Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,”

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Jawa Barat, mengamankan dua warna negara China yang terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal tetapi bekerja di perusahaan.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Hasanin di Tangerang Jumat mengatakan kedua WN China yang diamankan yakni XZ pada tanggal 10 April 2025 di Ruko Perkantoran Kawasan Green Lake City, Cipondoh, lalu ZJ pada tanggal 11 April 2025 di Ruko Perkantoran Kawasan Pantai Indah Kapuk 2.

"Keduanya melanggar pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yakni menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya," kata Hasanin.

Pengamanan kedua WN China tersebut, kata Hasanin, berawal dari laporan masyarakat serta operasi Intelijen Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Dari hasil pemeriksaan, XZ menggunakan izin tinggal kunjungan dengan Indeks B1 dan telah berkegiatan di perusahaan tersebut sejak Februari 2025.

"Saat petugas melakukan pengawasan keimigrasian, XZ sedang berkegiatan sebagai kuli bangunan dengan mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display dan kusen alumunium," kata Hasanin.

Selanjutnya, WN China berinisial ZJ menggunakan izin tinggal kunjungan dengan Indeks B1 dan telah berkegiatan di perusahaan tersebut sejak kedatangannya ke Indonesia pada 12 Maret 2025.

"Saat ditemukan petugas pada 11 April 2025, dia sedang melakukan persiapan pembukaan dan operasional perusahaan sebagai Mandor yang dikirim oleh perusahaan pusat di China untuk membantu mempersiapkan pembukaan dan mempersiapkan seluruh operasioal perusahaan di Indonesia," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo menambahkan setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Tim Inteldakim, keduanya diberikan tindakan administratif keimigrasian yakni di deportasi dan dicantumkan ke dalam daftar penangkalan.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tahanan yang beragama Kristen dan Katolik di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK untuk beribadah pada Jumat Agung dan Paskah.

“KPK akan menyelenggarakan ibadah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik. Ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Tessa menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat (18/4) dan Minggu (20/4) tersebut dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa layanan kunjungan keluarga tetap difasilitasi yakni pada Minggu (20/4), dan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WI

“KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Diketahui, perayaan Paskah berlangsung pada Minggu (20/4), sedangkan Jumat (18/4) dilaksanakan Jumat Agung.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) diselesaikan secara hukum.

“Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Di samping itu, Komnas HAM meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan karena hal ini penting bagi para korban untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan keluarganya.

Uli menjelaskan bahwa sejatinya Komnas HAM telah menangani kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI, Bogor, Jawa Barat, sejak tahun 1997. Ketika itu, Komnas HAM menemukan empat jenis pelanggaran HAM.

Pertama, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya.

Keempat, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

Namun, kata dia, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. G.Tap/140-J/VI/1999/Serse Um tanggal 22 Juni 1999, Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan atas nama FM dan VS.

Kemudian, pada Desember 2024, Komnas HAM menerima pengaduan dari Ari Seran Law Office bahwa permasalahan kasus OCI belum terselesaikan. Sebab, belum ada upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar Rp3.1 miliar yang ditujukan kepada OCI.

Lebih lanjut Komnas HAM menegaskan bahwa pelatihan keras, utamanya kepada anak-anak, tidak boleh menjurus pada penyiksaan. Apabila hal itu dilakukan maka telah terjadi pelanggaran hak anak.

“Anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan yang ada,” ujar Uli.

Sebelumnya, para mantan pemain OCI juga mengadu ke Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (15/4). Audiensi mereka diterima oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto.

Dijelaskan Mugiyanto bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan para mantan pemain sirkus tersebut, terdapat banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Menurut Mugiyanto, mereka mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas.

“Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya—beberapa dari mereka. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Jawa Barat, mengamankan dua warna negara Tiongkok yang terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal tetapi bekerja di perusahaan.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Hasanin di Tangerang Jumat mengatakan kedua WN Tiongkok yang diamankan yakni
XZ pada tanggal 10 April 2025 di Ruko Perkantoran Kawasan Green Lake City, Cipondoh, lalu ZJ pada tanggal 11 April 2025 di Ruko Perkantoran Kawasan Pantai Indah Kapuk 2.

"Keduanya melanggar pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yakni menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya," kata Hasanin.

Pengamanan kedua WN Tiongkok tersebut, kata Hasanin, berawal dari laporan masyarakat serta operasi Intelijen Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Dari hasil pemeriksaan, XZ menggunakan izin tinggal kunjungan dengan Indeks B1 dan telah berkegiatan di perusahaan tersebut sejak Februari 2025.

"Saat petugas melakukan pengawasan keimigrasian, XZ sedang berkegiatan sebagai kuli bangunan dengan mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display dan kusen alumunium," kata Hasanin.

Selanjutnya, WN Tiongkok berinisial ZJ menggunakan izin tinggal kunjungan dengan Indeks B1 dan telah berkegiatan di perusahaan tersebut sejak kedatangannya ke Indonesia pada 12 Maret 2025.

"Saat ditemukan petugas pada 11 April 2025, dia sedang melakukan persiapan pembukaan dan operasional perusahaan sebagai Mandor yang dikirim oleh perusahaan pusat di Tiongkok untuk membantu mempersiapkan pembukaan dan mempersiapkan seluruh operasioal perusahaan di Indonesia," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat jenderal imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo menambahkan setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Tim Inteldakim, keduanya diberikan tindakan administratif keimigrasian yakni di deportasi dan dicantumkan ke dalam daftar penangkalan.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) memperpanjang masa penahanan mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Kepri.

Humas PT Kepri Priyanto Lumbanradja dikonfirmasi ANTARA di Batam, Jumat, mengatakan perpanjangan masa penahanan Kompol Satria Nanda tertuang dalam Surat Penetapan Penahanan PT Kepri Nomor: 105/Pen.Pid/2025/PT TPG tanggal 25 Maret 2025.

“Penahanan diperpanjang dari tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025 dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Polda Kepri,” kata Priyanto.

Sejak perkara ini dilimpahkan ke pengadilan pada 18 Januari 2025, Kompol Satria Nanda ditahan terpisah dari sembilan anggotanya (Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang).

Kesembilan mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang ditahan di Rutan Kelas IIA Barelang, sedangkan Kompol Satria Nanda di Rutan Polda Kepri.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Kota Batam Tiyan Andesta menjelaskan alasan penahanan Satria Nanda di Rutan Polda Kepri untuk keamanan, dikhawatirkan akan berbenturan dengan tahanan yang pernah ditangkapnya.

“Jadi 12 tersangka itu, ssepuluhnya mantan anggota polisi, dua tersangka berstatus sipil. 11 tersangka di Rutan Kelas IIA Barelang, satu tersangka di Rutan Polda Kepri,” kata Tiyan di Batam, Kamis (9/1).

Selain alasan keamanan, kata dia, juga adanya permohonan dari pihak keluarga, serta pertimbangan dari tim Pidana Umum dan pimpinan Kejaksaan Negeri setempat.

Kompol Satria Nanda menjadi terdakwa perkara dugaan tindak pidana penyisihan barang bukti narkoba sabu seberat 1 kilogran bersama sembilan orang mantan anggotanya dari Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang.

Dalam perkara ini tercatat total 12 terdakwa, dua di antaranya terdakwa berstatus sipil dan mantan anggota Polri yang dipecat atas nama Azis Martua Siregar, dan Zulkifli Simanjuntak alias Juntak.

Sementara itu, 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, yakni Kompol Satria Nanda, Shigit Sarwo Edhi (Kasubnit I), Fadillah, Aryanto, Alex Chandra, Jaka Surya, Wan Rahmat, Ma’ruf Rambe, Rahmadi dan Junaidi Kurniawan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa hingga polisi menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di Kabupaten Garut.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ganjar Pranowo hadiri sidang Hasto Kristiyanto untuk beri dukungan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan perintangan penyidikan pada kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tiba di Ruang Sidang Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, pukul 09.30 WIB, mengenakan pakaian serba hitam, tak lama setelah Hasto memasuki ruangan yang sama untuk menunggu jalannya persidangan.

"Kami selalu mendukung. Semangat untuk Mas Hasto agar bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar," kata Ganjar.

Baca selengkapnya di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

“Kita akan meningkatkan pengawasan dan penegasan. Jadi, kalau ini terus berulang, kita cabut izin usaha,” kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi temuan praktik prostistusi serta menjaring puluhan muda-mudi nonmahram yang melakukan khalwat dan berpesta narkoba di beberapa hotel di Banda Aceh dalam operasi penegakan syariat yang dipimpin langsung olehnya dalam tiga hari berturut-turut, yakni 15-17 April.

Baca selengkapnya di sini.

3. KPK: Penggeledahan di Situbondo terkait kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa penggeledahan rumah di Kabupaten Situbondo pada Rabu (16/4), berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Dana hibah Jatim,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Adapun rumah yang digeledah merupakan milik Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Srikandi Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Yesi Rahmatillah.

Baca selengkapnya di sini.

4. Karutan Pekanbaru dibebastugaskan terkait video napi dugem di sel

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Permasyarakatan Provinsi Riau membebastugaskan Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru atau Sialang Bungkuk serta kepala pengamanan rutan (KPR) terkait video dugaan narapidana dugem di dalam sel.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Riau, Maizar di Pekanbaru, Kamis mengatakan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diperiksa. Selanjutnya pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk menggantikan yakni Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Kemenkumham Riau, Nimrot Sihotang.

“Kami sudah tarik sementara kepala rutan dan KPR-nya untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polisi tetapkan dokter tersangka kasus asusila pada pasien di Garut

Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di wilayah Kabupaten Garut, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

"Ini merupakan pasal yang kita tetapkan kepada tersangka dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp300 juta," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rochmawan saat jumpa pers pengungkapan kasus seorang dokter melakukan perbuatan asusila di Markas Polres Garut, Kamis.

Ia menyebutkan, penyidik menjerat tersangka inisial MSF (33) warga Kota Bandung dengan pasal yang diterapkan yakni Pasal 6 B dan C dan atau Pasal 15 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.