Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Sumatera Utara terus berinovasi dalam mendukung program ketahanan pangan dengan melaksanakan kegiatan pemberian pupuk cair pada tanaman cabai rawit.

“Kegiatan ini merupakan implementasi dari program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Kepala Lapas Kelas I Medan M. Pithra Jaya Saragih dalam keterangan tertulis diterima di Medan, Senin (25/11).

Pithra menyampaikan, dalam kegiatan yang berlangsung area sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), petugas dan warga binaan secara bersama-sama memberikan pupuk cair pada tanaman cabai rawit yang telah ditanam sebelumnya.

“Kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk kontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembinaan kemandirian dan keterampilan dari program pemberdayaan warga binaan,” ujar dia.

Dekki Susanto selaku Kabid Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Medan menambahkan, bahwa pemberian pupuk cair ini adalah bagian dari program yang lebih besar untuk meningkatkan keterampilan bercocok tanam warga binaan.

Menurut dia, program ini tidak hanya membantu meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga memberikan bekal pengalaman dan keahlian kepada para warga binaan yang kelak akan kembali ke masyarakat.

"Melalui pembinaan kemandirian perkebunan, kami berdayakan warga binaan untuk dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi mereka setelah menjalani masa pidana,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini juga mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan cabai yang sering kali menjadi komoditas impor.

“Kami harap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar," ujar dia.

Dia menambahkan, kegiatan pemberian pupuk cair ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga pemasyarakatan lainnya, untuk mengembangkan program serupa yang bermanfaat baik bagi warga binaan maupun masyarakat luas.

Dalam beberapa bulan ke depan, jelas dia, Lapas Kelas I Medan berencana untuk meningkatkan skala kebun mereka, dengan melibatkan lebih banyak warga binaan dalam proses pembelajaran dan produksi pertanian.

“Dengan adanya program ini, Lapas Kelas I Medan tidak hanya membantu warga binaan dalam memperoleh keahlian baru, tetapi juga turut serta dalam mewujudkan ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan di tingkat nasional,” ujar Dekki Susanto.

menyayangkan tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai syarat formal sebagai bukti seseorang diperiksa sebagai calon tersangka

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi impor gula Tom Lembong menyebut yakin 90 persen kliennya bakal memenangkan sidang praperadilan yang akan diumumkan pada Selasa (26/11).

"Kalau boleh diizinkan membuat persentase, paling tidak 90 persen kami yakin dan 10 persen di luar kemampuan kita," kata Ketua tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Ari mengatakan angka itu didapat berdasarkan pengalaman dan penilaian secara kumulatif.

Mulai dari ahli yang dihadirkan, ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa, bukti-bukti yang dihadirkan, bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak jaksa dan penyidik.

"Di situlah kita bisa menyimpulkan proses persidangan selama ini," ujarnya.

Dia menegaskan dalam praperadilan yang dilihat yakni aspek formal dan tidak ada subjektivitasnya.

Dia menyayangkan tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai syarat formal sebagai bukti seseorang diperiksa sebagai calon tersangka.

Pada faktanya pemohon baru menerima pemberitahuan tentang surat perintah penyidikan (sprindik) pada 3 Oktober 2023 melalui Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal pada 29 Oktober 2024.

"Tandanya SPDP sudah disampaikan itu tidak dilakukan, kedua, bukti permulaan yang ada relevansi dan dikatakan tidak ada laporan kerugian negara yang disampaikan, serta ketiga, sudah terlihat tempus (waktunya) juga salah," ujarnya.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan.

Kejagung menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

P​​​​​​enjudi daring merasa lebih anonim daripada judi konvensional sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H. menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi daring (online), yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi, serta alternatif aktivitas produktif dan sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai Sosialisasi Bahaya Judi Online di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang, Senin.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini menjelaskan bahwa edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi daring dimulai dari diri sendiri.

Berikutnya, kata dia, penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh.

Selanjutnya melakukan rehabilitasi, yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu, memberikan alternatif positif, yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata dia, total transaksi judi daring mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024. Sebanyak 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah.

Sejak 2017 hingga 22 November 2024, Pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait dengan judi online (judol).

Menurut dia, penyebab judi daring makin marak karena kurangnya penegakan hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran risiko jangka panjang, dan kebutuhan hiburan.

