PACITAN, iNews.id - Propam Polda Jawa Timur menahan oknum polisi diduga memerkosa tahanan perempuan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Aksi pemerkosaa diduga dilakukan dalam ruang tahanan Polres Pacitan pada 4 April 2025.

Informasi diperoleh iNews, identitas oknum polisi tersebut berinisial Aiptu IC. Dia menjabat sebagai pejabat Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan.

Sementara korban pemerkosaan merupakan perempuan berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah. Dia ditahan atas kasus dugaan sebagai muncikari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menegaskan, sebagai pimpinan dia bertanggung jawab atas kejadian yang ada di wilayah Pacitan, termasuk melibatkan anggotanya.

"Kami berkomitmen menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran," ujarnya, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya perkara ini sudah ditangani Propam Polda Jatim. Saat ini anggota Polres Pacitan tersebut telah ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Sudah dilakukan penyidikan internal adanya ketidakprofesionalitas petugas penjaga tahanan. Kasusnya ditangani Propam Polda Jatim," katanya.

Selain memeriksa oknum anggota, penyidik Propam Polda Jatim juga telah memeriksa korban. Kemudian mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

Editor: Donald Karouw

PACITAN, iNews.id - Oknum polisi diduga memerkosa tahanan perempuan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mirisnya, aksi tersebut dilakukan dalam ruang tahanan Polres Pacitan.

Perbuataan dugaan pemerkosaan ini terjadi pada 4 April 2025. Saat itu kondisi ruang tahanan dalam keadaan sepi.

Informasi diperoleh iNews, identitas oknum polisi ini berinisial Aiptu IC, pejabat Kasat Tahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sementara korbannya Perempuan berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah yang ditahan atas kasus muncikari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, kasusnya sudah ditangani Propam Polda Jawa Timur. Oknum anggota Polres Pacitan tersebut kini ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Sudah dilakukan penyidikan internal adanya ketidakprofesionalitas petugas penjaga tahanan. Kasusnya ditangani Propam Polda Jatim," ujarnya, Sabtu (19/4/20250.

Kapolres mengaku sebagai pimpinan bertanggung jawab atas kejadian yang ada di wilayah Pacitan, termasuk melibatkan anggotanya.

"Kami berkomitmen menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran," katanya.

Selain memeriksa oknum anggota, penyidik Propam Polda Jatim juga telah memeriksa korban. Selain itu mengamankan sejumlah barang bukti.

Editor: Donald Karouw

PEKANBARU, iNews.id - Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru Bastian Manalu dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini buntut dari video viral tahanan dugem dan diduga pesta narkoba serta minuman dalam sel.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar saat dikonfirmasi tidak menampik kabar kepala rutan dicopot. Dia menyebut jabatan Bastian Manalu akan dipegang petugas dari Kanwil Riau.

"Penggantinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," ujar Maizar, Rabu (16/4/2025).

Buntut dari tahanan asyik dugem yang viral di media sosial, Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar memerinthkan dilakukan razia ke seluruh lapas dan rutan di Riau. Selain dengan intelnya, Kakanwil minta razia dilakukan dengan instansi lain.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas dan Rutan se-Riau untuk razia gabungan dengan berkoordinasi bersama TNI dan kepolisian setempat," katanya.

Diketahui salah satu sel di Rutan Pekanbaru dijadikan tempat dugem para tahanan hingga viral di medsos. Mereka larut dalam dentuman musik keras sambil bergoyang. Para tahanan juga bebas memegang HP dan terlihat ada benda mirip bong atau alat isap sabu serta botol minuman.

Editor: Donald Karouw

PEKANBARU, iNews.id - Rekaman video sejumlah tahanan asyik menikmati musik dugemviral di media sosial. Tempat tersebut diduga Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau.

Dalam video yang beredar terlihat para tahanan asyik menikmati dentuman musik. Beberapa bahkan sampai berdiri untuk berjoget, sedangkan lainnya duduk sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Selain itu ada tahanan yang sibuk menelepon, bermain handphone (HP) hingga mengisap rokok elektrik dan rokok konvensional. Di sekitar mereka juga tampak berjejer sejumlah minuman.

