Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, diantaranya Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010 Said Didu menolak musyawarah dengan Apdesi Tangerang hingga Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Said Didu tolak jalur musyawarah dengan Apdesi

Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010 Muhammad Said Didu enggan menyelesaikan kasus yang menjeratnya melalui mekanisme kekeluargaan atau musyawarah bersama pihak Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang sebagai pelapor dalam perkaranya tersebut.

"Karena tidak merasa bermusuhan dengan Apdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat, jadi apa yang harus mediasi," kata Said Didu di Tangerang, Rabu.

Dalam perkara yang saat ini dijalaninya, tidak mengejar persoalan mediasi ataupun musyawarah, tetapi hanya untuk membuktikan pernyataannya bukan sebagai penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian seperti apa yang sudah dituduhkan mereka.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK telusuri pembelian pabrik AMDK oleh tersangka korupsi APD

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menelusuri dugaan pembelian pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) oleh salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di Kementerian Kesehatan.

Kasus korupsi di Kementerian Kesehatan menggunakan sumber dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020. Kasus tersebut kemudian didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan seorang pengusaha bernama Agus Subarkah pada Jumat (15/11).

"Saksi hadir dan didalami terkait dengan dugaan pembelian aset pabrik AMDK yang terletak di wilayah Bogor oleh tersangka SW," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Calon Dewas KPK Benny ingin OTT punya payung hukum khusus

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto menginginkan agar kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK memiliki payung hukum yang khusus.

Dia mengatakan OTT yang dilakukan KPK mirip dengan yang dilakukan dalam penindakan kasus narkotika. Namun, penindakan narkotika dengan metode khusus itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"OTT KPK mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan, karena ketika penyadapan dilakukan kemudian terjadi rencana transaksi," kata Benny saat uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kejagung periksa 4 eks pejabat Kemenhub terkait kasus jalur KA

Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (19/11) memeriksa empat mantan pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

“Saksi pertama adalah ZUL selaku Direktur Prasarana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2017,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

5. Menko Yusril: Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata "bebas". Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. Bring her back to the Philippines, artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya tengah mengupayakan dialog dengan parlemen untuk memuluskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, mengingat tidak masuknya RUU tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

“Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik, supaya begitu Presiden Prabowo Subianto akan mengirim surpres (surat presiden) untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di parlemen,” kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu.

Menurut Supratman, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap RUU Perampasan Aset. Ia menyebut, Presiden memiliki tekad untuk memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air.

“Nanti setelah beliau balik dari luar negeri, kami akan melaporkan perkembangannya terkait dengan prolegnas yang ada, dan akan meminta pandangan beliau terkait dengan itu. Tetapi yang pasti bahwa Presiden Prabowo sangat "clear", ‘kan sudah bisa disaksikan, bagaimana aparat penegak hukum kita melakukan upaya terkait dengan tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa naskah akademik maupun draf RUU Perampasan Aset sejatinya telah rampung disusun oleh pemerintah. Namun, DPR masih belum memberikan persetujuan penuh.

“Di parlemen kemarin kan berkembang terkait dengan isu baik menyangkut judul. Teman-teman DPR kemarin lewat Badan Legislasi mengusulkan bukan perampasan aset, tapi pemulihan, asset recovery. Kemudian juga beberapa materi muatan yang ada di dalam itu masih resisten,” tuturnya.

Kendati begitu, Menteri Hukum menegaskan, sebagai representasi pemerintah, dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap undang-undang yang diinisiasi pemerintah bisa dituntaskan.

“Saya punya tugas memastikan bahwa setiap undang-undang yang pemerintah ajukan, yang diinisiasi oleh pemerintah, itu harus selesai,” kata Supratman.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Jakarta, Selasa (19/10), menyetujui 176 RUU masuk Prolegnas Tahun 2025–2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025.

