Sidang lanjutan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan terdakwa Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Rabu (7/5/2025). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa, Supolo Setyo Wibowo, dalam eksepsinya menyatakan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo. Ia menilai, kliennya hanya menjadi pelaku lapangan dalam sindikat perdagangan ginjal lintas negara dan dijadikan kambing hitam.

"Klien kami keberatan karena proses TPPO ini tidak berdiri sendiri. Ada pihak yang mengatur dan membiayai, tapi kenapa hanya mereka yang diadili? Di mana aktor intelektualnya?" tegas Supolo saat ditemui usai sidang di ruang Kartika PN Sidoarjo, Rabu (7/5/2025).

Supolo bahkan menyebut nama Siti Nurul Haliza alias Nunu yang disebut-sebut dalam berkas perkara sebagai penyedia dana perjalanan ke India. Namun, Nunu hanya berstatus sebagai saksi.

"Logikanya, operasi semacam ini tidak murah. Tanpa dana, tidak akan jalan. Tapi kok yang membiayai justru dibiarkan jadi saksi? Ini janggal," ujarnya.

Pihaknya juga berencana menghadirkan ahli pidana dalam sidang berikutnya untuk menegaskan bahwa dalam tindak pidana berantai, pihak pembiaya tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum.

Lebih lanjut, Supolo menilai dakwaan dari JPU kabur dan tidak cermat. Ia menyebut beberapa unsur delik tidak dijabarkan secara rinci, sehingga bisa merugikan posisi hukum kliennya.

"Kami tidak ingin klien kami divonis atas dasar dakwaan yang lemah dan membuka ruang tafsir. Asas keadilan harus ditegakkan, jangan sampai sebelum putusan hakim keluar, sudah ada penghakiman seolah bersalah," tegasnya.

Sidang perdana digelar pada Rabu (30/4/2025) ditempat yang sama dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU Kejari Sidoarjo yang dibacakan oleh Wahid.

Dalam dakwaannya kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Subsider, mereka dikenai Pasal 432 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan dan penyertaan. Sementara itu, satu terdakwa lain, Mochamad Baharudin Amin, disidangkan secara terpisah.

Kasus ini mencuat setelah petugas Imigrasi Juanda mengamankan lima orang yang hendak berangkat ke India pada 9 November 2024. Mereka diduga hendak melakukan transaksi jual beli ginjal. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut. Sidang akan dilanjutkan besok, Kamis (8/5/2025), dengan agenda tanggapan dari JPU terhadap eksepsi terdakwa.

Video: Truk Tronton Tabrak 2 Rumah di Sidoarjo, Sopir Diduga Ngantuk

Video: Truk Tronton Tabrak 2 Rumah di Sidoarjo, Sopir Diduga Ngantuk

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perilaku sobis yang marak terjadi di Sulsel. Fatwa ini diharapkan bisa mencegah tindak kriminal di tengah penegakan hukum pidananya yang dinilai belum maksimal.

Diketahui, sobis atau yang juga diistilahkan sosial dan bisnis merupakan perilaku modus penipuan berbasis digital atau online. Dalam bahasa daerah di Sulsel, pelaku yang melakukan tindakan sobis dikenal dengan sebutan passobis.

MUI Sulsel mengharamkan perilaku sobis lewat fatwa bernomor: 006 Tahun 2025 tentang Hukum Sobis. Fatwa itu diteken Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel Prof Dr KH Rusydi Khalid dan Sekretaris Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid pada 4 Mei 2025.

"Kegiatan sobis termasuk dalam kategori penipuan (gharar dan tadlis) yang diharamkan dalam Syariat Islam," demikian tertulis terkait ketentuan hukum dalam fatwa MUI Sulsel tersebut.

Dalam fatwanya, MUI Sulsel menegaskan, harta yang diperoleh dari kegiatan sobis adalah haram. Keputusan ini memperhatikan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat ulama, serta memperhatikan dampak ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan.

"Passobis dapat dikenakan hukuman ta'zir/sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tertulis fatwa MUI Sulsel.

Penegakan Hukum Tidak Selesai

Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry menjelaskan, fatwa haram terhadap kegiatan sobis berangkat dari keresahan masyarakat. Dia mengaku sudah banyak korban yang terdampak dari aksi kejahatan passobis.

"Hanya saja hampir tidak ada penyelesaian dalam hukum. Kemarin misalnya pihak TNI secara kelembagaan menangkap puluhan orang yang diduga (passobis)," kata Muammar kepada detikSulsel, Selasa (7/5/2025).