Tak sampai di situ, di antara para tahanan terdapat benda seperti bong yang merupakan alat isap sabu. Video ini viral di media sosial sejak Selasa (15/4/2025).

Terkait video yang menghebohkan ini, Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu saat dikonformasi tidak membantahnya. Namun dia enggan menjelaskan lokasi tahanan tempat dugem dan siapa saja yang sudah diperiksa terkait hal tersebut.

"Lagi diperiksa, lagi diperiksa. Nanti dulu ya," ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Editor: Donald Karouw

SEMARANG, iNews.id – Tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jateng menahan tiga polisi penjaga tahanan di rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng. Penahanan tersebut buntut pungutan liar (pungli) di rutan karena mereka dinilai melanggar aturan.

“Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bid Propam telah menetapkan 3 petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) jaga tahanan,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Senin (14/4/2025).

Ketiga oknum polisi itu masing-masing; Aiptu P, Bripka W dan Bripka SU. Ketiga bintara itu berdinas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Jateng.

“Ketiga terduga pelanggar tersebut menjalani patsus (penempatan khusus) selama 30 hari ke depan dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin,” katanya.

Ketiga pelanggar itu juga dimutasi dari Dit Tahti sekarang ditempatkan di Pelayanan Markas (Yanma) dalam rangka pemeriksaaan.

Pemeriksaan yang dilakukan Polda Jateng menyusul video viral pengakuan mantan tahanan setempat yang mengaku mendapati pungli di Rutan Polda Jateng. Besarannya variatif, dari ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. 

Layanannya juga beragam di antaranya biaya menggunakan ponsel di tahanan hingga keluar tahanan di waktu-waktu tertentu secara non-prosedural.

“Kami dapati di dalam ada transaksional, seperti pindah ke kamar satu ke kamar lain, layanan fasilitas handphone. Betul tidak terbantahkan lagi (tudingan di video),” kata Kombes Artanto. 

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus dugaan jual beli fasilitas mewah di rumah tahanan (Rutan). Kasus itu mencuat setelah video seorang tahanan membongkar dugaan praktik jual beli fasilitas selama menghuni di sel rutan diunggah hingga viral di media sosial. 

Video yang diunggah akun X @masbro ini telah mendapat lebih dari 3.000 ribu like dan ratusan komentar. Dalam narasinya disebutkan bahwa para tahanan dikenai biaya untuk berbagai hal mulai dari uang kamar sebesar Rp1 juta, sewa handphone per jam hingga ratusan ribu rupiah dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin.

Video tersebut juga menampilkan kesaksian seorang tahanan yang menyebut sejak pertama ditahan pada Agustus 2024 lalu, dirinya sudah harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu. 

Tahanan itu juga masih mengeluarkan uang pungutan liar lainnya yang terjadi di dalam rumah tahanan. Ada pula layanan bukaan blok atau membuka akses ke kamar tertentu saat apel dengan tarif Rp2 juta rupiah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto ketika dikonfirmasi terkait hal itu tidak membantahnya. “Namun, untuk kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah seorang narapidana tersebut sedang diselidiki lebih lanjut,” katanya, Minggu (13/4/2025).

Dia mengatakan, penyelidikan dilakukan oleh petugas Divisi Propam Polda Jawa Tengah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Video seorang tahananPolda Jawa Tengah membongkar dugaan praktik jual beli fasilitas selama menghuni di sel rumah tahanan (rutan) viral di media sosial. Terkait kasus tersebut, Polda Jawa Tengah masih menyelidiki lebih lanjut. 

Video yang diunggah akun X @masbro ini telah mendapat lebih dari 3.000 ribu like dan ratusan komentar. Dalam narasinya disebutkan bahwa para tahanan dikenai biaya untuk berbagai hal mulai dari uang kamar sebesar Rp1 juta, sewa handphone per jam hingga ratusan ribu rupiah dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin.

Video tersebut juga menampilkan kesaksian seorang tahanan yang menyebut sejak pertama ditahan pada Agustus 2024 lalu, dirinya sudah harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu. 

