REPUBLIKA.CO.ID, LANGKAWI – Wakil Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Anita Wahid menyampaikan protes atas penembakan nelayan Indonesia oleh otoritas Malaysia. Pihak Malaysia juga dituntut mengusut tuntas insiden tersebut.

"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas penembakan yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia. Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut" kata Anita Wahid, pada Jumat (14/02).

Pernyataan Anita Wahid tersebut disampaikan pada Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN, di Langkawi, Malaysia, 11-14 Februari 2025. Sidang yang dihadiri 10 Negara Anggota ASEAN serta Timor Leste sebagai observer tersebut dipimpin oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN. Anita menambahkan bahwa Indonesia juga meminta kepada otoritas Malaysia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Tahun lalu, menurut Anita, AICHR atas inisiasi Indonesia baru saja menggelar the 1st ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang dihadiri para aparat penegak hukum dari ASEAN. Salah satu rekomendasi dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktek penegakan hukum. Tindakan berlebihan terhadap para Pekerja Migran Indonesia tersebut menurut Anita, tidak sesuai dengan semangat yang dihasilkan dari dialog tersebut.

Anita Wahid jug meminta otoritas penyelidikan Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan WNI di Malaysia. “Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut,” kata Anita.

Sebelumnya pada 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960. Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Sedangkan di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

AICHR merupakan singkatan dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN, dan merupakan lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara. AICHR dibentuk pada 2009 dan merupakan bagian dari ASEAN, organisasi berbasis aturan dan proses pembangunan Komunitas ASEAN, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayahnya.

Janji PM Anwar

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Polrestabes Semarang menangkap tiga residivis, salah satunya mantan napi Lapas Nusakambangan, yang membobol kios BRI Link di daerah Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Dalam aksinya, para pekaku menggasak uang senilai Rp149 juta.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Dharma Sena, mengungkapkan, ketiga tersangka melakukan pembobolan kios BRI Link milik korban berinisial FSR pada 26 Januari 2025 malam. "Tersangka yang diidentifikasi sebanyak empat orang, tapi yang diamankan Unit Resmob ada tiga orang," ujar Andika ketika memberikan keterangan pers di Mapolrestabes Semarang, Jumat (14/2/2025).

Andika mengatakan, pada 26 Januari 2025, para tersangka sudah mengintai kios milik FSR. Bagian belakang kios yang langsung hutan menjadi salah satu alasan mengapa para pelaku membidik kios tersebut. "Pada pukul 23:04 WIB, empat orang ini dengan alat yang ada masuk melalui pintu belakang," ucapnya.

Dia menambahkan, para pelaku berbagi peran ketika melancarkan aksinya. Tersangka SN (45 tahun), yang merupakan warga Kabupaten Grobogan, bertugas membobok tembok menggunakan palu. SN juga memutus kabel kamera pengawas atau CCTV, kemudian mengambil DVR-nya. "Selanjutnya (tersangka SN) mencoba membuka brankas menggunakan las dan juga menggunakan palu secara bergantian dengan ketiga tersangka lainnya," kata Andika.

Dalam proses tersebut, tersangka WH (39 tahun), warga Kabupaten Demak, menggunakan alat las untuk melelehkan lempengan besi brankas. Sementara tersangka WB (34 tahun), yang merupakan warga Kota Semarang, berperan memutus kabel CCTV dan mengawasi sekitar TKP.

"Untuk satu DPO berinisial KS atau TK, usia 40 tahun, warga Mranggen, Kabupaten Demak, perannya adalah menyediakan mobil Honda Brio dan sebagai driver ikut membantu untuk membuka brankas," ucap Andika.

Dia mengungkapkan, korban FSR baru mengetahui kiosnya dibobol pada 27 Januari 2025 pagi, sekitar pukul 06:45 WIB. FSR kemudian melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Semarang. "Adapun kerugian terkait kasus ini sebanyak Rp149 juta, yakni uang yang di dalam brankas," kata Andika.