RUU Perampasan Aset tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun depan, tetapi dikelompokkan menjadi RUU jangka menengah untuk dibahas pada periode tahun 2025–2029.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Banyuwangi adalah salah satu penyumbang produksi kopi robusta di Jawa Timur dengan luas wilayah perkebunan kopi mencapai 9.778 hektare

Banyuwangi (ANTARA) - Kementerian Hukum secara resmi menerbitkan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Banyuwangi, sehingga mendapatkan perlindungan hukum, mendapat pengakuan atas mutu dan kekhasan produk, melestarikan tradisi tata cara produksi kopi yang telah ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Pelaksana Tugas Bupati Banyuwangi Sugirah menjelaskan sebelumnya pada Juli 2024 Tim Kementerian Hukum yang dipimpin tim ahli Indikasi Geografis (IG) DJKI telah melakukan pemeriksaan substantif, salah satunya dengan diskusi langsung bersama beberapa kelompok tani untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya terkait Kopi Robusta Java Banyuwangi untuk ditindaklanjuti dalam rapat penetapan kelayakannya sebagai IG.

"Banyuwangi adalah salah satu penyumbang produksi kopi robusta di Jawa Timur dengan luas wilayah perkebunan kopi mencapai 9.778 hektare, dengan kontur tanah berbukit-bukit dengan rata-rata ketinggian tanam bervariasi antara (100 -1.000) mdpl, yang dianggap ideal untuk pohon kopi robusta," ujarnya dalam keterangannya, Rabu.

Adapun penghasil kopi robusta di Banyuwangi, yakni area Gunung Raung dan Gunung Ijen, ditopang bibit unggul dan topografi, kopi robusta Banyuwangi terutama yang di lereng Gunung Raung mampu menghasilkan cita rasa unik.

Sugirah juga menyampaikan kopi robusta Banyuwangi telah diekspor dan memasok pasar Eropa, antara lain Swiss, dan Italia.

"Karena kopi olahan kami (kopi robusta Banyuwangi) ada rasa khas seperti coklat yang disukai lidah orang Italia," katanya.

Sugirah berharap dengan disahkannya IG Kopi Robusta Banyuwangi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi menjadi cerminan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Banyuwangi.

"Dengan disahkannya IG Kopi Robusta Banyuwangi ini akan mempromosikan produk unggulan kopi kami sebagai bagian dari kekayaan budaya serta upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan, pemalsuan serta membantu mempertahankan identitas khas kopi asal Banyuwangi," ujarnya.

Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Banyuwangi diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Razilu kepada Plt Bupati Banyuwangi Sugirah di Kantor Pemkab Banyuwangi.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho dan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan dan Staff Subseksi Pelayanan Tahanan, Alexander Panggabean mengunjungi Kepolisian Resor Tapanuli Utara demi sinergitas mewujudkan pelaksanaan Pilkada aman, khususnya di lingkungan Rutan Tarutung.

"Kepala Rutan Tarutung mengunjungi Polres Taput demi sinergitas mewujudkan pelaksanaan Pilkada aman, khususnya di lingkungan Rutan Tarutung," ungkap Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Rabu (20/11).

Kunjungan Kepala Rutan Tarutung disambut Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak di ruang kerjanya di Mapolres Taput.

"Kunjungan ini merupakan kedua kalinya dalam meningkatkan sinergitas antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung dan Polres Tapanuli Utara terkait pengamanan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung," sebut Evan.

Dalam pertemuan tersebut juga sekaligus dilaksanakan koordinasi terkait tahanan titipan Polres Taput dan yang akan dititipkan ke Rutan Kelas IIB Tarutung untuk ditambahkan ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS Lokasi Khusus (TPS 901) Rutan Tarutung.

Pada kesempatan itu, AKBP Ernis Sitinjak berharap kunjungan tersebut semakin mempererat hubungan baik antara Polres dan Rutan, terutama dalam menjaga keamanan dan kami siap membantu dan mendukung pengamanan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung.

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Rido Sani mengatakan Indonesia menerapkan empat langkah penting dalam mendukung litigasi iklim mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum di pengadilan.

Berbicara dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu, Rasio Ridho Sani menyebut beragam kasus lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia memiliki dampak besar dalam peningkatan emisi.

