MEDAN, iNewsMedan.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 23 orang yang diduga kuat merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh. Mereka kedapatan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah saat diamankan di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Pancur Batu pada Sabtu (17/5/2025) malam.

Penindakan ini bermula dari informasi yang diterima oleh Intel Polrestabes Medan terkait keberadaan sejumlah WNA yang mencurigakan. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Medan segera berkoordinasi dengan Polsek Pancur Batu untuk melakukan verifikasi ke lokasi.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati bahwa seluruh 23 WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang berlaku, seperti paspor maupun visa. Mereka kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Medan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya.

"Kami bergerak cepat berdasarkan laporan dari kepolisian. Setelah pemeriksaan awal, terbukti bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Mereka kini dalam proses pendalaman untuk menentukan status dan tindakan keimigrasian yang sesuai," ujar Uray Avian, Senin (19/5/2025).

Uray juga mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan aparat kepolisian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional melalui pengawasan orang asing yang efektif.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Teodorus Simarmata, menyampaikan bahwa penindakan ini selaras dengan kebijakan dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Program-program tersebut meliputi penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta pengembangan sistem layanan keimigrasian berbasis digital yang transparan dan akuntabel.

"Kami mendukung penuh langkah cepat dan profesional Kantor Imigrasi Medan. Pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari komitmen besar kami dalam menegakkan kedaulatan negara serta mendukung program nasional dalam mencegah TPPO dan pelanggaran keimigrasian lainnya," tegas Teodorus Simarmata.

Teodorus juga menambahkan bahwa jajaran imigrasi di Sumatera Utara tengah menjalankan arahan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi untuk membangun budaya kerja yang profesional, bersih dari KKN, dan menjunjung tinggi integritas. Penegakan hukum keimigrasian seperti ini dianggap sebagai aksi nyata untuk mewujudkan Imigrasi yang profesional dan terpercaya.

Saat ini, ke-23 WNA asal Bangladesh tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Imigrasi Medan. Hasil pemeriksaan ini akan menentukan langkah hukum selanjutnya yang akan diambil, termasuk kemungkinan detensi, deportasi, atau pencekalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Imigrasi Medan mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan keimigrasian dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.

Editor : Jafar Sembiring

JAKARTA, iNewsLhokseumawe.id - Usulan legalisasi kasino sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan negara menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma.

Senator yang populer disapa Haji Uma ini, menegaskan bahwa wacana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

"Wacana hadirnya kasino di Indonesia itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila," tegas Haji Uma dalam pernyataannya, Sabtu (18/5). Ia menyoroti butir pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan utama yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh kebijakan negara.

Menurutnya, seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang melegalkan perjudian.karena perjudian itu perbuatan yang tercela dan menodai nilai agama itu sendiri. 

Karena itu, Senator asal Aceh tersebut menyayangkan bila negara justru membuka peluang untuk legalisasi bagi aktivitas yang selama ini dikenal merusak moral dan kehidupan sosial masyarakat. Ia menekankan bahwa meningkatkan pendapatan negara seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang berisiko menambah beban sosial di masyarakat.

“Secara prinsipnya, masih banyak potensi dan solusi lain untuk mrningkatkan pendapatan negara, tidak kemudian mengharapkan masukan dari pajak namun masyarakat semakin miskin akibat terpengaruh perjudian,” lanjut senator yang telah menjabat selama 3 periode ini. 

Ia juga menanggapi argumen yang menyebutkan bahwa legalisasi kasino dapat mencegah uang judi lari ke luar negeri. Menurutnya, solusi yang tepat bukan dengan melegalkan praktik yang salah, melainkan dengan memperkuat penegakan hukum.

“Tentang banyaknya uang judi yang lari ke luar negeri itu yang harus kita berantas prilaku yang salah, bukan malah negara memberikan peluang terhadap prilaku yang salah, malah melegalkan dan melindungi,” tandasnya.

