REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan timnya sedang dalam kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi West Ham United dalam pekan ke-13 Liga Primer Inggris di Stadion Olimpiade London, Ahad (1/12/2024) pukul 00.30 WIB.

Kepercayaan diri ini karena the Gunners baru memenangkan dua laga dengan skor besar, yaitu 3-0 melawan Nottingham Forest dan 5-1 atas Sporting Lisbon.

"Jelas kemenangan meningkatkan energi dan kepercayaan diri. Itu dua kemenangan besar bagi kami," kata pelatih asal Spanyol itu, dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (30/11/2024).

Arsenal memiliki modal bagus melawan The Hammers karena berjaya pada pertemuan terakhir kedua tim. Musim lalu, the Gunners mempermalukan West Ham 6-0 di Stadion Olimpiade London.

Namun, Arteta tak ingin rekor pertemuan terkini membuat timnya meremehkan the Hammers. Sebab, tim asuhan Julen Lopetegui sekarang tetap tim kuat yang memiliki senjata mematikan dalam serangan cepat dan bola mati.

"Mereka adalah tim yang sangat fisik, sangat bagus dalam permainan langsung, menyerang dengan bola kedua di mana mereka harus mendominasi permainan melalui penguasaan bola," jelas dia.

"Bola mati, dan kemudian kualitas individu yang mereka miliki, para pemain depan dapat menciptakan situasi apa pun untuk membuat Anda kesulitan. Mereka benar-benar dilatih dengan baik," ujar dia.

Arteta mengakui laga melawan West Ham sebagai momentum timnya untuk menemukan konsistensi. Ia juga ingin melihat sejauh mana timnya mampu mempertahankan kinerja tingkat tinggi sepanjang pertandingan dengan lawan yang kompetitif saat ini.

Memasuki pekan ke-13 Liga Inggris, Arsenal berada di posisi kelima dengan 22 poin, tertinggal sembilan angka dari Liverpool di puncak. Adapun West Ham ada di posisi 14 dengan 15 poin.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Jumat (29/11) menyatakan bahwa pengajuan banding Israel terhadap surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya harus ditolak, dan proses banding mesti dihentikan.

Dalam dokumen yang dipublikasikan di laman ICC, Karim Khan meminta agar banding Israel ditolak. Lantaran keputusan terhadap Netanyahu itu tidak dapat diajukan banding saat ini.

Khan menjelaskan keputusan tersebut menyatakan Israel tidak dapat mengajukan tantangan yurisdiksi sebelum pengadilan membuat keputusan berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma. Banding baru dapat diajukan setelah kondisi tersebut terpenuhi.

"Keputusan ini bukan keputusan 'berkaitan dengan yurisdiksi' dan karenanya tidak dapat diajukan banding langsung berdasarkan Pasal 82(1)(a) Statuta," ujarnya.

"Oleh karena itu, proses banding ini harus dihentikan dan Permintaan Penangguhan Israel harus ditolak, sementara proses di Kamar Praperadilan terkait Keputusan yang sama tetap berjalan," kata Khan menambahkan.

Pada Rabu (27/11) lalu, Israel mengajukan banding langsung ke Kamar Banding atas keputusan Kamar Praperadilan I terkait penolakan Israel terhadap yurisdiksi Pengadilan berdasarkan Pasal 19 (2) Statuta Roma.

Ada pun pekan lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant, menteri pertahanannya selama perang di Gaza hingga awal bulan ini, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

"Bagaimanapun, tidak ada dasar hukum untuk menangguhkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Kamar Praperadilan," kata Khan.

Israel melancarkan perang genosida di Jalur Gaza setelah serangan lintas perbatasan oleh kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada Oktober 2023. Serbuan brutal Israel itu menewaskan lebih dari 44.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 105.000 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komnas HAM mulai turun tangan melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan tiga siswa SMK 4 Semarang oleh polisi. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengaku belum bisa menyimpulkan apakah aksi penembakan itu masuk pelanggaran HAM atau tidak.

"Untuk ada potensi (pelanggaran HAM), tentu kita harus melihat bukti-buktinya dulu, fakta-faktanya. Itu yang perlu Komnas HAM lakukan," ujar Uli saat diwawancara media di depan minimarket di Jalan Candi Penataran yang diduga merupakan TKP penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang, Jumat (29/11/2024) petang.