Dia memberikan contoh beberapa aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, penghancuran ekosistem mangrove dan gambut, perdagangan satwa liar ilegal serta pembakaran dan pembuangan sampah terbuka, yang berkontribusi dalam emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan sampah di Indonesia.

"Kami menerapkan empat pilar melawan aktivitas ilegal yang menyebabkan tantangan dalam penganan perubahan iklim dengan pilar pertama melakukan pencegahan. Bagaimana kami dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik," kata Rasio dalam diskusi dipantau daring dari Jakarta pada hari ini.

Pemerintah Indonesia melalui jajaran penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga secara rutin melakukan kegiatan pengawasan lokasi pemilik izin berusaha seperti pabrik yang menghasilkan limbah serta patroli di area hutan.

Rasio menjelaskan pihaknya melakukan audit dan mengimplementasikan sanksi administrasi untuk meningkatkan ketaatan akan aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dilanjutkan dengan penegakan hukum melalui pendekatan multi-instrumen serta pendekatan hukum restoratif jika masih melakukan pelanggaran.

"Karena banyak korporasi yang melakukan tindakan ilegal termasuk gagal menaati hukum yang meningkatkan dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan karena banyak aktivitas mereka yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca," demikian Rasio Ridho Sani.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kalaupun ada yang mempersoalkan SK yang baru, ya, itu artinya harus mengajukan gugatan yang baru lagi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut gugatan soal surat keputusan (SK) tentang pengesahan AD/ART Partai Golkar hasil Munas XI yang tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah kehilangan objek.

Supratman menjelaskan bahwa Perkara Nomor 389/G/2024/PTUN.JKT tersebut menggugat SK yang lama sebelum SK kepengurusan yang baru diserahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada hari Rabu ini.

"Secara prinsip, kami berpandangan bahwa dengan keluarnya SK yang baru, apa yang dipersoalkan sekarang di PTUN objeknya enggak ada, hilang," kata Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Menurut Supratman, apabila ada persoalan terkait SK tersebut, seharusnya diajukan gugatan lain dengan objek gugatan SK kepengurusan Partai Golkar yang terbaru.

"Sekali lagi, kalaupun ada yang mempersoalkan SK yang baru, ya, itu artinya harus mengajukan gugatan yang baru lagi," katanya menjelaskan.

Meski objek gugatan yang tengah berlangsung dinilai telah hilang, Supratman mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum. Hal ini mengingat, gugatan tersebut menempatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak tergugat.

"Kami akan tetap ikut prosesnya di pengadilan sampai kemudian keputusan itu yang keluar," ujar dia.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak ambil pusing dengan gugatan tersebut.

Menurut dia, semua orang sama di hadapan hukum.

"Saya pikir itu biasa saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Semua orang 'kan sama di mata hukum dan prosesnya normal saja," kata Bahlil saat ditemui pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Ilhamsyah Ainul Mattimu menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024.

Gugatan itu didaftarkan Ilhamsyah Ainul Mattimu pada hari Senin (21/10). Sebagaimana dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, Ilhamsyah dalam petitumnya meminta Menteri Hukum dan HAM RI selaku tergugat untuk mencabut SK dimaksud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mereka mengajukan permohonan paspor melalui sistem percepatan.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menolak permohonan tiga warga negara Indonesia asal Jawa Timur terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Mereka rencananya bekerja di salah satu negara di Afrika sebagai tukang kayu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, ketiga orang yang tidak disebutkan identitasnya itu berencana sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dengan tidak mematuhi prosedur resmi yakni tidak melengkapi syarat administratif, termasuk dokumen kontrak kerja resmi.

Ketika petugas imigrasi melakukan wawancara terhadap ketiga orang itu, kata dia, petugas mendapati ketidaksesuaian dokumen.

"Mereka mengajukan permohonan paspor melalui sistem percepatan. Namun, mereka gagal menunjukkan bukti kontrak kerja resmi sebagai persyaratan utama," imbuhnya.

Petugas lantas melaporkan temuan tersebut kepada tim supervisi untuk mendalaminya.