Pernyataan Senator Haji Uma ini mencerminkan kekhawatiran banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan semacam itu dapat merusak sendi-sendi moral dan ideologi bangsa. Ia pun menyerukan agar pemerintah dan DPR RI mengkaji ulang usulan tersebut secara mendalam dengan mempertimbangkan nilai-nilai konstitusi dan etika publik.

Editor : Armia Jamil

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas, melakukan dialog dengan diaspora di Saint Petersburg, Rusia pada Jum’at, 16 Mei 2025. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela rangkaian kegiatan kerja Menteri Hukum untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization (MoU NPO).

Dalam dialog yang diikuti sekitar 30 orang diaspora, Menteri Hukum menyampaikan harapan pemerintah kepada seluruh Diaspora di Rusia untuk membawa misi positif bagi bangsa dan negara.

“Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa” ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.

“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan”. 

Hadir dalam dialog dengan diaspora, salah satunya adalah Teguh Imannullah, Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University yang sedang menyelesaikan S-3 nya di usia 26 tahun. 

Teguh mengungkapkan komitmennya setelah lulus dari pendidikan di Rusia, ia berharap ada kolaborasi riset dan projek industri antara Indonesia dan Rusia.

“Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan menyerap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya” katanya. 

Teguh sendiri merupakan mahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka, jurusan composite materials dalam roket luar angkasa. Tentu kemampuannya dibutuhkan untuk bangsa. 

Dalam pertemuan diaspora tersebut, hadir juga Svetlana Victorovna, pengajar Bahasa Indonesia di Tanggul Univesitetskaya, Saint Petersburg. Svetlana mengungkapkan budaya Indonesia semakin banyak diketahui dan diminati oleh mahasiswa-mahasiswa di Rusia. 

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkum Komjen (Pol) Nico Afinta dan dua Staf Khusus Menteri Hukum, Yadi Hendriana dan Adam Muhammad.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo mendukung langkah Menkum Supratman melakukan dialog sekaligus memberi semangat para mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di St Petersburg.

Editor : Maulana Salman

GOWA, iNewsCelebes.id — Ada yang berbeda di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Gowa pada Jumat siang (16/5). Usai salat Jumat, personel Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Gowa menggelar aksi sosial bertajuk "Jumat Berkah", dengan membagikan nasi kotak kepada para tahanan kasus penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, namun wujud nyata kepedulian Satnarkoba Polres Gowa terhadap warga binaan yang tengah menjalani proses hukum. Kasat Narkoba Polres Gowa, IPTU Syarifuddin, menegaskan bahwa aksi berbagi ini bertujuan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan membangun hubungan emosional antara aparat kepolisian dan para tahanan.

" Mereka memang sedang menjalani proses hukum, tapi jangan lupa, mereka tetap manusia yang layak mendapatkan perhatian dan kepedulian. Lewat kegiatan sederhana ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga memiliki sisi humanis,” ujar IPTU Syarifuddin.

Puluhan nasi kotak dibagikan langsung oleh personel Satnarkoba ke masing-masing tahanan, tentunya dengan tetap mematuhi prosedur keamanan dan protokol yang berlaku di dalam rutan.

Respons positif datang dari para tahanan. Mereka mengaku senang dan mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh aparat. Tak sedikit yang berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut sebagai penyemangat mereka untuk menjalani proses hukum dan pembinaan.

Lebih dari sekadar membagikan makanan, Satnarkoba Polres Gowa ingin menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kami berkomitmen untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan warga binaan, agar tercipta rasa saling menghargai dan membangun motivasi untuk berubah menjadi lebih baik,” tutup IPTU Syarifuddin.

Editor : Thamrin Hamid

DELISERDANG, iNewsMedan.id - Kabar gembira bagi para pelancong yang melalui Bandara Internasional Kualanamu (KNO), Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM kini mengoperasikan 30 unit autogate canggih di bandara kebanggaan Sumatera Utara ini. Sebanyak 20 unit ditempatkan di area kedatangan internasional dan 10 unit lainnya di keberangkatan, siap memangkas waktu tunggu pemeriksaan imigrasi secara signifikan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata saat meninjau area kedatangan internasional menjelaskan bahwa autogate ini merupakan bagian dari strategi besar digitalisasi dan humanisasi pelayanan keimigrasian di Indonesia. 

