REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI – Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam meresmikan Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi pada Kamis (19/12/2024). Immigration Lounge dibawah koordinasi Kantor Imigrasi Bekasi itu dihadirkan guna menjawab permasalahan akan tingginya jumlah pemohon layanan keimigrasian di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip layanan yang cepat, nyaman, dan praktis. Pada acara peresmian, Plt Dirjen mengapresiasi kesigapan Kantor Imigrasi Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan keimigrasian di luar kantor.

“Karena Immigration Lounge ini yang pertama di Jawa Barat, tentunya kita patut apresiasi. Semoga peresmian Immigration Lounge di Bekasi ini bisa mendorong kantor imigrasi lain di Jawa Barat, untuk menyelenggarakan pelayanan serupa,” tutur Godam dalam sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan, kuota perhari 100 permohonan untuk weekdays dan 50 permohonan untuk weekend. Letak Grand Metropolitan Mall yang dekat dengan exittol Bekasi Barat menjadi pertimbangan utama pembukaan Immigration Lounge.

"Pelayanan ini terkhusus bagi masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya, dari hari Senen sampai hari Minggu, memang kami jajaran kantor imigrasi Bekasi berkomitmen hadir ditengah masyarakat," ujar Uchky.

Uckhy menambahkan, Kantor Imigrasi Bekasi meluncurkan Immigration Lounge sebagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi para ekspatriatdi kawasan industri Bekasi. Lounge ini tidak hanya menyediakan layanan paspor,tetapi juga layanan izin tinggal yang semakin dibutuhkan.

"Khusus untuk di imigration lounge pelayananya someday service, percepatan. Jadi kami melayani satu minggu full, untuk waktunya Senin sampai Jumat dari jam 10.00 sampai 18.00, untuk Sabtu dan Minggu dari jam 10.00 sampai 14.00,"tambahnya

Pendaftaran layanan percepatan untuk paspor elektronik dapat diakses melalui aplikasi M-Paspor dan walk-in di Immigration Lounge. Selain itu, dibuka juga pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta pada Rabu (17/12/2024). Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran senilai Rp 150 miliar oleh Dinas Kebudayaan tahun anggaran 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berkomitmen untuk menghormati kasus hukum yang sedang berjalan di Kejati Jakarta. Pemprov juga siap bekerja sama untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta.

"Kami komitmen menghormati proses hukum dan kita siap bekerja sama untuk tindak lanjut dari dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan atas anggaran tahun 2023," kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Ia menegaskan, Pemprov juga telah menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana dari jabatannya per hari ini. Untuk sementara, Dinas Kebudayaan akan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Imam Hadi Purnomo sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.

"Terkait Kepala Dinas Kebudayaan, hari ini saya nonaktifkan," kata dia.

Sebelumnya dilaporkan, Kejati Jakarta menemukan barang bukti ratusan stempel palsu Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta. Temuan tersebut hasil dari penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejati Jakarta terkait dengan pengusutan dugaan korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran senilai Rp 150 miliar oleh Dinas Kebudayaan tahun anggaran 2023.

“Penyidik Kejati Jakarta melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta dan menemukan ratusan stempel palsu,” begitu kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Strategi itu menekankan pada pemulihan kerugian negara.

Hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006.

"Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan Konvensi tersebut, Namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/12).

"Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery)," kata Yusril menambahkan.

Presiden Prabowo mengemukakan orang yang diduga melalukan korupsi, orang yang sedang dalam proses hukum karena disangka melakukan korupsi dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.

Menurut Yusril, pernyataan Presiden Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026 yang akan datang.

"Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya," ujar Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat untuk terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah berbagai paham radikal yang mengarah pada terorisme

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi pada upaya mencegah radikalisme terorisme melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), sesuai mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami akan terus melakukan pencegahan dari hulu. Pancasila ini menjadi dasar untuk mereduksi berbagai paham radikal terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Polri tersebut menyampaikan upaya pencegahan yang dilakukan juga selaras dengan visi Presiden RI yang tercermin dalam Astacita, khususnya poin pertama dan kedelapan.

