JAKARTA, iNewsMuria - Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satunya, Sara Institute yang menilai usulan tersebut akan mencederai semangat reformasi dan berisiko merusak independensi serta profesionalisme Polri dalam penegakan hukum.

Menurut Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan, salah satu hasil utama dari reformasi pasca-Orde Baru adalah pemisahan Polri dari Kementerian Pertahanan, agar Polri menjadi lembaga yang profesional, mandiri, dan bebas dari intervensi pihak lain, terutama dalam hal penegakan hukum. Polri, yang semula berada di bawah pengaruh tentara pada masa lalu, diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara objektif, tanpa campur tangan politik maupun institusi lain.

"Menempatkan Polri di bawah Kemendagri akan mencederai semangat reformasi. Polri akan kembali tersubordinasi oleh lembaga lain, seperti sebelum reformasi, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diperjuangkan selama ini," kata Wildan dalam keterangannya, Senin (2/12/2024). 

Wildan menambahkan bahwa jika wacana ini direalisasikan, sistem koordinasi antar-aparatur penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, bisa menjadi sangat rumit dan membingungkan. Keberadaan Kemendagri yang berfokus pada urusan administrasi dalam negeri bisa menghambat efektivitas penegakan hukum yang lebih membutuhkan keseragaman dan independensi antar lembaga.

"Sistem penegakan hukum yang baik membutuhkan sinergi yang tidak terganggu oleh kepentingan politik atau birokrasi yang terlalu tumpang tindih. Kemendagri, sebagai kementerian yang dipimpin oleh menteri yang berhubungan dengan politik, berpotensi besar membawa intervensi dalam penegakan hukum, yang akan sangat merugikan masyarakat," ujarnya.

Wildan juga mengingatkan bahwa penempatan Polri di bawah Kemendagri, yang dipimpin oleh seorang Menteri yang merupakan jabatan politik, berisiko menjadikan penegakan hukum tergantung pada dinamika politik nasional. Ini, menurutnya, bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam penegakan hukum, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
Sara Institute dengan tegas menolak usulan tersebut dan menyarankan agar Polri tetap berada di bawah kendali Presiden sebagai lembaga independen. Hal ini, menurut Wildan, penting agar Polri dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penegak hukum tanpa intervensi dari kepentingan politik atau lembaga lainnya.

"Polri harus tetap di bawah Presiden untuk menjaga independensinya. Dengan demikian, Polri bisa menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan bebas dari tekanan politik atau lembaga manapun. Ini adalah prinsip dasar yang telah diperjuangkan dalam reformasi, dan harus dipertahankan," tutup Wildan.

Editor : Langgeng Widodo

BATANG, iNewsSemarang.id - Kegiatan bimbingan kerja (Bimker) di Lapas dan Rutan pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng terus digencarkan. Terbaru, Lapas Batang mendapatkan pengerjaan PO kedelapan dari DMA Collection Pekalongan, Minggu (1/12).

Kali ini, warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Batang berhasil menunjukkan progres signifikan dalam memproduksi 100 potong baju koko lengan panjang.

Sebelumnya, para WBP telah mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit dari DMA Collection Pekalongan. Pelatihan ini bertujuan membekali mereka dengan kemampuan menjahit yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat.

Pengerjaan baju koko dilakukan di Bimker Lapas Batang dengan pengawasan ketat dari petugas lapas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas produksi tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan DMA Collection, sekaligus menjaga ketertiban selama proses produksi berlangsung.

Kepala Lapas Batang, Jose mengatakan pesanan ini merupakan wujud nyata kerja sama antara Lapas Batang dan DMA Collection Pekalongan, yang berkomitmen mendukung program pembinaan di lapas melalui penyediaan pelatihan dan pelatihan kerja.

"Ini adalah wujud kerjasama Lapas Batang dengan mitra kerja yang menjadikan warga binaan menjadi produktif, " ujar Jose.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi WBP, baik secara mental maupun keterampilan.