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga passobis di Kabupaten Sidrap. Para pelaku kemudian diserahkan ke Polda Sulsel, namun belakangan 37 orang di antaranya dipulangkan dengan alasan belum ada laporan resmi dari korban.

"Sayangnya tidak ada penyelesaiannya secara hukum dengan alasan tidak ada korbannya mengaku. Padahal sudah banyak korban yang menyampaikan itu dan bahkan sudah melapor ke polisi," tuturnya.

Muammar mengatakan, salah satu daerah di Sulsel bahkan sudah dianggap sebagai sarang passobis. Mirisnya, perilaku sobis dianggap sebagai sebuah kebanggaan bagi yang menjalankannya.

"Di daerah tertentu kegiatan sobis itu dianggap sebagai kebanggaan dan kalau itu terjadi di masyarakat, dianggap kebaikan dan kebanggaan," ungkap Muammar.

Anggapan tersebut dinilai bisa merusak tatanan sosial dan nilai moral yang dibangun di Indonesia. Persoalan ini dianggap bisa merusak wajah masyarakat khususnya Sulsel.

"Oleh karena itu, tentu MUI berkewajiban menyampaikan duduk perkara bagaimana sebenarnya kegiatan sobis itu yang indikasinya mengarah kepada penipuan dan pencurian," tegasnya.

Muammar menambahkan, fatwa yang mengharamkan perilaku sobis dibuat berdasarkan aturan dan larangan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Jika melanggar, maka dinilai tidak mematuhi ajaran Islam.

"Jadi kalau ini tetap dilanggar berarti menginjak-injak Al-Qur'an, kalau pelakunya muslim berarti menginjak Al-Qur'annya sendiri. Tentang bagaimana efeknya, tentu kita serahkan ke pemerintah dan penegak hukum," jelasnya.

MUI Sulsel pun akan mensosialisasikan fatwa haram sobis ini ke masyarakat, termasuk kepada pelaku sendiri. Dia juga berharap warga saling mengingatkan untuk menghindari perilaku sobis dan segala bentuk tindak kriminal lainnya.

"Saling mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan ajaran agama dan hukum negara. Kita juga harapkan ulama-ulama di daerah menyiarkan fatwa ini," imbuh Muammar.

37 Passobis Tangkapan TNI Dipulangkan Polisi

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga pelaku sobis alias passobis di Sidrap pada Kamis (24/4). Penangkapan ini setelah TNI mendapat laporan dari warga yang menjadi korban.

"Total ada 40 orang diamankan dari satu lokasi di Sidrap. Semuanya berada di satu rumah," kata Kapendam XIV/Hasanuddin Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, Kamis (25/4).

Terduga pelaku menjalankan penipuannya dengan modus mencatut nama pejabat Kodam XIV/Hasanuddin. Selain itu ada pula yang beraksi dengan modus jual beli online, investasi emas dan jual beli barang elektronik.

"Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," kata Gatot.

Para pelaku kemudian diserahkan kepada Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat (25/4). Namun dari hasil pemeriksaan penyidik kepolisian, 37 orang di antaranya dipulangkan dengan dalih tidak ada laporan resmi dari korban setelah 24 jam diamankan.

"Sehubungan dengan batasan waktu 24 jam dalam proses penangkapan tanpa status tersangka di kepolisian, maka terhadap 37 orang terduga pelaku lainnya dilakukan pemulangan ke keluarganya," ucap Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi saat konferensi pers, Sabtu (27/4).

Dedi menuturkan, kasus dugaan penipuan sobis tersebut merupakan delik aduan. Penyidik kepolisian membutuhkan laporan dari korban untuk dapat melanjutkan proses hukum.

"Dari sekitar 40 korban yang telah dihubungi oleh penyidik, hanya tiga korban yang bersedia membuat laporan resmi. Oleh karena itu, proses hukum hanya dilanjutkan terhadap 3 orang terduga pelaku," jelasnya.

Ketiga pelaku yang masih diamankan berdasarkan ada 3 korban yang bersedia diperiksa. Dedi menegaskan kasus ini masih akan didalami lebih lanjut.

"Ketiga korban yang bersedia membuat laporan ini akan diperiksa lebih mendalam, termasuk dalam proses peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pemeriksaan tersangka, serta pemeriksaan saksi korban," imbuh Dedi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik memastikan terduga pelaku yang dipulangkan masih berpotensi diperiksa untuk keperluan penyelidikan. Pihaknya sudah mengamankan ratusan handphone untuk diperiksa lebih lanjut.

