Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Divisi Hubungan Internasional Polri memulangkan warga negara asing asal Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP), yang menjadi buronan interpol karena melarikan diri dari proses penuntutan.

HAP diduga melakukan tindak pidana penipuan (scamming) dan kasino di negaranya. HAP akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu (27/11) untuk melanjutkan proses pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang ia lakukan.

“HAP merupakan buronan dari Philippines National Police terkait dengan fugitive wanted for prosecution, artinya kira-kira yang bersangkutan adalah buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di negaranya, dalam hal ini Filipina,” kata Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam menjelaskan, penangkapan HAP bermula saat Ditjen Imigrasi mendapatkan informasi dari Biro Investigasi Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024 bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Ditjen Imigrasi langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Berdasarkan data perlintasan, diperoleh informasi lanjutan bahwa HAP ternyata telah melintas melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada tanggal 10 Oktober 2024.

Selanjutnya, pada tanggal 4 November 2024, Ditjen Imigrasi langsung mencegah HAP agar dapat mendeteksi pergerakan apabila yang bersangkutan akan keluar dari Indonesia melalui bandara atau pintu gerbang lainnya.

Lebih lanjut, HAP terdeteksi akan berangkat menuju Hong Kong melalui Bandara Ngurah Rai pada tanggal 9 November 2024. Ditjen Imigrasi kemudian berhasil mencegah keberangkatan buronan itu.

“Setelah itu, petugas dari Ditjen Imigrasi mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini adalah NCB Interpol dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia,” imbuh Godam.

Pemerintah Filipina lantas mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi RI yang meminta agar HAP dipulangkan. Pemulangan tersangka ke negara asalnya, terang Godam, dapat dilakukan karena diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima sudah yang kesekian kali dengan interpol dan kami terlalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini,” tutur Godam.

Godam menambahkan, mengenai kepulangan HAP ke Filipina pada Rabu (27/11) besok, pihak Kepolisian Filipina sudah bersiaga yang diwakili oleh Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia.

“Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima sudah yang kesekian kali dengan interpol dan kami terlalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini,”

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Divisi Hubungan Internasional Polri memulangkan warga negara asing asal Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP), yang menjadi buronan interpol karena melarikan diri dari proses penuntutan.

HAP diduga melakukan tindak pidana penipuan (scamming) dan kasino di negaranya. HAP akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu (27/11) untuk melanjutkan proses pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang ia lakukan.

“HAP merupakan buronan dari Philippines National Police terkait dengan fugitive wanted for prosecution, artinya kira-kira yang bersangkutan adalah buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di negaranya, dalam hal ini Filipina,” kata Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam menjelaskan, penangkapan HAP bermula saat Ditjen Imigrasi mendapatkan informasi dari Biro Investigasi Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024 bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Ditjen Imigrasi langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Berdasarkan data perlintasan, diperoleh informasi lanjutan bahwa HAP ternyata telah melintas melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada tanggal 10 Oktober 2024.

Selanjutnya, pada tanggal 4 November 2024, Ditjen Imigrasi langsung mencegah HAP agar dapat mendeteksi pergerakan apabila yang bersangkutan akan keluar dari Indonesia melalui bandara atau pintu gerbang lainnya.

Lebih lanjut, HAP terdeteksi akan berangkat menuju Hong Kong melalui Bandara Ngurah Rai pada tanggal 9 November 2024. Ditjen Imigrasi kemudian berhasil mencegah keberangkatan buronan itu.

“Setelah itu, petugas dari Ditjen Imigrasi mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini adalah NCB Interpol dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia,” imbuh Godam.

Pemerintah Filipina lantas mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi RI yang meminta agar HAP dipulangkan. Pemulangan tersangka ke negara asalnya, terang Godam, dapat dilakukan karena diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima sudah yang kesekian kali dengan interpol dan kami terlalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini,” tutur Godam.

Godam menambahkan, mengenai kepulangan HAP ke Filipina pada Rabu (27/11) besok, pihak Kepolisian Filipina sudah bersiaga yang diwakili oleh Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Serang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Banten Romi Yudianto melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian (bintorwasdal) di Lapas Kelas IIA Tangerang, Selasa.