"Sehingga mereka siap berkontribusi secara produktif setelah menyelesaikan masa hukuman, dan kembali di tengah masyarakat," harapnya.

Editor : Maulana Salman

PURWOKERTO, iNewsSemarang.id - Pakar Hukum Tata Negara UIN Purwokerto, Prof. KH Saifuddin Zuhri menyebut kemenangan paslon 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen dalam Pilgub Jateng 2024 disebabkan karena dua faktor. 

Pertama karena sosok keduanya yang di endorsement Prabowo-Jokowi, kedua karena kedekatan Gus Yasin dengan dunia pesantren. "Gus Yasin bukan orang baru ya, selain pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023, beliau pernah maju DPD, dan sekarang maju lagi wakil gubernur," katanya dikutip Minggu (1/12).

Namun yang paling dominan adalah karena Gus Yasin lahir dari masyarakat pesantren. Sehingga sudah pasti para Kyai dan santri total memberikan suaranya. Lebih-lebih, Gus Yasin Putra Mbah Maimoen Zubaer, Kyai kharismatik yang disegani banyak orang. 

"Pastilah para Kyai dan pesantren akan memberi perhatian lebih pada pilgub Jateng, karena faktor Gus Yasin dan Mbah Maimoen," imbuhnya. 

Yang tak kalah penting adalah endorsement Prabowo-Jokowi. Sangat berpengaruh juga kepada pemilih. Meskipun keterlibatannya debatable (pro-kontra) di masyarakat. 

"Tapi yang paling penting dari pilkada serentak bukan soal kalah dan menang. Tetapi dari sisi Hukum Tata Negara harus kita pertanyakan, apakah sudah diselenggarakan dengan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Sebab tujuan pilkada serentak untuk mengurangi ketegangan, kalau dampaknya menyisakan masalah, ya harus dievaluasi," ujarnya.

Asal tahu, peran pesantren di Pilgub Jateng sangat menentukan. Data BPS tahun 2023, jumlah pesantren Jawa Tengah 3,7 ribu dengan 7 ribu Kyai/Ustad. Selama kampanye elektoral, Gus Yasin memang total menggarap masyarakat pesantren. Hasilnya? Banyak TPS wilayah pesantren memenangkan palson Luthfi-Yasin hingga 100 persen. (*)
 

Editor : Ahmad Antoni

Semarang, iNewsSoloraya.id - Lapas Kelas I Semarang terus berupaya menangani masalah over kapasitas blok hunian napi guna meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib). Terbaru, 14 napi dipindah ke Lapas Nusakambangan. 

Mereka yang dipindah mayoritas kasus Narkoba. Ini merupakan langkah tegas dalam mendukung pemerintah dalam mengatasi gangguan kamtib dan overkapasitas di lapas sebagai instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menargetkan para warga binaan resiko tinggi untuk menjalani hukuman dengan fasilitas keamanan maksimum di Nusakambangan.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menindak napi yang melanggar tata tertib dan berpotensi mengancam keamanan serta ketertiban di lingkungan Lapas.

“Pemindahan ini merupakan langkah nyata kami untuk memperkuat pengawasan yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari Program Percepatan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam menangani over kapasitas di Rutan/Lapas. Pemindahan 16 napi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dengan memastikan para pelaku tindak kejahatan yang beresiko tinggi mendapatkan pembinaan lebih lanjut di Nusakambangan,” tegasnya, Minggu (1/12). 

Program pemindahan napi ini juga merupakan salah satu langkah strategis yang tepat guna menciptakan kondisi pembinaan yang optimal. Dengan adanya pemindahan para napi ke Lapas IIA Ngaseman Nusakambangan dan Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan, tidak hanya menjadi solusi administratif tetapi juga memaksimalkan pembinaan yang berdampak positif bagi mereka.

Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan dilakukan sesuai dengan SOP Pemindahan, diawali dengan pemeriksaan badan dan pemasangan rantai dan borgol. Proses pemindahan turut dikawal oleh enam petugas Lapas Kelas I semarang dan dua anggota Polda Jawa Tengah.