"Dari total 144 handphone yang diamankan, sejauh ini kami telah berhasil mengangkat data dari 20 handphone. Proses ini membutuhkan waktu karena jumlah perangkat yang cukup banyak," tutur Didik.

Dari hasil analisis sementara dari 20 handphone itu, terdeteksi ada 41 korban penipuan dengan modus jual beli handphone, investasi dalam negeri dan luar negeri. Namun dari jumlah korban itu, hanya ada 3 korban yang baru melapor dan bersedia diperiksa.

"Ketiga korban tersebut terdiri dari satu korban di Jawa Timur dengan kerugian sebesar Rp 8 juta, satu korban di Pontianak dengan kerugian sebesar Rp 3 juta, dan satu korban di Semarang yang saat ini berada di Singapura dengan kerugian sebesar Rp 30 juta," jelasnya.

Video: Polda Sulsel Pulangkan 37 Terduga Pelaku Penipuan Online

Video: Polda Sulsel Pulangkan 37 Terduga Pelaku Penipuan Online

Polemik mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang diduga dieksploitasi belum berakhir. Terbaru, diduga ada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap mantan pemain OCI.

Kabar dugaan eksploitasi ini muncul ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM pada Selasa (15/4). Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi kemudian diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto. Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

Dugaan Pelanggaran HAM

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di KemenHAM, Rabu (7/5/2025), mengatakan pihaknya menduga ada pelanggaran hukum dan HAM usai pihaknya menggali sejumlah informasi ke pelapor, terlapor, hingga sejumlah lembaga lain.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. KemenHAM juga menduga adanya kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan (Foto: Adrial Akbar/detikcom)

"Adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997," kata Munafrizal.

Lebih lanjut, temuan dari KemenHAM, OCI menerima penyerahan anak untuk dititipkan dan dibesarkan. Namun informasi ini perlu pencarian fakta lebih lanjut terkait kebenarannya.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

Rekomendasi KemenHAM

KemenHAM menyampaikan 4 rekomendasi terkait kasus ini. Rekomendasi yang pertama, meminta Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," ujar Munafrizal.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para Pengadu menyampaikan laporan ke Polri," sebutnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Ada 'Uang Kekeluargaan' tapi Ditolak

Pihak OCI berupaya menempuh secara kekeluargaan dengan eks pemain sirkusnya. Pihak OCI memberikan uang kekeluargaan Rp 150 juta per orang namun ditolak.

"Kami pikir sudah menawarkan yang terbaik untuk mereka sebagai tanda penyelesaian secara kemanusiaan. Kedua sebagai tanda satu keluarga besar tidak hitung-hitungan matematis karena gimana cara hitungnya. Kami kemarin sampai menawarkan Rp 150 juta untuk memberikan kepada mereka," ujar kata kuasa hukum OCI Hamdan Zoelva.

"Mengapa? Karena bagaimana pun juga mereka berjasa, terhadap keluarga, kedua mereka kami anggap sebagai keluarga. Karena itu kami ajak kemarin untuk tetap sebagai keluarga besar dari eks OCI," tambahnya.

OCI juga menjanjikan akan memfasilitasi dan memberi akses kepada eks pemain apabila ingin membuka usaha di Taman Safari.

"Kami berikan terbaik sebagai satu keluarga besar. Tapi apa? Mereka ngotot, menolak. Saya bilang silakan, kalau ada yang mau menempuh jalur hukum, kita siap karena saya yakin sekali dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada masalah apapun. Sudah pernah ada yang lapor polisi tapi kan SP3, karena tidak ada buktinya," ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut penolakan itu dikarenakan eks pemain OCI meminta uang dengan nilai yang lebih besar. "(Mereka minta) Rp 700 sekian juta. Saya bilang ini apa-apaan, ayo kita berhadapan secara hukum kita hitung-hitungan," tutur Hamdan.

Klaim Punya Bukti Ortu Serahkan Anak

Pihak OCI mengklaim menemukan bukti bahwa orang tua eks pemain OCI menyerahkan anak sukarela. Salah satu alasannya karena keterbatasan ekonomi.

Diketahui mantan pemain OCI, Vivi Nurhidayah pernah membuat laporan terkait penggelapan asal-usul orang. Laporan itu teregister dengan LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997. Vivi melaporkan tentang Pasal 277 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan Asal-usul Orang.

Hamdan Zoelva mengatakan, berawal dari laporan itu, Vivi sejak kecil dididik dan menjadi bagian keluarga Frans Manansang. Singkatnya Vivi sering tampil menjadi pemain sirkus, lalu menghilang pada 1996.