Setelah melalui pemeriksaan mendalam, lanjut Ridha, terkonfirmasi ketiga calon pekerja migran itu berniat bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sesuai sehingga pihaknya menolak permohonan paspor mereka.

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Denpasar meminta masyarakat, khususnya calon pekerja migran, untuk mematuhi prosedur resmi dalam pengurusan dokumen perjalanan.

Ridha mengatakan bahwa pihaknya juga berkomitmen meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik serupa terjadi pada masa mendatang.

"Upaya itu tidak hanya memastikan perlindungan WNI dari tindak kejahatan TPPO, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mendukung keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Denpasar selama semester pertama 2024, permohonan baru untuk paspor biasa mencapai 9.299 permohonan, penggantian paspor biasa sebanyak 7.675 paspor, permohonan paspor elektronik sebanyak 4.598 paspor, dan permohonan penggantian paspor elektronik sebanyak 8.924.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, juga menunda keberangkatan sebanyak 292 warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai dengan prosedur selama Januari—Oktober 2024.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mereka ini sudah lama dipantau oleh Densus 88 hingga berhasil ditangkap tanpa perlawanan

Martapura (ANTARA) - Anggota Densus 88 Mabes Polri menangkap dua orang terduga teroris di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan yang berinisial MD (51) dan MA (49).

Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury dalam keterangan pers di Martapura, Sumsel, Rabu, mengatakan bahwa kedua tersangka ditangkap di wilayah hukumnya pada Selasa (19/11/2024).

Tersangka MD warga Desa Triyoso ditangkap sekitar pukul 05.30 WIB, sedangkan MA warga Desa Sidorahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur diamankan pada pukul 07.30 WIB setelah mengantar anaknya sekolah.

Kedua tersangka merupakan teroris Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten OKU Timur, Sumsel.

"Mereka ini sudah lama dipantau oleh Densus 88 hingga berhasil ditangkap tanpa perlawanan," katanya.

Setelah melakukan penangkapan, anggota Densus 88 langsung melakukan penggeledahan di rumah kedua pelaku teroris tersebut.

Hasil penggeledahan petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa buku-buku tentang jihad, dokumen, baju dan telepon genggam.

"Setelah ditangkap kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Palembang untuk diinterogasi lebih lanjut," tegasnya.

Menurut Kapolres, penangkapan terduga teroris ini dilakukan oleh Densus 88 secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Bengkulu dan Jambi.

Oleh sebab itu, Kapolres mengimbau masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap orang asing atau tetangga yang jarang bersosialisasi di lingkungan dan segera melapor jika mendapati hal yang mencurigakan.

"Jika ada yang mencurigakan masyarakat bisa langsung melapor ke Polres OKU Timur," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Contoh bagaimana pendapatan dari aksi pembalakan liar dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan penambangan dan perkebunan liar serta berbagai kegiatan ilegal lain

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah melaksanakan strategi multi instrumen hukum untuk menangani kasus terkait lingkungan hidup dan kehutanan sebagai bagian dari upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan strategi multi instrumen hukum itu disertai juga kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bersama kementerian dan lembaga seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan untuk menangani beragam kasus.

"Penyelidikan pencucian uang itu penting untuk melawan tindakan ilegal terkait lingkungan hidup dan kehutanan karena kebanyakan keuntungan finansial yang didapat dari aktivitas ilegal biasanya digunakan untuk aktivitas ilegal lain," kata Rasio Ridho Sani dalam diskusi yang dipantau daring dari Jakarta pada hari ini.

Dia memberikan, contoh bagaimana pendapatan dari aksi pembalakan liar dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan penambangan dan perkebunan liar serta berbagai kegiatan ilegal lain.

Untuk itu, Rasio menyoroti pentingnya penggunaan berbagai rezim hukum baik pidana maupun perdata sebagai bagian dari pendekatan multidoor, yang menggunakan berbagai aturan perundang-undangan untuk menangani kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Sudah banyak inisiatif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait litigasi iklim termasuk apa yang kami sebut sebagai strict liability untuk memastikan korporasi atau individu yang aktivitasnya merusak lingkungan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan," jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah serius menangani kasus hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berkait dengan pencucian uang. Selain juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman untuk penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan.