Editor : zainal arifin

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Lapas Kelas I Surabaya Kanwil Kemenkumham Jatim terus berinovasi mendukung program ketahanan pangan nasional. Pada Rabu (27/11/2024), mereka menggelar penanaman perdana di lahan baru seluas 3.800 meter persegi yang diresmikan langsung oleh Plt Dirjen Pemasyarakatan, Y Ambeg Paramarta.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sebelumnya telah lolos seleksi melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Proses seleksi mempertimbangkan motivasi tinggi serta keterampilan di bidang pertanian.

"Para WBP yang ikut serta memiliki semangat belajar dan ingin berkontribusi. Beberapa di antara mereka juga sudah berpengalaman dalam dunia pertanian," ujar Rudi Hartono, Kabid Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Surabaya.

Lahan tersebut kini ditanami berbagai tanaman produktif, seperti jagung hibrida, jagung manis, dan aneka sayuran. Rudi menjelaskan, pemilihan jenis tanaman ini berdasarkan arahan Kalapas, Jayanta. 

"Tanaman ini dipilih karena mudah dirawat dan potensi hasil panennya tinggi, memberikan manfaat langsung bagi petugas, WBP, dan masyarakat," jelas Rudi.

Kalapas Jayanta menekankan bahwa program ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan, tetapi juga mendukung implementasi Program Asta Cita Presiden dan 13 Program Akselerasi Kemenkumham. 

"Kami ingin warga binaan mendapatkan keterampilan baru dan berkontribusi nyata dalam ketahanan pangan," ujarnya.

Melalui program ini, Lapas Kelas I Surabaya diharapkan semakin produktif, sementara warga binaan bisa kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu dan keterampilan yang mumpuni. Langkah nyata ini membuktikan bahwa pembinaan dapat menciptakan peluang baru untuk masa depan yang lebih baik.

Editor : Arif Ardliyanto

SRAGEN, iNews.id - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Tengah dibantu Polres Sragen telah selesai melaksanakan ekshumasi atau pembongkaran makam Gamma Rizkynata Oktafandy (16) siswa SMK ditembak polisi di Semarang, Minggu (24/11/2024). Ekshumasi ini dilakukan di Tempat Permakaman Umum (TPU) Dukuh Bangun Rejo, Saradan, Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jumat (29/11/2024).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio mengatakan, tujuan pembongkaran makam ini untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kasus penembakan yang menyebabkan kematian korban GRO.

"Penegakan hukum adalah prioritas utama dalam kasus ini dan penyelidikan akan dilakukan secara transparan," ujarnya, Jumat (29/11/2024).

Dia menekankan siapa pun yang terbukti melakukan tindakan salah dalam insiden ini harus bertanggungjawab. Proses autopsi terhadap jenazah dilaksanakan atas persetujuan keluarga korban. Selama proses ekshusmasi dihadiri polisi, keluarga dan warga sekitar.

Kombes Dwi Subagio menyampaikan, proses autopsi ini akan terus berjalan hingga diperoleh hasil jelas dan nantinya akan diserahkan kepada penyidik. Hasil dari autopsi diharapkan bisa segera diperoleh dan mudah-mudahan bisa diserahkan ke penyidik, Sabtu (30/11/2024).

"Pihak keluarga sempat menyampaikan dugaan masih ada peluru yang tertinggal di tubuh korban, namun hal ini akan dipastikan melalui hasil autopsi," katanya.

Kepala Bidang Dokkes Polda Jateng Kombes Agustinus mengatakan, ekshumasi ini melibatkan sejumlah dokter spesialis antara lain Dr Istikamah (dokter forensik utama), Dr Intarniati dari Undip Semarang, Dr Aji Miswandono dan Dr Noviantoro Adi Nugroho dari UNS Solo, kemudian D. Dian Novitasari dari FK Unisula.

"Proses autopsi berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam dengan fokus utama untuk mencari penyebab kematian korban," ucapnya.

Kendati jenazah korban sudah dimakamkan, pihaknya memastikan tidak ada kendala dalam ekshumasi dan pemeriksaan.