Hamdan Zoelva menyebut pada saat itu keluarga Manansang mencari Vivi. Kemudian Vivi ditemukan di Semarang bersama pacarnya bernama Roby. Vivi enggan diajak kembali ke keluarga Manansang dan mengaku sudah menikah dengan Roby.

"Dan tidak berapa lama keluarlah berita yang ramai. Vivi bercerita rupanya dengan Pak Muladi, anggota Komnas HAM saat itu, sekarang almarhum. Dan itulah mulai saya ikut menangani kasus ini karena tuntutannya tidak jelas asal-usul, ada penyiksaan, dan tidak dikasih sekolah dan seterusnya," jelas Hamdan.

Hamdan Zoelva mengaku bersama Komnas HAM saat itu mencari kebenaran serta melakukan verifikasi dan menemukan bukti. Bahwa, eks pemain OCI sebagian besar diserahkan orang tuanya ke OCI untuk dididik.

"Mengapa menyerahkan? Di surat keterangan para ortu minta untuk dipelihara, didik, dan dibesarkan karena mereka tidak mampu untuk membesarkan. Itu rata-rata karena semua dokumen ada. Itu hasil penyelidikan Komnas HAM. Rata-rata motif ekonomi," ucapnya.

Zoelfa mengklaim anak-anak yang didik oleh OCI diberikan pendidikan standar. Yakni bahasa indonesia, bahasa inggris, dan matematika. "Tetapi pendidikan sangat besar pendidikan keterampilan. Jadi pendidikan dilaksanakan seperti itu, tetapi setelah rekomendasi HAM ada yang disekolahkan secara formal. Seperti Debora ada ijazahnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai menyampaikan pihaknya belum menerima permintaan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia mengungkapkan Kementerian HAM sempat berkoordinasi dengan pihaknya untuk mencari jalan terbaik penyelesaian persoalan tersebut.

"Kami belum memutuskan hal tersebut (pembentukan TGPF) karena belum ada permintaan untuk keterlibatan Komnas HAM. Bila ada permintaan, tentunya akan diputuskan oleh pimpinan apakah akan terlibat atau tidak. Namun beberapa waktu lalu, Kementerian HAM juga sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mencari solusi terbaik guna penyelesaian kasus ini," kata Semendawai saat dihubungi, Kamis (7/5/2025).

Dia mengatakan temuan Kementerian HAM sama dengan hasil investigasi yang pernah dilakukan Komnas HAM pada 1997 lalu. Dia menyebut pemerintah serta penegak hukum bertanggung jawab menyelesaikan dugan eksploitasi tersebut.

"Temuan tersebut memperkuat temuan hasil investigasi Komnas HAM di tahun 1997. Namun saat ini yang dibutuhkan korban adalah penyelesaian permasalahan yang mereka adukan. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab OCI, Pemerintah dan Penegak Hukum untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut Semendawai mengatakan salah satu opsi penyelesaian melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembuktian Komnas HAM. Namun, katanya, opsi tersebut sulit dilaksanakan.

"Itu salah satu opsi yang coba didalami oleh Kementerian HAM. Untuk mereka telah mengundang ahli untuk meminta masukan terkait peluang penyelesaian menggunakan opsi tersebut. Namun menurut ahli yang di undang KemenHAM, opsi ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk pastinya silahkan ditanyakan ke Kementerian HAM," imbuhnya.

Sebelumnya, KemenHAM menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Ada empat rekomendasi yang disampaikan KemHAM terkait persoalan tersebut. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

'Lihat juga Video: KemenHAM Nilai Kasus Sirkus OCI Bisa Masuk Pelanggaran HAM Berat'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI) Hamdan Zoelva dan kuasa hukum PT Taman Safari Indonesia (TSI) Bambang Widjojanto (BW) mendatangi Kementerian Hak Asasi Manusia. Mereka mendorong kasus dugaan eksploitasi yang diadukan eks pemain sirkus OCI diselesaikan kekeluargaan.

"Jadi memang ada hal-hal yang mungkin secara tertulis di laporan itu, hasil itu, dan juga pemberitaan di media yang masih belum jelas sehingga ditanyakan kepada kami," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) KemenHAM Munafrizal Manan, kepada wartawan di KemenHAM, Rabu (7/5/2025).

"Dan tadi kami sudah menyampaikan tentang konstruksi yang sudah dijelaskan oleh Kementerian HAM dalam laporan tadi," tambahnya.