Adapun Astacita poin pertama berisi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Sementara poin kedelapan, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam poin tersebut, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, kata Eddy, penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar dalam mereduksi ancaman radikal terorisme, dengan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut, saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik. Namun, terorisme juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menjelaskan, implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya. Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengeklaim, predikat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masalah HAM di Indonesia sekarang berubah. Pigai menyebut, predikat PBB yang semula negatif sekarang menjadi netral.

Pigai menyebut, predikat tersebut berubah dari negatif ke netral karena kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan kelompok Bali Nine ke Australia. Predikat PBB tersebut mencuat dalam pertemuan tahunan di Jenewa pada akhir November 2024.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Pigai dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis (19/12/2025).

Pigai menyampaikan, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM dan didampingi pejabat Kementerian Luar Negeri memperoleh apresiasi atas kasus Mary Jane. Pigai mengatakan perbaikan predikat itu tergolong kemajuan dan prestasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk Negatif kini menjadi negara yang dirujuk 'Netral'. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujar mantan Komisioner Komnas HAM RI itu.

Pigai menjelaskan Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB. Sehingga Pigai mengatakan perbaikan predikat tersebut ialah salah satu pelaksanaan Asta Cita. Asta Cita diketahui memuat penguatan HAM.

"Pada tahun 2015, Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori Unfair trial di dunia," ucap Pigai.

Dia juga menjamin Kementerian HAM akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan lewat kebijakan progresif soal sektor bisnis dan HAM. Terutama, dalam sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CNN melakukan penyelidikan atas pemberitaan jurnalis mereka tentang Penjara Sedyana, Suriah yang menjadi viral di media sosial. Ada dugaan wawancara video itu tidak autentik atau settingan pascajatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

Dilaporkan oleh Middle East Eye, seperti diketahui pekan lalu, CNN merilis video kepala koresponden internasional Clarissa Ward yang memasuki penjara rahasia di Damaskus dan menyelamatkan seorang pria terbaring di bawah selimut.

Dalam segmen tersebut, Ward terlihat berkeliling lokasi penahanan di mana banyak warga sipil disiksa dan dipukuli sampai mati ketika timnya menemukan sebuah sel yang masih terkunci.

Setelah pintu dibuka oleh seorang penjaga, Ward dan timnya mendekati pria tersebut, yang diidentifikasi oleh CNN sebagai pejuang pemberontak yang masih tidak mengetahui penggulingan Assad. Mereka menemani pria tersebut keluar, menghiburnya dan memberi tahu dia tentang kejatuhan pemerintah.

Video tersebut menjadi viral di media sosial, dan banyak yang merayakan pemberitaan yang 'berani' dan 'luar biasa' dari jurnalis veteran tersebut. Sementara yang lain mengklaim bahwa pemberitaan tersebut sepertinya hanya rekayasa.

Pengguna media sosial yang tak terhitung jumlahnya mencerca cerita CNN, membandingkan rekaman tersebut dengan banyak video tahanan yang keluar dari penjara Sednaya yang terkenal kejam dan mengatakan bahwa rekaman tersebut tampaknya tidak asli.

CNN tidak membahas kritik awal terhadap segmen viral tersebut, atau kontroversi seputarnya, sampai organisasi pengecekan fakta Verify-Sy membuat klaim bahwa tahanan dalam laporan Ward adalah pejabat intelijen tingkat rendah Suriah yang dipenjara karena tuduhan korupsi dan pelecehan.

Dalam sebuah laporan, Verify-Sy menyatakan bahwa pria dalam video tersebut, yang diidentifikasi oleh CNN sebagai Adel Gharbal dari Homs, tidak bergeming atau berkedip ketika menatap ke langit, meskipun ia diduga tidak melihat sinar matahari selama lebih dari tiga bulan.

Laporan Verify-Sy juga menambahkan bahwa pria yang diidentifikasi sebagai Gharbal "tampak bersih, terawat, dan sehat secara fisik", tanpa ada luka atau tanda-tanda penyiksaan yang terlihat meskipun kondisi itu semacam itu ada di mana-mana dalam video penyelamatan tahanan setelah jatuhnya Assad.

Laporan yang keluar dari penjara Sednaya yang terkenal kejam, dan dijuluki 'rumah jagal manusia' karena kebrutalannya, dan mantan tahanan yang menggambarkan penyiksaan dan pemerkosaan terjadi di sana, semakin menambah keraguan terhadap video tersebut.

