BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Penahanan Ema Sumarna, eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung dipindah dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025).

Pemindahan itu seiring jadwal sidang kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL Program Bandung Smart City yang menjerat Ema Sumarna sebagai terdakwa. Persidangan kasus korupsi akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. 

Dalam kasus itu, selain Ema, KPK juga menetapkan empat eks anggota DPRD Kota Bandung sebagai terdakwa, yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi. 

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel membenarkan telah menerima satu orang tahanan KPK, Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 09.58 WIB.

Ema, kata Karutan Kebonwaru, menjalani prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

"Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," kata Karutan Kebonwaru, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, ujar Pance Daniel, administrasi lengkap tanpa penahanan terputus. Selain itu, dari pemeriksaan kesehatan, Ema mengidap penyakit diabetes sejak 2019 dan pemasangan ring jantung pada 2019 dan 2020.

"Tahanan tersebut (Ema Sumarna) dikirim ke Rutan Kelas I Bandung dalam rangka untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Februari," ujar Pance.

Ema Sumarna, tutur Larutan, akan ditahan di Rutan Kelas I Bandung hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU, dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara. 

Editor : Agus Warsudi

SEMARANG, iNews.id - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang bekerja sama dengan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi ke dalam lapas. Pelaku berusaha mengelabui pemeriksaan petugas dengan menyelundupkan barang bukti tersebut melalui anus.

Penyelundupan ini dilakukan oleh seorang pembesuk narapidana di Lapas Kelas I Semarang. Awalnya, petugas mencurigai gerak-gerik pelaku bernama Heri Supriyanto dan berhasil menemukan sabu seberat 30 gram yang dikemas dalam enam kantong plastik serta bubuk ekstasi seberat 3,4 gram yang disembunyikan di dalam pipa kecil dan dibungkus dengan kondom.

Narkoba tersebut dipesan oleh Nursila Adijaya, seorang warga binaan Lapas Kelas I Semarang. Nursila yang merupakan narapidana kasus narkoba, memesan barang tersebut melalui rekannya untuk dibawa ke dalam lapas. 

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso mengungkapkan, pelaku sebelumnya telah berhasil menyelundupkan narkoba ke dalam lapas satu kali.

"Barang itu dimasukkan melalui dubur (anus). Beratnya itu 29,17 gram untuk sabu dan 3,4 gram buro ekstasi yang sudah dibuat bubuk," ujar Kalapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso.

Kasus penyelundupan ini kemudian dilimpahkan ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk penyidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa paket sabu dan bubuk ekstasi telah disita. 

Editor: Kurnia Illahi

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar diskusi publik bertajuk “Masa Depan Penegakan Hukum di Perairan dan Udara demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dipimpin oleh Magister Kajian Ilmu Kepolisian Unair dan diselenggarakan secara hybrid melalui platform Zoom serta di Gedung Pascasarjana Unair Surabaya.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pakar hukum dan penegakan hukum, termasuk Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACIArb, Koordinator Program Studi Ilmu Kepolisian Unair, yang menjelaskan pentingnya membahas isu penegakan hukum di perairan dan udara.

“Kajian ilmu kepolisian selalu menjawab tantangan dan isu terkait aspek kepolisian. Tema ini diangkat karena belakangan ramai kasus viral terkait pagar laut dan penegakan hukum di laut,” ujar Dr. Prawitra Thalib.

Ia menegaskan, konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa kewenangan penegakan hukum di perairan dan udara berada di bawah tanggung jawab kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945. Namun, penegakan hukum di wilayah perairan dan udara sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan di daratan.

“Kita sama-sama tahu bahwa fokus penegakan hukum seakan-akan hanya di daratan. Padahal, dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan. Ini yang harus kita gali dan bangkitkan kembali,” tegasnya.

Dr. Prawitra juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Direktorat Polisi Laut dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur dalam menangani berbagai kasus, seperti penyelundupan benur dan pengeboman ikan di laut. 