Hamdan menjelaskan pihaknya mengapresiasi jika kasus ini diselesaikan secara damai. "Karena itu kami sangat senang kalau ini diselesaikan secara kekeluargaan," ucapnya.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah nominal uang yang disiapkan bagi para eks pemain sirkus OCI agar kasus diselesaikan kekeluargaan. Mengenai asal-usul para eks pemain sirkus OCI turut masuk pembahasan.

"Kami sampaikan juga disini dan kementerian sangat mendukung penyelesaian secara kekeluargaan itu dan data-data mengenai asal-usul anak-anak itu. Itu, saya kira itulah yang tadi inti yang kami bicarakan," sebut dia.

Sementara, Bambang mendorong proses penyelesaian secara kekeluargaan, karena selama ini TSI terseret kasus tersebut. Sebab TSI selalu dikait-kaitkan dalam perkara ini.

"Ingin mendorong memang proses tadi (diselesaikan kekeluargaan). Kenapa begitu? Karena yang paling terkena dampak dari seluruh proses ini adalah TSI," ucap dia.

"Dan penyelesaian ini menjadi bagian penting untuk menyelesaikan seluruh kasusnya. Dan tadi ada pembicaraan yang belum disampaikan. Bisa saja pra-mediasi nanti akan dilakukan. Yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian HAM," tambahnya.

Sebelumnya, KemenHAm menyampaikan sejumlah rekomendasi atas dugaan pelanggaran hukum hingga HAM di kasus mantan pemain sirkus OCI. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Munafrizal konferensi pers di KemenHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Rancangan KUHAP harus menjadi alat reformasi dan refleksi karakter hukum bangsa Indonesia.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang bermartabat, adil, dan berintegritas.

"Jika kita ingin penegakan hukum yang bermartabat dan berintegritas, maka semua lembaga penegak hukum harus satu sistem, memiliki pedoman yang sama, serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia," ujar Prof Nyoman kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Lebih jauh Prof Nyoman menyatakan bahwa penyusunan Rancangan KUHAP harus mampu merespons perkembangan zaman dan tantangan global yang kian kompleks.

"KUHAP yang sedang dirancang ini harus menjadi jawaban atas kebutuhan zaman. Reformasi hukum acara pidana wajib mempertimbangkan dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan global yang terus berubah," ungkapnya.

Prof Nyoman menilai pembaruan hukum acara pidana melalui RKUHAP menjadi momentum krusial untuk mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian.

Dalam naskah RKUHAP, telah tersirat pengaturan yang lebih tegas dan jelas terkait pembagian kewenangan pra-penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan, terutama yang menjadi ranah utama Polri.

Menurut Prof Nyoman hal ini akan menjadi tantangan besar bagi institusi Polri. Karena Rancangan KUHAP mengharuskan polisi menempatkan diri secara profesional dan memainkan peran strategis dalam penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM dan kepastian hukum.

"Kewenangan dalam tahap investigasi, penyidikan, hingga pro justisia harus dilaksanakan dengan tanggung jawab yang tinggi," ujarnya.

Sementara dalam proses penyelidikan harus transparan dan akuntabel, termasuk dengan kewajiban memasang CCTV untuk menjamin perlindungan tersangka maupun terdakwa.

Hal ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip due process of law yang semakin diperkuat dalam sistem hukum nasional.

"Polri harus mempersiapkan diri menghadapi regulasi baru yang akan diundangkan. Ketika KUHAP disahkan dan diberlakukan secara nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 sebagai dasar hukum nasional, maka profesionalisme, integritas, dan hati nurani harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum," jelasnya.

Prof Nyoman juga menyoroti pentingnya pemahaman dan pembagian peran yang jelas dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana, terutama terkait peran penyidik dan penyelidik.

Hal ini bertujuan agar proses hukum berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih antar institusi.

"Rancangan KUHAP harus menjadi refleksi karakter hukum kita. Pembaruan ini adalah peluang emas untuk membangun sistem hukum acara pidana yang modern, terintegrasi, dan berakar pada nilai-nilai keadilan sosial," pungkasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Partai Demokrat merespons Undang-Undang (UU) BUMN yang mengatur direksi maupun komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Sekjen Demokrat Herman Khaeron mengatakan, jika pejabat atau direksi BUMN melakukan korupsi, tetap akan dihukum.

Herman menegaskan direksi BUMN tidak lantas bisa bebas melakukan korupsi karena tertulis bukan penyelenggara negara. Para direksi tidak ada yang kebal hukum.