Laporan Verify-Sy menyelidiki identitas pria dalam rekaman tersebut dan menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Salama Mohammad Salama. Salama, yang dikenal sebagai 'Abu Hamzah', dilaporkan adalah seorang letnan satu di Intelijen Angkatan Udara Suriah.

Menurut laporan tersebut, penduduk lingkungan Bayyada di Homs mengidentifikasi dia sebagai orang yang sering ditempatkan di pos pemeriksaan di pintu masuk barat wilayah tersebut, dan terkenal karena pelanggarannya.

Pengungkapan kelompok pengecekan fakta ini tersebar luas di media sosial, dan banyak yang menuduh CNN mengarang laporan tersebut.

Investigasi CNN

Dalam pernyataannya, CNN mengatakan segmen tersebut secara akurat menggambarkan peristiwa yang terjadi ketika Ward dan krunya mengunjungi penjara tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/12/2024). Yasonna mengaku KPK tidak menanyakan soal keberadaan Harun Masiku.

"Tidak, tidak ada (pertanyaan soal keberadaan Harun Masiku)," kata Yasonna usai diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Yasona mengatakan materi soal Harun Masiku dalam pemeriksaan terhadap dirinya adalah soal data perlintasan imigrasi Harun Masiku. Materi tersebut dikonfirmasi penyidik saat memeriksa Yasonna dalam kapasitasnya sebagai Menkumham.

"Kapasitas saya sebagai menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja," ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Yasonna juga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Dalam hal ini penyidik KPK mengonfirmasi soal surat yang dia kirim ke Mahkamah Agung.

"Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan Fatwa. Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal," kata Yasonna.

Yasonna tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan kemeja putih dan jaket coklat pada sekitar pukul 09.48 WIB dan selesai diperiksa pukul 16.46 WIB.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

KPK juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru Harun Masiku yang menampilkan foto-foto terbaru buronan kasus korupsi tersebut.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/12).

DPO terbaru tersebut menampilkan empat foto baru Harun dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 172 cm dengan ciri khusus berkaca mata, kurus, suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis.

Pernyataan mengejutkan imigrasi ....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konflik bersenjata dan tindak kekerasan di Papua masih terus berlanjut. Sepanjang 2024, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 113 peristiwa terkait dengan HAM, dengan 85 kasus berdimensi konflik bersenjata. Komnas HAM juga mencatat angka korban jiwa akibat konflik bersenjata dan kekerasan di Bumi Cenderawasih mencapai 61 orang.

“Secara umum, situasi keamanan di Papua sepanjang 2024 masih kerap terjadi konflik bersenjata dan kekerasan. Baik antara aparat TNI-Polri dengan kelompok sipil bersenjata. Maupun kekerasan lain yang juga dialami oleh warga sipil,” begitu kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konfrensi pers Situasi HAM di Papua, di Jakarta, Rabu (18/12/2204).

Dalam pemaparannya, jumlah korban jiwa dalam konflik bersenjata dan kekerasan tersebut menjadikan sipil sebagai korban terbanyak. “Dari 61 korban meninggal dunia, sebanyak 32 di antaranya adalah warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu WNA (warga negara asing),” begitu kata Atnike.

Sedangkan dari kelompok separatis bersenjata, kata Atnike, Komnas HAM mencatat sebanyak 14 korban meninggal dunia. Sedangkan dari TNI dan Polri masing-masing menelan korban jiwa delapan dan tujuh personel.

“Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan ini, juga menimbulkan berbagai persoalan. Baik korban jiwa, maupun luka-luka, terjadinya pengungsian internal,” kata Atnike.

Selain membawa korban tewas, konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadi di Papua sepanjang 2024 juga menyebabkan 39 jiwa luka-luka. Dari catatan Komnas HAM sebanyak 17 warga sipil menjadi korban luka-luka. Dan TNI-Polri korban luka-luka berjumlah 10 dan lima personel. Sedangkan dari kelompok separatis bersenjata, tercatat tujuh korban luka-luka.

“Dan tercatat 17 pekerja konstruksi menjadi sandera,” ujar Atnike. Dari catatan korban tersebut, Komnas HAM menyampaikan tujuh wilayah kabupaten yang mengalami eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan tertinggi.

“Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah merupakan wilayah konflik bersenjata dan kekerasan paling tinggi,” ujar Atnike.