Tahanan itu juga masih mengeluarkan uang pungutan liar lainnya yang terjadi di dalam rumah tahanan. Ada pula layanan bukaan blok atau membuka akses ke kamar tertentu saat apel dengan tarif Rp2 juta rupiah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto ketika dikonfirmasi terkait hal itu tidak membantahnya. “Namun, untuk kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah seorang narapidana tersebut sedang diselidiki lebih lanjut,” katanya, Minggu (13/4/2025).

Dia mengatakan, penyelidikan dilakukan oleh petugas Divisi Propam Polda Jawa Tengah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas.

Editor: Kastolani Marzuki

BANDUNG, iNews.id - Kuasa hukum Priguna Anugerah Pratama (31) dokter PPSD anestesi yang menjadi tersangka pemerkosaan anak pasien di RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung meminta masyarakat tidak menyebarluaskan foto dan data pribadi keluarga kliennya. Sebab, keluarga tersangka dan istrinya tidak bersalah dan terlibat kasus tersebut. 

Pernyataan ini disampaikan Ferdy Rizky Adilya Managing Partners FRA & Co Law Firm yang menjadi kuasa hukum tersangla Priguna saat konferensi pers di Kota Bandung, Kamis (10/4/2025). 

Dalam keterangannya, Ferdy menyampaikan enam poin pembelaan terhadap tersangka Priguna. 

"Kami selaku penasihat hukum dari klien kami yang bernama Priguna Anugerah Pratama yang saat ini menjadi perhatian publik karena sedang menghadapi proses hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar)," kata Ferdy, Kamis (10/4/2025).

Ferdy menyatakan, beberapa hal perlu disampaikan terkait kasus yang menjerat Priguna. Pertama, kuasa hukum ingin menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Sebagai negara hukum, semua wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Saat ini, kasus masih dalam tahap penyidikan dan Priguna berstatus sebagai tersangka. 

"Kami tim penasihat hukum berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, dengan tetap mempertahankan hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum acara pidana," kata Ferdy. 

Kedua, sebelum pemberitaan di media saat ini berkembang kliennya melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarganya. Bahkan sudah dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan diadakan perdamaian.

"Ketiga, dengan rasa menyesal klien kami menitipkan pesan permohonan maaf kembali kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan permasalahan ini. Kejadian ini akan menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari," ucapnya. 

Ferdy menegaskan, Priguna bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatanya termasuk konsekuensi terburuk di dalam hubungan rumah tangganya.

"Keempat, terkait informasi yang beredar di media sosial tentang alamat kediaman klien kami yang berlokasi di luar pulau Jawa saat ini adalah tidak benar. Sebab sejak tahun 2012 klien kami sudah berkediaman dan menyewa apartement yang berada di Kota Bandung," ujar Ferdy. 

Kelima, kuasa hukum memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan identitas pribadi berupa foto dan data pribadi lainnya di media sosial dari istri dan atau seluruh keluarga. Sebab mereka tidak bersalah dan tidak turut serta dalam permasalahan yang sedang dihadapi Priguna. 

"Keenam, kami memberikan teguran keras kepada pihak-pihak yang telah menyebarluaskan berita dan informasi di media sosial, yang tidak benar dan tidak mendasar secara hukum. Beberapa pemberitaan yang beredar telah mencampuradukkan fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami hingga dapat mengancam objektivitas proses hukum yang sedang berjalan," ucapnya. 

Kuasa hukum juga meminta semua pihak menghormati prinsip sub judice rule di mana perkara yang sedang dalam proses peradilan tidak seharusnya dikomentari secara publik dengan cara yang dapat mempengaruhi proses atau hasil peradilan tersebut.

"Kami juga ingin menyampaikan klien kami akan berperilaku kooperatif dalam menghadapi proses hukum ini. Kami percaya hal tersebut akan memperlancar proses hukum dan membantu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya," kata Ferdy.

"Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Polda Jabar yang telah bekerja dengan prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan serta menjungjung tinggi dan menghargai hak-hak hukum klien kami," ujarnya. 

Kepada korban dan pihak-pihak yang terdampak akibat kasus ini, penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan sebesar-besarnya khususnya untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Universitas Padjajaran (Unpad) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas pemberitaaan yang saat ini terjadi di masyarakat Indonesia. 