“Fungsi penegakan hukum di laut sudah berjalan dengan baik, dan ini patut diapresiasi,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum di laut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kapal yang tangguh dan mampu beroperasi di segala medan perairan. 

“Jangan sampai kapal penjahat lebih tangguh daripada kapal penegak hukum. Ini bisa menyebabkan ketertinggalan dalam penegakan hukum yang optimal,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran Polairud juga menjadi hal penting. Pelatihan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, di antaranya Prof. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Agraria Administrasi Fakultas Hukum Unair; Dr. Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati, S.S., M.Hum, Dosen Program Studi Ilmu Kepolisian Unair; Irjen. Pol. (Purn) Dr. Dra. Juansih, S.H., M.Hum, Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement Unair; serta Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Unair.

Melalui diskusi ini, diharapkan muncul rekomendasi dan solusi konkret untuk memperkuat penegakan hukum di perairan dan udara Indonesia, menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Editor : Ali Masduki

Sorong, iNewssorongraya.id – Indonesia kembali kehilangan salah satu pejuang masyarakat adat terbaiknya. Feki Yance Wilson Mobalen, seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) yang dikenal vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua, menghembuskan napas terakhirnya pada 22 Februari 2025 di RSUD Kabupaten Sorong akibat sakit. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat, dan masyarakat adat yang selama ini ia perjuangkan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) periode 2022–2027, Rukka Sombolinggi, mengungkapkan rasa kehilangan yang besar atas wafatnya Feki. Dalam pernyataannya kepada media, Rukka tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. “Aduh, aduh, saya masih sangat sedih. Ini masih terasa seperti mimpi. Feki benar-benar sudah pergi,” ujarnya dengan suara bergetar.

Perjalanan Panjang Seorang Pejuang

Sejak lama, Feki dikenal sebagai sosok yang tidak hanya memiliki pemikiran visioner, tetapi juga konsisten dalam perjuangannya membela hak-hak masyarakat adat. Ia sering mencatat dan menuangkan pemikirannya tentang kondisi masyarakat Papua serta membagikannya kepada para pejuang lainnya. “Dia tidak banyak bicara, tetapi pikirannya luar biasa. Ia rajin mencatat dan selalu membagikannya kepada saya. Pemikirannya tentang masyarakat Papua sangat dalam dan penuh visi,” kenang Rukka.

Pada Desember 2024, Feki baru saja kembali dari Inggris dan menghabiskan waktu bersama Rukka di Bogor. Mereka berdiskusi tentang berbagai isu yang dihadapi masyarakat adat Papua, termasuk rencana penelitian mengenai dampak transmigrasi yang akan dipimpin oleh aktivis senior Abdon Nababan. Bahkan, Feki sempat berencana membuat film dokumenter tentang kehidupan masyarakat Muay, khususnya tentang sagu, anak-anak muda, dan peran mama-mama dalam kehidupan sehari-hari. Ia ingin rumahnya menjadi pusat diskusi dan pembelajaran bagi generasi muda Papua.

“Dia sangat bersemangat membangun ruang bagi anak muda. Ia ingin rumahnya menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi,” ungkap Rukka.

Perjuangan yang Tak Pernah Padam

Sebagai Ketua AMAN Sorong Raya, Feki adalah sosok yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Bahkan sebelum sakit, ia masih berdiskusi tentang persiapan Musyawarah Daerah (Musda) AMAN Sorong Raya dan menyatakan kesiapannya jika diminta kembali menjadi ketua.

“Ketika saya tanya apakah dia masih bersedia jika diutus oleh kampung untuk kembali menjadi ketua, dia bilang siap. Kami sudah mencocokkan jadwal agar Musda bisa sesuai dengan waktu saya. Tapi kemudian dia jatuh sakit,” kata Rukka dengan nada penuh penyesalan.