Hasilnya, kata Rasio Ridho Sani, tingkat kebakaran hutan dan lahan serta kemunculan titik panas (hotspot) di Indonesia sudah berkurang drastis sejak penegakan hukum dilakukan dari luasan 2,6 juta hektare terbakar pada 2015 menjadi 204.894 hektare pada 2022 dan 1,1 juta hektare pada 2023.

Pihaknya juga sudah berhasil memenangkan sejumlah kasus terkait penanganan sampah ilegal, termasuk penahanan pelaku atau pengelola tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal serta denda yang mencapai miliaran rupiah.

Baik kasus kebakaran hutan dan lahan serta penanganan sampah ilegal, kata Rasio, jika tidak ditangani dapat berkontribusi dalam peningkatan emisi GRK baik karbon maupun metana dan menghalangi Indonesia mencapai target iklimnya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia untuk membuat paspor khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

"Ke depan paspor khusus PMI akan ada kode khusus," kata Menteri Karding setelah Rapat Koordinasi bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Agus Andrianto di Jakarta, pada Rabu (20/11).

Menteri Karding mengatakan rencana kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya kolaborasi yang dilakukan Kementerian PPMI dengan kementerian terkait lain untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Menurut dia, salah satu sumber utama terjadinya eksploitasi adalah karena masih banyak calon PMI yang memilih untuk bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural.

Oleh karena itu, Kementerian PPMI berupaya mencegah arus PMI non-prosedural tersebut dengan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi.

"Karena imigrasi beririsan dengan kepemimpinan kami. Oleh karena itu, tadi kami bisa membuat beberapa kesepakatan yang insya Allah kami tindaklanjuti dalam bentuk MoU," kata Menteri Karding.

Wakil Menteri PPMI Christina Aryani menambahkan bahwa tujuan pembuatan paspor berkode khusus tersebut adalah untuk memantau lalu lintas para PMI sehingga upaya perlindungan dapat lebih ditingkatkan.

"Jadi, mereka datang, mereka pergi, kita bisa tahu. Jadi, proteksi bisa lebih baik lagi. Jadi, enggak ada yang berangkat-berangkat secara tidak prosedural," katanya.

Dalam rencana pembuatan paspor khusus tersebut, Wamen mengatakan bahwa para calon PMI juga akan diminta untuk memiliki saldo tertentu di rekening mereka dalam tiga bulan terakhir. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan mereka menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Jadi, ini untuk meminimalisir tadi, biar berangkat-berangkatnya jangan jadi korban TPPO juga," demikian katanya.

Sementara itu, selain rencana pembuatan paspor berkode khusus bagi PMI, Kementerian PPMI juga bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dalam data perlintasan pekerja migran sehingga data tersebut dapat terhubung langsung dengan SISKOP2MI, yang menjadi tempat untuk semua layanan perlindungan PMI.

"Jadi, data perlintasan pekerja migran ini juga langsung terkoneksi dengan data imigrasi untuk kami yang ada di SISKOP2MI," demikian kata Karding.

Pewarta: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum terdakwa Direktur PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, Handika Honggowongso, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pembebanan uang pengganti dan eksekusi penyitaan dalam kasus dugaan korupsi timah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan oleh Handika untuk menyikapi pernyataan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar yang mengatakan bahwa untuk menutupi kerugian dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022 yang sebesar Rp332 triliun, akan dilakukan penyitaan aset para tersangka.

"Jelas tidak bisa jumlah kerugian negara dalam dakwaan sebesar Rp332 triliun, dibebankan semua kepada terdakwa," kata Handika dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dijelaskan Handika bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa uang pengganti harus sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menurutnya, pernyataan Qohar bahwa kerugian negara bisa ditutupi dengan adanya uang pengganti tidak bisa dilakukan atas dasar pengembalian kerugian negara saja. Sebab, jumlah pembebanan uang pengganti dibatasi sejumlah harta benda yang dikorupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.