"Dengan hadirnya autogate, waktu tunggu di konter imigrasi kini dapat dipangkas secara signifikan, terutama pada saat jam sibuk atau kedatangan penerbangan internasional dengan volume tinggi," ujarnya, Jumat (16/5/2025).

Penerapan autogate ini merupakan realisasi dari salah satu 13 Program Akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta Commander Wish Plt. Dirjen Imigrasi. "Program-program ini bertujuan untuk mempercepat modernisasi sistem dan pelayanan publik di bidang keimigrasian," ujar Teodorus.

Teodorus menambahkan bahwa autogate di Kualanamu merupakan yang keempat diterapkan di Indonesia, setelah Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Juanda.

Lantas, bagaimana cara kerja autogate? Ardiansyah, seorang Petugas Imigrasi Bandara Kualanamu, menjelaskan bahwa autogate adalah gerbang otomatis yang memanfaatkan teknologi biometrik seperti e-passport, pengenalan wajah, dan sidik jari. 

"Penumpang cukup memindai paspor mereka, lalu sistem akan mencocokkan data wajah atau sidik jari. Kalau semua cocok, gerbang langsung terbuka. Cepat dan aman," jelasnya. Sistem ini memungkinkan penumpang memproses dokumen perjalanan secara mandiri dalam hitungan detik, tanpa perlu antre di konter manual.

Salah seorang penumpang asal Medan, Tasya (27), yang baru tiba dari luar negeri, mengaku sangat puas dengan kehadiran autogate. "Biasanya antre imigrasi bisa 15 sampai 30 menit. Tadi cuma butuh sekitar 10 detik. Aku tinggal tempel paspor dan lihat kamera. Sistem langsung mengenali wajahku dan gerbangnya kebuka. Gak nyangka secepat itu!" ungkapnya dengan antusias.

Selain kecepatan, sistem biometrik ini juga meningkatkan keamanan dengan verifikasi data penumpang yang lebih akurat, sehingga mengurangi risiko pemalsuan dokumen atau identitas.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian mengatakan siapa saja yang dapat menggunakan fasilitas autogate. "Autogate bisa digunakan oleh Warga Negara Indonesia pemegang paspor elektronik, paspor elektronik polikarbonat serta paspor non-elektronik. Selain itu, Warga Negara Asing (WNA) juga dapat memanfaatkan fasilitas Autogate, dengan syarat memiliki paspor elektronik dan merupakan pemegang e-VoA (Electronic Visa on Arrival) atau eVisa Indonesia yang masih berlaku," terangnya.

Penumpang yang dapat menggunakan autogate secara mandiri harus berusia minimal 17 tahun. Anak-anak di bawah usia 14 tahun yang bepergian bersama orang tua diarahkan ke konter pemeriksaan imigrasi manual, sementara anak-anak yang bepergian sendiri akan difasilitasi langsung oleh petugas di office Imigrasi bandara.

Penerapan autogate di Bandara Kualanamu menjadi tonggak modernisasi layanan publik di sektor transportasi udara, khususnya dalam bidang keimigrasian. Dengan mengedepankan kecepatan, kenyamanan, dan keamanan, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan penumpang sekaligus memperkuat pengawasan perlintasan orang. 

Direktorat Jenderal Imigrasi dan pengelola bandara berencana untuk terus mengembangkan jangkauan autogate, baik dari sisi pengguna maupun teknologi pendukungnya, dengan harapan semakin banyak bandara di Indonesia yang mengadopsi sistem serupa demi menghadirkan layanan imigrasi berstandar internasional.

Editor : Chris

MEDAN, iNewsMedan.id - Sebuah dugaan skandal memalukan mencoreng institusi kepolisian di Polres Asahan. Seorang tahanan perempuan kasus narkoba berinisial LS (23) diduga kuat menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua perwira sekaligus pejabat di Polres tersebut.