Uang hasil rampokan tersebut kemudian dibagi empat oleh para tersangka dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Andika, para pelaku juga berencana membeli mesin atau alat las baru menggunakan uang rampokan tersebut. Mesin las baru nantinya bakal digunakan untuk aksi pembobolan berikutnya.

Andika mengungkapkan, tiga tersangka ditangkap pada 4 dan 5 Februari 2025. Tersangka SN ditangap di Grobogan. Sementara tersangka WH dicokok di Demak. Sedangkan tersangka WB dibekuk di Pedurungan, Kota Semarang.

Dari penangkapan tersebut, Polrestabes Semarang menyita satu kompresor angin, satu unit mesin pemotong kayu, uang tunai Rp3,5 juta, dua unit gawai, dan tiga pasang sepatu. Andika mengungkapkan, setelah dibekuk, diketahui bahwa tiga tersangka merupakan residivis.

"Untuk SN merupkan residivis melakukan pencurian tahun 2016 dan pernah dihukum selama 3,5 tahun. Untuk WH residivis juga terkait perkara pencurian tahun 2019, dihukum selama tujuh tahun di Lapas Grobogan. Kemudian WB adalah residivis pernah dihukum dalam perkara pembunuhan tahun 2012 menjalani hukuman selama sembilan tahun di LP Nusakambangan," ucap Andika.

Menurut Andika, para tersangka tidak hanya melakukan pencurian dan perampokan di Kota Semarang. Ketiganya juga pernah merampok di Grobogan dan Demak. "Ketiga tersangka ini kita kenakan Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan 5 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk tetap menjalankan upaya penanggulangan terorisme sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di tengah efisiensi anggaran.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Kamis (13/2), Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengaku pihaknya mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami optimistis bahwa beragam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia akan tetap berjalan sesuai amanat UU di tengah kebijakan yang baru," ujar Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, BNPT akan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.

Selain menyatakan dukungan terhadap efisiensi, Eddy juga menyatakan kesiapan BNPT untuk turut berperan dalam mewujudkan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI melalui upaya kolaboratif.

Ia menjelaskan hal tersebut terutama pada poin ke-2 Astacita dalam program kerja ke-8, yakni memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme.

RDP ditutup dengan pernyataan persetujuan usulan rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 yang disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah (Kemenkop UKM) mendorong para pelaku usaha mikro agar membentuk badan hukum atau satu wadah berbentuk koperasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenkop UKM, Henra Saragih saat Seminar UKM dalam bentuk perusahaan perorangan sebagai sosial enterprise di era tranformasi digital, di Universitas Padjajaran (Unpad) Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (14/2/2025).

"Memang kita juga mendorong supaya pelaku usaha mikro kecil ini ada beberapa alternatif-alternatif badan usaha, misalnya contoh perseroan perorangan yang memang hari ini kita coba bahas," ujar Henra.

Henra mengatakan, selama ini masih banyak pelaku UKM yang belum mendapat edukasi tentang manfaat dari perseroan perorangan ataupun bergabung dalam sebuah koperasi. "Silakan saja mereka memilih, apakah perseroan perorangan, atau mereka terwadahi dalam koperasi, ataupun badan usaha yang lain," katanya.

Terkait edukasi, kata dia, kehadiran Ikatan Alumni Notariat Universitas Padjadjaran (Ikano Unpad) sangat diharapkan dapat membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembuatan akta notaris untuk perseroan perorangan ataupun badan usaha lainnya.

"Jadi, kita memohon juga kepada teman-teman notaris pembuat akta koperasi untuk memberikan literasi kepada pemohon-pemohon badan hukum, untuk mereka memberikan batasan-batasan, sehingga kooperasi itu apa, terus kemudian PT itu apa, badan usaha yang lain itu apa, sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari yang justru akan merugikan masyarakat," paparnya.