Pakar hukum ini mengatakan bahwa judi daring sangat berbahaya karena masyarakat mudah mengaksesnya, promosi yang menarik, dan perasaan anonim.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online sering kali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Ia lantas menjelaskan perasaan anonim, yakni penjudi daring merasa lebih anonim daripada judi konvensional sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sementara itu, aturan hukum umum terkait dengan judi daring di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

P​​​​​​enjudi daring merasa lebih anonim daripada judi konvensional sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H. menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi daring (online), yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi, serta alternatif aktivitas produktif dan sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai Sosialisasi Bahaya Judi Online di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang, Senin.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini menjelaskan bahwa edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi daring dimulai dari diri sendiri.

Berikutnya, kata dia, penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh.

Selanjutnya melakukan rehabilitasi, yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu, memberikan alternatif positif, yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata dia, total transaksi judi daring mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024. Sebanyak 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah.

Sejak 2017 hingga 22 November 2024, Pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait dengan judi online (judol).

Menurut dia, penyebab judi daring makin marak karena kurangnya penegakan hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran risiko jangka panjang, dan kebutuhan hiburan.

Pakar hukum ini mengatakan bahwa judi daring sangat berbahaya karena masyarakat mudah mengaksesnya, promosi yang menarik, dan perasaan anonim.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online sering kali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Ia lantas menjelaskan perasaan anonim, yakni penjudi daring merasa lebih anonim daripada judi konvensional sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sementara itu, aturan hukum umum terkait dengan judi daring di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Partai Golkar memastikan taat kepada hukum terkait kadernya yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan partai berlambang pohon beringin itu meminta kepada Rohidin agar mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Adapun Rohidin juga merupakan calon Gubernur Bengkulu untuk Pilkada 2024, sebagai petahana.

"Tentunya kami sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa beliau di saat berkontestasi di Pilkada," kata Adies saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Partai Golkar akan mempelajari dan mengkaji peristiwa hukum yang menimpa kader Calon Gubernur Bengkulu tersebut. Dia pun masih berkoordinasi dengan Badan Hukum Partai Golkar terkait pemberian bantuan hukum.

"Terkait apakah akan memberikan bantuan hukum, masih di koordinasikan dengan teman-teman Bakumham Partai Golkar dan keluarga yang bersangkutan," kata Sarmuji.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Prajurit kita begitu keluar dari rumah meninggalkan anak istrinya belum tentu kembali dalam keadaan selamat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung terciptanya percepatan reformasi birokrasi pertahanan di tanah air.

"Saya perlu laporkan kepada Komisi I bahwa saatnya kita akan melakukan reformasi birokrasi pertahanan negara agar supaya birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan perhatian dari bapak-bapak sekalian," kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menyebutkan persoalan reformasi birokrasi pertahanan negara berimplikasi besar pada pemeliharaan dan perawatan personel TNI, misalnya, tunjangan yang diterima oleh prajurit TNI.

"Prajurit kita begitu keluar dari rumah meninggalkan anak istrinya belum tentu kembali dalam keadaan selamat," ucapnya.

Dia lantas berkata, "Tentunya ini secara kemanusiaan menyentuh hati dari kita sekalian bagaimana regulasi reformasi birokrasi ini juga mempunyai implikasi pada tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lain yang dimiliki prajurit-prajurit kita".

Sebab di samping urusan peralatan militer, dia menyebut pemeliharaan dan perawatan personel TNI juga harus diperhatikan agar TNI kuat.

"Bagaimana asuransi kesehatan, bagaimana perumahan, dan saya tahu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, sangat memperhatikan masalah-masalah yang menyangkut soal kehidupan sosial yang perlu diadakan untuk para prajurit kita," tuturnya.

Dia menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sedianya telah menyediakan dasar untuk reformasi di sektor pertahanan, namun implementasinya tertinggal dengan Polri yang segera melakukan reformasi setelah amanat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia karena akibat dari intensitas pelaksanaan tugas di dalam negeri yang sangat tinggi, sehingga reformasi birokrasi pertahanan negara belum sempat tersentuh sampai dengan saat ini," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta dukungan Komisi I DPR agar reformasi birokrasi pertahanan negara di tanah air dapat terwujud.

"Kementerian Pertahanan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden agar selain kita membina alutsista (alat utama sistem senjata), juga layaknya kita membina prajurit-prajurit kita dan keluarganya, dan ini sudah mendapat atensi Presiden tinggal mendapat dukungan Bapak/Ibu Komisi I," ujar dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan terdapat 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di rumah tahanan (rutan), lembaga permasyarakatan (lapas) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jakarta saat Pilkada 2024.

