Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia. Agenda ini digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Balai Samudra, Jakarta.

Pantauan detikcom di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024), selain Megawati, hadir Wapres RI ke-6 Try Sutrisno dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.

Try dan Bintang Puspayoga tampak duduk bersama tamu lain. Ada pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, di antara tamu yang hadir.

Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara sekaligus kader PDIP Olly Dondokambey. Lalu ada juga Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebagai tuan rumah dalam agenda ini.

Megawati memberikan sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka. Sejumlah pejabat Pj gubernur juga hadir dalam acara ini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pihak orang tua balita korban penganiayaan Meita Irianty alias Tata Irianty di daycare Wensen School mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka meminta perlindungan LPSK.

"Hari ini saya selaku kuasa hukum dari orang tua korban dan juga tadi mendampingi saksi-saksi yang menjadi kunci berjalannya kasus ini di Polres Metro Depok telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada LPSK," kata kuasa hukum korban, Leon Maulana kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Kamis (1/8/2024).

Leon mengatakan pihaknya meminta agar korban dan saksi-saksi diberikan perlindungan dan pengawasan. Mereka berharap dengan adanya perlindungan LPSK ini, tidak ada intervensi dari pihak manapun.

"Agar korban, ortu korban, maupun saksi-saksi diberikan keamanan tentunya dari segi perlindungan dan juga dalam pengawasannya berjalan. Agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan," jelasnya.

Leon mengatakan para saksi yang meminta perlindungan ke LPSK ini adalah orang yang mengetahui betul tentang peristiwa penganiayaan. Sejauh ini tidak ada ancaman maupun intimidasi yang dialami korban maupun saksi. Namun, pihaknya ingin mencegah adanya kemungkinan hal-hal intimidasi ke depan.

"Terkait dengan ancaman maupun intimidasi sejauh ini memang belum ada secara nyata tapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi bisa saja. Oleh sebab itu kita sebagai langkah preventif, sebelum hal-hal intimidatif itu terjadi kita mengajukan permohonan untuk perlindungan hukum pada LPSK, seperti itu," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK Muhammad Ramdan mengatakan LPSK akan mempelajari dokumen-dokumen dan peristiwa yang terjadi. LPSK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi atau menerima informasi proses hukum untuk melindungi saksi maupun korban.

"Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan dalam rangka konsultasi hukum, dalam rangka LPSK memberikan penjelasan layanan LPSK yang kira-kira dibutuhkan oleh para korban dan juga para saksi-saksi. Tentunya LPSK berharap dengan permohonan ini akan membuka peristiwa yang sebenarnya dan proses hukum nanti ke depannya," katanya.

"Saksi-saksi yang ada tentu masih memungkinkan adanya perkembangan dari proses hukum. Namun demikian sekali lagi kami berharap bahwa justru permohonan ini adalah permohonan dalam rangka LPSK melaksanakan kewenangannya," tambahnya.

Ramdan berharap untuk kesaksian para saksi untuk bisa bersaksi di pengadilan dengan aman, nyaman, tanpa tekanan, tanpa intimidasi.

"Itu yang kami harapkan sesuai dengan kewenangan dari LPSK. Korban juga demikian dapat menerima hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dapat menerima bantuan-bantuan sesuai dengan jalur hukum dalam konteks undang-undang perlindungan saksi dan korban," tutupnya.

Lihat juga Video: Ayah Korban Penganiayaan Daycare Geram: Kaki Anak Saya Diinjak-Kepala Ditekan

[Gambas:Video 20detik]

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai Cak Imin tidak fair dalam memberikan pandangannya.

Hendrawan mulanya merespons positif kritik dari Cak Imin yang pastinya menjadi masukan bagi BPIP. Dia juga menyebutkan BPIP selalu melakukan otokritik.