Ketua umum Ikano Unpad, Ranti Fauza Mayana menyambut baik permintaan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, pihaknya juga ingin pembentukan kooperasi, pengimplementasiannya dan lain-lain itu bisa berjalan sesuai dengan koridornya. "Sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan, intinya gitu," kata Ranti.

Intinya, kata dia, literasi dan edukasi yang selama ini sudah berjalan lewat jaringan Ikano Unpad melalui sosialisasi, diskusi dan seminar dengan menghadirkan orang-orang kompeten di bidangnya masing-masing. "Seperti dari pihak pemerintah, kemudian juga dari pihak universitas, juga dari pihak perbankan, karena di sini kan penting ya, perbankan sebagai lembaga pembiayaan yang akan menyalurkan kreditnya," katanya.

Kemudian juga, kata dia, diharapkan dengan adanya suatu transformasi dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan terbatas agar naik kelas. "Sehingga diharapkan nanti juga bisa berjalan baik dan bisa melaksanakan social enterprise yang diamanahkan oleh negara, intinya gitu saja," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN. Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD.

Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Untuk itu, menurut Prasetyo, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akmil Magelang.

Menurut Bima, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menegaskan efisiensi anggaran akan menyulitkan lembaganya dalam menunaikan tugas. Menurutnya, kerja Komnas HAM di bidang penegakkan HAM pun bakal terganggu pula.

Atnike menyebut dukungan teknis penegakan HAM berpotensi mengalami kendala akibat efisiensi. Pada tahun 2024, realisasi anggaran untuk penegakan HAM sebesar Rp 11,7 miliar.

"Pada tahun 2025 ini setelah rekonstruksi, Komnas HAM hanya bisa memiliki alokasi sebesar Rp1,2 miliar. Artinya lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan," kata Atnike di DPR RI, Kamis (13/2/2025). Atnike menegaskan hal ini akan menjadi masalah karena pada fungsi penegakan HAM Komnas HAM tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN. "Ini untuk menjamin independensi," ujar Atnike.

Selain itu, Komnas HAM mendapat DIPA sebesar Rp 112,8 miliar pada 2024. Kemudian rekonstruksi efisiensi belanja Rp 41 miliar membuat anggaran yang bisa digunakan sekitar Rp 71,6 miliar. Jumlah tersebut dibagi menjadi tiga budget item, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

"Untuk belanja pegawai, sama seperti kementerian lembaga yang telah memaparkan sebelumnya, tidak ada pemotongan maupun pengurangan. Untuk belanja modal, ada pengurangan, karena kami sedang melakukan renovasi yang sudah berjalan sejak tahun lalu, dan kalau tidak dilanjutkan, maka gedung akan mangkrak dan rusak," ucap Atnike.

Komnas HAM bakal menerapkan strategi efisiensi seperti operasional perkantoran. Dari realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp 20,2 miliar, pada 2025 ini diefisiensikan sebesar Rp3,7 miliar. Dengan demikian anggaran yang dapat dialokasikan adalah Rp 16,5 miliar.

"Efisiensi dilakukan tentunya melalui penguatan tata kelola perkantoran, yang tidak usah saya bacakan, tadi sudah disinggung oleh Pak Pigai (Menteri HAM Natalius Pigai), kalau kementerian HAM tidak ada lampu yang mati, tapi kami melakukan efisiensi juga untuk biaya-biaya kantor lainnya, agar Komnas Ham tetap dapat bekerja secara optimal," ucap Atnike.

Kemudian terkait dukungan manajemen, pada tahun 2024 realisasi anggaran sekitar Rp 14,1 miliar. Tetapi pada tahun 2025 ini, setelah rekonstruksi maka yang tersisa Rp4.8 miliar. Anggaran setipis itulah yang akan digunakan menunaikan tugas Komnas HAM. "Salah satunya yang paling banyak dilakukan dalam efisiensi yang terjadi saat ini adalah pengurangan biaya perjalanan dinas, pemanfaatan media digital dan lain sebagainya," ujar Atnike.

Terlepas dari itu, Atnike memaparkan prioritas kegiatan Komnas Ham tahun 2025 yang tak dapat dipangkas. Pasalnya sejak tahun lalu sudah diperhitungkan pada tahun ini Komnas HAM berstatus ketua forum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Se-Asia Tenggara.

"Komnas HAM akan menjadi tuan rumah, Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan dari forum Komnas HAM Se-Asia Tenggara tersebut," ujar Atnike.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan anggaran yang dipotong sekitar 52 persen. "Pemangkasan anggaran di Komnas HAM cukup besar 52 persen," kata Anis saat dihubungi Republika, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya setelah pemangkasan, anggaran yang ada tak bisa memenuhi untuk operasional Komnas HAM. Bahkan, ia pun menyebut layanan Komnas HAM tak bisa berjalan sepenuhnya.

"Untuk operasional saja tidak cukup ya kemudian juga untuk program layanan-layanan yang harusnya bisa kami sediakan atau itu merupakan mandat kami sebagai lembaga HAM seperti layanan pengaduan kasus kemudian ditindaklanjuti juga dengan investigasi atau mediasi ini tidak bisa kami lakukan sepenuhnya ke depan karena keterbatasan anggaran yang kami miliki," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan dampak lainnya yakni kesulitan untuk melakukan kerja kerja pemajuan HAM di Indonesia. Termasuk kajian terkini terhadap situasi manusia. "Termasuk bagaimana melakukan kerja kerja pemajuan HAM termasuk di dalamnya adalah respon kajian terhadap situasi manusia yang terjadi," katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga mengungkapkan bahwa kedepan ada kemungkinan Komnas HAM tak bisa ikut memberikan pandangan apabila ada pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU). "Termasuk juga memberikan pandangan terkait rancangan undang-undang yang penting untuk diselaraskan dengan HAM kami tidak bisa melakukan itu karena pemotongan anggaran yg sangat besar," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan, tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Pigai menegaskan, Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal.

Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu. "Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Dia memaparkan, Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 174,32 miliar pada 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp 60,5 miliar menjadi Rp 113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan, gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin, operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini, Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," kata Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Setelah rekonstruksi efisiensi pagu anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2025 menjadi Rp 107 miliar. Anggaran tersebut dipangkas dari penetapan sebesar Rp 122,22 miliar dari pemberitahuan semula sebesar Rp 144,5 miliar.

“Total pagu anggaran LPSK tahun 2025 setelah rekonstruksi efisiensi menjadi Rp107,69 miliar,” kata Ketua LPSK Achmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Achmadi menjelaskan pagu efektif LPSK tahun anggaran 2025 sebesar Rp107,69 miliar akan dialokasikan untuk dua program utama. Diantaranya Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp 32,78 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 74,91 miliar.

Lebih detail, Achmadi mengatakan bahwa anggaran program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp 32,78 miliar, kegiatan penerimaan, penelaahan, dan investigasi permohonan dengan anggaran Rp 9,59 miliar, serta pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban sebesar Rp 23,18 miliar.

Sementara itu, anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 74,91 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, sarana dan prasarana, tata usaha, serta pengawasan internal sebesar Rp 73,66 miliar.

“Rinciannya, belanja gaji sebesar Rp 41,04 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor Rp 29,07 miliar, pemeliharaan data center dan lisensi server LPSK Rp 2,37 miliar, serta dukungan manajemen dan administrasi Rp 1,18 miliar,” jelas Achmadi.

Sisa anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,25 miliar dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan layanan hukum, kehumasan, protokol, dan penyusunan peraturan.

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa DPR RI mendukung rekonstruksi efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya optimalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan publik. DPR menyetujui hasil rekonstruksi efisiensi anggaran yang telah disusun, termasuk efisiensi anggaran LPSK.

Willy berharap efisiensi ini tetap menjamin perlindungan saksi dan korban yang optimal serta tidak mengurangi pelayanan yang menjadi mandat utama LPSK.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Komisi XIII DPR RI telah menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 untuk kementerian dan lembaga mitra kerja mereka, termasuk LPSK.