"Sehingga dipastikan bahwa undang-undang tidak mengunci, meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggara negara, tetapi jika melakukan hal-hal yang ini melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap, memperkarakan terhadap yang melanggar hukum tersebut," kata Herman Khaeron kepada wartawan di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Herman menekankan UU BUMN ini tidak membuat anggapan seolah melindungi atau memberikan hak imunitas kepada direksi. Menurutnya, KPK bisa menindak meski status direksi bukan penyelenggara negara.

"KPK bisa menindak. Karena siapapun meskipun status bukan penyelenggara negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja," tegas Herman.

Herman menambahkan, selama para direksi menyelewengkan dana perusahaan milik negara itu, tetap akan dihukum oleh lembaga penegak hukum mana pun.

"Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silakan. Tapi selama bahwa dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apa pun bisa untuk memperkarakannya," tutur Herman.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta agar pemerintah desa segera melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dia menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli.

Yandri menjelaskan tahapan-tahapan membangun Koperasi Desa Merah Putih dari awal pembentukan badan usaha sampai penentuan modal dan jenis usaha. Untuk saat ini, Yandri menyebut desa sedang membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa.

"Kita akan mempercepat musyawarah desa khusus. Dari musyawarah desa khusus itu, ada berita acaranya yang nanti akan dibawa ke notaris. Dari notaris akan diusulkan ke Kementerian Hukum untuk dibuat badan hukumnya," ujar Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (7/5/2025).

"Setelah badan hukum dibuat, nanti akan langkah berikutnya, tentang permodalan, tentang gudang, jenis usaha, rekrutmen tenaga kerja, itu tahap berikutnya," ujar Yandri.

Yandri menyampaikan sedang menggenjot agar terjadi musyawarah desa khusus untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih. Dia menargetkan semua desa sudah melangsungkan Musdesus pada akhir Mei 2025, dan badan hukum koperasi selesai pada Juni 2025.

"Akhir Mei, semua musyawarah desa khusus selesai. Nanti Juni, kalau bisa persoalan badan hukum di Kementerian Hukum selesai. Jadi 12 Juli mudah-mudahan, seluruh desa, termasuk kelurahan, badan hukum telah ada di Hari Koperasi 12 Juli," ujarnya.

"Setelah itu, kita melangkah di unit usaha dan permodalan dan sebagainya," lanjutnya.

Sebelumnya, Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran percepatan Musdesus se-Provinsi Jawa Tengah. Musdesus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Pada kesempatan tersebut, Yandri mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam surat edaran tersebut, sudah diatur alur musyawarah desa khusus, peserta, sampai dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan tersebut.

"Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah membuat surat edaran, siapa saja peserta musyawarah desa khusus, siapa yang mengundang dan apa saja yang akan dilakukan di musyawarah desa khusus," ujar Yandri dalam keterangannya, Selasa (6/5).

Ia mengatakan, peserta musyawarah desa khusus meliputi kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, pendamping desa, penyuluh pertanian dan lain sebagainya.

Simak juga Video: Yandri: Melupakan Desa Sama dengan Melupakan Koperasi, Sangat Bahaya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Bali Wayan Koster akan membentuk tim gabungan guna meminimalisasi keberadaan turis bermasalah alias nakal di Pulau Dewata. Hal itu untuk menghadapi maraknya pelanggaran oleh warga negara asing (WNA) di Bali.

Tim ini akan melibatkan unsur Imigrasi, Satpol PP, dan Pecalang. Mereka akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terpadu dan menyeluruh terhadap aktivitas WNA, khususnya yang dinilai menyimpang dari aturan hukum maupun norma budaya Bali.

"Harus dibuat terintegrasi bersama, tidak bisa kami bergerak parsial. Ini menyangkut citra Bali dan kewibawaan negara," tegas Koster dalam pertemuan dengan Imigrasi Bali, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, titik awal pengawasan dimulai sejak WNA menginjakkan kaki di Bali melalui bandara. Karena itu pelayanan imigrasi harus tidak hanya cepat dan nyaman, tetapi juga selektif.

"Kalau ada WNA yang bermasalah secara pidana, tidak ada toleransi, harus ditindak tegas," ujarnya.

Langkah ini merupakan respons konkret terhadap keresahan masyarakat Bali atas ulah sejumlah turis yang bertindak semena-mena. Termasuk menyalahgunakan visa, melanggar lalu lintas, hingga melecehkan nilai-nilai adat setempat.

Sementara itu, Kakanwil Imigrasi Bali, Parlindungan, mendukung inisiatif tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting dalam menjaga kualitas dan marwah pariwisata Bali.