"Prosesnya berjalan lancar," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Dalam satu hari, Polda Jawa Tengah menerima kunjungan tiga lembaga secara hampir bersamaan pada Jumat (29/11/2024). Kunjungan Komnas HAM pada siang hari, sore harinya giliran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Ketiga lembaga tersebut datang ke Mapolda Jateng untuk melaksanakan klarifikasi dan monitoring terkait kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 terduga pelaku tawuran di Semarang.

Tim Komnas HAM yang hadir terdiri dari Uli Parulian Sihombing (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan), Satya Kumarajati, dan Andreas Alexander. Kedatangan mereka disambut oleh Wakapolda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jateng serta Kapolrestabes Semarang.

Dalam kegiatan tersebut, tim Komnas HAM dipertemukan dengan anak-anak pelaku tawuran beserta orang tua masing-masing. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendalami peristiwa dan menggali fakta secara langsung dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk anak-anak pelaku tawuran dan keluarganya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto dalam keterangannya di Mapolda Jateng usai kegiatan menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Komnas HAM untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. 

"Polda Jateng berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam upaya menggali informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Kombes Pol Artanto

Sementara, kunjungan Kompolnas ke Mapolda Jateng dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB dilanjutkan dengan kunjungan KPAI pukul 17.00 WIB. Kunjungan tersebut disambut oleh Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Rudy Mulyantoko beserta sejumlah penyidik dari Polrestabes Semarang.

Dalam kunjungan tersebut, Kompolnas dan KPAI bertujuan untuk mendapatkan penjelasan lengkap dari pihak Kepolisian terkait kronologi dan penanganan kasus yang cukup menonjol ini, termasuk mendengarkan langsung kesaksian dari para pelaku tawuran yang terjadi pada Minggu (24/11) dini hari di kawasan Simongan, Kota Semarang.

Kombes Pol Artanto, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan ini merupakan bentuk sinergi antara Polda Jateng dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan proses penanganan kasus berjalan secara transparan dan profesional.

"Kehadiran Komnas HAM, Kompolnas, dan KPAI adalah wujud dari pengawasan yang konstruktif dalam penanganan kasus yang menjadi atensi masyarakat ini. Polda Jateng menyambut baik masukan dari berbagai pihak dalam rangka menegakkan keadilan. Kami berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya agar semua pihak dapat memahami langkah-langkah yang kami ambil," jelasnya.

Editor : Ahmad Antoni

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id-Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menggelar kegiatan bakti sosial serentak di seluruh kantor imigrasi, rumah detensi, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Inisiatif ini digelar sebagai bagian dari implementasi 13 Program Akselerasi yang dicanangkan untuk mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak mau ketinggalan, bersamaan dengan dengan peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53, kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar acara tersebut di area Masjid Baitul Karim. Junat (29/11/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani, menyebutkan bahwa aksi ini ditujukan untuk masyarakat sekitar, dari anak-anak hingga lansia. "Kami membagikan makanan bergizi berupa nasi kotak, yang berisi terdiri dari nasi, sayur, lauk berupa daging, buah pisang, dan jus buah dengan berbagai pilihan," ujar Ramdhani.

Lanjut Ramdhani, jumlah penerima makanan bergizi kali ini sebanyak 130 orang. Ia pun berharap kegiatan ini bisa terlaksana secara berkelanjutan serta meningkatan kepedulian antar sesama. Selain untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, melalui kegiatan ini mampu menjadi langkah kecil menuju perubahan besar bagi kesejahteraan bersama. "Dengan terlaksananya kegiatan ini kami berharap dapat meningkatkan rasa kepedulian dan berbagi kepada masyarakat terutama di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya," tukasnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menambahkan bahwa bakti sosial tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wujud nyata dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. "Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga hadir secara langsung untuk memberikan manfaat nyata. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah akselerasi kami dalam mendukung kesejahteraan masyarakat," kata Agus.