Kabar ini mencuat setelah kuasa hukum korban, Alamsyah, membuat aduan masyarakat (Dumas) ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Utara (Sumut), Kamis (15/5/2025). 

Alamsyah mengungkapkan, kliennya yang kini telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II Labuhan Ruku, diduga dilecehkan oleh Kepala Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Asahan berinisial AKP S, dan seorang Kepala Unit (Kanit) di Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) berinisial Ipda S.

"Selama klien kami menjalani masa penahanan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan. Jadi dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit Narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah kepada awak media di depan Bid Propam Polda Sumut.

Alamsyah menjelaskan, LS merupakan istri dari Chandra, seorang pecatan TNI Angkatan Laut (AL) yang juga terduga bandar narkoba. Chandra sempat kabur dengan menembaki polisi saat hendak ditangkap di kediamannya pada Februari 2025, di mana polisi menemukan 10 kilogram sabu. LS kemudian ditangkap pada 18 Februari karena diduga turut memiliki narkoba dan mengetahui peredaran narkoba namun tidak melapor.

"Dugaan pelecehan seksual terhadap LS terjadi selama ia ditahan di ruang tahanan dan barang bukti (Sat Tahti) Polres Asahan," ujar Alamsyah.

Alamsyah membeberkan modus yang diduga dilakukan oleh kedua perwira tersebut. Katanya, untuk Kasat Tahti AKP S, dugaan pelecehan berawal dari pemberian handphone kepada LS selama masa tahanan. Setelah itu, AKP S diduga terus menerus menghubungi LS melalui chat dan video call dengan bahasa yang tidak sopan, bahkan mengajak video call saat mandi. Tak hanya itu, AKP S juga diduga menyuruh korban datang ke kamarnya dengan alasan ingin mengajak berbicara. 

"Modusnya menurut keterangan klien kami terhadap kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya," ungkap Alamsyah.

Sementara itu, Kanit Reserse Narkoba Ipda S diduga melakukan pelecehan seksual secara langsung kepada LS. Berdasarkan pengakuan korban, Ipda S diduga sering mengeluarkan LS dari ruang tahanan dengan alasan pemeriksaan di ruang kerjanya. Namun, setibanya di ruangan, Ipda S diduga menciumi korban hingga mengajaknya bersetubuh. Dugaan pelecehan ini terjadi setelah dua pekan LS ditahan. 

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami. Itulah menurut keterangan klien kami," jelas Alamsyah.

Menanggapi kasus ini, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon menyatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap aduan yang disampaikan kuasa hukum korban. 

"Kami cek dulu ya," singkat Kompol Siti. 

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh dua perwira Polres Asahan ini tentu menjadi tamparan keras bagi citra kepolisian dan menuntut adanya investigasi yang transparan dan tuntas.

Editor : Jafar Sembiring

JAKARTA, iNewsMedan.id- Raut wajah sumringah, bangga penuh haru terangkum dalam ekspresi wajah Ricky Setiawan Anas. Apa gerangan ? Jaksa visioner ini dinyatakan berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum oleh Dewan Penguji yang terdiri sejumlah Guru Besar dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta.

Pada Rabu 14 Mei 2025, Ricky Setiawan Anas dihadirkan sebagai Promovendus atas Disertasinya dalam meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum yang berjudul "Kewenangan Kejaksaan Yang Integratif Dalam Penyelamatan Aset Milik Negara Atau Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan" 

Lewat sidang terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum, di Kampus Universitas Borobudur, Jalan Laksamana Malahayati, Kalimalang, Jakarta,  para penguji yang terdiri dari Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Borobudur, menetapkan Ricky Setiawan Anas lulus dengan nilai Cum Laude, dan layak menyematkan gelar Doktor di depan namanya.

