REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyerang West Ham Michail Antonio telah keluar dari rumah sakit setelah mendapatkan perawatan lebih dari tiga pekan usai mengalami patah kaki dalam kecelakaan mobil. Antonio, 34, menjalani operasi pada fraktur tungkai bawah setelah kecelakaan pada 7 Desember.

Pemain internasional Jamaika itu harus dikeluarkan dari mobilnya setelah terjebak selama insiden di Epping, Essex, dan dibawa ke rumah sakit di pusat kota London. Antonio adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa West Ham di Liga Primer, dengan 68 gol dalam 268 penampilan liga.

Penyerang Hammers itu berbicara dengan rekan satu timnya melalui panggilan video sebelum mereka meraih kemenangan penting 2-1 atas Wolves pada 9 Desember.

Klub berterima kasih kepada layanan darurat dan medis yang mendukung Antonio dan mengatakan akan menyumbangkan "hampir 60 ribu pound kepada penyedia layanan kesehatan di Inggris, NHS, dan badan amal Air Ambulances UK" setelah kaus tersebut terjual dalam pelelangan.

"Semua orang di klub ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penanggap pertama, layanan darurat, staf ambulans udara, dan NHS atas dukungan luar biasa yang diberikan kepada Michail setelah kecelakaan tersebut," kata West Ham pada Selasa (31/12/2024), dikutip BBC.

Manajer West Ham Julen Lopetegui mengatakan awal bulan ini bahwa merupakan "keajaiban" bahwa Antonio baik-baik saja.

Tim asuhan Julen Lopetegui berada di posisi ke-13 klasemen. West Ham akan bertandang ke Manchester City di Liga Primer pada hari Sabtu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam rangka tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) penegakan hukum keimigrasian sepanjang 2024 telah mendeportasi 92 warga negara asing (WNA) yang dianggap melakukan pelanggaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengingatkan pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM (Kemenham) untuk tidak terlibat judi dan melakukan korupsi. Jika ketahuan melakukan dua pelanggaran itu, Pigai tidak segan untuk mencopot jajarannya.

"Tidak boleh main judi, judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi, out (keluar), copot!" kata Pigai dalam sambutannya usai melantik 56 pejabat manajerial Kementerian HAM di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Menurut Pigai, judi tidak sesuai dengan aspek sikap (attitude) yang harus dijaga oleh pejabat Kementerian HAM. Di samping itu, dia menilai, korupsi termasuk pelanggaran HAM karena dapat menyebabkan pemenuhan hak masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, menjadi terhambat.

Pigai juga mengimbau pejabat di kementeriannya untuk tidak melakukan zina serta menegakkan kejujuran. Pigai menekankan, menjaga moral dan integritas di dalam dan di luar kantor merupakan hal yang wajib sebagai insan Kemenham. Selain aspek sikap, Pigai juga memperhatikan aspek pengetahuan dan kemampuan dalam mengangkat pejabat manajerial.

Dia memastikan, pengangkatan pejabat di lingkungan Kemenham dilandaskan meritokrasi serta tidak berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "Ukuran-ukuran yang menyangkut, baik itu kriteria pengetahuan, keterampilan, maupun juga attitude (sikap), mental, dan moral menjadi ukuran yang sangat penting. Maka, semua yang saya angkat ini hampir saya tidak kenal, tapi saya pelajari (latar belakangnya)," ucap Pigai.

Adapun Pigai melantik sebanyak 56 pejabat manajerial Kemenham pada Selasa, guna mempercepat transisi kementerian baru tersebut. Sebagian besar dari pejabat yang dilantik merupakan pegawai Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ke depannya, Kemenham akan fokus pada pengarusutamaan HAM di Indonesia, baik di sektor kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah pusat dan daerah, hingga sektor swasta dan bisnis. Sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan HAM tersebut, Pigai mengaku, sedang menyiapkan sejumlah peraturan menteri yang akan menjadi payung hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ahli Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyatakan dukungannya atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik mark-up dalam penganggaran pemerintah.

Salah satu langkah konkrit memitigasi kebocoran anggaran adalah dengan penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Upaya ini harus dibarengi dengan penguatan budaya anti-korupsi di semua lini pemerintahan.

“Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno dalam pernyataan tertulisnya, Senin (30/12/2024).

Hardjuno menjelaskan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran (mark-up) dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa.

“Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi," katanya.

Namun, Hardjuno menegaskan bahwa teknologi hanya salah satu alat bantu.

Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.

Karena itu, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional.

“Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” kata Hardjuno.

Lebih lanjut, Hardjuno menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya," jelasnya.

Hardjuno optimis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark-up dapat diminimalkan.

Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk memberantas korupsi.

“Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dalam Musrenbangnas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, menegaskan bahwa praktik mark-up adalah bentuk korupsi yang harus diberantas karena merugikan negara dan rakyat. Presiden juga menyebutkan akan terus mengungkapkan nilai kebocoran anggaran yang terjadi selama ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Imigrasi kelas I Bandung telah mendeportasi 40 warga negara asing (WNA) sepanjang 2024. Mereka pun mengungkapkan, negara yang paling banyak melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Cina sebanyak 10 pelanggaran.

Plt Kepala Imigrasi Kelas I Bandung Albertus Setani mengatakan, sepanjang tahun 2024 pun pihaknya telah mendeportasi 40 orang warga negara asing yang melanggar keimigrasian atau tinggal melebihi 60 hari. Selain itu, mencekal 28 orang asing datang ke Indonesia. "40 WNA berhasil dideportasi," ujar Albertus belum lama ini.

Ia menyebut lima negara yang paling banyak melanggar yaitu Tiongkok 10 warga negara asing, Malaysia 7 warga negara asing, Timor Leste 5 warga negara asing, Taiwan 4 orang dan Nigeria 3 orang.

Albertus melanjutkan Imigrasi Kelas I Bandung telah menerbitkan 2.090 izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Sumedang, dan Subang sepanjang tahun 2024. Izin tinggal terbanyak didominasi oleh WNA asal China dan Korea Selatan untuk di wilayah Kabupaten Bandung

Ia mengatakan, izin tinggal yang diajukan oleh WNA didominasi berasal dari Cina dan Korea Selatan. "WNA terbanyak di Kabupaten Bandung, paling banyak adalah warga negara Cina dan Korea Selatan," katanya.

Albertus melanjutkan WNA asal China memegang izin tinggal terbatas (ITAS) sedangkan untuk warga Korea Selatan memegang izin tinggal tetap (ITAP). Ia menyebut WNA yang mengajukan izin tinggal di Bandung dan sekitarnya mayoritas untuk bekerja. "Sebagian besar warga negara asing ini kegiatannya bekerja di wilayah Kantor Imigrasi Bandung," kata dia.

Tidak hanya itu, terdapat warga negara asing yang mengajukan izin tinggal untuk kunjungan keluarga dan wisata. Ia mencatat sepanjang 2024 telah menerbitkan perpanjangan elektronik visa on arrival bagi 423 orang asing.

Selain itu, penerbitan izin tinggal kunjungan bagi 235 orang asing, penerbitan izin tinggal terbatas bagi 196 orang asing. Perpanjangan izin tinggal terbatas bagi 1.143 orang asing, izin tinggal tetap bagi 24 orang asing dan perpanjangan izin tinggal tetap bagi 69 orang.

Albertus menambahkan sepanjang tahun 2024 telah menerima penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 86 miliar lebih. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan di awal tahun serta telah menerbitkan 145.466 paspor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, kekecewaan publik terkait vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi PT Timah Tbk sangat bisa dipahami. Hukuman tersebut dinilai terlalu ringan dan dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

"Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukai rasa keadilan masyarakat, meski kita juga perlu menghargai dan menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita intervensi," ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Pigai mengaku bisa memahami nuansa kebatinan masyarakat yang kecewa dengan vonis tersebut. Bagaimanapun, kata dia, masyarakat mempunyai hak atas rasa keadilan.

Namun demikian, menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa nilai keadilan merupakan elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas tindakan perlawanan hukum.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar, hak atas keadilan," demikian Pigai.

Sebelumnya, Senin (23/12/2024), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain pidana penjara, Harvey Moeis juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 210 miliar subsider 2 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, Nabi Muhammad SAW menganjurkan Muslim untuk segera menikah jika mampu melaksanakannya. Sehingga umum diketahui agama Islam memerintahkan umatnya untuk menikah sebagai ibadah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Namun, perlu diketahui bahwa hukum menikah tidak selamanya wajib. Bisa juga hukumnya jadi makruh bahkan haram. Ustaz Firman Arifandi dalam buku Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan terbitan Rumah Fiqih Publishing menjelaskan empat jenis hukum menikah menurut Islam.

1. Wajib

Seseorang bisa diwajibkan menikah tatkala hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit baginya menghindari zina. Bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan untuk menikah hukumnya wajib menikah.

2. Sunah dan Mubah

Menikah bisa menjadi sekedar sunah saja hukumnya. Hal ini berlaku jika seseorang sudah mampu namun belum merasa takut jatuh kepada zina. Dimubahkan juga bagi seseorang untuk menikah tatkala tidak ada hal apapun yang menuntutnya untuk menikah dari segi finansial, biologis, dan usia, dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kezaliman.

3. Makruh

Bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Maka hukumnya makruh bila menikah.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Bulan Rajab adalah salah satu bulan suci dalam Islam, sehingga pada bulan Rajab banyak muslim yang melakukan ibadah puasa sunnah. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang puasa sunnah di bulan Rajab, ada yang menyunahkan dan ada juga yang melarangnya.