Kunjungannya dalam rangka memastikan persiapan dan pengamanan yang dilakukan Lapas Kelas IIA Tangerang menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

Kakanwil Romi Yudianto didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang diterima langsung oleh Kalapas Kelas IIA Tangerang, Tri Winarsih beserta Jajaran Pejabat Struktural.

“Pada hari ini saya mengunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, kunjungan saya hari ini dalam rangka melihat sudah sejauh mana persiapan Lapas Kelas IIA Tangerang pada pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang dan melihat proses program Ketahanan Pangan yang ada di Lapas Kelas IIA Tangerang,” kata Romi Yudianto dalam keterangannya.

Lepas memastikan dan mengecek data pemilih, Romi dan Jalu mengunjungi Area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) guna melihat program Ketahanan Pangan yang ada di Lapas Kelas IIA Tangerang.

Kakanwil berpesan untuk tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban dalam kesiapan Pilkada serentak dan terus mendukung setiap program Menteri khususnya Ketahanan Pangan ini.

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahyudin meminta masyarakat mengadu ke pihaknya jika menjadi korban intimidasi dalam konflik Pilkada 2024.

"Jika terjadi tindak pidana umum yang masuk dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK atau terjadi intimidasi yang mengancam keselamatan jiwa, masyarakat dapat mengajukan perlindungan ke LPSK,” kata Mahyudin dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa.

Korban-korban tersebut, menurut Mahyudin harus mendapatkan perlindungan yang layak demi keberlangsungan kontestasi pilkada.

Namun untuk pelanggaran pidana pemilu, Mahyudin memastikan ranah tersebut tidak bisa ditangani oleh LPSK.

Menurut mantan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi ini, sejauh ini Pilkada 2024 menjadi pilkada dengan tingkat konflik yang rendah.

Hal tersebut dikarenakan seluruh peserta pilkada baik partai maupun pasangan calon hanya fokus daerah pemilihan masing-masing.

Kondisi itu membuat minimnya gerakan massa atau partai politik tingkat nasional yang fokus ke satu wilayah pemenangan seperti pilkada-pilkada sebelumnya.

Walau dianggap tidak banyak menimbulkan konflik, dia yakin Bawaslu saat ini tidak mengendurkan pengawasan jalannya pilkada di seluruh daerah. Tidak hanya itu, dia juga yakin Bawaslu akan terus meningkatkan pengawasan di masa tenang pilkada.

"Pengawas pemilu perlu turun ke berbagai kegiatan yang diselenggarakan pasangan calon terlebih lagi di masa tenang, untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggaran termasuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghargai pilihan masing-masing," kata dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa undang-undang yang khusus mengatur pemindahan narapidana atau transfer of prisoner sangat penting untuk Indonesia.

“Sangat penting,” kata Hikmahanto menegaskan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa undang-undang tersebut penting demi menjamin kedudukan hukum pelaksanaan pemindahan narapidana karena mengingat sudah ada negara lain yang meminta warga negaranya dengan status terpidana di Indonesia dipulangkan ke negara asal.

“Sudah ada beberapa negara yang mau agar warganya bisa dipindahkan,” ujar dia.

Sementara itu, dalam konteks pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke negara asalnya, Filipina, Hikmahanto mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan di antara kedua negara.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kesepakatan antara Indonesia dan Filipina dalam pemindahan Mary Jane tidak mengenyampingkan kedaulatan hukum.

“Tentu kesepakatan Presiden Prabowo dan Presiden Marcos untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina dalam hubungan antar negara sah-sah saja. Namun, tidak seharusnya kesepakatan ini melanggar hukum Indonesia dimana Mary Jane saat ini berada,” imbuh dia.

Wacana penyusunan undang-undang mengenai transfer of prisoner telah disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner," kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (25/11).

Pemindahan narapidana memang dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU 22/2022 itu mengamanatkan bahwa ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang.

Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mendiskusikan aspek hukum pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina.