"Kami siap bersinergi penuh dengan Pemprov Bali. Apalagi jumlah WNA yang masuk terus meningkat setiap tahunnya. Ini tantangan bersama," beber Parlindungan.

Dengan dibentuknya tim gabungan ini, Pemprov Bali menegaskan bahwa pariwisata Bali ke depan tidak hanya mengutamakan kuantitas, tetapi juga kualitas. Turis yang ingin menikmati keindahan Bali, harus pula menghormati aturan dan budaya lokal. Tidak ada lagi ruang bagi mereka yang merusak citra pulau ini.

Video: Gubernur Bali Bikin Kebijakan Baru, Pengusaha-Driver Harus KTP Bali

Video: Gubernur Bali Bikin Kebijakan Baru, Pengusaha-Driver Harus KTP Bali

Presiden Prabowo Subianto menyebut Bill Gates lebih Pancasila. Ia berkelakar di depan pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia tersebut.

Prabowo menyampaikannya saat memberikan sambutan di sesi diskusi bersama Bill Gates dan sejumlah pengusaha ternama di Indonesia. Prabowo menyebut pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Dari situ, Prabowo berkelakar bahwa Bill Gates lebih Pancasila.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Dan Inilah apa pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," lanjut Prabowo yang disambut tawa menteri hingga pengusaha yang hadir.

Ia lalu melanjutkan bahwa Bill Gates sudah memberikan dana hibah lebih dari USD 159 juta ke Indonesia. Dana hibah itu banyak dialokasikan ke sektor kesehatan.

"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai lebih USD 159 juta. Di kesehatan (USD) 119 juta, pertanian (USD) 5 juta, teknologi (USD) 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari (USD) 28 juta," ujarnya.

"Saya katakan kepada para pejabat bahwa Anda telah membantu kami secara langsung melalui donasi langsung. Lebih dari 159 juta dolar AS sejak 2009, sebagian besar untuk bidang kesehatan. Terutama hal-hal strategis seperti vaksin, vaksin polio, beliau bantuannya Rp 1,3 triliun, dan sekarang kita punya Biofarma, salah satu produsen Rp 2 miliar dosis vaksin tiap tahun dan ini dimanfaatkan oleh 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang," lanjut Prabowo.

Menurut Prabowo, Bill Gates saat ini tengah mengembangkan vaksin TBC (tuberkulosis) yang rencananya akan diuji coba di Indonesia. Hal ini krusial karena TBC masih menjadi penyakit mematikan di Tanah Air.

"Jadi hal-hal semacam ini, belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA dan teknologi-teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa. Terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban cukup besar," ujarnya.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikNews dengan judul Prabowo: Bill Gates Mungkin Lebih Pancasila daripada Kita.

Video: Prabowo Mau Beri Bintang Kehormatan untuk Bill Gates

Video: Prabowo Mau Beri Bintang Kehormatan untuk Bill Gates

Perwakilan advokat anti-premanisme, Appe Hutauruk, meminta DPR mendesak pemerintah membubarkan ormas-ormas yang meresahkan. Appe mengusulkan DPR meminta pemerintah menindak tegas perilaku premanisme.

Hal itu disampaikan Appe dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Bimantoro Wiyono.

"Kita harus peduli dan kami berharap pertemuan ini bukan sekadar dagelan politik atau pentas aksi kebohongan, kegunaan ini harus dibicarakan secara eksplisit, serius dan mendalam," kata Appe.

Appe mengatakan saat ini banyak aksi premanisme yang mengamputasi hak-hak warga negara. Terlebih, kata dia, aksi premanisme itu juga kerap menghalangi warga menyampaikan pendapat dalam bentuk demo.

"Negara atau pengusaha atau kelompok tertentu sering juga menggunakan jasa premanisme untuk memberangus itu. Kita harus jujur, bahkan lebih dari itu pemerintah suka menjalankan jasa premanisme ketika ada kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah," jelasnya.

Dia juga menyoroti aksi premanisme yang menghalangi pihak-pihak tertentu untuk beribadah. Padahal, kata dia, negara telah menjamin kebebasan beribadah untuk warganya.

"Perlu dibuat suatu regulasi yang jelas apalagi ini menyangkut masalah freedom of diligence, orang bagaimana kemudian menjalankan ibadah kalau diganggu," ujarnya.

Dia pun mengusulkan agar DPR dapat meminta pemerintah membubarkan ormas-ormas yang meresahkan. Selain itu, mengusulkan agar aparat negara yang berafiliasi dengan premanisme untuk dipecat.