Pengambilan judul disertasi tersebut tentu bukan tanpa alasan. Buah pemikiran ini berangkat dari kegundahan promovendus sebagai aparat penegak hukum, yang meneguhkan komitmennya bersama-sama dengan negara dan pemerintah melayani dengan sepenuh hati, mendukung program pembangunan terus berjalan dan menghasil kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

"Sejumlah aset milik negara dan milik pemerintah di beberapa daerah dikuasai oleh masyarakat bahkan oknum mafia tanah. Jaksa sebagai pengacara negara atas kuasa yang diberikan negara dan pemerintah dapat melakukan gugatan atau pengambilalihan aset yang selama ini dikuasai pihak lain tersebut. Jaksa turut membantu negara dalam hal penyelamatan aset tersebut, sehingga mampu dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Jaksa Visioner ini mampu menyelesaikan pendidikannya pada program Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Jakarta, dengan predikat nilai Cum Laude. 

Dr. Ricky Setiawan Anas, SH. MH, CSSL yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jawa Timur ini sadar akan pentingnya pendidikan dan pelatihan, mengharuskannya untuk terus mengembangkan kompetensi, keilmuan dan wawasan.

“Puji syukur kehadirat Allah SWT, saya berhasil menyelesasikan pendidikan program doktoral Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, lewat sidang ujian kualifikasi dengan dosen penguji para guru besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Ini semua berkat proses perjuangan dan dedikasi dalam meningkatkan kapasitas diri sebagai aparat penegak hukum Kejaksaan,” ujar jaksa pria asal Negeri Lancang Kuning ini.

Dr. Ricky Setiawan Anas,  SH. MH merupakan jaksa dengan banyak prestasi sepanjang perjalanan karirnya, salah satunya dalam pengungkapan perkara-perkara korupsi dan juga dalam penegakan hukum humanis Kejari Tanjung Perak yang dipimpinnya, sebab itu ia banyak menerima penghargaan.

Ricky Setiawan Anas adalah  Insan Adhyaksa yang mengabdi di lembaga negara bidang hukum ini terpanggil terus berbenah untuk menjadi personil Kejaksaan yang cakap, ahli dan pintar menuju Kejaksaan Profesional, Berintegritas dan Berhati Nurani.

"Insan Adhyaksa dituntut untuk menimba ilmu, mengembangkan wawasan dan pengetahuannya dalam menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum profesional, berintegritas dan humanis," ujar Ricky Setiawan Anas.

Editor : Ismail

LHOKSEUMAWE, iNewsLhokseumawe.id - Dalam suasana yang penuh keakraban dan ceria di Royal Coffee Lhokseumawe beberapa perwakilan Relawan Sahabat Saksi dan Korban ( SSK ) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia yang hadir antara lain dari Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen dalam rangka Penyematan Pin SSK dan penyerahan Kartu Tanda Pengenal, Seragam Dinas Harian dan Surat Keterangan ( SK ) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK )

Dengan penyematan Pin dan perlengkapan astribut lainnya, menjadi tonggak penguatan fungsi dan tugas Sahabat Saksi dan Korban Aceh khususnya Aceh Utara, Lhokseumawe dan Bireuen dan pada umumnya Wilayah Aceh.

Disela-sela penyematan Pin sekaligus silaturahmi Lintas Sahabat Saksi dan Korban ( SSK ) Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe dan Kab.Bireuen. Salah seorang relawan Sahabat Saksi dan Korban Syifa Zakaria mengatakan, bahwa SSK seluruh Wilayah Aceh untuk saat ini 72 orang dan telah mendapat  perbekalan ( pelatihan ) mulai 06 sampai dengan 09 November 2024 yang di laksanakan di Banda Aceh oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) Republik Indonesia, sedang untuk pengukuhan di laksanakan di Yogyakarta pada 02 Desember 2024 oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) Bapak Brigjen Pol (Purn ) DR.Achmadi, S.H.M.A.P.