Semua ulama empat madzhab dalam Islam, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat mengenai dibolehkannya puasa bulan Rajab secara tidak penuh. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah terkait berpuasa penuh di bulan Rajab tanpa disertai dengan puasa lainnya. Dan khilafiyah yang terjadi berkisar antara hukum sunnah dengan makruh, bukan haram.

Pendapat Mazhab Hanafi

Para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa puasa di bulan Rajab secara mutlak adalah perkara yang disukai. Sebagaimana jika seorang bernadzar untuk berpuasa penuh di bulan Rajab, maka ia wajib berpuasa sebulan penuh dengan berpatokan pada hilalnya. (Syarh Fath Al Qadir, 2/391)

Sedangkan dalam buku kumpulan fatwa-fatwa dari madzhab Hanafi, al-Fatawa al-Hindiyyah dijelaskan:

“Macam-macam puasa yang disunnahkan adalah banyak macamnya. Pertama, puasa bulan Muharram, kedua puasa bulan Rajab, ketiga, puasa bulan Sya’ban dan hari Asyura.”

Pendapat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat mengenai kesunnahan puasa di bulan Rajab secara mutlak, meski dengan sebulan penuh. Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa bulan-bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadhan adalah tiga, yakni Al Muharram, Rajab dan Sya’ban.

Ad Dardir menyatakan bahwasannya disunnahkan puasa bulan Muharram, Rajab dan Sya’ban, demikian juga di empat bulan haram yang di mana paling utama adalah Muharram kemudian Rajab lalu Dzulqa’dah dan Dzulhijjah. (Syarh Ad Dardir ‘ala Khalil, 1/513)

Dalam kitab Syarh al-Kharsyi ‘ala Mukhtashar Khalil (2/241), ketika menjelaskan puasa yang disunnahkan, al-Kharsyi berkata:

“Muharram, Rajab dan Sya’ban. Yakni, disunnahkan berpuasa pada bulan Muharram – bulan haram pertama, dan Rajab – bulan haram yang menyendiri.”

Maksudnya adalah bulan Rajab, bahkan disunnahkan berpuasa pada semua bulan-bulan haram yang empat, yang paling utama bulan Muharram, lalu Rajab, lalu Dzul Qa’dah, lalu Dzul Hijjah.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan keinginannya untuk membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara melalui video. Hal itu setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus buronan Harun Masiku.

Prasetyo menegaskan, segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas. "Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja. Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah," ujar Prasetyo usai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024) malam WIB.

Prasetyo menjelaskan, pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran. Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

Kabar terkait dengan rencana Hasto membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12/2024). Setelah Hasto berstatus tersangka, ia mengancam akan menyebarkan video korupsi petinggi negara.

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, 'kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi," katanya.

Dalam akunya itu, dia menambahkan, "Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, angkat suara terkait dengan kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Said berharap agar apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto, begitu sapan akrabnya, tidak diframing, dan melebar kemana mana menjadi pengadilan opini.

“Mari kita letakkan hal ini secara proporsional. Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan,” kata dia dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Dia juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa dijaga.

Sementara itu, terkait kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap

Mas Hasto karena ada interensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik.

Said juga meminta agar tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ketua Umum PDIP. Apalagi sepanjangan pengetahuannya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ketua Umum.

“Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini,” ujar dia.

Dia mengingatkan, kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan urusan hukum bisa di otak atik, ada ketidakpastian hukum,tentu hal ini akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

“Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah kedepan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja,” tutur dia sembari menyebut market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik.

Said mengakui sejumlah pihak berkomunikasi dengan dirinya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan.

Di lain pihak, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

Ekonomi Tiongkok, kata dia, sedang melambat padahal Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. “Hal ini akan menjadu ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat,” ujar dia.

Dia menyebutkan, jika dalam negeri gaduh terus menerus, dirinya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional.

Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akeses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.

Said kembali mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kedepan, agar bisa membuahkan harapan. menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik kedepan.

BACA JUGA: Terungkap Agenda Penghancuran Sistematis Gaza Hingga tak Dapat Dihuni dan Peran Inggris

“Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai,” ujar dia.

Diketahui, Hasto telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain menjadikan Hasto sebagai tersangka, KPK juga melakukan pencegahan terhadap Yasonna Laoly agar tidak berpergian ke luar negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menjelang akhir tahun, Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar sebuah talkshow bertajuk "Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur." Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Kantor Manajemen Lantai 1, Kampus MERR-C UNAIR pada Jumat (27/12/2024).

Hadir memberikan sambutan sekaligus keynote speech pada kegiatan ini, Rektor UNAIR, Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penegakan hukum berperan penting terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Timur.