Uli pun sempat ditanya apakah sudah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang. Sebab Polrestabes Semarang mengklaim memiliki rekaman CCTV tersebut. "Saya belum lihat itu," ujarnya.

"Karena untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian, itu wilayahnya kepolisian, saya tidak bisa komentari. Komnas tentu punya mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan SOP yang ada di Komnas HAM," kata Uli menambahkan.

Dia menjelaskan bahwa saat ini penyelidikan Komnas HAM masih dalam tahap penghimpunan keterangan dari para saksi. "Kami sudah memeriksa 14 saksi di sekitar sini (TKP) dan juga beberapa pihak yang ada di wilayah sini. Termasuk kepada Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang," ucapnya.

Namun Uli mengatakan belum meminta keterangan dari para korban penembakan Aipda Robig Zaenudin, termasuk keluarga mereka. "(Namun) ada rencana (meminta keterangan korban dan keluarganya), kami lagi komunikasi," ujarnya.

Menurut Uli, ada kemungkinan Komnas HAM turut meminta keterangan pelaku penembakan, yakni Aipda Robig Zaenudin. "Mengenai pelaku, kami masih mendiskusikan," ujarnya saat ditanya apakah akan turut mengambil keterangan Aipda Robig.

Uli belum bisa memastikan hingga kapan akan melakukan penghimpunan keterangan di Semarang. Namun dia memastikan akan bertolak ke Sragen untuk menemui keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy, siswa SMKN 4 Kota Semarang yang tewas ditembak Aipda Robig Zaenudin.

Jalani Sidang Etik dan Proses Pidana

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol Artanto mengatakan, Aipda Robig Zaenudin akan menjalani sidang etik sebagai konsekuensi atas tindakannya menembak tiga siswa SMKN 4 Kota Semarang. Robig juga menghadapi proses pidana umum karena keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO), siswa yang tewas tertembak, telah melaporkan kasus penembakan ke Polda Jateng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan rencana Presiden RI Prabowo Subianto menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (29/11/2024) sore WIB. Sidang tersebut akan membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara baru-baru ini.

"Rencananya pasti," ujar Prasetyo usai melantik Mayjen Ariyo Windutomo menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi WIB.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya mengulas hasil kunjungan kerja internasional presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut. "Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar. "Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan. "Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB. Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau. Prabowo akan memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menginstruksikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo dapat segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban. Prasetyo melantik Mayjen Ariyo menjadi Kasetpres menggantikan Heru Budi Hartono, yang kini bertugas sebagai Staf Khusus Mensesneg untuk sejumlah bidang.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," ujar Prasetyo di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prasetyo mengatakan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI Prabowo Subianto. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam menjalankan tugas.

Prasetyo juga menyampaikan pentingnya melakukan efisiensi dan komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana arahan dan komitmen yang telah berulang kali ditekankan Presiden Prabowo. "Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," ujar Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, Dalam pandangan Madzhab Syafi’i, sholat sunah pada dasarnya dibedakan menjadi dua kategori terkait pelaksanaannya: yang disunahkan berjamaah dan yang disunahkan sendiri-sendiri.

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’, hanya tujuh jenis shalat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan berjamaah, yaitu: Sholat Idul Fitri, Sholat Idul Adha,Sholat Gerhana Matahari (Kusuf),Sholat Gerhana Bulan (Khusuf),Sholat Meminta Hujan (Istisqa'),Sholat Tarawih,Sholat Witir setelah Tarawih.

Selain dari tujuh jenis sholat tersebut, seperti sholat dhuha, sholat tahajud, atau sholat rawatib, disunahkan untuk dilakukan sendiri-sendiri. Namun, tidak berarti sholat tersebut haram atau makruh jika dilakukan secara berjamaah.

Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat sunah berjamaah di luar kategori tujuh sholat tersebut. Dalam salah satu riwayat dari Itban bin Malik yang tercatat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW melaksanakan shalat sunah berjamaah di rumah Itban bersama Abu Bakar.

Riwayat lain juga menyebutkan beliau melaksanakan shalat sunah berjamaah bersama beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa, "Sholat sunah selain tujuh kategori di atas tetap boleh dikerjakan berjamaah tanpa dihukumi makruh, meskipun bukan bagian dari sunah utama." ujarnya.

Pelaksanaan sholat Dhuha berjamaah yang kerap dilakukan di sekolah-sekolah, baik tingkat SD hingga SMA, hukumnya boleh, terutama dengan tujuan pembelajaran dan pembiasaan bagi siswa. Namun, setelah pembiasaan ini, siswa dianjurkan untuk membiasakan diri melaksanakannya secara individu, karena itulah yang lebih utama.

Adapun tata cara membaca bacaan sholat, untuk sholat sunah yang dilakukan siang hari, seperti dhuha, disarankan membaca secara pelan (sirriyyah). Sedangkan untuk shalat malam seperti tahajjud, bacaan dilakukan dengan suara keras (jahriyyah).

Dengan pemahaman ini, umat Islam dapat melaksanakan shalat sunnah, termasuk dhuha, dengan bijak sesuai konteks dan tujuan masing-masing, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memperoleh penghargaan dari detik(dot)com, media di bawah bendera CT Corp. Misbakhun dianggap turut memberikan kontribusi dalam mempercepat reformasi sektor keuangan.

Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Pasuruan dan Probolinggo) tersebut dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan pada detikJatim Awards 2024. Penghargaan itu didasari peran aktif Misbakhun dalam mendorong dan membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang kini menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.

Misbakhun mendorong literasi keuangan, termasuk dalam mengampanyekan perlindungan terhadap konsumen yang mengakses layanan atau produk lembaga keuangan. Adapun penyerahan penghargaan tersebut digelar di Dyandra Convention Center Surabaya awal pekan ini.

Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyerahkan langsung detikJatim Awards 2024 untuk Misbakhun tersebut. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, konstituen, dan juga Partai Golkar yang telah memberinya kesempatan untuk berkontribusi lebih luas.

“Saya bersyukur karena dengan segala dukungan tersebut saya bisa mengekspresikan serta mendedikasikan pengabdian saya bagi bangsa dan negara,” ucap Misbakhun seusai menerima penghargaan.

Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu menyebut penghargaan tersebut menjadi pemacu semangatnya untuk terus mendedikasikan diri bagi kepentingan negara. Dengan mengemban posisi ketua Komisi XI DPR, Misbakhun bertekad mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat banyak.

“Penghargaan ini mendorong saya untuk makin bersemangat dalam bekerja, mengabdikan diri bagi bangsa dan negara,” kata dia.

Sejak menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 2014, Misbakhun sangat aktif mendorong RUU Pengampunan Pajak(Tax Amnesty). Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar 2024-2029 itu menyebut sektor pajak dan jasa keuangan telah terbukti memberikan kontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, Misbakhun juga mengungkapkan tantangan dan persoalan yang ada meski kini sudah ada UU Tax Amnesty dan UU P2SK. “Sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memastikan akan terus mengawal proses hukum kasus perundungan anak berujung kematian di Subang. Agar, kasus tersebut dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan keadilan bagi korban.

"Kami mendorong pemda, kepolisian, dan pihak sekolah untuk dapat menuntaskan kasus ini, tentunya dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, baik bagi almarhum korban, anak saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum," ujar Menteri Arifah Fauzi dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Arifah menilai, pentingnya memberikan pendampingan dan pengamanan kepada keluarga korban, anak saksi dan keluarganya, serta anak berkonflik dengan hukum. Hal itu pun, dikatakannya saat mengunjungi keluarga anak korban perundungan di Kabupaten Subang. Arifah menyampaikan turut berduka cita mendalam atas meninggalnya korban yang masih usia sekolah dasar akibat perundungan yang kejadiannya di lingkungan sekolah.

Arifah mengatakan, kasus perundungan harus menjadi refleksi dan pembelajaran bagi seluruh pihak untuk meningkatkan perhatian dan komitmen bersama untuk mewujudkan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia di manapun berada. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi juga menyempatkan diri untuk berziarah dan berdoa di makam anak korban.

Polsek Blanakan telah memeriksa empat anak saksi dan tiga anak berkonflik dengan hukum yang didampingi oleh orang tua masing-masing. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui korban diduga merupakan korban pemalakan yang kemudian dipukul oleh para terduga pelaku karena tidak memberikan uang. Proses hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan mekanisme pengambilan keputusan karena anak berkonflik dengan hukum masih berusia di bawah 12 tahun.