"Kami mendesak supaya DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat itu menyampaikan, mendesak pemerintah, menindak tegas seluruh aksi premanisme yang memiliki label atau latar belakang apapun tanpa terkecuali itu permintaan kami. Kemudian segera membubarkan ormas-ormas atau LSM yang melakukan aktivitas premanisme," ungkapnya.

"Memecat aparatur negara atau pejabat publik yang berafiliasi dan atau membekingi ormas-ormas dalam bentuk apa pun juga," imbuh dia.

Perwakilan advokat lainnya, Petrus Bala Pattyona, juga mengusulkan agar ormas-ormas yang merusak ketertiban dibekukan. Menurutnya, dalam Pasal 69 UU Ormas, pemerintah memiliki kewenangan membekukan ormas yang meresahkan.

"Saya kira keberadaan ormas itu sudah sangat meresahkan, contoh kasusnya pembakaran mobil polisi di Depok atau yang sangat memalukan wajah republik ini penyegelan pabrik mobil di Bekasi oleh investor asing, sehingga investor asing akan angkat kaki dari Indonesia, betapa malunya republik ini investasi tidak aman di Indonesia sehingga harus angkat," jelasnya.

Menurutnya, DPR perlu memanggil wali kota Bogor hingga Gubernur Jawa Barat terkait aksi premanisme tersebut. Selain itu, kata dia, pemerintah seharusnya memberi sanksi kepada ormas-ormas bermasalah.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Endang Agustina mengaku sepakat premanisme telah meresahkan masyarakat. Dia mengatakan pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus premanisme.

"Kami setuju bahwa preman itu sudah sangat meresahkan dan ini harus ada upaya nyata dari kita, dari pemerintah untuk meniadakan premanisme yang tadi disampaikan rekan-rekan," ujarnya.

"Kami sangat menaruh perhatian dengan ini pak dan kami juga tidak ingin pertemuan kita hari ini hanya sebuah seremonial, pertemuan biasa saja yang tidak ada aksi. Ini bertekad dan insya Allah apa yang kami terima hari ini penyampaian bapak semua, kita terima, kita catat akan kita sampaikan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti," imbuh dia.

Dia mengatakan pihaknya juga mendorong aparat penegak hukum berani menindak aksi premanisme. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan menertibkan premanisme.

"Dan kita juga akan mendorong aparat penegak hukum untuk tegas dan jangan takut dengan preman," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyampaikan hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Dalam temu pers yang digelar Rabu (7/5/2025), Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi pelanggaran setelah mengumpulkan keterangan dari para pelapor, terlapor, dan sejumlah lembaga terkait.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal dilansir detikNews, Rabu (7/5/2025).

Salah satu temuan utama adalah potensi pelanggaran hak anak, terutama terkait identitas diri dan hak atas pendidikan. Munafrizal menyebutkan bahwa anak-anak yang berada di bawah naungan OCI diduga tidak mendapatkan akses terhadap informasi tentang asal-usul mereka serta hak atas pendidikan yang layak.

"Dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya dugaan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan praktik perbudakan modern yang dialami oleh para mantan pemain sirkus tersebut.

Temuan lain dari KemenHAM menunjukkan bahwa sejak 1970, OCI menerima anak-anak usia 2-6 tahun untuk diasuh dan dibina menjadi pemain sirkus. Anak-anak ini ditempatkan di beberapa rumah milik pihak bernama HM, dan sebagian besar dari mereka tumbuh tanpa mengetahui siapa keluarga kandung mereka.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

"Sejak ditampung oleh OCI, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya," tambahnya.

Munafrizal menegaskan bahwa informasi terkait penyerahan anak-anak kepada OCI masih memerlukan verifikasi lebih lanjut guna memastikan keabsahannya.

Seperti diketahui, kasus ini kembali mencuat setelah beberapa mantan anggota OCI yang tampil di Taman Safari Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi ke Kementerian HAM. Mereka menyampaikan bahwa selama menjadi pemain sirkus, mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Pada 15 April lalu, para pelapor diterima dalam audiensi oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Di sana, mereka membeberkan pengalaman pahit yang dialami selama berada di OCI, termasuk dugaan perbudakan dan kekerasan.

Video: KemenHAM Nilai Kasus Sirkus OCI Bisa Masuk Pelanggaran HAM Berat

Video: KemenHAM Nilai Kasus Sirkus OCI Bisa Masuk Pelanggaran HAM Berat