Dalam catatan Komnas HAM, di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah tercatat 22 perstiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang melibatkan TNI-Polri serta kelompok separatis sepanjang Januari-Desember 2024. Wilayah lainnya, sebanyak 18 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan.

Di Kabupaten Puncak, Papua Tengah sebanyak 17 peristiwa, dan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sebanyak 13 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan.

Selanjutnya di Kabupaten Paniai, tercatat terjadi 12 peristiwa, menyusul Kabupaten Nduga di Papua Pegunungan, dan Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan masing-masing tercatat terjadi tujuh kali peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terus mencermati perkembangan di Suriah setelah rezim Bashar al Assad tumbang. BNPT menyoroti kebangkitan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mulai bertransformasi menuju moderat.

Dalam talkshow bertajuk Waspada Terorisme Setelah Assad Tumbang di Jakarta, Selasa (17/12), Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT RI Brigjen Pol Kris Erlangga Aji Widjaya mengatakan walaupun HTS menunjukkan upaya moderasi, BNPT menilai kewaspadaan tetap harus ditingkatkan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal ke Indonesia.

“Sekarang mereka mencoba mengubah bentuk, bertransformasi menjadi lebih moderat, mungkin kita juga bisa melihat seperti di Afghanistan dengan Taliban-nya," ucap Kris, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, kata dia, kemungkinan tersebut yang harus dicermati bersama hingga nanti.

Dia mengatakan salah satu kelompok afiliasi HTS, Jabhat al Nusra, terkait dengan al-Qaeda dan masih tercatat dalam daftar terorisme global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia mengungkapkan kelompok itu juga masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) di Indonesia.

BNPT menegaskan bahwa langkah preventif menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dinamika kelompok tersebut.

Lebih lanjut, Kris menyebutkan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Suriah sambil mengupayakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di sana.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 1.000 WNI yang sempat berada di Suriah.

“Kemarin yang sudah dievakuasi ada 67 orang dan saat ini menunggu ada sekitar 84 orang. Artinya, jumlah itu sangat jauh dari angka seribuan tadi,” ucap dia.

Dirinya menekankan bahwa perkembangan positif di Suriah, seperti membaiknya ekonomi dan kembali beroperasinya fasilitas publik, dapat menjadi indikasi pemulihan.

Namun, dia menekankan pentingnya pendekatan wait and see sembari terus berfokus pada upaya perlindungan dan pemantauan.

“Pemerintah Republik Indonesia menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana, sambil juga menyerukan agar pemerintahan transisi dan faksi-faksi di sana segera memulihkan situasi, membangun perekonomiannya, dan menjadi satu negara yang inklusif serta menghargai HAM,” ujar Kris.

Dengan pendekatan proaktif dan kerja sama internasional, BNPT terus berupaya menjaga keamanan dalam negeri sekaligus melindungi kepentingan warga negara Indonesia di tengah tantangan terorisme global yang dinamis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jatuhnya rezim Bashar Al-Assad di Suriah, negara yang jauh letaknya dari Indonesia, ternyata menimbulkan gema yang dampaknya sampai ke Tanah Air. Pasalnya, proses perebutan kekuasaan melibatkan kelompok-kelompok teror yang mengatasnamakan agama. Ajakan dan seruan untuk berjihad meninggalkan Ibu Pertiwi dan berangkat ke Negeri Syam, mulai bermunculan di media sosial yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Membahas gejolak di Suriah dan implikasinya terhadap Indonesia, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Muhamad Syauqillah menyerukan agar publik tidak terpancing dengan ajakan untuk “hijrah” atau jihad ke Suriah.

“Konteks dari jihad itu sendiri kan bermacam-macam. Hal yang diserukan di media sosial itu jihad yang seperti apa? Siapa yang kita perangi disana, lalu apakah dengan memerangi pihak tertentu disana, kemudian bisa kita klaim sebagai kegiatan berjihad? Menurut saya jelas tidak," kata Syauqillah di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Menurut Syauqillah, yang saat ini terjadi di Suriah adalah benturan dari berbagai faksi dengan kepentingannya masing-masing. Karena itu, Syauqillah ingin agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menyikapi fenomena maraknya ajakan untuk berjihad di luar negeri. Ajakan-ajakan yang menggunakan banyak jargon agama dan mampu menarik semangat orang awam untuk ikut berangkat, sebenarnya hanya merugikan mereka yang terbujuk dan telah sampai disana.

