REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dipertimbangkan dan dikaji. Dia menganggap, kepala daerah dipilih DPRD termasuk juga demokratis.

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Wacana tersebut sempat disinggung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Selain itu, wacana tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada.

"Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," kata Supratman.

Sebagai kader Partai Gerindra, Supratman berharap, wacana tersebut dapat terus bergulir agar Indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa. "Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," jelasnya.

Lebih jauh, Supratman tidak menganggap wacana pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi. Pasalnya, sistem seperti itu tergantung pada kebutuhan.

"Sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," jelas Supratman.

Oleh karena itu, Supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah, termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian. "Dan ini saya pikir kan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029 masih panjang ya," ujar Supratman.

REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Penggulingan Presiden Bashar al-Assad dari Suriah, yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham, telah mengosongkan penjara-penjara di negara itu.

Banyak dari mereka yang keluar setelah bertahun-tahun atau puluhan tahun dikurung tampak pucat dan kelaparan. Tak jarang seperti dilaporkan oleh Middle East Eye, mereka memiliki bekas-bekas penyiksaan.

Salah satu penjara mematikan itu adalah Penjara Sednaya. Hanya sedikit tempat yang lebih buruk daripada Penjara Sednaya. Penjara ini terletak sekitar 30 km di utara Damaskus, tempat ribuan orang diyakini dieksekusi di tempat yang dikenal sebagai "Rumah Pembantaian Manusia" itu.

Metode penyiksaan yang digunakan Bashar merupakan kelanjutan dari cara yang digunakan sang ayah Hafez al-Assad ketika memerintah Suriah antara tahun 1970 dan 2000.

Praktik semacam itu diketahui sebagian dipelajari dari penjahat perang Nazi Alois Brunner, yang tinggal di Suriah selama lebih dari separuh hidupnya.

Brunner menjabat sebagai penasihat negara untuk menekan perbedaan pendapat dan membangun rezim penyiksaan.

Alois Brunner dan Holocaust

Brunner lahir pada April 1912 di Vas, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria. Pada akhir tahun 1920-an, ia menjadi anggota Partai NAZI, sebelum bergabung dengan SS pada tahun 1938 setelah Jerman mencaplok Austria.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah terdakwa kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK tersebut ditunda karena putusan belum siap. Rencananya sidang pembacaan putusan akan kembali digelar pada Jumat (13/12/2024) besok.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun mencoba bunuh diri di sebuah fasilitas penahanan di timur Seoul, tempat dia ditahan dengan tuduhan pemberontakan terkait penyelidikan darurat militer. Demikian menurut pejabat pemasyarakatan pada Rabu (11/12).

Menurut Kepala Layanan Pemasyarakatan Korea, Shin Yong-hae, kepada anggota parlemen dalam sidang, setelah percobaan bunuh diri yang gagal, Kim kini ditempatkan di sel perlindungan dan kondisinya dilaporkan stabil.

“Kami mengalami insiden di mana (Kim) menghentikan aksinya begitu kami datang dan memaksa pintu terbuka,” kata Shin.

Pengadilan memberikan persetujuan terhadap surat perintah penahanan pada Rabu pagi, menjadikan Kim sebagai orang pertama yang ditangkap dalam penyelidikan yang berkembang terkait kegagalan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol.

Dengan penangkapan resmi Kim, penyelidikan terhadap tuduhan pemberontakan terhadap Yoon diperkirakan akan mempercepat prosesnya. Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang bepergian ke luar negeri.

Menurut hukum, seorang presiden dilindungi dari proses hukum selama menjabat, kecuali dalam kasus pemberontakan.

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya melakukan pengetatan dalam penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sebagai langkah pencegahan dan komitmennya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, Ramdhani mengatakan pihaknya meningkatkan pengawasan penerbitan paspor juga untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan memastikan para calon pekerja migran tidak terjerumus dalam jaringan perdagangan orang.

“Setiap pemohon khususnya calon pekerja migran Indonesia yang mengajukan permohonan paspor, akan dilakukan proses wawancara yang ketat dan teliti. Kami pastikan permohonan paspor yang dilakukan akan selalu memeriksa dokumen otentik dari para pemohon. Selain itu, permohonan dan pembuatan paspor di Imigrasi Surabaya juga sudah sesuai pedoman dan aturan. Dengan prosedur yang ketat, persyaratan pemohon tidak sesuai sudah pasti tertolak," ujar Ramdhani, Rabu (11/12/2024).