Menurut Agus, ada lebih dari 14.000 paket makanan bergizi telah dibagikan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini. Program ini dirancang untuk berlangsung secara rutin setiap hari Jumat, dengan menyasar masyarakat prasejahtera di sekitar unit kerja Kementerian Imipas. Agus juga menyoroti peran strategis Kementerian Imipas dalam mendukung pembangunan masyarakat.

Selain melalui kebijakan, seperti kemudahan visa untuk investasi dan paspor nol rupiah bagi calon pekerja migran Indonesia, kegiatan seperti bakti sosial ini menjadi wujud nyata kontribusi kementerian terhadap kesejahteraan bangsa. "Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah. Inisiatif ini akan terus kami galakkan sebagai bagian dari komitmen membangun Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkas Agus

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

SEMARANG, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan tim ke Semarang untuk mengumpulkan sejumlah keterangan terkait penembakan siswa SMKN 4 yang diduga dilakukan oknum polisi. 

Selain mendatangi lokasi kejadian di Jalan Candi Penataran Semarang Barat dan lokasi lain, juga mengumpukan keterangan dari masyarakat, termasuk dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang.

"Kami melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan fakta-faktanya," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing di Semarang, Jumat (29/11/2024).

Dia mengatakan, Komnas HAM sudah meminta keterangan 14 orang dan mengumpulkan informasi lainnya dari sejumlah sumber. 

"Masih analisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Tentu Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih harus memeriksa saksi-saksi lain," katanya.

Uli menyampaikan duka cita mendalam untuk korban dan menyayangkan terjadinya penembakan itu.

"Kami minta ada penegakan hukum yang adil dan transparan. Kami juga ingin pastikan ada perlindungan kepada saksi dan korban," ujarnya. 

Diketahui, siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota paskibra Gamma Rizkynata Oktafandy (17), tewas usai ditembak anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin (38). Kasus penembakan itu kini sudah ditangani Polda Jateng. Aipda Robig juga sudah ditahan namun statusnya masih terperiksa.

Editor: Kastolani Marzuki

MALANG, iNews.id - Satu narapidana geng narkobaBali Nine asal Australia ternyata menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang. Sosok yakni bernama Martin Stephens, satu dari lima anggota Bali Nine yang masih ditahan di Indonesia.

Martin Stephens ditahan di Lapas Kelas I Malang usai dipindahkan dari Lapas Kerobokan, Bali ketika terjadi kerusuhan beberapa tahun lalu. Dia bagian dari geng narkoba berkewarganegaraan Australia yang wacananya akan dipulangkan Pemerintah Indonesia seusai kesepakatan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Kasi Bimpas Lapas Kelas I Malang Mohammad Faishol Nur mengatakan, Martin disebut telah menghuni Lapas Kelas I Malang sejak Maret 2014 usai kerusuhan di Lapas Kerobokan.

"Saat ini, kondisinya sehat walafiat dan tetap mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di Lapas," ujar Faishol Nur saat dikonfirmasi, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya, pihak Lapas sudah mendengar adanya wacana pemerintah pusat untuk memulangkan bagian darı geng narkoba tersebut. Tapi sejauh ini belum ada informasi resmi atau surat pemberitahuan darı pemerintah pusat ke Lapas Malang.

"Saat ini masih baru informasi dari atas saja, belum ada surat resminya. Informasinya telah kami sampaikan (disampaikan ke Martin), namun kami tegaskan ini belum resmi. Jadi, hanya menyampaikan seperti biasa terkait adanya informasi ini," katanya.

Sejauh ini pihaknya masih menunggu petunjuk dan informasi resmi dari pemerintah, termasuk surat resmi yang menyatakan adanya pemulangan terpidana Bali Nine tersebut.

"Pada prinsipnya, kami menunggu surat resminya, ketika nanti iya, maka kami akan siap untuk itu," ucapnya.

Tapi bila wacana pemindahan terpidana Bali Nine itu terealisasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan Kedutaan Besar Australia.