Dua hari sebelum kepergiannya, kondisi Feki sempat membaik. Ia masih berbicara dengan Rukka dan bahkan meminta izin menggunakan dana yang diterimanya untuk berobat. “Saya pikir dia akan sembuh karena suaranya terdengar baik. Dia sempat bertanya, ‘Kakak, ada uang masuk, boleh saya pakai untuk berobat?’ Saya bilang, ‘Pakai saja, itu tanda ada orang yang sayang sama kamu.’ Saya berjanji akan ke sana saat pulang. Ternyata itu percakapan terakhir kami,” tutur Rukka.

Kepergian yang Meninggalkan Luka

Sepanjang hidupnya, Feki dikenal sebagai pemuda yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi masyarakat adat Papua, terutama mereka yang selama ini merasakan dampak perjuangannya. Maria Baru, seorang jurnalis dari Suara Papua, mengungkapkan bahwa Feki adalah sosok pemimpin yang memiliki kharisma dan semangat juang tinggi.

“Kami sangat kehilangan sosok anak muda yang penuh kharisma. Semangat juangnya sangat tinggi, ia tidak mengenal lelah, meskipun banyak tantangan dan rintangan. Ia juga menjadi panutan di kalangan aktivis di wilayah Sorong Raya,” ujar Maria.

Kini, Feki telah berpulang. Namun, semangat perjuangannya tidak akan pernah padam. Warisan pemikirannya dan dedikasi yang ia curahkan untuk masyarakat adat Papua akan terus menginspirasi generasi mendatang.

Selamat jalan, pejuang. Perjuanganmu akan selalu kami lanjutkan.

Editor : Hanny Wijaya

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dalam upaya meningkatkan keamanan serta efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karawang, Kepala Lapas (Kalapas) Karawang, Christo, memberikan penguatan kepada seluruh anggota regu pengamanan. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Sahardjo, Lapas Karawang, pada Selasa (21/2/2025), dan dihadiri oleh jajaran Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) serta Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adm. Kamtib).

Dijelaskan Kalapas Karawang, Christo Toar, Penguatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, yang disampaikan pada 17 Februari lalu. 

"Dalam arahannya, pak Ditjen menekankan pentingnya 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang harus diterapkan di setiap satuan kerja pemasyarakatan," Ungkap Cristo, Jumat,(21/2/2025).

Lebih lanjut, kata Christo, Dari 13 program akselerasi tersebut, ada lima poin utama yang menjadi perhatian khusus dan harus segera dilaksanakan oleh jajaran pengamanan Lapas Karawang, diantaranya, pemberantasan peredaran narkoba, HP dan pungli, optimalisasi lahan kosong untuk ketahanan pangan, pemberdayaan warga binaan melalui umkm.

"Kemudian, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga untuk Promosi Hasil Karya Warga Binaan dan Bakti Sosial untuk Masyarakat Sekitar," tambah Christo.

Dalam hal ini, Lapas Karawang akan meningkatkan pengamanan dari semua penyimpangan, termasuk penyelundupan narkoba, penggunaan ponsel ilegal, dan praktik pungutan liar di dalam lapas, harus diberantas tanpa toleransi. Termasuk juga pemanfaatan lahan kosong untuk ketahanan pangan dan kita disini sudah memulainya dengan padi, dan sayur mayur lain. 

"Lalu, kita juga akan mendorong warga binaan untuk produktif mengolah hasil olahan pertanian kita sendiri ataupun mereka berkreasi menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dijajahkan untuk dijual jika ada event dari pemerintah daerah, atau kita saluran dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan," terangnya.

Christo juga menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh petugas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan harapan penguatan ini, seluruh petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, sehingga keamanan lapas semakin terjaga dan program pembinaan bagi warga binaan berjalan dengan maksimal.

“Saya tegaskan kembali kepada seluruh petugas agar dapat melaksanakan seluruh perintah pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Keamanan dan ketertiban di lapas bukan hanya tugas, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan integritas,” tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

JAKARTA, iNews.Serpong.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak jika benar vokalis Band Sukatani, Novi Citra Indriyati, dipecat sebagai guru Sekolah Dasar (SD). Natalius menyatakan stafnya di Kanwil Jawa Tengah akan mengecek kebenaran informasi tersebut.