Namun, pihak kepolisian akan tetap mengupayakan adanya keadilan hukum bagi korban serta memastikan proses rehabilitasi atau pemulihan tuntas bagi para terduga pelak. Sekaligus, mengingatkan pentingnya peran orang tua dan lembaga layanan pendidikan yang ramah anak.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon turut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024). Mereka pun mengaku sudah memiliki pilihan pasangan calon (paslon) kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani.

Para terpidana itu adalah Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadani, Supriyanto dan Rivalvi Aditya Wardhana. Mereka mencoblos di TPS yang disediakan khusus di lingkungan Lapas Kelas 1 Cirebon.

Berdasarkan pantauan, para terpidana kasus Vina itu ikut antri bersama para warga binaan lainnya untuk memasuki area TPS. Mereka antusias menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon wali kota Cirebon dan wakilnya serta calon gubernur Jabar dan wakilnya.

Salah seorang terpidana kasus Vina, Hadi Saputra, mengaku senang bisa ikut memberikan suaranya dalam pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin di Kota Cirebon dan Provinsi Jabar. Hadi pun mengaku selalu mengikuti pencoblosan dalam setiap momen pemilihan umum selama delapan tahun mendekam di penjara.

‘’Senang, bisa memberikan hak pilih masing-masing,’’ ujar Hadi, saat ditemui usai mencoblos di TPS khusus tersebut.

Hadi berharap, pemimpin yang akan terpilih dalam momen Pilkada Serentak ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, para kepala daerah yang terpilih juga diharapkan bisa memberikan keadilan dan mengayomi masyarakat kecil.

Hadi pun mengaku sudah memiliki pilihan calon kepala daerah yang diyakininya bisa memenuhi harapannya. "Sudah mantap,’’ kata Hadi.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Yan Rusmanto, menjelaskan, ada 651 warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon yang amsuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dari jumlah itu, sebagian besar hanya mengikuti Pilgub Jabar saja. Sedangkan yang juga mengikuti Pilwalkot Cirebon, hanya 50 orang.

Di Lapas Cirebon itu disediakan dua TPS bagi para warga binaan. Yakni, TPS 902 dan TPS 903. ‘’Antusiasme warga binaan dalam pesta demokrasi tinggi. Sejak awal sosialisasi bersama KPU pun, keingintahuan mereka sangat besar. banyak pertanyaan,’’ kata Yan.

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA -- Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Majalengka mengikuti pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024). Mereka mencoblos di TPS 901, yang merupakan TPS khusus di Lapas Kelas IIB Majalengka.

Salah seorang warga binaan Lapas Kelas IIB Majalengka, Kiki Yanuar (45), mengungkapkan, meski di balik jeruji penjara, ia tetap antusias menyalurkan hak pilihnya. Dia mengatakan, Pilkada kali ini merupakan pesta demokrasi kedua yang dijalaninya di dalam Lapas, setelah Pemilu 2024.

‘’Alhamdulillah saya bisa tetap mencoblos walau ada di sini (lapas),’’ ujar Kiki.

Kiki pun tidak bingung menentukan pilihannya. Alasannya dia mengaku cukup mengenal pasangan calon (paslon) kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2024, baik calon gubernur dan wakilnya maupun calon bupati dan wakilnya.

Ia mengatakan, petugas Lapas Kelas IIB Majalengka maupun stakeholder terkait telah menyosialisasikan para paslon dalam Pilkada Serentak 2024. Dia pun memilih paslon sesuai pilihannya sendiri.

‘’Gak bingung, tahu (paslon di Pilgub Jabar dan Pilbup Majalengka). Saya memilih sesuai hati nurani,’’ tutur Kiki.

Kasi Binadik Lapas Kelas IIB Majalengka, Maulana Kahfi Fikardin, menyebutkan, ada 275 warga binaan yang masuk dalam DPT Pilkada Serentak 2024. Mereka menggunakan hak pilihnya di TPS Khusus Lapas Kelas IIB Majalengka bersama dengan 13 petugas lapas.