Meskipun mengalami efisiensi anggaran, Achmadi menegaskan bahwa LPSK mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan telah menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban. Beberapa langkah yang akan dilakukan LPSK meliputi penyederhanaan prosedur permohonan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan, serta penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selain itu, LPSK juga akan melakukan penghematan perjalanan dinas dengan mengurangi jumlah personel dan durasi perjalanan, menerapkan sistem paperless untuk mengurangi penggunaan alat tulis kantor, serta mengoptimalkan efisiensi sarana dan prasarana perkantoran, seperti penggunaan air, listrik, dan bandwidth internet.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berencana membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) di daerah-daerah yang pernah menjadi titik konflik sosial masyarakat. Kampung Redam ini nantinya bakal menjadi pusat pemasyarakatan nilai-nilai HAM.

Pigai menyoroti ada cukup banyak daerah atau kampung di Indonesia yang pernah terlibat konflik sosial dengan berbagai macam bentuknya. "Ada (konflik) yang dianggap sudah selesai atau pun yang sewaktu-waktu masih saja terjadi baik dalam skala kecil maupun besar. Nah kami ingin hadir dalam suatu bentuk atau model Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian yang lebih kuat lagi sehingga tercipta perdamaian dan juga keadilan,” kata Pigai di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Pigai menjelaskan tahap awal menuju kampung Redam ialah pemetaan daerah-daerah konflik se-Indonesia termasuk kejadian-kejadian di masa lalu yang menyita perhatian publik dalam skala besar. Pigai mencontohkan konflik Ambon, Poso, Papua, Kalimantan, Aceh, Lampung akan masuk dalam pemetaan itu.

“Dan ada juga yang sifatnya konflik sosial antar geng misalnya dalam skala kampung itu kita akan intervensi juga sehingga menjadi model kampung yang mengedepankan rekonsiliasi dan mendorong semangat perdamaian,” ujar Pigai.

Selain pemetaan, ide kampung Redam akan dilengkapi dengan sistem informasi yang bisa memantau sewaktu-waktu kondisi kampung. Kampung Redam nantinya akan dipimpin langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili kelompok sosial yang terlibat konflik.

“Di tempat-tempat itu nantinya kita akan buatkan juga monumen Rekonsiliasi dan Perdamaian agar ada pesan kuat untuk siapa pun untuk tidak mengulang lagi perisitiwa yang sama serta mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kehidupan sosial yang berkeadilan. Itu semangat yang ingin kami dorong. Pun jika semuanya siap monumen ini bisa juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat,” ujar Pigai.

Pigai menyebut masyarakat di Kampung Redam juga dibekali dengan aspek-aspek pemasyarakatan nilai-nilai HAM. Kampung Redam pun ikut melakukan program pemulihan baik terkait rehabilitasi, restitusi maupun kompensasi.

“Dengan adanya Kampung REDAM ini kita ingin memastikan Indonesia ini memiliki integrasi sosial yang lebih kuat lagi, persaudaraannya terjaga, persatuannya sebagai bangsa juga makin kuat dan pada ujungnya kita sebagai bangsa juga akan semakin kuat,” ucap Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan rencana pemulangan terpidana kejahatan seksual Reynhard Sinaga dari Inggris ke Indonesia bukan prioritas. Pun juga rencana untuk memulangkan tahanan kasus terorisme Hambali dari Penjara Guantanamo, Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impimas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, masih banyak warga negara Indonesia lainnya yang dipenjara di luar negeri, yang lebih prioritas untuk dapat dikembalikan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yusril, saat rapat kerja Kemenko Kumham Imipas bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga narapidana kekerasan seksual di Inggris, serta Hambali tersangka terorisme yang ditahan di Guantanamo, bukanlah prioritas pemerintah saat ini,” kata Yusril melalui siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menjelaskan, sebagai otoritas di pemerintahan, masalah pemulangan Reynhard dari Inggris, dan Hambali dari tahanan AS memang tetap menjadi pembahasan di internal kementerian yang dipimpinnya. “Bahwa pemerintahan saat ini tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali. Namun secara keseluruhan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kedua kasus tersebut,” ujar Yusril.

