presiden ini rasanya sudah menjadi kesan kita semua yang mengenal bagaimana Paus Fransiskus semasa hidupnya. Perjuangannya yang tiada henti untuk kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan, dan Indonesia mencintai dan menghormati Paus Fransiskus,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengutus presiden ketujuh Joko Widodo, Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4), menjelaskan bahwa utusan-utusan khusus pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Komite Perencanaan dan Pembangunan di Yerusalem yang dikuasai Israel berniat untuk membahas rencana baru untuk perluasan permukiman ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki pada Rabu (23/4) sebagai langkah pertama untuk menyetujui proyek tersebut, menurut Middle East Monitor (MEMO).

Rencana tersebut bertujuan untuk memperluas apa yang dikenal sebagai pemukiman Gilo ke arah tenggara, di atas tanah dan kebun zaitun yang dimiliki oleh penduduk kota Beit Jala, Palestina, kata laporan itu.

Diberitakan laman Palestine Chronicle, Rabu (23/4/2025), rencana tersebut mencakup pembangunan 1.900 unit pemukiman baru di atas lahan terbuka seluas 176 dunam (sekitar 43,5 hektare) yang terletak di antara Jalan Terowongan dan pemukiman tersebut.

Hukum Mengizinkan Penyitaan

Data menunjukkan bahwa 29 persen dari tanah yang termasuk dalam rencana tersebut diklasifikasikan sebagai milik pribadi, 12 persen dimiliki oleh kotamadya Israel dan negara, 15 persen berada di bawah pengelolaan Departemen Kustodian Properti Absen, dan 44 persen tidak terdaftar secara resmi, kata laporan itu.

Pihak berwenang Israel menyita sebagian besar tanah ini melalui penerapan Hukum Properti Absentee, yang memungkinkan penyitaan properti warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948 atau setelah 1948, menurut Ir Amim, sebuah organisasi sayap kiri Israel yang mengkhususkan diri dalam urusan Yerusalem yang diduduki, demikian laporan MEMO.

Tanah yang Disita

Aviv Tatarsky, seorang peneliti dari Ir Amim, mengatakan, "Satu-satunya alasan Israel mengklasifikasikan para pemilik tanah-tanah ini sebagai 'absentee' adalah karena Israel mencaplok kebun-kebun mereka di dalam perbatasannya, namun tetap menjadikan para pemiliknya di luar perbatasan sebagai penduduk Tepi Barat yang tidak memiliki hak.”

"Penggunaan ekstensif Hukum Properti Absentee untuk membangun permukiman di Yerusalem Timur adalah salah satu manifestasi paling menonjol dari diskriminasi yang dipraktekkan oleh Israel di kota yang diduduki," kata Tatarsky.

Organisasi tersebut mengatakan dalam sebuah posting di X pada Selasa (22/4), "Bahkan dalam kasus rencana pembangunan Gilo saat ini, pemilik tanah dan kebun Palestina tidak benar-benar ‘tidak hadir’."

"Mereka tinggal di Beit Jala persis di tempat yang sama di mana mereka selalu tinggal. Namun ketika Israel menduduki wilayah tersebut pada tahun 1967, Israel mencaplok tanah-tanah tersebut ke Yerusalem tanpa pemiliknya yang didefinisikan sebagai penduduk Tepi Barat,” organisasi tersebut menjelaskan.

Ditambahkan bahwa karena keputusan yang sama untuk mencaplok tanah tanpa penduduknya, Israel dapat memutuskan bahwa pemilik kebun-kebun tersebut ‘tidak hadir’ sehingga membuka jalan untuk menguasai properti mereka secara hukum.”

Mengubah Kebijakan

Ir Amim mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, badan-badan hukum dan terutama badan-badan internasional telah memblokir penggunaan hukum secara besar-besaran di Yerusalem Timur.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut telah berubah.