"Tentu penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi BPIP. BPIP sendiri dalam beberapa kesempatan sudah melakukan otokritik terhadap kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya dalam konteks semangat zaman (zeitgeist) yang sangat individualistik, liberalistik, pragmatis seperti sekarang," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Meski begitu, Hendrawan menilai Cak Imin tidak fair dalam menyampaikan kritiknya. Dia beralasan BPIP tidak difasilitasi dengan payung hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Namun, tidak fair juga menyatakan semua ini merupakan tanggung jawab BPIP yang hanya berpayung hukum Peraturan Presiden (Perpres 7/2018). Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja tak bisa membendung bertumbuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak predatorik di Indonesia. Ekonomi pasar di Indonesia dipersepsi menimbulkan dampak negatif yang besar, karena prasyarat adanya regulasi dan sistem hukum yang kredibel dan birokrasi yang bersih, tidak kita miliki," jelasnya.

Karena itulah, Hendrawan menilai seharusnya Cak Imin menyertakan kritik dengan usulannya. Misalnya, lanjut dia, memperkuat payung hukum untuk BPIP dengan undang-undang.

"Cak Imin harus memperjelas usulannya, kalau punya. Apakah seperti yang diusulkan banyak kalangan, seperti payung hukumnya diperkuat dengan UU, dikembangkan seperti BP-7 di masa lalu, atau bagaimana?" tutur Hendrawan.

Lihat juga Video: Kunker ke Luar Negeri, Prabowo Minta Maaf Tak Hadiri Harlah Ke-26 PKB

[Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Cak Imin

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil 'alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong Marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Yusril Ihza Mahendra mengatakan tak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam revisi Undang-Undang Wantimpres. Yusril menjelaskan secara historis mulanya Wantimpres dibentuk sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dalam sejarahnya pada tahun 2006, dalam posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara, saya ditugasi Presiden SBY untuk mewakili Presiden membahas RUU tentang Wantimpres itu dengan DPR hingga selesai. Dalam teks UU Nomor 19 Tahun 2006 itu tercantum tanda tangan pengesahan dari Presiden SBY dan tanda tangan saya selaku Menteri Hukum dan HAM Ad Interim yang mengundangkan UU itu dalam Lembaran Negara," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Yusril menyoroti hal yang menjadi pembicaraan terkait revisi UU itu ialah soal pergantian nomenklatur dari Wantimpres kemudian kembali menjadi DPA, serta soal jumlah anggotanya. Menurutnya, hal substansial adalah soal perubahan kedudukan dari semula di bawah presiden menjadi sejajar dengan lembaga negara lain.

"Perubahan dalam RUU yang diajukan DPR ini pada hemat saya memang tidak substansial jika dikaitkan hanya dengan nomenklatur dan berapa jumlah serta syarat untuk menjadi anggotanya. Apa yang substansial adalah perubahan kedudukan dewan pertimbangan itu dari semua berada di bawah Presiden sebagaimana disebutkan dalam UU Wantimpres menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya," ujar dia.

Yusril mengatakan DPA sendiri diatur dalam Bab IV UUD 1945 sebelum amandemen dan digolongkan sebagai lembaga tinggi negara. Namun, Bab IV yang mengatur DPA dalam konstitusi itu dihapus saat amandemen. Dengan begitu, Wantimpres yang ada saat ini berada di bawah presiden, bukan sebagai lembaga negara.

"Tetapi Pasal 16 yang mengatur tentang DPA dan berada di bawah Bab itu tetap ada namun diubah sehingga berbunyi, 'Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang'. Apa nama dewan pertimbangan yang dibentuk oleh presiden itu, tidak ada nomenklaturnya di dalam UUD 45 hasil amandemen," kata dia.

"UU Nomor 19 Tahun 2006 menamakannya 'Dewan Pertimbangan Presiden' dan menempatkan lembaga itu di bawah presiden. Itulah tafsir yang berkembang saat itu. Pemikirannya adalah karena DPA sebagai 'lembaga negara' dihapuskan oleh amandemen, maka kedudukan Wantimpres ditempatkan berada di bawah Presiden sebagai lembaga pemerintah," lanjutnya.

Sementara, lanjut Yusril, revisi UU Wantimpres saat ini menempatkan DPA sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain. Inilah perubahan substansial yang membedakan antara Wantimpres dengan DPA, menurut Yusril. Yusril mengatakan kewenangan presiden membentuk lembaga untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepadanya dengan tegas diberikan oleh Pasal 16 UUD 1945.

"Sementara dengan RUU inisiatif DPR sekarang ini, dewan penasehat yang dibentuk Presiden berdasarkan Pasal 16 UUD 45 hasil amandemen akan diberi nama 'Dewan Pertimbangan Agung' dan menempatkannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang disebutkan dalam UUD 45 hasil amandemen. Pada hemat saya, seperti telah saya katakan di atas tadi, soal kedudukan dewan itu saja yang secara substansial membedakan antara Wantimpres yang ada sekarang dengan DPA sebagaimana termaktub dalam RUU inisiatif DPR ini," katanya.

"Lembaga yang dibentuk oleh Presiden atas perintah UUD 45 dengan tugas untuk memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Presiden, apakah nomenklaturnya akan dinamakan Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung, kewenangannya dengan tegas diberikan oleh Pasal 16 UUD 45, maka dewan itu dapat digolongkan sebagai lembaga negara yang sejajar kedudukannya dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Sebab, tidak ada lembaga lain dalam UUD 45 yang diberikan kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden," lanjutnya.

Pun, kata Yusril, tak ada persoalan mendasar secara HTN di Indonesia mengenai perubahan kedudukan antara Wantimpres dan DPA tersebut. Dia menilai revisi UU Wantimpres saat ini lebih menggunakan pendekatan penafsiran pada konstitusi ketimbang penafsiran tahun 2006 saat UU Wantimpres itu dibentuk.

"Dengan demikian, hemat saya tidak ada persoalan mendasar yang kita hadapi dari perspektif hukum tata negara, mengenai perubahan kedudukan Wantimpres yang semula adalah lembaga yang kedudukannya berada di bawah Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain," kata Yusril.

"Penafsiran sekarang ini lebih mendekati maksud UUD 45 dibandingkan dengan penafsiran tahun 2006 ketika UU Wantimpres dirumuskan oleh para pembentuknya, termasuk saya juga. Tafsir tentang kedudukan lembaga-lembaga negara, atau tafsir apapun terkait dengan UUD selalu bersifat dinamis. Segalanya pada akhirnya dapat diterima setelah tafsir itu dituangkan ke dalam norma undang-undang," pungkas dia.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) turun tangan memverifikasi berbagai isu pengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bali. Salah satunya, KSP menyoroti maraknya warga negara asing (WNA) yang berulah di Pulau Dewata.

Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP, Irfan Pulungan, mengatakan ada tiga isu utama yang disoroti di Bali. Selain WNA yang kerap berulah, isu lain yang disoroti adalah narkotika dan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Kehadiran Kantor Staf Presiden Deputi V ke Bali ada tiga isu, tentang penanganan masalah narkotika, over kapasitas lapas, dan tentang perilaku keamanan dan ketertiban warga negara asing yang beberapa tahun terakhir meresahkan masyarakat Bali," ujar Irfan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (12/7/2024).

Irfan menerangkan verifikasi dilakukan guna memastikan isu dan permasalahan di Bali. Sebab, KSP selama ini hanya mengetahui informasi dari media sosial (medsos) dan sejumlah pengaduan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak ulah WNA di Bali, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga tidak menghormati kultur masyarakat.

Menurut Irfan, penanganan terhadap ulah WNA di Bali perlu dilakukan secara bersama-sama dan serius. Artinya, harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Catatannya, ini dilakukan dengan bersama-sama penyelesaiannya. Tidak sektoral, (tetapi) secara holistik bersama-sama," ungkap Irfan.

Namun, Irfan tak sepakat soal pembatasan WNA ke Bali meski banyak yang berulah. Pasalnya, langkah-langkah penanganan WNA harus dilakukan dengan cermat.

Menurut Irfan, kedatangan WNA ke Bali sejatinya membawa berkah. Kehadiran para WNA ke Pulau Dewata tidak hanya berpengaruh pada sektor pariwisata, tetapi juga terhadap investasi.

Irfan mengungkapkan rombongan Deputi KSP sejatinya telah tiba di Bali sejak Rabu (10/7/2024). Mereka kemudian menyambangi Kepolisian Daerah (Polda) Bali guna berkoordinasi terkait kasus Narkotika.

Verifikasi kemudian dilanjutkan dengan berdialog bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, Kamis (11/7/2024).

Dialog berlanjut lagi bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dan Pramella, Jumat (12/7/2024). Hasil verifikasi akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk disampaikan kepada Presiden dalam bentuk memo dan dibahas dalam rapat terbatas (ratas).

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Stafsus Presiden, Grace Natalie merespons Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung pemimpin saat ini bikin versi-versi kepemimpinan. Grace mengatakan Jokowi selalu teguh memegang prinsip para pendiri bangsa.

"Pak Jokowi selalu teguh memegang apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa," kata Grace kepada wartawan, Sabtu (6/7/2024).

Grace mengatakan Jokowi juga menjalankan tugasnya berpedoman dengan Pancasila. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang saat ini dipimpin langsung Megawati.

"Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Pak Jokowi konsisten dan teguh berpedoman pada Pancasila. Itu juga sebabnya Pak Jokowi membentuk BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipimpin langsung oleh Ibu Mega," ujarnya.

Sebelumnya, Megawati menyinggung kepemimpinan Jokowi dalam pidatonya di acara 'Sekolah Partai' PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024). Awalnya, Megawati bicara mengenai makna lagu Indonesia Raya yang dinilai sebagai bentuk bukti bahwa Indonesia lahir dengan sebuah konsep negara paripurna. Megawati mengatakan perihal makna lagu ini juga pernah disampaikan ke Jokowi.

"Pesan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya, bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya. Sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna," kata Megawati dalam pidatonya di acara 'Sekolah Partai' PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Saya kan bilang mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin ya, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan, dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," imbuhnya.

Megawati menilai pemimpin saat ini selalu membuat versi. Menurutnya, hal itu aneh. Sebab, pemimpin Indonesia seharusnya tinggal menjalankan saja apa yang sudah ditulis dan dipikirkan pendiri bangsa.

"Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin bikin versi, aneh, ya mbok yo yang udah ada dijalanin aja susah banget," katanya.

Simak juga Video: Segini Gaji Grace Natalie Setelah Jadi Komisaris MIND ID

[Gambas:Video 20detik]

Tim kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan Kusnadi di KPK. LPSK mengatakan saat ini belum memutuskan apakah menerima atau menolak permohonan tersebut.

"Terkait permohonan yang diajukan belum diputus apakah perlindungan akan diterima atau tidak," ujar Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, saat dihubungi, Minggu (30/6/2024).

Sri mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji permohonan yang diajukan. Dia menyebut, sejumlah pertimbangan akan dikaji sesuai dengan UU nomor 31 tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Syaratnya pasal 28 UU 31/2014," kata Sri.

Berikut isi pasal 28 tersebut:

Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/korban diberikan dengan syarat

a. sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
b. tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat

a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya
d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis
e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Harap LPSK Lindungi Kusnadi

Sebelumnya, Tim kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke LPSK terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy mengatakan Kusnadi seolah dijadikan tumbal politik oknum penyidik KPK.

"Kita ingin supaya LPSK mendampingi saudara Kusnadi, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa saudara Kusnadi ini seolah-olah menjadi tumbal politik melalui tangan-tangan oknum penyidik KPK. Perlu kita sampaikan bahwa saudara Kusnadi tidak ada urusannya dengan Harun Masiku," kata Ronny Talapessy kepada wartawan di Pintu Timur GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

Dia berharap LPSK akan memberikan perlindungan ke Kusnadi. Dia menegasakan Kusnadi tak ada urusannya dengan buron Harun Masiku.

"Kita berharap, bahwa LPSK melindungi saudara Kusnadi karena dia punya hak-hak secara hukum ya dan itu adalah tugas dari rekan-rekan LPSK," ujarnya.

Simak juga 'Saat Kusnadi Staf Hasto Ngaku Trauma Dibentak Penyidik, Ini Jawaban KPK':

[Gambas:Video 20detik]

Tim kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kusnadi membantah ada kaitan dengan buron Harun Masiku.

"Dalam hal ini, kami, kuasa hukum, saya Ronny Talapessy bersama Pak Petrus, Pak Jimmy, dan kawan-kawan. Hari ini ke LPSK dalam rangka meminta perlindungan terhadap LPSK atas kejadian yang Saudara Kusnadi terima," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2024).

Ronny mengatakan Kusnadi diperlakukan KPK secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Kedua, Ronny menjelaskan Kusnadi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku.

"Kami melihat bahwa diperlakukan secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Yang kedua, kami melihat bahwa Saudara Kusnadi ini tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku. Namun dijebak oleh penyidik KPK dan digeledah. Kemudian dilakukan perampasan properti milik pribadi dan diperlakukan secara semena-mena, yang tidak sesuai dengan hukum dan juga aturan yang ada. Jadi kami melihat bahwa di sinilah kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan sehingga hari ini kami hadir di sini," jelasnya.

"Kami sudah melakukan upaya hukum, yaitu juga ke Komnas HAM dan juga kita sudah ke Mabes Polri, dan ini merupakan dalam rangka mencari keadilan, dan kita juga ingin bahwa hak-hak hukum, Saudara Kusnadi ini dilindungi secara undang-undang," tambahnya.

Ronny mengatakan ada dua peristiwa yang, menurut pihaknya, penyidik KPK melakukan pelanggaran etik. Pertama, Kusnadi dijebak pada Senin (10/6) di mana tidak ada surat perintah atau surat tugas apa pun yang diketahui. Properti milik Kusnadi saat itu juga disita.

"Kusnadi dijebak ke lantai 2, kemudian dirampas properti milik pribadi dan buku milik PDI Perjuangan, itu yang pertama. Kedua, kami melihat bahwa di sini telah terjadi pelanggaran etik berat, yaitu mengubah tanggal berita acara penerimaan yang di mana tanggal 10 Juni waktu Saudara Kusnadi dijebak itu berita acara penerimaan barang bukti atau alat bukti itu tanggal 23 April 2024," jelasnya.

"Kemudian, seminggu kemudian, setelah Saudara Kusnadi diperiksa kembali. Kemudian diubah tanggal tersebut, bukan 23 April 2024, tetapi kembali ke tanggal 10 Juni 2024. Di sini kami melihat telah terjadi ketidakprofesionalan dari oknum penyidik KPK dan kami meminta agar Dewas segera menindaklanjuti aduan kami. Sehingga atas terjadinya ketidakprofesionalan penyidik ini, kami bisa mendapatkan kepastian hukum. Sehingga ini bisa menjadi keadilan juga untuk Saudara Kusnadi," tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua LPSK Sri Supayati mengatakan LPSK akan menelaah pengajuan permohonan dari Kusnadi dan tim kuasa hukumnya. Kusnadi meminta adanya perlindungan sebagai saksi.

"Pada intinya, meminta untuk adanya perlindungan sebagai saksi ya karena statusnya beliau dipanggil sebagai saksi itu ada dua kali pemanggilan. Itu ada 10 Juni dan juga 19 Juni. Pada prinsipnya, LPSK sesuai dengan mandatnya, dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014, kami menerima pengajuan permohonan tersebut," katanya.

"Karena ada permohonan atas perlindungan hak prosedural, yaitu pendampingan, ya itu yang akan kami coba untuk bahas kembali, telaah. Dan kami juga menyampaikan juga bahwa tidak menutup kemungkinan mungkin saja ada perlindungan yang lain yang memang dibutuhkan Pak Kusnadi ya," pungkasnya.

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. KPK tak mempermasalahkan hal tersebut karena itu adalah hak dari Kusnadi.

"Terkait Kusnadi mengajukan perlindungan di LPSK. Semua pihak berhak untuk mengajukan perlindungan ke LPSK apabila merasa terancam," kata jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Tessa meyakini LPSK memiliki kriteria mana saja pihak yang layak diberikan perlindungan. Dia juga meminta Kusnadi menyampaikan fakta jika memang ada ancaman kepadanya.

"Ya kami juga mengimbau kepada Saudara Kusnadi untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya kalau seandainya ada ancaman-ancaman kepada yang bersangkutan, Tentunya fakta-fakta tersebut harus benar-benar sesuai dengan kenyataan ya," ujarnya.

Tessa mengatakan tidak memiliki informasi apakah memang Kusnadi mendapatkan ancaman. Dia meminta alasan Kusnadi meminta perlindungan ke LPSK agar ditanyakan ke yang bersangkutan.

"Dan kembali lagi, KPK tidak memiliki informasi kapan, apa, dan siapa yang melakukan pengancaman tersebut kepada Kusnadi," ujarnya.

Kusnadi Minta Perlindungan ke LPSK

Sebelumnya, pihak staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kusnadi membantah ada kaitan dengan buron Harun Masiku.

"Dalam hal ini, kami, kuasa hukum, saya Ronny Talapessy bersama Pak Petrus, Pak Jimmy, dan kawan-kawan. Hari ini ke LPSK dalam rangka meminta perlindungan terhadap LPSK atas kejadian yang Saudara Kusnadi terima," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Jumat (28/6).

Ronny mengatakan Kusnadi diperlakukan KPK secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Kedua, Ronny menjelaskan Kusnadi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku.

"Kami melihat bahwa diperlakukan secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Yang kedua, kami melihat bahwa Saudara Kusnadi ini tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku. Namun dijebak oleh penyidik KPK dan digeledah. Kemudian, dilakukan perampasan properti milik pribadi dan diperlakukan secara semena-mena, yang tidak sesuai dengan hukum dan juga aturan yang ada. Jadi kami melihat bahwa di sinilah kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan sehingga hari ini kami hadir di sini," jelasnya.

"Kami sudah melakukan upaya hukum, yaitu juga ke Komnas HAM dan juga kita sudah ke Mabes Polri, dan ini merupakan dalam rangka mencari keadilan, dan kita juga ingin bahwa hak-hak hukum, Saudara Kusnadi ini dilindungi secara undang-undang," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto menyebut, Jawa Barat menjadi daerah yang warganya paling banyak terpapar judi online (judol) di Indonesia, nilai transaksinya luar mencapai Rp 3,8 triliun.

Jabar menjadi wilayah tertinggi terpapar judol yang mendapat perhatian dari Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo mengatakan, perilaku masyarakat yang bermain judol bertentangan dengan Pancasila.

"Bertentangan, justru kalau orang yang menghayati Pancasila, orang kan punya pengetahuan takut akan tuhan. Judi online itu kan sebenarnya dosa. Mengapa dosa? Karena dengan judi online, mereka, artinya pelaku judi itu, tidak menggunakan talentanya kemampuan untuk yang produktif tapi non-produktif," kata Antonius di Pendopo Kota Bandung, Rabu (26/6/2024).

Antonius mengungkapkan, daripada digunakan untuk berjudi lebih baik uang itu ditabungkan untuk bekal masa depan.