Di sisi lain, Agus pun membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengkaji permintaan pemindahan narapidana selain dari Pemerintah Filipina, yakni dari Pemerintah Prancis untuk satu orang narapidana dan Pemerintah Australia untuk lima orang narapidana.

"Ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement (kesepakatan bersama) antara negara satu dan negara lain. Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujar Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) memastikan pemilih yang masih dalam masa tahanan tetap mendapatkan hak untuk mencoblos pilihannya saat pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Jadi, memang fleksibel dalam aturannya, tinggal kita lihat mana yang paling memungkinkan. Idealnya memang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) nanti yang akan datang ke Polsek masing-masing," kata Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiansyah di Jakarta, Selasa.

Efni menyebut, pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika polisi ingin membawa tahanan ke tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu tergantung keamanan dan keputusan dari pihak Polres atau Polsek.

"Tapi ini tergantung juga dari tingkat keamanan. Kalau merasa lebih aman dikawal para tahanan diantar ke TPS, silakan saja," ujar Efni.

Efni menegaskan, pada prinsipnya KPU Jakarta Pusat akan memberikan dan memfasilitasi seluas-luasnya bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ber-KTP Jakarta agar bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Alhamdulillah, itu semua juga sudah terpenuhi baik Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun logistiknya," ucap Efni.

Selain itu, Efni mengungkapkan adanya perpindahan TPS bagi warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba karena kejadian kaburnya tujuh tahanan Rutan Salemba pada Selasa (12/11) dini hari.

Efni berharap, pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November nanti tetap berlangsung aman, damai dan lancar tanpa kendala.

KPU Jakarta Pusat telah mendirikan tujuh Tempat Pemungutan Suara Khusus di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba untuk Pilkada Jakarta 2024.

Tujuh TPS itu tersebar di Rutan Salemba sebanyak empat TPS dan tiga TPS lainnya tersedia di Lapas Salemba, Jakarta Pusat.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 di Rutan Salemba sebanyak 2.212 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 2.190 dan pemilih perempuan 22 orang.

Sedangkan di Lapas Salemba jumlah DPT sebanyak 1.325 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.309 dan pemilih perempuan 16 orang.

Pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016-2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu Periode 2024—2028 mulai Senin (25/11) hingga 8 Juni 2028.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengungkapkan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 PUU-XXI/2023.

"BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan surat penetapan korban terorisme masa lalu," kata Imam dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pelayanan tersebut ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan korban atau haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum sepenuhnya terpenuhi.

Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formal permohonan korban terorisme masa lalu, sesuai dengan amanat Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam laman resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Dalam putusan itu, batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban terorisme kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban diubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 3 tahun.

Dari data yang dihimpun per September 2024, terdapat kurang lebih 1.157 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 korban belum teridentifikasi.

Sementara itu, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016—2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Kompensasi disalurkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh BNPT kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jangan sampai ada 'backing-backing'-an atau yang melindungi karena ini benar-benar cara baru menghancurkan suatu negara.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Prof. Dr. Faisal Santiago mengatakan aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas judi online (judol).

"Terutama soal tidak boleh, ya, perbankan dan lembaga keuangan menjadi penampung dana deposit buat judi," ujar Faisal ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Faisal berpandangan bahwa pemberantasan judi daring (online) harus dilakukan secara masif dan sampai pada akar masyarakat. Aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi daring.

"Judi online merupakan musuh dan penyakit sosial masyarakat yang harus benar-benar diberantas setelah narkotika," ucap dia.

Lebih lanjut Faisal juga menyoroti banyaknya korban dan pelaku yang datang dari masyarakat dengan kelas ekonomi rendah. Keterlibatan masyarakat dari kalangan ekonomi rendah disebabkan oleh ketertarikan untuk menjadi kaya dengan cara berjudi.

Adapun langkah strategis yang menurut Faisal dapat ditempuh oleh negara, yakni melakukan penindakan yang tegas terhadap para pelaku judi daring.

"Jangan sampai ada backing-backing-an atau yang melindungi karena ini benar-benar cara baru menghancurkan suatu negara, yakni dengan adanya judi online," ucap dia.

Selain itu, Faisal juga mengatakan bahwa kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat perlu sebab memberantas judi daring memerlukan partisipasi dari berbagai kalangan, atau tidak hanya datang dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total transaksi judi daring mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024. Sebanyak 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah.

Sejak 2017 hingga 22 November 2024, Pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait dengan judol.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Indonesia dan Australia segera bertemu guna merumuskan kesepakatan mengenai pemindahan lima napi anggota Bali Nine.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan syarat dari pemerintah RI untuk pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota Bali Nine ke negara asalnya.

Yusril Ihza Mahendra menuturkan bahwa hal tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Australia karena memerlukan persetujuan mereka.

"Secara internal, pemerintah RI sangat aktif merumuskan hal ini, baik pada jajaran Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Yusril saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Maka dari itu, dia berharap dalam waktu dekat pemerintah Indonesia dan Australia segera bertemu guna merumuskan kesepakatan mengenai pemindahan lima napi anggota Bali Nine tersebut.

Selain itu, sambung dia, pertemuan itu juga nantinya akan membahas pemindahan napi warga negara Indonesia (WNI) di Australia karena Indonesia meminta pemindahan napi tersebut bersifat resiprokal.

Yusril menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar proses pemindahan napi Bali Nine bisa segera selesai pada bulan Desember 2024, sebagaimana dikemukakan Presiden RI dengan Perdana Menteri Australia di Peru.

"Makin cepat selesai, makin baik," tuturnya.

Tak hanya mengenai pemindahan napi Bali Nine, dia mengatakan bahwa pihaknya juga kini terus aktif menyelesaikan permintaan pemindahan narapidana lainnya, yakni Mary Jane Veloso ke Filipina, yang merupakan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika.

Kemarin, kata dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah mengadakan pertemuan koordinasi dengan Jaksa Agung RI, terutama terkait dengan Mary Jane yang jika dieksekusi, eksekutornya merupakan kejaksaan.

"Status Mary Jane sekarang adalah titipan kejaksaan di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, beda dengan Bali Nine yang eksekusinya sudah dilaksanakan dan sekarang tugas pembinaannya sebagai napi ada pada Ditjen Pemasyarakatan," ucap Yusril menjelaskan.

Diketahui bahwa kesepakatan pemindahan Mary Jane juga dilakukan pemerintah Indonesia dan Filipina dengan beberapa syarat, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syarat lainnya, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu Periode 2024—2028 mulai Senin (25/11) hingga 8 Juni 2028.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengungkapkan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 PUU-XXI/2023.

"BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan surat penetapan korban terorisme masa lalu," kata Imam dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pelayanan tersebut ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan korban atau haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum sepenuhnya terpenuhi.

Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formal permohonan korban terorisme masa lalu, sesuai dengan amanat Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam laman resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Dalam putusan itu, batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban terorisme kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban diubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 3 tahun.

Dari data yang dihimpun per September 2024, terdapat kurang lebih 1.157 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 korban belum teridentifikasi.

Sementara itu, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016—2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Kompensasi disalurkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh BNPT kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT kembali buka layanan penetapan korban terorisme masa lalu

Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproses hukum empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar karena merugikan petani hingga Rp3,2 triliun, sekaligus menghambat terwujudnya swasembada pangan.

Mentan Amran di Jakarta, Selasa menjelaskan, perusahaan pupuk palsu dan tak sesuai standar tersebut didapatkan karena pihaknya telah menerima laporan, serta segera melakukan uji laboratorium yang membuktikan bahwa perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1 persen. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15 persen.

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," kata dia.

Selain memproses hukum perusahaan-perusahaan itu, dikatakan Mentan, dirinya juga melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Menteri Amran menjelaskan, angka kerugian itu dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yakni sebesar Rp19 juta per hektare.

Sehingga apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp600 miliar dan Rp3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare Rp19 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dirinya juga sudah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian yang terdiri dari eselon II dan III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

"Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," katanya.

Menteri Amran menegaskan tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo yakni untuk menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.

Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

Keyakinan itu, kata Prabowo, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024