Menurutnya, sebagai pemerintah maupun penyelenggara negara, wajib dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Termasuk, kata dia, terhadap Reynhard dan Hambali yang hingga kini masih menjadi warga negara Indonesia.

“Tanggung jawab negara terhadap WNI (warga negara Indonesia), betapapun memalukannya, tetap harus diperhatikan,” ujar Yusril.

Akan tetapi Yusril menjelaskan, banyak juga warga negara Indonesia yang bermasalah hukum di negara-negara lain, yang juga menjadi perhatian pemerintah untuk bisa dipulangkan. “Pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali. Melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri,” ujar Yusril.

Kasus Reynhard hingga kini meski menjadi perhatian publik, tetapi belum ada pembicaraan tentang keputusan untuk memulangkan. Adapun terkait dengan kasus Hambali yang ditahan oleh AS, hingga kini, kata Yusril, mendesak agar segera disidangkan untuk keadilan dan penegakan HAM.

Dan terkait Hambali, Yusril memastikanbelum ada keputusan apapun terkait rencana permohonan untuk pemulangan. “Tidak ada prioritas dalam kasus-kasus ini. Tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Dan kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus-kasus hukum berat, maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati,” terang Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKATA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan merupakan alasan untuk berkinerja tanpa aksi.

Pernyataan tersebut merupakan arahan Menko Yusril di Jakarta (10/2), berupa motivasi serta inspirasi kepada 234 pegawai yang telah dimutasi ke Kemenko Kumham Imipas agar seluruh pegawai dapat terus berkinerja meski dalam keterbatasan.

“Meski saudara pindah ke Kemenko Kumham Imipas saat pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi, saya harap kinerja tidak menurun, aksi tetap harus terus berjalan, meski dalam keterbatasan,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, anggaran Kemenko Kumham Imipas pada tahun 2025 ditetapkan sekitar Rp9 miliar, namun terkena efisiensi anggaran senilai Rp6 miliar, sehingga hanya menjadi sekitar Rp3 miliar atau merupakan anggaran terkecil dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada.

Meski demikian, Yusril memotivasi seluruh pegawai dengan capaian yang telah diraih Kemenko Kumham Imipas, khususnya pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

“Meski dalam keterbatasan, Kemenko Kumham Imipas menjadi salah satu yang dinilai berkinerja baik oleh masyarakat dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi,” ucap dia.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga (k/l) diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Untuk belanja k/l, Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Belakangan beredar viral video yang dinarasikan narapidana kasus korupsi Agus Hartono, jalan-jalan keluar Lapas Semarang hingga akhirnya dia dipindahkan ke lapas dengan keamanan sangat maksimal di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Agus merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di bank daerah Cabang Semarang dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa pada 2017.

Agus Hartono ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) di Bandara Jenderal Ahmad Yani, Kota Semarang, pada 22 Desember 2022 silam. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo saat itu mengatakan, penangkapan tersebut merupakan upaya paksa setelah mangkir dari panggilan penyidik.

"Diamankan karena setelah telah dipanggil secara patut yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Bambang.

Pencairan fasilitas kredit di kasus yang menjerat Agus, kata Bambang, menggunakan order pembelian palsu. Selain itu, penggunaan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, menurut dia, kerugian negara yang terjadi mencapai Rp 25 miliar.

Sebelumnya, Kepala Kejati Jateng I Made Suarnawan mengatakan, terdapat beberapa surat perintah penyidikan kasus dugaan korupsi atas nama Agus Hartono. Agus sempat mengajukan gugatan praperadilan atas dugaan kasus korupsi tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Menurut Suarnawan, kejaksaan menghormati putusan praperadilan tersebut yang menyangkut dugaan korupsi di band daerah tersebut.