“Jika benar dipecat, kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip lewat unggahan akun X @NataliusPigai2, Sabtu (22/2/2025).

Dia meminta agar pemecatan tersebut dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti. “(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, beredar kabar vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dengan nama panggung Twister Angel dipecat dari pekerjaannya. Kabar ini viral di media sosial di tengah dukungan netizen terhadap kedua personel band punk yang belum lama ini membuat permintaan maaf terbuka karena lagu Bayar Bayar Bayar.

Vokalis perempuan berjilbab dan berkacamata tersebut tercatat sebagai guru SD di Banjarnegara, Jawa Tengah. Netizen yang mengulik informasi tentangnya juga menemukan fakta jika status guru Novi Citra sudah tidak aktif.

Muncul dugaan Novi Citra telah dipecat sebagai guru SD. Hal ini berkaitan dengan permintaan maaf mereka ke publik yang ditengarai karena ada unsur intimidasi dari insitusi yang dikritik dalam lirik lagunya. “Personil Sukatani dipecat sebagai guru? gila ini," tulis akun X @arman_dhani dikutip Sabtu (22/2/2025).

Netizen lain kemudian mengunggah tangkapan layar data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pada data tersebut terdapat nama Novi Citra dengan status pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah tidak aktif. “Dapodiknya tidak aktif dapodik, jadi dia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut," tulis @wijimoharwan.

Band Sukatani sebelumnya meminta maaf secara resmi atas lagu mereka yang dinilai telah menyinggung Polri. Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dua personelnya, Sukatani Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel. “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani sebuah band indie pendatang baru, siap mengguncang blantika musik Indonesia dengan gaya musik mereka yang unik dan lirik penuh makna. Terbentuk dari sekumpulan anak muda kreatif yang memiliki latar belakang musik berbeda, Sukatani menawarkan perpaduan antara musik rock alternatif, pop, dan sentuhan elektronik yang segar. (*)

Editor : Burhan

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons kabar vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati, yang diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar (SD). Pemecatan ini dikaitkan dengan lagu "Bayar Bayar Bayar", yang berujung pada permintaan maaf terbuka dari dua personel band tersebut kepada Polri dan Kapolri.

Dalam unggahan di akun X resminya, @NataliusPigai2, Pigai menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia juga membagikan foto Novi Citra dalam postingannya.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip Sabtu (22/2/2025).

Ia juga meminta agar kasus pemecatan ini segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. "(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, kabar pemecatan Novi Citra, yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel, ramai diperbincangkan di media sosial. Netizen menemukan bahwa status kepegawaiannya dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah dinonaktifkan, memicu dugaan bahwa ia telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru SD di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Informasi ini memicu gelombang reaksi di media sosial, dengan banyak netizen menilai pemecatan tersebut tidak adil.

"Personel Sukatani dipecat sebagai guru? Gila ini!" tulis akun @arman_dhani.

Netizen lain, @wijimoharwan, turut membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa status Novi di sistem Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah tidak aktif.

Diketahui, dua personel Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Polri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas lirik lagu mereka yang viral dan dianggap menyinggung institusi kepolisian.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani adalah band indie pendatang baru asal Purbalingga, Jawa Tengah yang tengah menarik perhatian di industri musik Tanah Air. Grup ini mengusung perpaduan musik rock alternatif, pop, dan elektronik, dengan lirik-lirik yang memiliki pesan sosial yang kuat.

Sukatani berusaha menghadirkan warna baru dalam skena musik Indonesia. Namun, kontroversi terkait lagu "Bayar Bayar Bayar" kini membawa mereka ke dalam sorotan yang lebih luas.