"Dengan demikian, mohon kepada Kejagung agar dalam pembebanan uang pengganti untuk betul-betul menaati Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tidak melampaui batas limitatif nya," ucapnya.

Lebih lanjut, Handika memaparkan bahwa PT Timah Tbk. dalam kurun waktu 2015–2022 telah memberikan kompensasi sebesar Rp26 triliun atas biaya penambangan biji timah sebanyak 154 ribu ton kepada para mitra tambang, termasuk masyarakat.

Adapun terkait kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun, ia menyebut bahwa PT Timah Tbk. sudah menggantinya dengan program dan jaminan reklamasi untuk memulihkannya.

Di sisi lain, menurutnya, negara pun sebenarnya sudah mendapatkan keuntungan dari pembayaran royalti dan pajak, baik dari PT Timah Tbk. ataupun lima smelter, yang jumlahnya sekitar Rp2 triliun.

"Namun demikian, apa yang disampaikan oleh pihak Kejagung terkait pembebanan Rp332 triliun, itu bisa saja dilakukan apabila Kejaksaan menempuh upaya gugatan perdata, bukan pakai jalur pidana tipikor," ucapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (19/11), Dirdik Jampidsus Abdul Qohar mengatakan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022 yang berjumlah Rp332 triliun, akan dibebankan melalui uang pengganti.

"Kerugian ini dikonversi atau nanti diperhitungkan dengan aset-aset para tersangka yang sudah didapatkan dari penyitaan. Nanti akan dibebankan kepada masing-masing tersangka," ucapnya.

Nantinya, kata dia, setelah para tersangka di kasus ini dikenakan uang pengganti, maka aset yang telah disita dan telah berkekuatan hukum tetap akan dilelang untuk menutupi uang pengganti masing-masing tersangka.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penerbitan SK tersebut menjadi babak baru partai yang identik dengan pohon beringin dan warna kuning itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi menerbitkan dan menyerahkan surat keputusan (SK) mengenai susunan lengkap kepengurusan baru Partai Golkar secara langsung kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

"Kami dari Kementerian Hukum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian, SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," kata Supratman saat ditemui usai penyerahan SK tersebut.

Menurut dia, Kementerian Hukum memiliki kewajiban untuk meneliti legalitas kepengurusan seluruh partai politik di Indonesia.

"Saya berharap karena ini menjadi kewajiban dari Kementerian Hukum untuk meneliti terkait dengan kepengurusan semua partai politik dan kewajiban kami setelah dinyatakan semua lengkap, wajib hukumnya untuk kami terbitkan SK yang baru," imbuhnya.

Pada kegiatan serah terima SK tersebut, Bahlil tampak didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Umum Adies Kadir dan Ace Hasan Syadzily, serta Bendahara Umum Sari Yulianti.

Kepada pers, Bahlil menyebut SK baru yang diterbitkan Menteri Hukum telah memuat seluruh pengurus baru Partai Golkar secara lengkap.

"SK yang pertama itu 'kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap, sudah lebih dari 100 orang, 159 orang, dan sudah ada dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, kemudian mahkamah partai," katanya.

Bahlil mengatakan bahwa penerbitan SK tersebut menjadi babak baru partai yang identik dengan pohon beringin dan warna kuning itu.

"Jadi, saya pikir ini adalah sebuah babak baru bagi kepengurusan Partai Golkar yang sudah lengkap," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia merampingkan jumlah pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024–2029 yang pada periode sebelumnya dari semula kurang lebih 270 orang menjadi lebih dari 150 orang.

Saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11), dia menjelaskan bahwa pihaknya berencana membuat jumlah pengurus menjadi sekitar 100 orang. Akan tetapi, kemudian jumlahnya mencapai sekitar 150 orang. Jumlah itu masih ditambah para tokoh di posisi dewan penasihat dan lain-lain.

"Semoga pengurus baru bisa menjalankan amanah dengan baik, bekerja keras dalam menyambut seluruh pesta demokrasi, memperjuangkan doktrin kerakyatan, dan memperjuangkan suara rakyat, suara Golkar," kata Bahlil.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024