"Kami sudah mendata di lapas/rutan Salemba, LP Cipinang, juga seluruh lapas, rutan, (termasuk) LPKA di Jagakarsa. Total ada 21 TPS yang berada di lapas/rutan," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Senin.

Dia menyatakan, pada prinsipnya, KPU DKI akan melayani semua warga Jakarta yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, termasuk mereka yang berada di lapas, rutan maupun LPKA.

Terkait surat suara untuk warga lapas/rutan dan LPKA, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dalam kesempatan yang sama menyatakan tidak ada kendala dari sisi jumlah.

Kalaupun saat hari pemungutan suara ditemukan kekurangan, maka KPU DKI akan meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS terdekat untuk menyuplai surat suara. "Tapi sejauh ini, kami belum dapat informasi apakah terdapat penambahan jumlah tahanan," katanya.

Dari sisi data pemilih, sejauh ini masih tercakup dan tidak ada kendala dari sisi pemenuhan surat suara. "Tapi kalau nanti kekurangan surat suara, kami siapkan mitigasinya," ujar Dody.

Dia menambahkan, KPU DKI sudah mengadakan bimbingan teknis pada petugas lapas yang bertugas di TPS lokasi khusus, dalam hal ini rutan/lapas dan LPKA. Mereka akan mendapatkan supervisi secara khusus dari KPU DKI.

"Untuk petugas penyelenggara pemilu di lokasi khusus, petugasnya lebih banyak dari dalam yakni petugas lapas/rutan, sudah kami lakukan bimbingan teknis. Nanti kami akan lakukan supervisi dan monitoring secara khusus pada TPS-TPS lokasi khusus," kata Dody.

KPU DKI menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih. Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 TPS yang telah ditetapkan KPU DKI.

Dari jumlah pemilih tersebut, DPT terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan total 2.374.828, diikuti Jakarta Barat sebanyak 1.909.774. Lalu Jakarta Selatan (1.748.961), Jakarta Utara (1.345.815), Jakarta Pusat (813.721) dan Kepulauan Seribu (20.908).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Aceh Meurah Budiman langsung turun ke lokasi untuk meninjau kondisi Lapas Perempuan Sigli yang terendam banjir.

"Intensitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir di Aceh mengakibatkan bencana banjir yang meluas, tak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli, pada Minggu (24/11)," kata Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin.

Dalam kunjungannya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Sigli tersebut, Meurah Budiman mendapati sejumlah fasilitas tergenang air, termasuk blok hunian para warga binaan pemasyarakatan.

Tinggi air diperkirakan mencapai sepinggang orang dewasa. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.

"Saya meminta seluruh pegawai LPP Sigli untuk tetap siaga di kantor dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi dampak banjir ini," kata Meurah Budiman.

Meskipun menghadapi situasi darurat, pihak LPP Sigli tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para WBP. Layanan makan tetap berjalan sesuai jadwal, namun untuk sementara waktu, kunjungan tamu ditiadakan demi alasan keamanan dan keselamatan.

Meurah juga menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi bencana di masa mendatang.

"Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita perlu mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi bencana serupa," ujarnya.

Banjir yang melanda LPP Sigli ini menjadi sorotan dan mengundang keprihatinan bagi Meurah. Ia pun melakukan sejumlah penanganan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi LPP Sigli.

"Tetap semangat, terus komunikasi dengan kantor wilayah, dan instansi terkait," pungkas Meurah Budiman.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) membutuhkan undang-undang pemindahan narapidana.

“Menurut saya demikian,” kata Prof. Hikmahanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Prof. Hikmahanto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana, yakni Prancis, Australia, dan Filipina.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini instrumen bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assitance (MLA) masih belum memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana disebutkan MLA tidak memberikan wewenang untuk pengalihan pidana.

Selain itu, kata dia, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebut ketentuan mengenai pemindahan narapidana perlu diatur dengan undang-undang.

“Permasalahannya adalah undang-undang terkait pemindahan narapidana hingga saat ini belum ada,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa UU yang mengatur pemindahan narapidana diperlukan agar para petugas pemasyarakatan tidak berada dalam situasi yang berpotensi melanggar tugas karena melepas narapidana yang tidak berdasarkan ketentuan hukum.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Imipas menyebut bahwa pihaknya akan menyusun rancangan undang-undang khusus terkait pemindahan narapidana demi menghadirkan payung hukum yang jelas.