Ia menyampaikan upaya pengetatan penerbitan paspor tersebut telah berhasil melakukan penolakan permohonan paspor sebanyak 175 permohonan yang didasari pada ketidakmampuan pemohon dalam melampirkan data dukung dan memberikan keterangan yang tidak benar dan konsisten.

“Kejelian dan ketelitian petugas wawancara sangat penting dalam proses wawancara paspor. Wawancara yang mendalam akan memberikan alasan sesungguhnya dari setiap pengajuan permohonan paspor. Pengetatan penerbitan paspor merupakan wujud nyata untuk memerangi TPPO. Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk mempersiapkan dokumen persyaratan dengan benar serta agar bekerja sesuai prosedural karena jika bermasalah di luar negeri akan semakin rumit," ujar Rhamdani.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya juga membentuk desa binaan di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dengan program desa binaan ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya mengirimkan petugas untuk mengedukasi dan mempermudah koordinasi dengan masyarakat mengenai lingkup keimigrasian dan tujuan bekerja ke luar negeri.

“Adanya desa binaan, kami berharap petugas dapat menganalisis serta cepatbmengetahui segala potensi-potensi terjadinya TPPO. Dengan begitu, langkah cepat

dan tepat bisa segera diambil”, tambah Rhamdani

Selain penerbitan penguatan pun dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Juanda, sudah 1107 Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (CPMI NP) ditunda keberangkatannya hingga minggu pertama bulan desember tahun 2024

Setelah berhasil menggagalkan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Organ (jual Ginjal) pada bulan Lalu dan menyerahkan proses penyidikannya kepada Polda Jatim, TPI Juanda terus berbenah menghadapi Arus Natal dan Tahun Baru 2024.

"Kami berkomitmen melakukan pemeriksaan imigrasi bagi penumpang yang melintas dengan akuntabilitas, komprehensif, teliti dan sekuritas tinggi dengan mengandalkan kesisteman sehingga penumpang merasa aman dan nyaman ketika melintas untuk keluar maupun masuk wilayah Indonesia melalui TPI Juanda," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Luigi Daniele, seorang dosen senior di Nottingham Trent University, mengkritik impunitas yang terus berlangsung terkait kejahatan di Gaza, menyebutnya sebagai “refleksi dari kegagalan moral Barat.”

“Ini adalah proses yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa,” kata Daniele dalam wawancara dengan Anadolu, merujuk pada keterlibatan Otoritas Palestina dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2015.

“Butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai momen ini, dan tentu saja saya menilainya secara positif karena ini adalah perubahan besar, mengingat pengecualian dan impunitas tradisional yang melingkupi kejahatan Israel,” tambahnya.

Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin militer Hamas Mohammed Deif atas dugaan kejahatan perang terkait konflik Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Daniele, yang mengajar dan melakukan penelitian dalam bidang Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional di Nottingham Trent University, berpendapat bahwa tindakan yang lebih cepat dari ICC dapat mencegah tragedi yang sedang berlangsung di Gaza.

“Salah satu elemen mendasar dari bencana genosida Gaza ini adalah impunitas, impunitas yang terus-menerus memungkinkan kejahatan internasional menjadi kebijakan negara yang dinormalisasi,” katanya kepada Anadolu.

Netanyahu dan Gallant menghadapi risiko penangkapan jika mereka bepergian ke salah satu dari 124 negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, yang mendirikan pengadilan tersebut.

Langkah terbaru ICC mengharuskan negara-negara anggota ini untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen melindungi, memajukan, menegakkan HAM.

Hal tersebut dikatakan Yusril saat menghadiri Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 dengan tema ‘Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045’ di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024) malam.

"Pemerintahan ini mempunyai komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian HAM sebagai Governmental Human Rights Focal Point," kata Yusril dalam pidatonya pada Selasa (10/12/2024) malam.