Pembangunan pemukiman telah meningkat secara signifikan sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman ini ilegal menurut hukum internasional. PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah “ilegal” dan menyerukan agar semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menanggapi kasus dugaan suap sebesar Rp 60 miliar terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang kembali menyeret pengacara dan panitera pengadilan.

Menurut dia, persoalan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tengah berada dalam kondisi darurat moral."Menurut pendapat saya maraknya suap-menyuap karena rendahnya moralitas penegak hukum, baik advokat maupun hakim," ujar Ikhwan saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Karena itu, dia menekankan agar hakim dan peradilan memiliki moralitas dan integritas yang lebih tinggi dari penegak hukum lain. Dia menjelaskan, hakim adalah muara dan harapan terakhir.

Menanggapi soal hubungan antara pengacara dan hakim, Ikhwan mengungkapkan, masing-masing profesi sejatinya telah memiliki kode etik yang tegas. Menurut dia, hakim dilarang menerima suap atau gratifikasi sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan keputusan bersama KY dan MA.

Sementara itu, advokat sebagai officium nobile juga dilarang memberi suap berdasarkan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."Di profesi advokat ada kode etik advokat, dimana advokat sebagai officium nobile (profesi mulia) tidak boleh memberi suap," ucap Ikhwan.

Ikhwan menolak anggapan bahwa memberi iming-iming kepada aparat penegak hukum adalah cara kerja lazim dalam dunia advokat. Jika hal itu terjadi, maka itu adalah masalah integritas personal yang mencoreng profesi. "Pengacara tidak dibenarkan berdasarkan kode etik advokat dan perundang-undangan untuk memberikan suap/gratifikasi," kata Ikhwan.

Untuk menghentikan praktik mafia peradilan, Ikhwan menilai perlu diakukan evaluasi total terhadap sistem peradilan. Ia menekankan pentingnya membangun sistem yang mampu melahirkan hakim yang kompeten dan berintegritas, dimulai dari proses rekrutmen.

"Rekruitmen perlu dipertimbangkan untuk merekrut calon-calon hakim yang telah berpengalaman di dunia hukum misal selama 10 atau 15 tahun, bukan fresh graduate," ujar Ikhwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah RI sangat berduka atas wafatnya Paus Fransiskus (88 tahun). Dalam menghadapi pemakaman di Vatikan, kata Prasetya, Presiden Prabowo Subianto mengutus delegasi resmi RI untuk hadir di momen penting tersebut.

"Yang pertama-tama tentunya pemrintah Indonesia sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa pemakaman akan dilaksanakan tanggal 26 April. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Indonesia bapak presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," ucap Prasetya di Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Menurut Prasetyo, Prabowo meminta empat tokoh Indonesia untuk hadir dalam pemakaman itu. Mereka terdiri empat figur, termasuk menteri Kabinet Merah Putih.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Djiwandono, kemudian yang ketiga Bapak (Iqnatius) Jonan dan yang keempat bapak Natalius Pigai," kata Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Qurrata Ayuni menilai, monopoli negara atas pengelolaan zakat melalui Baznas melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan ahli dalam sidang lanjutan judicial review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (22/04/2025).

“Ketika negara memaksa warga untuk menggunakan satu kanal resmi dan menutup saluran alternatif yang sah dan konstitusional, maka negara tidak lagi berada dalam posisi netral, melainkan menjadi aktor teologis yang memonopoli ekspresi ibadah umat,” ujar Qurrata Ayuni dalam keterangannya di Jakarta.

Permohonan uji materi ini diajukan terhadap sejumlah pasal yang memberikan kewenangan dominan kepada Baznas, yang dinilai telah menciptakan praktik monopoli kelembagaan dalam ibadah zakat. Ayuni menilai bahwa dominasi negara ini telah masuk kategori state overreach.

“Zakat adalah ibadah yang bersifat spiritual dan sosial. Ketika negara mengambil alih secara penuh, maka telah terjadi reduksi terhadap hak masyarakat sipil dalam mengekspresikan ibadah,” ucap dia.