"Nanti kami akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner (pemindahan narapidana),” kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan 'transfer of prisoner'

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut bahwa pihaknya akan menyusun undang-undang khusus terkait pemindahan narapidana atau transfer of prisoner demi menghadirkan payung hukum yang jelas.

"Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner," kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Pemindahan narapidana memang dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU 22/2022 itu mengamanatkan bahwa ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang.

Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mendiskusikan aspek hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Di sisi lain, Agus pun membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengkaji permintaan pemindahan narapidana selain dari Pemerintah Filipina, yakni dari Pemerintah Prancis untuk satu orang narapidana dan Pemerintah Australia untuk lima orang narapidana.

"Ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement (kesepakatan bersama) antara negara satu dan negara lain. Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujar Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah dan DPR akan menyusun undang-undang tentang transfer of prisoner (pemindahan narapidana) dan exchange of prisoner (pertukaran narapidana).

"Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan kita sekarang, tapi belum ada undang-undangnya," ucap Yusril dalam keterangan video, Kamis (21/11).

Menko Yusril mengakui bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengatur pemindahan narapidana warga negara asing. Akan tetapi, pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA), kesepakatan para pihak, dan diskresi Presiden.

"Jadi walaupun tidak didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, itu berdasarkan pada MLA, kesepakatan para pihak, dan juga diskresi dari Presiden," kata Yusril.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas teknis dan waktu pemindahan tahanan kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso ke negara asalnya.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.

Agus mengatakan, pemindahan tersebut layak dipertimbangkan karena beberapa hal diantaranya diatur dalam UU Pemasyarakatan, dan mengurangi beban negara.

Mary Jane juga dianggap telah menyelesaikan lebih dari dua pertiga masa tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Agus melanjutkan, proses pemindahan akan berjalan dengan lancar jika pihak Filipina mau mengakui kedaulatan sistem hukum di Indonesia dan setuju menyelesaikan masa tahanan di sana.

"Maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan transfer operasional sesuai dengan permintaan daripada negara-negara yang mengajukan itu," tambah Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoner di Indonesia, namun pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

"Karena UU tidak mengatur, tidak menyuruh, dan melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Syarat pertama, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat kedua, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Nantinya, pemerintah Filipina juga harus menyetujui apabila terdapat permintaan pemindahan narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di negara tersebut untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Imipas bahas pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina

Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas sejumlah isu terkini, mulai dari rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) hingga wacana pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin itu, Menteri Imipas dan Jaksa Agung juga membahas permasalahan jumlah tahanan atau narapidana yang lebih banyak dari kapasitas rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan (overcapacity).

"Syukur alhamdulillah berbagai permasalahan sudah kami bahas. Dari masalah over kapasitas penghuni, kemudian peralihan rupbasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan para terpidana mati," kata Agus saat jumpa pers usai pertemuan tersebut.

Wacana pemindahan rupbasan ke Kejaksaan Agung dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM (sekarang Menteri Hukum) Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (4/9).

Menurut Supratman, Kementerian Hukum dan HAM telah membahas rencana pelimpahan kewenangan rupbasan kepada Kejaksaan Agung karena mengingat sudah adanya Badan Pemulihan Aset di instansi tersebut.

Sementara itu, wacana pemindahan Mary Jane ke negara asalnya mengemuka usai Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr menyampaikan rencana kepulangan Mary Jane melalui keterangan tertulis pada Rabu (20/11).

Adapun mengenai overcapacity, Kementerian Imipas telah menetapkan persoalan tersebut sebagai salah satu dari 13 program akselerasi yang selaras dengan misi Astacita Presiden Prabowo. Kementerian ini bertekad mengurai permasalahan kapasitas tersebut.

Selain persoalan rupbasan, Mary Jane, hingga overcapacity, Menteri Imipas dan Jaksa Agung juga membahas pengembangan sumber daya manusia, termasuk soal pendampingan dalam program kerja di Kementerian Imipas.

"Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara," tutur Agus.

Senada dengan Menteri Imipas, Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dan menjalin kerja sama yang baik dengan Kementerian Imipas.

"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan, yang pada intinya adalah sinergisitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imipas dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Burhanuddin.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024