Menurut Ferdy, situasi ini tentu tidak mudah juga diterima oleh tersangka Priguna dan semua keluarganya. Kuasa hukum berharap proses hukum dapat berjalan adil, transparan dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

"Sebagai penutup, kami mengingatkan dalam sistem hukum kita semua orang sama di hadapan hukum dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip fundamental ini harus dijunjung tinggi oleh semua elemen masyarakat Indonesia," kata Ferdy.

Editor: Donald Karouw

BANDUNG, iNews.id - Tampang dokter PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran (Unpad) yang diduga membius dan memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung saat memakai baju tahanan. Saat ini dokter residen tersebut telah ditahan di Polda Jawa Barat.

Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat dokter yang menjadi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad memakai baju tahanan berwarna biru dan kacamata. Dia diampit dua polisi dengan latar foto teralis penjara.

Kasus ini ternyata sudah terjadi sejak pertengahan Maret namun baru terungkap ke publik sejak 2 hari terakhir setelah diviralkan di media sosial.

Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi sudah menerima laporan dari korban dan menyelidikinya. Dalam penyelidikan, terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Tersangkanya satu orang, sudah kami tangkap dan tahan sejak 23 Maret," ujar Kombes Surawan saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya, tersangka dugaan pemerkosaan ini sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anastesi di rumah sakit tersebut.

"Identitasnya berinisial PAP umur 31 tahun," katanya

Sementara itu, Dekan FK Unpad Yudi Hidayat mengatakan, Unpad dan RSHS berkomitmen untuk mengawal proses ini dengan tegas, adil dan transparan serta memastikan tindakan yang diperlukan diambil untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga. Selain itu menciptakan lingkungan yang aman bagi semua.

Unpad dan RSHS Bandung mengecam keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual di lingkungan pelayanan kesehatan dan akademik. Hal ini menanggapi laporan kekerasan seksual yang diduga dilakukan.

"Kami menanggapi dengan serius hal ini dan telah mengambil langkah-langkah. Pertama memberikan pendampingan kepada korban dalam proses pelaporan ke Polda Jabar," ujar Yudi Hidayat dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya korban saat ini sudah mendapatkan pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar. Unpad dan RSHS sepenuhnya mendukung proses penyelidikan Polda Jabar.

"Kedua, berkomitmen melindungi privasi korban dan keluarga. Ketiga, karena terduga merupakan PPDS yang dititipkan di RSHS dan bukan karyawan RSHS, maka penindakan tegas sudah dilakukan Unpad dengan memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS," katanya.

Sebelumnya, dokter residen anestesi berinisial PAP diduga membius dan memerkosa keluarga pasien di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Kabar ini beredar luas di media sosial dan menjadi pergunjingan warganet.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Presiden Prabowo Subianto tak setuju terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor. Pasalnya,hukuman mati tak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra setuju dengan sikap Prabowo tak setuju terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor.

“Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi itu benar dilihat dari segi hukum positif yang berlaku," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Selasa (8/4/2025).

Yusril mengatakan, UU Tipikor saat ini memang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa korupsi, yang terbukti melakukan kejahatan tersebut 'dalam keadaan tertentu.

Adapun maksud dalam keadaan tertentu itu yaknk keadaan-keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang, krisis ekonomi maupun bencana nasional yang sedang terjadi. 

"Meskipun UU telah membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dalam keadaan seperti itu, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi," kata Yusril.

Ia menambahkan, meskipun hakim menjatuhkan hukuman mati dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), masih terbuka ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi dan amnesti.

"Kalaupun grasi atau amnesti tidak diberikan, kapan eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung. Sekarang memang cukup banyak narapidana mati yang eksekusinya belum dilaksanakan. Ada yang WNI dan ada yang WNA,” jelas Yusril.

Yusril menambahkan, Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi dari KUHP lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional yang akan mulai berlaku awal 2026. Ia berkata, KUHP baru mengatur hukuman pidana mati tam langsung dieksekusi.

“Dalam KUHP Nasional ini, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan. Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak," katanya.