Yusril menyampaikan Indonesia ialah negara ke-4 sedunia yang mempunyai Kementerian HAM. Kementerian HAM bertugas menunaikan kewajiban pemerintah di bidang HAM sesuai Pasal 28i ayat (4) UUD 1945.

Yusril menyatakan pemerintahan sebelumnya telah menunjukkan komitmen dalam HAM. Yusril mengklaim komitmen itu bakal diperkuat oleh pemerintahan Prabowo. Ini menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

“Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut

peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan

keamanan,” ujar Yusril.

Yusril juga menyinggung penguatan HAM bagi aparat.

“Oleh karena itu, main streaming dan penguatan hak asasi manusia bagi aparat sipil, pertahanan dan keamanan menjadi keharusan dan keutamaan,” ujar Yusril.

Yusril juga menyebut indeks demokrasi Indonesia yang menurun memerlukan perhatian lebih pemerintah saat ini guna memperbaiki dan menjamin kebebasan-kebebasan sipil.

Yusril pun menyoroti angka kemiskinan yang tinggi mencapai 25,22 juta orang, gizi buruk, ketimpangan. Hal ini menurutnya menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo guna menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya.

“Krisis lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian pemerintah

melalui penguatan instrumen bisnis dan HAM yang berlaku bagi pelaku usaha dan

pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Yusril.

Yusril menegaskan tanggungjawab HAM juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ucap Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM. Pasalnya, sekitar 50 persen dari poin Astacita yang diusung pemerintah menyangkut tentang hal-hak asasi.

"Dari delapan poin (Astacita), khususnya yang menyangkut tentang HAM itu adalah empat poin. 50 persen dari poin Astacita adalah menyangkut tentang HAM," kata Pigai dalam sambutannya saat puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (11/12/2024) malam WIB.

Pigai menjelaskan, HAM bahkan ditempatkan dalam poin pertama Astacita, yakni tepatnya memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu, hak-hak penyandang disabilitas juga ditekankan dalam poin Astacita keempat serta poin keenam dan kedelapan yang menyangkut hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya.

"Itu artinya apa? Artinya HAM dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional," ucap Pigai.

Menurut Pigai, menghormati dan menegakkan HAM merupakan tanggung jawab konstitusional bagi Pemerintah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga telah mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Implementasi dari tanggung jawab Pemerintah tersebut ditegaskan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

"Dalam misi pembangunan sampai dengan tahun 2045, salah satu sasarannya menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan pada terwujudnya supremasi yang berkeadilan, berkepastian, bermartabat, dan berlandaskan HAM untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ucap mantan komisioner Komnas HAM tersebut.

Lebih lanjut, Pigai menyebut, pembentukan Kementerian HAM merupakan salah satu potret keseriusan pemerintahan baru dalam pembangunan HAM. Komitmen itu tidak hanya sekadar tertulis dalam Astacita, tetapi juga melalui program-program prioritas.

Pigai mengatakan, sedikitnya ada 15 poin membangun HAM dalam Astacita dan program prioritas pemerintah. Di antaranya, prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan gender, penguatan demokrasi dan jaminan kebebasan sipil, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, dan lansia).

Kemudian, hak atas rasa aman, kesehatan, pangan, pendidikan, kehidupan yang layak, perumahan, air, pekerjaan, lingkungan hidup yang sehat, budaya, dan reforma agraria. "Itulah sebenarnya semua aspek HAM menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk lima tahun mendatang, 2024–2029, semua menyangkut HAM," ucap Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/12/2024) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan nomor perkara 97/PUU-XXII/2024. Sidang uji materi ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi regulasi yang berdampak luas terhadap tata kelola zakat di Indonesia.

Kuasa hukum para Pemohon, Evi Risna Yanti mengungkapkan bahaya sentralisasi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Menurut dia, tidak seharusnya Baznas menjadi regulator sekaligus operator dalam pengelolaan dana zakat.

"Bahaya banget, kalau menurut kami sangat berbahaya. Berbahayanya karena Baznas itu dikasih fungsi yang tidak hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai operator yang sama-sama mengumpulkan," ujar Evi kepada Republika usai sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Sidang ini melibatkan saksi ahli dari berbagai kalangan, termasuk Heru Susetyo, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan aktivis HAM, serta peneliti senior dari lembaga IDEAS, Yusuf Wibisono.