“Perekonomian di Jawa Timur perkembangannya cukup tinggi. Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Faktor Integritas

Meskipun begitu, Guru Besar FEB UNAIR itu mengakui bahwa penegakan hukum tidak semudah membalikkan tangan. Menurutnya, ada beberapa faktor kunci terkait dengan penegakan hukum, salah satunya integritas. “Integritas dari para penegak hukum dan aparat hukum benar-benar harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Namun, sambung Prof Nasih, tidak mudah untuk menegakkan integritas pada lingkungan yang ada saat ini. Perlu adanya respon guna menyikapi hal tersebut. “Mungkin seleksi hakim atau jaksa itu perlu jadi perhatian lebih sehingga nantinya bisa diperoleh orang-orang yang tentu saja berintegritas di dalamnya,” imbuhnya.

Pengetahuan dan Kolaborasi

Tak kalah penting dengan faktor integritas, Prof Nasih juga mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang dunia hukum juga menjadi faktor kunci untuk penegakan hukum yang lebih baik. “Pengetahuan dunia hukum harus direformasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang berintegritas dan berwawasan hukum yang luas. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Prof Nasih juga menyebutkan bahwa harus ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antarpihak dalam penegakan hukum. “Tak kalah penting harus ada kolaborasi dan koordinasi untuk saling bantu agar tidak menyulitkan banyak orang,” sebutnya.

Sebagai tambahan informasi, hadir juga dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat. Di antaranya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Prof (HCUA) Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL; Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto SH MH; Walikota Surabaya Terpilih diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr Ikhsan SPsi MM; dan Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono SE MM.Refleksi Akhir Tahun, Rektor UNAIR Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum demi Kemajuan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar refleksi akhir tahun melalui sebuah talkshow. Talkshow bertajuk "Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur" tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Prof (HCUA) Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL; Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto SH MH; Walikota Surabaya Terpilih diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr Ikhsan SPsi MM; dan Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono SE MM.

Berlangsung di Hall Lantai 1 Kantor Manajemen Kampus MERR-C UNAIR, talkshow tersebut dipandu oleh Prof Dr H Suparto Wijoyo SH MHum, Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana UNAIR. Talkshow tersebut juga menghadirkan sejumlah pimpinan UNAIR, antara lain Rektor Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak beserta jajaran wakil rektor, jajaran dekan fakultas, serta tamu undangan lainnya.

Kondisi Ekonomi Jawa Timur

Rektor UNAIR dalam sambutannya menyoroti kondisi perekonomian Jawa Timur yang peningkatannya cukup tinggi. “Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi,” jelasnya, Jumat (27/12/2024).

Kemudian, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr Ikhsan SPsi MM memaparkan kondisi ekonomi di Kota Pahlawan tersebut serta menyampaikan langkah strategis yang akan ditempuh pemerintah kota pada 2025 mendatang. Ia juga menerangkan arah pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2025. Ikhsan berharap, Surabaya bisa mencapai stabilitas ekonomi pada 2025 mendatang.

“Arah pertumbuhan ekonomi pertama tentu berkaitan dengan stabilitas. Kami ingin keamanan dan ketenteraman Surabaya terjaga bersama-sama, kemudian juga tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Penegakan Hukum dalam Kemajuan Ekonomi

Dalam mencapai kemajuan ekonomi, penegakan hukum menjadi salah satu hal yang penting untuk disoroti. Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL dalam kesempatan tersebut menjelaskan fungsi kejaksaan dalam menegakkan hukum. Ia menyebut, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang penuntutan, memperoleh penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. “Serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto SH MH menambahkan bahwa kepastian hukum sangat penting dalam memajukan perekonomian. “Penegak hukum yang adil dan konsisten sangat diperlukan dalam membuat peraturan. Ketika aturan jelas dan tanpa diskriminasi, kepercayaan terhadap sistem akan meningkat,” katanya.

Namun demikian, menurut Charis kepastian dan penegakan hukum hingga kini masih menjadi dilema dan tantangan tersendiri. “Kepastian hukum ini masalahnya masih banyak, seperti kasus korupsi. Meski sudah diatur agar tidak ada kesenjangan hukum, tetapi seringkali masih ada penyimpangan,” tuturnya.

Mengamini penjelasan Charis, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono SE MM mengatakan, kemajuan ekonomi sangat lekat dengan penegakan hukum. “Negara dengan penegakan hukum tinggi, GDP-nya juga cenderung tinggi. Indonesia ini berada di posisi tengah,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa industri saat ini menjadi peluang besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Besarnya potensi kawasan industri juga dibarengi dengan bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Dengan demikian, salah satu jawaban untuk menghadapi bonus demografi adalah dengan optimalisasi industri dengan penegakan hukum yang memadai. “Kita bicara bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Bonus demografi harus dijawab dengan skala industri menengah dan besar,” katanya.