"Jika dinilai dia telah tobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA. Itu garis besarnya. Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya,” imbuh Yusril.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, perubahan sistem hukum yang akan datang juga menjadi perhatian pemerintah, terutama terhadap mereka yang telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan KUHP lama.

“Sebagai Pemerintah, kami juga harus memikirkan bagaimana nasib terpidana mati berdasarkan KUHP Belanda yang sekarang sudah inkracht dengan berlakunya KUHP Nasional tahun depan. Kalau ada perubahan hukum, maka ketentuan yang paling menguntungkan seseoranglah yang diberlakukan. Saya kira RUU Pelaksanaan Hukuman Mati nanti akan mengatur hal itu dengan jelas agar ada kepastian hukum,” ungkapnya.

Yusril menekankan bahwa kebijakan Presiden Prabowo mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

“Itulah maksud Presiden Prabowo, sebagai Presiden beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja. Sebab jika seseorang sudah dieksekusi mati, tidak ada lagi kesempatan kita menghidupkan kembali orang tersebut, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah. Tetapi tetap tersisa 0,1 persen kemungkinan dia tidak bersalah. Itu maksud Presiden Prabowo," terang Yusril. 

"Presiden berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi sebagai seorang negarawan, sebagai bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi lainnya,” ujarnya.

Editor : Boby

MANADO, iNews.id - Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie mengajak seluruh komponen masyarakat agar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait skandal kasus dugaan korupsi dana hibahPemprov Sulut ke Sinode GMIM. Dalam perkara yang mengguncang warga Sulut ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau ada tanggapan secara hukum, kami juga akan mengakomodir. Jangan terprovokasi, jangan terajak, karena proses penegakan hukum adalah proses yang terhormat,” ujar Kapolda dikutip dari Humas Polda Sulut, Senin (7/4/2025) malam.

Menurutnya dalam penanganan perkara ini, Polda Sulut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip praduga tak bersalah.

“Polda Sulut berkomitmen menghormati HAM. Karena ini yang melakukan adalah oknum, oknum yang ada di Pemerintah Provinsi Sulut dan oknum di GMIM,” katanya.

Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat Sulut agar membangun daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi.

“Mari kita berpikir lebih ke arah kemajuan Sulut, kita menghormati hukum dan kita akan memproses penegakan hukum secara terang benderang serta dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Kapolda yang merupakan putra daerah Sulut.

Diketahui berdasarkan audit dari BPKP, dugaan kasus korupsi dana hibah GMIM Tahun Anggaran 2020-2023, nilai kerugian negara mencapai sebesar Rp8.967.684.405.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id – Tim kuasa hukum Lisa Mariana telah menyiapkan bukti-bukti pendukung yang kuat terkait dugaan perselingkuhanRidwan Kamil. Bukti-bukti ini akan digunakan dalam upaya meminta pertanggungjawaban dari matan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jon Boy Simson Martu, salah satu tim kuasa hukum Lisa Mariana dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (5/4/2025) sore. Konferensi pers ini sekaligus untuk menanggapi pernyataan dari pihak kuasa hukum Ridwan Kamil. 

"Klien kami hanya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga merupakan hasil dari hubungan dengan Bapak Ridwan Kamil," ujar Jon Boy Simson Martu.

Daniel Perdana, anggota tim kuasa hukum lainnya menuturkan, akan memperjuangkan hak-hak Lisa Mariana melalui berbagai cara, termasuk melalui mediasi maupun jalur hukum.

"Kami telah menyiapkan semua bukti yang diperlukan jika kasus ini pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum," kata Daniel Perdana.

Dalam konferensi pers itu juga diungkap perjumpaan antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, 2021. 

Tak lama setelah pertemuan itu, hubungan keduanya menjadi semakin intens hingga Lisa Mariana mengandung. Pihak Lisa Mariana kemudian melaporkan kehamilan tersebut kepada Ridwan Kamil.

Selama proses kehamilan dan persalinan, semua biaya ditanggung oleh pihak Ridwan Kamil. Namun, delapan bulan terakhir ini, nafkah untuk anak tersebut tiba-tiba terhenti, yang kemudian mendorong Lisa Mariana untuk mempublikasikan kasus ini melalui media sosialnya.

Editor: Kurnia Illahi