"Sekali lagi prinsipnya kami menunggu surat resmi dari pusat. Bilamana pelaksanaan pemindahan jadi dilakukan, kami akan tetap melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait," ujarnya.

Sebagai informasi, terpidana Bali Nine merupakan kelompok warga negara Australia yang ditangkap pada April 2005 karena mencoba menyelundupkan 8,2 kilogram heroin keluar dari Bali menuju daerah asalnya. Sembilan orang yang menjadi bagian dari geng narkoba yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephen.

Dua pimpinan darı Bali Nine yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan telah dieksekusi mati pada 29 April 2015 setelah proses pengajuan banding dan grasi sejak April 2005 ditolak.

Saat itu pemerintah Australia berusaha melakukan diplomasi dengan menukar dua terpidana kasus Bali Nine, demi menyelamatkan keduanya. Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan yakni menukar tahanan Indonesia kasus narkoba di Australia dengan Myuran dan Andrew.

Namun diplomasi tersebut tidak berhasil sehingga Myuran dan Andrew tetap dieksekusi mati pada 29 April 2015. Keputusan penolakan grasi Myuran dan Andrew oleh pemerintah Indonesia merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Presiden Jokowi saat itu.

Sementara, Renae Lawrence dihukum 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapat berbagai remisi. Enam orang lainnya divonis penjara seumur hidup. 

Kemudian seorang terpidana bernama Tach Duc Thanh Nguyen meninggal dunia pada 2018 saat berada dalam penjara. Dia meninggal karena kanker lambung stadium IV sehingga saat ini tersisa lima orang dari 9 orang terpidana Bali Nine geng narkoba.

Editor: Donald Karouw

AMBON, iNewsAmbon.id - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah Maluku.

“Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT Maluku,” ungkap Ketua FKPT Maluku, Abd Rauf, di Ambon, Selasa (26/11/2024).

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan inisiatif Direktorat Pencegahan dalam rangka pelaksanaan program kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Tema yang diusung adalah "Bersama Kita Tingkatkan Kinerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku."

Abd Rauf menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam memutus rantai radikalisme dan terorisme. 

Menurutnya, masyarakat memiliki peran besar dalam membangun “imunitas” terhadap paham radikal dengan pendekatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pattimura, Nur Aida Kubangun, menyoroti peran mahasiswa dalam mencegah penyebaran radikalisme.

Ia menyatakan, mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham radikal.

"Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kerja sama antara berbagai pihak dalam mewujudkan Maluku yang aman dan bebas dari ancaman terorisme," ujarnya. 

Editor : Nevy Hetharia

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia, termasuk bagi para tahanan yang berada dalam proses hukum. 

Dalam upaya memastikan hak pilih tetap terjaga, Polres Ciamis mengambil langkah proaktif dengan memberikan layanan khusus.

Melalui mekanisme jemput bola, petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Makopolres Ciamis. Sebanyak enam tahanan yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu (27/11/2024).

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum, tetap memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pesta demokrasi,” ungkap Iptu Anton Basuki, Kasat Tahti Polres Ciamis, mewakili Kapolres.

Menurut Iptu Anton, inisiatif ini merupakan bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pemilu berjalan inklusif. Hak pilih merupakan hak dasar yang harus dihormati, terlepas dari status hukum seseorang,” tambahnya.

Proses pemungutan suara dipimpin langsung oleh Ipda Asep Cece dengan dukungan pengamanan dari empat personel Polres Ciamis yaitu Aipda Wandhi, Bripda Rizaldi, Bripda Andre, dan Bripda Raffi. 

Pengamanan ketat diterapkan untuk menjaga kelancaran kegiatan, yang berhasil berlangsung aman tanpa kendala.

Seluruh tahanan yang terdaftar menggunakan hak pilih mereka dengan baik. "Partisipasi mereka menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar mengedepankan prinsip inklusivitas," ujar Iptu Anton.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pemilu yang lebih partisipatif dan adil.

Polres Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara lancar dan demokratis, tanpa memandang latar belakang pemilih.

Editor : Asep Juhariyono