Editor : Arbi Anugrah

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bereaksi terkait kabar vokalis Band Sukatani dipecat dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar (SD). Pemecatan ini diduga terkait lagu Bayar Bayar Bayar yang berujung permintaan maaf terbuka kedua personel band tersebut kepada institus Polri dan Kapolri.

Respons tersebut diungkap Menteri HAM lewat unggahan akun X @NataliusPigai2. Dia juga menyematkan foto vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dalam postingannya.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip Sabtu (22/2/2025).

Menteri HAM ini juga meminta agar pemcetan tersebut dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.

"(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, beredar kabar vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dengan nama panggung Twister Angel dipecat dari pekerjaannya. Kabar ini viral di media sosial di tengah dukungan netizen terhadap kedua personel band punk yang belum lama ini membuat permintaan maaf terbuka karena lagu Bayar Bayar Bayar.

Vokalis perempuan berjilbab dan berkacamata tersebut tercatat sebagai guru sekolah dasar (SD) di Banjarnegara, Jawa Tengah. Netizen yang mengulik informasi tentangnya juga menemukan fakta jika status guru Novi Citra sudah tidak aktif.

Muncul dugaan Novi Citra telah dipecat sebagai guru SD. Hal ini berkaitan dengan permintaan maaf mereka ke publik yang ditengarai karena ada unsur intimidasi dari insitusi yang dikritik dalam lirik lagunya.

"Personil Sukatani dipecat sebagai guru? gila ini," tulis akun X @arman_dhani dikutip Sabtu (22/2/2025).

Netizen lain kemudian mengunggah tangkapan layar data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pada data tersebut terdapat nama Novi Citra dengan status pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah tidak aktif. 

"Dapodiknya tidak aktif dapodik, jadi dia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut," tulis @wijimoharwan.

Diketahui, Band Sukatani sebelumnya meminta maaf secara resmi atas lagu mereka yang dinilai telah menyinggung Polri. Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dua personelnya yakni Sukatani Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani merupakan sebuah band indie pendatang baru, siap mengguncang blantika musik Indonesia dengan gaya musik mereka yang unik dan lirik penuh makna. 

Terbentuk dari sekumpulan anak muda kreatif yang memiliki latar belakang musik berbeda, Sukatani menawarkan perpaduan antara musik rock alternatif, pop dan sentuhan elektronik yang segar. 

Editor: Donald Karouw

CIANJUR, iNewsCianjur.id - Ribuan warga Sukaresmi, Cianjur, antusias menukarkan kupon bakti sosial (baksos) dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI

Bekerjasama dengan Yayasan Ar Ridho Berdikari Sejati (YAR-BS). Sembako dibagikan di dua lokasi.

Ketua YAR-BS, H. Tommy, menjelaskan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1446 H/2025.

"Distribusi kupon baksos diatur oleh pihak desa dengan memprioritaskan keluarga yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah," kata Tommy, Jumat 21 Februari 2025.

Tommy mengatakan, sebanyak 7.000 paket sembako disiapkan untuk didistribusikan di beberapa kecamatan di Cianjur, termasuk Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Mande, dengan sistem jemput bola.

"Sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan kepada warga Sukaresmi di Desa Rawabeulut dan Gedung Bale Wiyaga PGRI Kecamatan Sukaresmi," katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas Cianjur dan Forkopimcam Sukaresmi, harapannya Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan RI bantuan ini dapat bermanfaat bagi warga yang berhak dan meminta maaf jika ada warga yang tidak terjangkau karena keterbatasan.

Editor : Ayi Sopiandi

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id–Lapas Kelas I Surabaya Kanwil Ditjenpas Jatim dalam mengembangkan program ketahanan pangan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) sukses dalam panen raya jagung dengan hasil mencapai 2 ton. Panen ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono dengan didampingi oleh Kalapas Kelas I Surabaya, Jayanta, Kalapas Kelas IIA Sidoarjo, Plt.Karutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, Kapolsek Porong, perwakilan dari Koramil 04 Kodim 0816 Sidoarjo dna beberapa petugas lainnya, Kamis (20/02/2025).