“Masyarakat Indonesia perlu kritis, karena hal yang sama juga telah terjadi dulu ketika ISIS menyerukan banyak negara untuk bergabung dengan mereka. Banyak dari warga negara Indonesia yang terlanjur pergi kesana, selang beberapa lama kemudian terpaksa kembali karena apa yang dijumpai tidak sesuai dengan janji manis ISIS ketika mereka masih di Tanah Air," ungkap Syauqillah.

Keberangkatan banyak warga negara Indonesia, menurut Syauqillah, hanyalah akan menimbulkan masalah baru. Ujung-ujungnya, mereka yang terlanjur pergi akan meminta Pemerintah Indonesia untuk dipulangkan kembali ke Tanah Air. Kejadian seperti ini yang sudah pernah terjadi justru menunjukkan betapa besar perhatian Pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya sendiri.

Konflik di Suriah sendiri sebenarnya adalah hasil dari perpecahan berbagai faksi yang sangat beragam, dan beberapa diantaranya sama-sama menggunakan narasi keagamaan untuk menggaet simpati, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Hal semacam ini harus dilihat dalam kacamata yang hampir sama dengan apa yang terjadi di sekitar tahun 2012, ketika kelompok-kelompok seperti ISIS mengundang orang-orang dari negara lain, termasuk Indonesia. Pada saat itu, di Indonesia begitu banyak propaganda yang memanggil warga negara Indonesia agar terlibat secara langsung," kata jebolan S-3 Universitas Marmara Turki ini.

Ia pun mengatakan, butuh kecerdasan dari publik di Indonesia, bahwa dinamika konflik internal yang melibatkan berbagai macam kepentingan yang ada di Suriah. Jangan sampai kemudian yang orang yang ada disini, lalu melihat itu sebagai sebuah tantangan atau bahkan peluang untuk pergi kesana. Jika apa yang terjadi di masa lalu telah cukup sebagai pelajaran bersama, banyak anak-anak kecil yang akhirnya terlantar di negara konflik karena orang tuanya memilih ikut berjuang bersama kelompok seperti ISIS dan termasuk dengan HTS.

Syauqillah berharap agar masyarakat Indonesia tidak mudah terpancing dengan narasi khilafah dan propagandanya di media sosial, khususnya yang menyerukan untuk berangkat ke tempat-tempat konflik. Pada akhirnya, ini bukan soal yang baik melawan yang jahat, namun beradunya kepentingan berbagai faksi yang ingin menguasai Suriah dengan mobilisasi simbol-simbol keagamaan.

"Hal yang perlu dicermati dari konflik di dalam negeri Suriah sendiri itu melibatkan berbagai macam kepentingan dengan narasinya masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia, sebaiknya kita tidak terlibat dalam dinamika internal konflik di negara lain, walaupun pihak-pihak yang berkonflik di Suriah ingin melibatkan warga negara lain seperti ISIS di masa lalu," ujar Syauqillah.

REPUBLIKA.CO.ID, POHUWATO —Sebanyak 60 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda program pelatihan baca tulis Iqro dan Alquran di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Selasa (17/12/2024).

Kepala Lapas Pohuwato Tristiantoro Adi Wibowo menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan salah satu momentum yang istimewa dan berharga di tengah rutinitas kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan."Kita semua hadir dalam semangat kebersamaan untuk merayakan kecintaan kita akan ilmu, khususnya dalam mempelajari Alquran," ucap Kalapas.

Menurut dia, para warga binaan yang berpartisipasi dalam khatam raya Iqro dan Alquran tersebut, telah menunjukkan kesungguhan dan ketekunan yang luar biasa dalam menuntut ilmu agama.

"Proses pembelajaran yang mereka jalani bukanlah suatu pencapaian kecil, namun sebuah tonggak berharga dalam perjalanan mereka untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT," kata dia.

Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Suharsi Igirisa menyampaikan apresiasi kegiatan itu. Menurut dia, program tersebut menjadi bukti bahwa semangat belajar dan memperdalam ilmu agama adalah hak dan peluang bagi semua, termasuk warga binaan."Saya juga mengapresiasi dedikasi para fasilitator yang telah memberikan bimbingan kepada warga binaan," ujarnya.