Maulana menjelaskan, dari 275 warga binaan tersebut, 217 orang di antaranya berasal dari Kabupaten Majalengka. Sedangkan 58 orang warga binaan merupakan warga luar daerah di Jawa Barat.

‘’Untuk warga binaan yang berasal dari Majalengka, bisa ikut Pilgub Jabar dan Pilbup Majalengka. Sedangkan untuk warga dari luar daerah yang masih di wilayah Jabar, hanya mencoblos untuk Pilgub Jabar saja,’’ jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 901 tersebut.

Maulana mengatakan, sudah mensosialisasikan Pilkada Serentak 2024 ini sejak jauh hari kepada warga binaan. Hal itu dimaksudkan agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

"Alhamdulillah mereka sangat antusias,’’ ucap Maulana.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tahanan yang mempunyai KTP Jakarta untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

"Dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 orang di antaranya tercatat memiliki KTP DKI dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk pilkada di Wilayah DKI Jakarta," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Budi mengatakan, pemungutan suara dilakukan di area dalam rutan gedung KPK Merah Putih yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 WIB dan selesai pukul 11.40 WIB. Sepuluh orang tahanan tersebut telah menggunakan hak pilihnya.

KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, DKI Jakarta, dalam pelaksanaannya. TPS yang didirikan di KPK diisi dua petugas KPPS, satu orang pengawas, dan satu orang saksi.

KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petugas sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu.Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih pada pilkada terpenuhi.

"Artinya, seluruh tahanan yang ber-KTP DKI telah menggunakan hak suaranya pada pilkada kali ini," ujar Budi.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

Sebanyak 8,2 juta orang pemilih telah ditetapkan masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 yang akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut menyoroti kasus siswa SMKN 4 Kota Semarang, Jawa Tengah, Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) yang tewas ditembak polisi. Aipda RZ selaku pelaku penembakan saat itu beralasan korban sebagai anggota gangster.

Menurut Natalius, masalah itu sebenarnya menjad tugas Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM). Hanya saja, Kementerian HAM tetap perlu turun tangan untuk mengawal pengusutan kasus tersebut.

"Sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki UU 39 Tahun 1999 maka Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi judisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang. Saya sudah perintahkan staf untuk monitoring kasus ini secara serius," ujar Pigai saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Dilaporkan siswa SMKN 4 Kota Semarang berinisial GRO tewas setelah mengalami luka tembak senjata api di tubuhnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio membenarkan adanya peristiwa yang menewaskan siswa yang tinggal di Kembangarum, Kota Semarang, Jateng itu. "Betul. Untuk (penanganan) kejadiannya di Polrestabes," kata Dwi di Kota Semarang, Senin (25/11/2024).

Wakil Kepala SMKN 4 Semarang, Agus Riswantini, juga membenarkan informasi tentang meninggal dunia salah seorang siswanya itu Menurut dia, kabar duka kematian GRO justru diperoleh dari teman-teman korban. "Kami dapat informasi dari teman-teman almarhum kemudian mengecek ke rumah tinggalnya," katanya.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menjelaskan, anggotanya yang melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang sedang diperiksa Paminal (Pengamanan Internal). Irwan menyebut, anggotanya menembak GRO ketika sedang berusaha melerai tawuran antarkelompok gangster remaja atau biasa disebut kreak di wilayah Semarang Barat.

"Ya kan teman-teman selama ini dan masyarakat meminta kita melakukan tindakan tegas terhadap kreak-kreak. Ini kan bagian dari tindakan tegas kepada kelompok kreak. Harusnya teman-teman bisa mendukung," kata Irwan di Mapolrestabes Semarang, Selasa (26/11/2024).

Irwan menjelaskan, tindakan tegas terhadap kelompok kreak seharusnya didukung. "Terus mau dibiarkan? Kalau kita tidak bertindak juga disalahkan. Kita bertindak kalian salahkan. Kan susah juga ini," ujarnya.

Irwan mengungkapkan, pada Ahad (24/11/2024) dini hari WIB, aparat menerima laporan terkait adanya tawuran antarkreak di tiga lokasi, yakni di Kecamatan Gayamsari, Semarang Utara, dan Semarang Barat. "Dalam penanganan ketiga peristiwa ini ada beberapa yang kita amankan dan tetapkan sebagai tersangka," kata Irwan.

Tawuran...