Sebelum pelaksanaan panen Jayanta menjelaskan bahwa lahan seluas 48 X 84 meter tersebut sebelumnya ditanami pohon jati dan setelah diratakan dikelola oleh jajaran Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Surabaya dengan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bentuk program pembinaan kemandirian ketrampilan, “Di lahan ini kami menanam berbagai jenis tanaman sayur mayur dan yang mendominasi adalah jangung hibrida dan jagung manis” ungkap Jayanta.

Kadiyono mengapresiasi keberhasilan yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Surabaya dalam mengembangkan sector pertanian melalui program asimilasi dan edukasi bagi warga binaan. “Kami sangat mengapresisasi inisiatif ini sebagai bagian dan upaya konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, program ini tidak hanya memberdayakan warga binaan dengan ketrampilan pertanian, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan” ujarnya.

Kadiyono juga menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan bekal ketrampilan bagi warga binaan yang nantinya kembali ke masyarakat. Jayanta juga menambahkan bahwa hasil panen akan dimanfaatkan sebagai bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, premi terhadap warga binaan guna menambah semangat dan kreatifitas serta sebagai pembibitan kembali sebagai bentuk pembinaan kepada warga binaan sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

KULONPROGO, iNews.id – Sikap grup bandSukatani asal Purbalingga, Jawa Tengah yang menarik lagu Bayar Bayar Bayar diduga karena mendapat intimidasi. Dugaan itu diungkapkan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Hariz Azhar. 

Dia mengatakan, dugaan intimidasi itu menunjukkan masih adanya upaya represi terhadap karya seni. “Saya pikir cukup menunjukkan masih ada represi terhadap kebebasan berekspresi,” katanya di Bandara YIA Kulonprogo, Jumat (21/2/2025).

Dia juga menyayangkan sikap para penggawa band bergenre punk yang justru melakukan klarifikasi dan meminta maaf hingga videonya viral. Terlebih, lirik lagu yang telah ditarik itu masih relevan dam banyak ditemukan kasus di lapangan.

“Ya, menyayangkan saja kenapa harus minta maaf. Padahal, apa yang dinyanyikan masih relevan dengan fakta di lapangan,” ujarnya. 

Menurut Haris, perlu dicari pihak yang mengintimidasi Sukatani hingga harus meminta maaf ke masyarakat. “Semestinya tidak harus meminta maaf,” ucapnya.

Sebelumnya, video klarifikasi dan permintaan maaf personel band Sukatani viral di media sosial. Meski lagunya telah ditarik dari sejumlah platform, lagu berjudul "bayar bayar bayar" masih diperdengarkan oleh para peserta demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia.

Editor: Kastolani Marzuki

MAJENE, iNewsMamuju.id - Unit Resmob Polres Majene berhasil mengamankan dua orang tahanan yang sebelumnya melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju. 

Keduanya diamankan di Desa Ulidang, Kecamatan Tammeroddo Sendana, Kabupaten Majene, sekitar pukul 23.45 WITA. Kamis (20/2/25) 

Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Laurensius Madya Wayne, membenarkan penangkapan tersebut. 

Ia menjelaskan, keduanya ditangkap berawal dari laporan masyarakat yang melihat kedua tahanan berusaha mencari mobil angkutan di pinggir jalan. 

"Berdasarkan informasi tersebut, Unit Resmob Polres Majene segera bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan kedua tahanan tanpa perlawanan," jelasnya.

Dua tahanan yang ditangkap adalah Mudsin Bin Naharuddin (17), warga Dusun Mekatta, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, serta Muh Farhan Bin Samar (17), warga Dusun Tanisi, Desa Mekatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.

Setelah berhasil diamankan, pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan LPKA Kelas II Mamuju untuk proses penyerahan kembali kedua tahanan tersebut. 

AKP Laurensius mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar guna membantu upaya penegakan hukum yang lebih baik.

Editor : Lukman Rahim