Lebihlanjut, Syifa mengungkapkan bahwa untuk wilayah Aceh Utara ada 4 orang SSK, Lhokseumawe 4 orang dan Wilayah Bireuen 3 orang relawan," terang Syifa

Sementara itu, Yusrizal menambahkan, Tugas utama dari SSK LPSK antara lain :
* Memberi pendampingan dan dukungan emosional kepada saksi dan korban tindak pidana 
* Membantu saksi dan korban dalam proses pengusulan perlindungan ke LPSK
* Mendampingi saksi dan korban dalam proses persidangan dan interaksi dengan aparat penegak hukum
* Membantu memenuhi kebutuhan dasar saksi dan korban, seperti kebutuhan psikologis, medis, dan sosial dll.
Dengan demikian Sahabat Saksi dan Korban ( SSK ) LPSK berperan penting dalam memberi dukungan dan pendampingan kepada saksi dan korban tindak pidana,"tutup Yusrizal.

Editor : Armia Jamil

MEDAN, iNewsMedan.id - Kabar gembira bagi calon jemaah haji asal Sumatera Utara, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memberikan pelayanan khusus dengan melakukan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji Embarkasi Medan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan keberangkatan ibadah haji 1446 H/ Tahun 2025.

Sebanyak 8.328 calon jemaah haji asal Sumatera Utara yang terbagi dalam 24 kloter akan diberangkatkan melalui Embarkasi Medan. Mereka mulai memasuki Asrama Haji Medan sejak 1 Mei 2025, dan kloter pertama dijadwalkan terbang menuju Madinah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deliserdang, pada 2 Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan petugas imigrasi yang tergabung dalam Satgas Haji Kantor Imigrasi Medan, yang terdiri dari 6 tim. Mereka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti Petugas Pemberangkatan Ibadah Haji Embarkasi Medan (Kementerian Agama), Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, BPJS, Polri, Garuda Indonesia, Karantina, dan Gapura. 

"Sinergi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan dokumen berjalan lancar dan tertib," katanya, Rabu (14/5/2025).

Inovasi pelayanan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji ini memberikan kemudahan signifikan bagi para calon jemaah. Petugas imigrasi siap siaga melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen perjalanan, serta memberikan tanda keluar wilayah Indonesia pada paspor. Setelah itu, petugas juga aktif dalam proses distribusi paspor kepada para jemaah, memastikan setiap orang membawa dan menyimpannya dengan aman. 

"Selain itu, petugas juga memasang stiker clearance pada bus yang mengangkut jemaah dan melakukan pengawasan menyeluruh hingga para jemaah naik ke pesawat," ungkap Uray Avian.

Ibu Siti Aisyah, salah seorang calon jemaah haji, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemudahan ini. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bahagia bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Saya diberangkatkan tanpa harus menunggu lama dalam antrean pemeriksaan keimigrasian seperti penumpang pada umumnya, sebuah kemudahan yang luar biasa. Dengan adanya kemudahan ini, saya bisa fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk. Semoga pengalaman ini menjadi berkah dan inspirasi bagi kita semua," ujarnya penuh haru.

Kepala Kantor Imigrasi Uray Avian juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah. "Selamat menunaikan Ibadah Haji. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan selama di Tanah Suci, kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur, Aamiin. Saya juga mengimbau kepada seluruh jemaah untuk selalu menjaga dan menyimpan dokumen perjalanan yaitu paspor dengan baik selama menjalankan ibadah," pesannya.

Langkah proaktif Imigrasi Medan ini diapresiasi oleh para calon jemaah haji karena memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu, sehingga mereka dapat lebih fokus mempersiapkan diri untuk ibadah di Tanah Suci.

Editor : Jafar Sembiring

PEKANBARU, iNews.id - Sebanyak 11 tahanan kabur dari Polres Kampar, Riau. Belum diketahui bagaimana para tahanan itu melarikan diri dari Mapolres yang berada di Kota Bangkinang tersebut.

Informasi yang dihimpun iNews, para tahanan kabur, Selasa (13/5/2025) malam. Saat ini polisi masih memburu para tahanan.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi menbenarkan adanya tahanan kabur di Polres Kampar. Namun dia mengaku belum mendapat data resmi identitas dan kronologi tahanan yang melarikan diri.