Kedua saksi ahli ini juga memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan sentralisasi pengelolaan zakat yang menurut mereka berdampak diskriminatif dan merugikan masyarakat sipil.

Heru Susetyo dan Yusuf Wibisono mengungkapkan bahwa UU No. 23/2011 telah menciptakan diskriminasi terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sipil.

Menurut Yusuf, undang-undang ini memberikan keistimewaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai operator utama pengelolaan zakat, sementara LAZ dihadapkan pada berbagai hambatan untuk mendapatkan izin operasi.

"Syarat-syarat perizinan yang ketat, termasuk rekomendasi dari Baznas dianggap sebagai instrumen efektif untuk mematikan pertumbuhan LAZ independen," ujar Yusuf di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tanggal 10 Desember di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peringatan ini merupakan pengingat atas pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM menandai pertama kalinya dalam sejarah, HAM dijadikan standar umum bagi semua bangsa dan negara.

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan utama DUHAM adalah untuk memastikan setiap orang memiliki martabat, kebebasan, kesetaraan, dan perdamaian.

Tanggal 10 Desember dipilih untuk memperingati hari adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Diharapkan melalui peringatan ini, masyarakat global dapat mengingat dan memperloas komitmen terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Hari Hak Asasi Manusia diperingati secara global melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas-komunitas lokal. Di Indonesia, hari ini digunakan untuk memperkuat dukungan untuk kebijakan dan program yang mendukung hak asasi manusia.

Meskipun Deklarasi ini sudah berusia lebih dari 70 tahun, relevansi dan tantangan untuk melindungi hak asasi manusia tetap signifikan di abad ke-21. Deklarasi ini terus dijadikan acuan dalam menangani isu-isu hak asasi manusia kontemporer.

Dewan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk pada tahun 2006, berfungsi sebagai organ PBB yang berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Organ ini memainkan peran penting dalam mempertahankan standar internasional yang telah ditetapkan oleh DUHAM.

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia mengingatkan generasi saat ini tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi bagi semua orang tanpa diskriminasi. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbarui komitmen terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Pelibatan semua pihak dalam menjamin realisasi hak asasi adalah kunci dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Konten Ini Dibuat Menggunakan Artificial Intelligence

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Pimpinan Ma’had Al-Zaytun Indramayu, Panji Gumilang, kembali berurusan dengan hukum. Statusnya pun kini menjadi tahanan kota dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal itu terungkap setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap dua dalam kasus TPPU tersebut. Panji Gumilang sebelumnya memang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu oleh Bareskrim Polri.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Indramayu, Arie Prasetyo mengungkapkan, Panji Gumilang berstatus tahanan kota terhitung 9 Desember hingga 28 Desember 2024. ‘’Saat ini yang bersangkutan dilakukan penahanan untuk 20 hari kedepan. Statusnya tahanan kota, dibawah pengawasan tim Kejari,’’ ujar Arie, Selasa (10/12/2024).

Arie menerangkan, Panji Gumilang menjadi tahanan kota mengingat kondisinya yang kini sudah berusia 78 tahun. Selain itu, yang bersangkutan juga dinilai bersikap koperatif selama menjalani pemeriksaan.

Sementara untuk barang bukti yang diamankan dalam kasus itu, di antaranya berupa tiga unit kendaraan roda empat, tanah dan dokumen. Arie menyebutkan, jumlah objek tanah yang diamankan dalam kasus TPPU yang menjerat Panji Gumilang itu jumlahnya lebih dari satu. Begitu pula dengan dokumen. ‘’Lebih dari satu, banyak. Dan dokumen juga banyak,’’ katanya.

Arie menambahkan, tim JPU saat ini sedang merumuskan surat dakwaan untuk Panji Gumilang. Ia mengatakan, kasus itu akan segera dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat.

Panji Gumilang diduga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang TPPU dan/atau Pasal 70 juncto Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, serta Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah orang dan pegiat HAMmenggelar parade sekaligus aksi damai dalam rangka memperingati HariHAM Sedunia di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dalam momentum peringatan hari HAM sedunia tersebut mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi HAM di Tanah Air.

Mereka jugamenuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan.