Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat memfasilitasi kegiatan menjahit bagi warga binaan guna mengembangkan keterampilan praktis.

"Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam menjalani masa pidana dengan lebih produktif," ujar Kasubsi Pengelolaan Hasil Kerja Juliandri Hutapea di Rantauprapat, Kamis.

Juliandri mengatakan kegiatan kemandirian menjahit di dalam lapas memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk saling belajar dan menguasai keterampilan baru.

Mereka dapat mengembangkan teknik menjahit, memahami pola-pola busana, serta mengasah kemampuan dalam mengoperasikan mesin jahit.

" Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal peningkatan keterampilan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk mengembangkan kreativitas dan rasa percaya diri mereka," kata dia.

Jajaran imigrasi akan mewaspadai seluruh potensi pelanggaran orang asing di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan 687 warga negara asing (WNA) terjaring dalam operasi Jagratara di 270 titik se-Indonesia pada tanggal 12–15 November 2024.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andiranto menjelaskan bahwa operasi Jagratara bertujuan untuk memastikan setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.

"Operasi ini menjadi makin penting mengingat meningkatnya jumlah pendatang, terutama di sektor pariwisata dan investasi," kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Agus, operasi Jagratara menjadi langkah yang tepat untuk menjamin keamanan sekaligus memberi efek jera bagi WNA yang bandel. Pasalnya, Ditjen Imigrasi berhasil menjaring sekitar 3.000 WNA dalam tiga operasi Jagratara sepanjang tahun 2024.

"Sesuai dengan arti nama Jagratara, yaitu ‘selalu waspada’, jajaran imigrasi akan mewaspadai seluruh potensi pelanggaran orang asing di seluruh Indonesia. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi," kata dia.

Khusus untuk operasi Jagratara pada bulan November, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan WNA ialah terkait izin tinggal.

"Dari 687 WNA yang kami jaring, sebanyak 128 di antaranya kami tindak lanjuti. Kasusnya bermacam-macam, mulai dari berkegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan hingga masuk dan tinggal secara ilegal di Indonesia," ucap Godam.

Godam menjelaskan bahwa kasus-kasus kegiatan WNA yang tidak sesuai dengan izin tinggal, antara lain, indikasi prostitusi, bekerja sebagai terapis dan layanan kecantikan di salon, juru masak, berdagang pakaian, berdagang rokok elektrik, hingga menjadi mandor proyek.

Operasi Jagratara pada bulan November ini melibatkan 50 unit pelaksana teknis keimigrasian.

Plt. Dirjen Imigrasi juga menginstruksikan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan melakukan pengendalian dan komando secara terpusat.

Dari seluruh unit pelaksana teknis yang menjalankan operasi, Kantor Imigrasi Surabaya menjadi kantor imigrasi yang melakukan pengawasan WNA terbanyak, yakni dengan jumlah WNA yang dijaring sebanyak 92 orang, diikuti Kantor Imigrasi Batam sebanyak 64 orang, dan Kantor Imigrasi Tanjung Priok sebanyak 48 orang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Rudy F Sianturi bersama Tim Satops Patnal melaksanakan tes urine di di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan untuk mencegah peredaran narkoba.

"Untuk menjaga keamanan, kita perlu melakukan deteksi dini. Malam ini kita melakukan razia blok hunian dan tes urine," ujar Rudy di Medan, Kamis.

Rudy mengatakan 10 orang warga binaan yang dipilih secara acak serta petugas jaga sebanyak 15 orang petugas. Selain itu, dilakukan razia barang-barang yang dilarang masuk ke rutan.

Kegiatan razia ini berjalan lancar dan tanpa insiden berarti, dan juga dilalukan di beberapa rutan dan lapas se Sumut. Ini mencerminkan komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan.

Lamongan (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) kelas II B Kabupaten Lamongan, Heri Sulistyo menyatakan kesiapanya menjalankan program deradikalisasi terhadap dua narapidana terorisme (napiter) limpahan dari Rutan Kelas I Depok, Jawa Barat.

"Hari ini kami menerima pelimpahan dua narapidana terorisme dari Rutan Kelas I Depok. Ini merupakan bagian dari program pembinaan terpadu yang dirancang untuk membantu narapidana terorisme dalam meninggalkan paham radikal," ujarnya usai serah terima pelimpahan dua napiter di Lapas II B Lamongan, Jawa Timur, Kamis.

Heri mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program deradikalisasi, Lapas Lamongan akan memberikan pembinaan intensif, baik secara keagamaan, sosial, maupun psikologis.

"Para napiter nantinya akan mengikuti sejumlah kegiatan seperti diskusi keagamaan, pelatihan keterampilan hingga program yang mendorong introspeksi diri," katanya.

Program deradikalisasi yang didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tokoh agama, dan tim ahli tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran dan memberikan keterampilan bagi para napiter agar nantinya ketika kembali ke masyarakat dapat berkontribusi positif.

Sebagaimana informasi yang dihimpun, proses pelimpahan kedua napi terorisme tersebut mendapat pengawalan ketat dari Anggota Densus 88 AT bersama petugas Rutan Kelas I Depok dan didampingi oleh anggota Polres Lamongan dan Kodim 0812.

Kedatanganya diterima petugas bagian registrasi Lapas Lamongan, kemudian dilaksanakan penggeledahan barang da badan. Selain itu, pemeriksaan kondisi kesehatan, serta kelengkapan dokumen serah terima pemindahan napiter juga dilakukan sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP).

Selain itu, pihak Lapas setempat saat ini juga meningkatkan pengawasan dan keamanan untuk memastikan stabilitas di dalam dan sekitar lapas sebagai antisipasi potensi ancaman dan menjaga ketenangan warga sekitar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoner di Indonesia, namun pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

"Karena UU tidak mengatur, tidak menyuruh, dan melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ke depan, Yusril membuka peluang untuk membahas penyusunan UU tentang pemindahan narapidana bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mekanisme tersebut memiliki payung hukum yang lebih kuat.

Tak hanya dalam pemindahan narapidana, dia membeberkan, perjanjian bilateral berupa MLA juga pernah dilakukan Indonesia dalam bentuk permintaan penyitaan aset narapidana kepada pemerintah Australia terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2004.

Kala itu, kata dia, permintaan penyitaan dilakukan terhadap aset terpidana Hendra Rahardja yang berada di Australia. Permohonan tersebut diajukan oleh Yusril saat menjadi Menteri Kehakiman RI kepada mantan Jaksa Agung Australia Jared William.

Setelah tercapai kesepakatan kedua pihak, ia menuturkan pemerintah Australia pun mau mengakui putusan pengadilan Indonesia dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia di Australia, sehingga beberapa aset Hendra di Australia dieksekusi oleh pemerintah Australia.

"Jadi, sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain itu sudah ada presedennya di masa lalu," ucap dia.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Syarat pertama, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat kedua, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Nantinya, pemerintah Filipina juga harus menyetujui apabila terdapat permintaan pemindahan narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di negara tersebut untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus narkotika.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum acara pidana Chairul Huda menilai penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 prematur.

"Belum adanya hasil audit itu menyebabkan penetapan tersangka prematur," kata Chairul dalam sidang gugatan praperadilan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Chairul mengatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur sehingga dinilai tidak sah.

Karena itu, dalam banyak praktik, penetapan tersangka harus dicari dan dikumpulkan bukti-buktinya. Salah satunya, hasil audit investigatif dari auditor negara yang menyatakan bahwa telah ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya.

"Jadi hasil audit itu yang menentukan, barulah kemudian dicari apakah ada sebabnya adalah adanya perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau tidak," ujarnya.

Ahli hukum pidana yang juga guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir mempertanyakan kasus yang sudah 10 tahun lamanya baru diperiksa.

Dia menegaskan, dalam peradilan tidak ada kata prematur melainkan sah atau tidaknya. Dalam hal ini terkait subjek produk yang sudah dilakukan audit oleh BPK.

"Kalau sudah dilakukan audit oleh BPK kemudian diaudit kembali oleh lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan pemerintah, kalau bahasa kami disebut itu melakukan perbuatan yang melawan hukum," katanya.

PN Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian menghadirkan saksi ahli dari pemohon Tom Lembong pukul 10.00 WIB.

Keenam saksi ahli antara lain ahli pidana, ahli acara pidana, ahli keuangan negara, ahli perdagangan gula, ⁠ahli statistik kebutuhan gula dan ahli administrasi negara.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar layanan paspor jemput bola atau "Eazy Passport" di Belinyu Kabupaten Bangka, guna memudahkan masyarakat di daerah itu mengurus dokumen keimigrasian.

"Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, efektif dan efisien serta dapat menjangkau masyarakat di daerah," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan eazy passport Kamis ini dipusatkan di Kantor Camat Kabupaten Bangka merupakan sebagai bagian dari inovasi Imigrasi Corner (ICON) yang digagas oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Babel.

"Ini merupakan komitmen Jajaran Imigrasi Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat," katanya.

Ia menambahkan Imigrasi Corner merupakan inovasi yang digagas Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel dalam rangka menghadirkan layanan imigrasi di tengah masyarakat sebagai corong informasi melalui agen-agen literasi yang akan diberikan pengetahuan mengenai keimigrasian praktis, khususnya bagi daerah-daerah yang letaknya jauh dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

Selain sebagai corong informasi, ICON juga dapat dipergunakan untuk memperoleh layanan keimigrasian, salah satunya yaitu Eazy Passport.

Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Dheka Triandy menuturkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan keimigrasian, dapat menghubungi agen literasi yang ada di setiap Imigrasi Corner yang kemudian akan mendata dan menjadwalkan pelaksanaan pembuatan paspor jemput bola secara kolektif.

"saat ini Imigrasi Corner telah tersedia di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Kemarin juga kami telah melaksanakan peresmian Imigrasi Corner di Kabupaten Bangka Tengah," katanya.

Ia menyatakan dengan telah dibukanya Imigrasi Corner di tiga kabupaten yang ada di Pulau Bangka ini, masyarakat dapat memanfaatkan inovasi tersebut dengan sebaik-baiknya

"Tentunya Kami berharap masyarakat yang berada di daerah tersebut dan sekitarnya dapat memanfaatkan layanan ini,” katanya.

Ia menambahkan melalui kegiatan pada hari ini tercatat sebanyak 39 permohonan terlayani. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sangat antusias dengan program ini.

“Alhamdulillah pada hari ini kegiatan dapat berjalan baik dan tanpa ada kendala. Semoga masyarakat dapat terbantu dengan layanan paspor jemput bola ini dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat," ujarnya.

Itu sebagai bentuk terobosan yang harus seimbang dengan perjanjian negara lain.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof. Hibnu Nugroho berpesan agar pemerintah Indonesia memastikan adanya kesetaraan perjanjian dengan negara lain ketika menerapkan skema pemindahan tahanan (transfer of prisoner).

Menurut Hibnu, wacana pemindahan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina, merupakan terobosan yang cemerlang. Namun, Indonesia mesti memastikan perjanjian yang setara di antara kedua negara terlebih dahulu sebelum pemindahan.

"Itu sebagai bentuk terobosan yang harus seimbang dengan perjanjian negara lain. Artinya, kalau kita memindahkan satu, harusnya ada keseimbangan. WNI (terpidana) yang ada di Filipina juga harus dipindahkan ke Indonesia," ucap Hibnu ketika dihubungi via telepon dari Jakarta, Kamis.

Hibnu menuturkan bahwa pemindahan tahanan antarnegara berangkat dari tujuan yang baik, yakni saling menjaga warga negara. Skema ini pada akhirnya menyangkut kehormatan negara sehingga jangan sampai Indonesia berada di posisi yang lemah.

"Prinsipnya baik. Bagaimanapun untuk melindungi warga negara masing-masing. Kita juga melindungi warga negara yang ada di negara lain. Negara lain pun juga melindungi warga negara kita sehingga ada keseimbangan. Makanya, prinsip yang sama itu harus dijaga," ujarnya.

Di sisi lain, Hibnu juga menyoroti dampak yang perlu dikaji dari pemindahan tahanan antarnegara ini. Latar belakang tahanan yang dipindahkan harus diteliti secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia.

"Katakanlah kalau bandar, saya kira hitung-hitung dahulu. Akan tetapi, kalau ini Mary Jane 'kan sebagai ibu, yang kemudian sebagai korban trafficking (perdagangan orang) dan sebagainya. Mungkin ada alasan-alasan pembenaran," kata dia.

Dikatakan pula bahwa pemindahan tahanan baru pertama kali dilakukan oleh Indonesia. Skema ini sejatinya telah diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dengan diterapkannya pemindahan tahanan ini, Hibnu berpendapat bahwa Indonesia bisa makin dipandang sebagai negara yang beradab dan menjunjung nilai kemanusiaan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Ditegaskan pula bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya dalam hukum pidana.

"Jadi, bukan pembebasan, bukan pengampunan, melainkan dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana," tutur Menko Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Yusril, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto.

Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga telah dilakukan.

"Insyaallah, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, Yusril mengemukakan bahwa pemindahan narapidana ini dengan prinsip timbal balik. Artinya, jika nanti ada narapidana warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana oleh negara lain, Indonesia berhak meminta pemindahan narapidana kepada negara tersebut.

"Prinsip-prinsip ini kita jaga untuk menyetarakan kedudukan masing-masing negara dan setiap negara juga menghormati kedaulatan hukum masing-masing," kata Menko.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara membuka layanan Eazy Passport di Kantor Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia pada Kamis.

"Petugas Imigrasi hari ini melayani 103 pemohon di kantor Wantannas yang digelar sejak Kamis pagi," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Wahyu Eka Putra di Jakarta.

Ia mengatakan pemohon yang memanfaatkan layanan kali ini berasal dari lingkup pegawai dan keluarga Wantannas Republik Indonesia (RI).

Sekretaris Jenderal Wantannas RI,
TSBN Hutabarat mengatakan layanan paspor kolektif ini merupakan perwujudan koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah.

"Hal ini sangat bermanfaat bukan saja bagi staf Wantannas RI, tapi juga bagi keluarga dan masyarakat di sekitar dalam kemudahan membuat paspor," kata dia.

Ia mengatakan peserta dengan antusias mengajukan permohonan paspor baru maupun penggantian paspor dengan jenis paspor elektronik.

"Peserta bisa mendapatkan paspor dengan pelayanan yang sangat prima, sangat bagus dan sangat membantu kami," kata dia.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara Kelas I TPI Qriz Pratama mengatakan, layanan ini bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan paspor tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Utara (Jakut).

Ia mengatakan layanan Eazy Passport merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pelayanan paspor secara kolektif.

Ia mengatakan layanan diberikan untuk permohonan paspor baru maupun penggantian paspor tanpa perlu melakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi M-Paspor.

"Layanan tersebut diadakan di luar Kantor Imigrasi dan menuju lokasi pemohon sehingga pemohon paspor tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi," kata dia.

​​​​​​

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Para pembicara dan delegasi konferensi Sharia International Forum (SHARIF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merumuskan sejumlah rekomendasi terkait penerapan prinsip syariah dalam layanan pemerintah, salah satunya dalam hal hukum kewarisan.

Plt. Direktur Urusan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam memegang peranan penting dalam menginisiasi regulasi penerapan hukum waris Islam yang relevan dan menjamin hak-hak ahli waris.

"Indonesia perlu menyusun aturan yang disusun untuk menunjang hukum waris Islam agar setara dengan undang-undang dan menyesuaikan dengan realita umat saat ini," ujar Zayadi di Jakarta, Kamis.

Zayadi menyebut SHARIF 2024 merupakan forum yang bertujuan untuk mengasosiasikan gagasan ulama dan akademisi internasional untuk mendorong relevansi prinsip syariah dengan kehidupan masyarakat di era modern.

"Tujuan dari forum ini agar para akademisi, ulama, dan komunitas Muslim dunia dapat merumuskan rekomendasi penerapan prinsip syariah yang relevan dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Selain terkait kebutuhan dibentuknya hukum waris Islam setingkat undang-undang, terdapat sejumlah rekomendasi yang telah dirumuskan dalam konferensi internasional tersebut.

Hasil dari konferensi internasional SHARIF 2024 yakni pertama, Sharia International Forum (SHARIF) 2024 perlu menjadi forum tahunan untuk membahas berbagai isu relevan yang terkait dengan permasalahan syariah.

Kedua, Kementerian Agama bersama dengan lembaga fatwa, lembaga peradilan, dan perguruan tinggi keagamaan Islam dari Indonesia dan negara sahabat perlu memperbanyak pertemuan untuk mendiskusikan pelayanan syariah yang berdampak luas pada kemaslahatan publik.

Ketiga, komunitas dan organisasi keagamaan di negara-negara Muslim perlu berperan aktif dalam memberikan asistensi dan advokasi kebijakan yang memberikan kemaslahatan publik, khususnya bagi umat Muslim yang tinggal di negara-negara mayoritas non-Muslim.

Langkah tersebut sebagai upaya agar masyarakat Muslim tetap bisa menjalankan agamanya bersamaan dengan tetap secara kohesif hidup dengan masyarakat di tempat tinggalnya.

Keempat, Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menyiapkan regulasi terkait dengan hukum waris Islam setingkat undang-undang agar dalam penerapannya tidak memunculkan sengketa.

Selain itu, kewarisan Islam yang merespons perkembangan fatwa terkini seperti kewarisan saudara, kewarisan ahli waris pengganti, dan washiyat wajibah sebagai solusi ketahanan dan kerukunan keluarga.

Kelima, Ijtihad Jama’i yang melibatkan pemerintah, lembaga-lembaga fatwa, perguruan tinggi, dan lembaga peradilan dari berbagai negara merupakan metode yang ideal untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Rutan Kelas IIA Pontianak berkomitmen menjaga kemurnian demokrasi di lingkungan internal melalui upaya pencegahan berbagai bentuk praktik politik praktis menjelang Pilkada 2024. Komitmen ini diwujudkan dengan sejumlah hal, dimulai dari penguatan sistem keamanan dan personel hingga edukasi dan sosialisasi kepada 849 Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Indra Budi Santoso/Arif Prada/Rinto A Navis)

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa Rina Pertiwi selaku panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur periode 2020—2022 meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengubah status tahanannya menjadi tahanan kota.

Tim penasihat hukum Rina mengatakan bahwa permintaan tersebut seiring dengan kondisi kesehatan kliennya yang kurang baik.

"Izin majelis hakim, kami sampaikan surat permohonan terkait dengan pengalihan status tahanan Rina dari tahanan rutan menjadi tahanan kota karena alasan kesehatan," ujar penasihat hukum Rina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Tahanan kota adalah salah satu jenis penahanan yang dilakukan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa dengan beberapa ketentuan, antara lain, wajib melapor pada waktu yang ditentukan serta tidak boleh ke luar kota, kecuali dengan izin penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang memberikan perintah.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Ketua Eko Aryanto mengatakan bahwa majelis hakim akan melihat terlebih dahulu surat permohonan dan mempertimbangkannya.

"Kami akan pertimbangkan dahulu seluruhnya karena ini perkara extraordinary crime. Untuk saat ini, terdakwa silakan kembali ke rutan," ucap hakim.

Rina didakwa menerima suap senilai Rp1 miliar terkait dengan kasus dugaan korupsi pada pengurusan eksekusi lahan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2020—2022.

Suap diduga diterima Rina dari terpidana Ali Sopyan melalui perantara Dede Rahmana untuk mempercepat eksekusi atas putusan permohonan peninjauan kembali (PK) Nomor 795 pada 14 November 2019. Dalam putusan itu, pada pokoknya menghukum Pertamina membayar ganti rugi sebesar Rp244,6 miliar

Meski demikian, dari total uang suap yang diberikan, Rina hanya menerima Rp797,5 juta, sedangkan sisanya Rp202,5 juta diberikan Rina kepada Dede.

Dede disebutkan memberikan uang tersebut secara bertahap sebanyak dua kali, yakni sebesar Rp747,5 juta secara tunai dan Rp50 juta secara transfer kepada Rina.

Dengan demikian, perbuatan Rina diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, Rina tak mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan begitu, sidang Rina akan langsung dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada tanggal 5 Desember 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024