"Memang betul ada tahanan Polres Kampar yang kabur. Namun saya belum bisa menjelaskan detail. Nanti update akan kami sampaikan. Mohon doanya agar 11 tahanan yang kabur segera tertangkap," ujar Anom, Rabu (14/5/2025).

Terkait kejadian ini, Polda Riau telah mengirimkan tim ke Polres Kampar. Tim ini dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo yang langsung bergerak ke lokasi Rabu (14/5/2025) siang ini.

"Saat ini sudah dibentuk tim yang dipimpin Bapak Wakapolda Riau. Siang ini dia langsung ke Kampar untuk mengevaluasi apa yang terjadi di sana. Mohon doanya agar tahanan segera tertangkap," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

MEDAN, iNewsMedan.id- Sebanyak 347 narapidana di Sumatera Utara memperoleh remisi dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak tahun 2025. Informasi ini disampaikan oleh Yudi Suseno, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, pada Minggu, 12 Mei 2025. 

Dari total tersebut, 204 orang merupakan napi kasus pidana umum, sedangkan 143 lainnya terlibat dalam perkara-perkara khusus yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012. Kasus narkotika menjadi yang paling dominan, dengan 138 napi di antaranya mendapat pengurangan hukuman. 

Yudi menjelaskan bahwa seluruh penerima remisi hanya mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan sebagian masa pidana. "Tidak ada penerima Remisi Khusus II (RK II) atau remisi yang langsung diikuti dengan bebasnya narapidana," ujarnya dalam keterangan tertulis. 

Selain itu, seorang anak binaan juga menerima remisi RK I selama 15 hari, namun tidak ada anak yang menerima remisi untuk tindak pidana khusus seperti narkoba atau korupsi.

"Per 8 Mei 2025, jumlah penghuni lapas dan rutan di wilayah Sumut mencapai 32.287 orang, yang terdiri dari 23.485 narapidana dan 8.802 tahanan, "tutup Yudi.

Editor : Ismail

MEDAN, iNewsMedan.id – Sebanyak 38 warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan yang beragama Buddha mendapatkan Remisi Khusus (RK) dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak tahun 2025. Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dari negara atas perubahan perilaku positif yang ditunjukkan oleh para narapidana serta telah dipenuhinya syarat administratif dan substantif. 

Penyerahan remisi digelar dalam sebuah upacara yang berlangsung di Vihara Buddha Dharma Rutan Kelas I Medan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, didampingi jajaran pejabat struktural, staf registrasi, serta warga binaan penerima remisi. 

Surat Keputusan (SK) remisi diserahkan secara simbolis oleh Karutan kepada perwakilan warga binaan. Seluruh remisi yang diberikan tergolong dalam kategori Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan masa pidana sebagian. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

Remisi Normal: 

• RK I selama 15 hari: 3 orang 

• RK I selama 1 bulan: 19 orang 

• RK I selama 1 bulan 15 hari: 1 orang 

• RK I selama 2 bulan: 0 orang 

Remisi PP 99: 

• RK I selama 15 hari: 2 orang 

• RK I selama 1 bulan: 12 orang 

• RK I selama 1 bulan 15 hari: 1 orang 

• RK I selama 2 bulan: 0 orang 

Total keseluruhan penerima remisi mencapai 38 orang. Tidak ada warga binaan yang memperoleh Remisi Khusus II (RK II), atau pembebasan langsung pada momen Waisak tahun ini. 

Dalam amanatnya, Karutan Andi Surya menegaskan bahwa pemberian remisi merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendorong reintegrasi sosial narapidana. 

“Remisi bukan sekadar pemotongan masa hukuman, tapi juga simbol kepercayaan negara bahwa setiap individu berhak untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik,” ujar Andi. 

Ia juga berharap peringatan Hari Raya Waisak yang sarat dengan nilai kedamaian dan kasih sayang dapat menjadi momentum bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. 

“Selamat kepada 38 warga binaan yang hari ini menerima remisi. Jadikan ini sebagai motivasi untuk terus berbenah dan menaati peraturan yang berlaku selama masa pembinaan di Rutan Kelas I Medan,” tutupnya.

Editor : Ismail