"Artinya kan kalau uangnya dipakai untuk menabung, untuk pendidikan, uang itu bisa dipakai juga untuk usaha, maka produktif kan. Kalau judi online kan menciptakan manusia yang istilahnya dibuai oleh janji-janji manis, tetapi yang tercipta apa? Kemiskinan," ungkapnya.

Mereka menjual harta miliknya, sehingga terjadi banyak kemiskinan baru dan kefrustasian hidup. Jadi dia hanya menjual mimpi, tetapi membuat sengsara hidupnya untuk selama-lamanya," tambahnya.

Menyikapi Jabar merupakan provinsi ranking pertama yang terpapar judol, Antonius memiliki strategi salah satunya melalui kebudayaan yang disebarluaskan di media sosial.

"Ya, strategi kebudayaan tadi. Strategi kebudayaan itu bisa dilakukan dengan anak-anak membuat visualisasi bahaya judi online. Mengapa judi online melanggar etika publik, melanggar norma-norma hidup berbangsa bernegara, tetapi juga melanggar keutamaan-keutamaan hidup dan juga kearifan lokal," jelasnya.

"Nah, ini harus kita coba sadarkan kembali ketika teman-teman media sosial itu mempromosikan judi online. Karena judi online kan juga dipromosikan lewat ruang-ruang publik. Maka harus ada lawannya. Lawannya adalah kontra narasi yang dilakukan itu membangun kontra narasi," tambahnya.

Antonius mengapresiasi ratusan peserta yang antusias mengikuti kegiatan 'Penguatan Konten Kreator Wilayah Jawa Barat,' yang diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai tiang penyangga pemuda di masa depan.

"Ini kan menunjukkan masyarakat Jawa Barat, anak-anak mudanya itu antusias Ini yang positif ya. Jadi ada kesadaran dari generasi muda bahwa mereka mencintai bangsa dan tanah airnya. Mereka berupaya bagaimana yang namanya era digital ini, ekosistem dari era digital ini harus diisi dengan konten-konten yang positif yang mengutamakan Pancasila dalam tindakan," pungkasnya.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang tersangka teroris berinisial AAR di Karawang, Jawa Barat. Keterlibatan AAR dengan kasus terorisme rupanya bukan kali pertama.

"AAR juga merupakan residivis kasus terorisme di tahun 2011 dan 2018," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada wartawan, Sabtu (15/6/2024).

Trunoyudo mengatakan AAR juga memiliki afiliasi jaringan dengan kelompok teror Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). AAR juga diduga telah merencanakan aksi teror bom.

"Ditangkap atas perencanaan aksi teror menggunakan bahan peledak," ucapnya.

Dari tangan AAR tim Densus 88 berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga merupakan bahan pembuatan bom.

"Turut diamankan juga beberapa komponen elektronik dan bahan peledak yang akan digunakan oleh tersangka dalam melakukan aksi teror," kata Trunoyudo.

Sehari-hari Berprofesi Tukang Bubur Sumsum

Dilansir detikJabar, salah seorang warga sekitar bernama Isah (43) mengaku melihat proses penangkapan AAR dini hari tadi. Dia mengaku banyak polisi yang berada di sekitar rumah kontrakan AAR.

"Iya banyak polisi, katanya ada teroris," kata Isah.

Isah mengaku warga sekitar juga tidak begitu mengenal sosok AAR. Pria tersebut diketahui sehari-hari berjualan sebagai pedagang bubur sumsum. Isah menyebut AAR sebagai sosok yang tertutup.

"Orangnya tertutup, saya nanya juga kalau dia lewat mau jualan suka diam aja. Perkiraan si dia baru satu bulan ngontrak di sini," kata Isah.

Dia menyebut AAT baru satu bulan mengontrak di pemukimannya. Isah juga mengaku AAR tinggal seorang diri di rumah kontrakan tersebut.

"Kayaknya tinggal sendiri deh, soalnya anak istrinya kita belum pernah lihat. Dia kan ngontraknya di belakang," ucap Isah.