Madiun (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun, melakukan pengawasan proses pencoblosan guna memastikan semua warga Kabupaten Madiun yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 bisa menyalurkan hak pilihnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Madiun Qoirul Anam mengatakan salah satu yang diawasi ketat oleh Bawaslu Kabupaten Madiun adalah layanan memilih dengan ketentuan yang difasilitasi oleh KPU setempat.

"Dalam kesempatan ini kami mengawasi layanan memilih dengan ketentuan bagi para tahanan sementara Polres Madiun yang difasilitasi KPU Kabupaten Madiun ruang tahanan Polres Madiun dengan melibatkan petugas TPS terdekat dari Polres Madiun, yakni TPS 2 dan TPS 3 Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun," ujarnya di Madiun saat proses pencoblosan di Mapolres Madiun, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya ada sebanyak 14 orang warga Kabupaten Madiun yang telah masuk dalam DPT Pilkada Serentak 2024 namun karena saat ini tersandung kasus hukum sehingga berstatus sebagai tahanan sementara Polres Madiun.

Sebanyak 14 tahanan tersebut terdiri 13 laki-laki dan satu perempuan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mendapatkan kesempatan untuk memberikan suaranya. Pelaksanaan pencoblosan berjalan tertib, aman, dan lancar dengan pengawalan petugas dari Polres Madiun, Bawaslu, dan petugas terkait lainnya.

"Sebanyak 14 orang tersebut bisa menyalurkan hak pilihnya di tahanan Mapolres Madiun dan kami mengawasinya," katanya.

Anam menjelaskan, pelayanan memilih dengan ketentuan berlaku bagi pemilih yang telah masuk DPT namum berhalangan untuk hadir di TPS. Sehingga petugas TPS terdekat bisa memfasilitasi warga yang berhalangan tersebut untuk menyalurkan hak pilihnya.

Misalnya adalah warga sakit di rumah, narapidana di penjara, warga sakit di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi di rumah sakit.

Ia menambahkan, pelayanan memilih dengan ketentuan tersebut diberikan karena KPU Kabupaten Madiun tidak menyediakan TPS khusus. Adapun, TPS khusus di Madiun hanya ada di Lapas Madiun yang melayani ribuan warga binaan lapas setempat yang memiliki hak pilih.

"Dalam layanan memilih dengan ketentuan ini, secara prinsip Bawaslu tetap mengawasi agar semua tahapan penggunaan hak pilih berlangsung sesuai kententuan dan prosedur," kata dia.

Adapun, berdasarkan pantauan timnya, proses pemungutan suara di Kabupaten Madiun secara umum berlangsung lancar. Pihaknya berpesan, bagi tim jajaran Bawaslu setempat ataupun warga yang mendapati bukti ada pelanggaran pilkada, dapat melaporkan secara jalur resmi untuk dapat ditindaklanjuti.

Sesuai data, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun menetapkan daftar pemilih tetap ( DPT) Pilkada Sserentak 2024 mencapai sebanyak 568.252 pemilih.

DPT sebanyak 568.252 itu, terdiri dari 277.199 pemilih laki-laki dan 291.053 pemilih perempuan. Mereka menggunakan hak pilihnya di 1.142 tempat pemungutan suara (TPS) di 206 desa/kelurahan.

Sementara, Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Madiun diikuti oleh dua pasangan calon. Yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun nomor urut 1 Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Sandhika Ratna Veryantiko yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan Kabupaten Madiun. Adapun, Ahmad Dawami adalah petahana yang sebelumnya menjabat Bupati Madiun.

Kemudian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun nomor urut 2 Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi yang diusung dari delapan partai politik di antaranya PKB, Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, Partai NasDem, dan PSI. Hari Wuryanto adalah petahana yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Madiun.(*)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tahanan yang mempunyai KTP Jakarta untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

"Dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 orang di antaranya tercatat memiliki KTP DKI dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk pilkada di Wilayah DKI Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu.

Budi menerangkan pemungutan suara dilakukan di area dalam rutan gedung KPK Merah Putih yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 WIB dan selesai pukul 11.40 WIB. Sepuluh orang tahanan tersebut telah menggunakan hak pilihnya.

KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, DKI Jakarta, dalam pelaksanaannya. TPS yang didirikan di KPK diisi dua petugas KPPS, satu orang pengawas, dan satu orang saksi.

KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petugas sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu.

Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih pada pilkada terpenuhi.

"Artinya, seluruh tahanan yang ber-KTP DKI telah menggunakan hak suaranya pada pilkada kali ini," ujar Budi.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

Sebanyak 8,2 juta orang pemilih telah ditetapkan masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 yang akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh antusias mengikuti pemungutan suara Pilkada 2024 tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh Edi Sigit Budiman di Aceh Besar, Rabu, mengatakan ada satu tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lapas tersebut. TPS tersebut masuk wilayah pemungutan suara Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

"Warga binaan tampak antusias menggunakan hak pilihnya. Mereka bebas memilih sesuai hati nurani. Tidak ada intervensi terhadap mereka dalam menentukan pilihannya," kata Edi Sigit Budiman menyebutkan.

Edi Sigit Budiman mengatakan jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh banyak 603 orang. Sedangkan yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 508 orang, terdiri 493 orang pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dan 15 orang pemilih DPT tambahan.

"Sedangkan warga binaan lainnya tidak bisa memilih karena mereka tidak memiliki identitas kependudukan. Syarat terdaftar sebagai pemilih adalah memiliki identitas kependudukan dan merupakan warga Provinsi Aceh," katanya.

Jenis pemilihan di Lapas Banda Aceh yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan jumlah pemilih sebanyak 439 orang serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar dengan jumlah pemilih mencapai 69 orang.

Untuk teknis pemilihan, kata dia, dilakukan dengan cara memanggil warga binaan per kamar. Sedangkan yang lain menunggu di kamar masing-masing Mereka dipanggil setelah giliran.

"Tidak semua warga binaan datang ke TPS yang berada di kompleks lapas secara bersamaan. Dan ini untuk mencegah kejadian tidak diinginkan. Pemungutan suara juga berlangsung lancar," katanya.

Menyangkut dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Edi Sigit mengatakan direkrut dari petugas lapas. Sedangkan petugas linmas dari kecamatan.

"Pemungutan suara di lapas juga diawasi petugas pengawas pemilu dan para saksi-saksi dari peserta pemilu. Pelaksanaannya juga mendapat pengamanan dari aparat kepolisian," kata Edi Sigit Budiman.

Ikshan, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengaku antusias mengikuti pilkada. Dirinya menggunakan hak pilih sesuai hati nurani dan tidak ada intervensi atau paksaan dari siapa pun.

"Sebagai warga negara, tentu saya menggunakan hak konstitusi, memilih pada pilkada ini. Kalau pasangan calon yang dipilih, kami mengenalnya karena ada sosialisasi. Ada juga calon yang sudah kami kenal sebelum masuk lapas ini," katanya.

Ikhsan mengharapkan pasangan yang terpilih pada pilkada tersebut amanah serta memberi kemaslahatan masyarakat, mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami juga mengharapkan kepala daerah yang terpilih bisa menekan angka pengangguran dengan membuka banyak lapang pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tindak pidana seperti yang pernah kami lakukan," kata Ikhsan.

benar-benar dihargai dan dijamin keamanannya

Jakarta (ANTARA) -

Sebanyak 8,2 juta pemilih yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 dan -akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Malang Raya (ANTARA) -

"Untuk napi terorisnya itu MBA, S, dan RR," ujarnya.

Faishol menyatakan bahwa satu dari ketiga narapidana teroris itu bisa menggunakan hak pilihannya secara penuh, yakni untuk surat suara jenis Pilkada Kota Malang dan Jawa Timur.

"Napi teroris ada tiga, satu dari Kota Malang dan dua dari luar kota, dari Madura," katanya.

Pelaksanaan tahapan pemungutan suara di Lapas Kelas I Lowokwaru, Kota Malang sudah dilaksanakan sedari pukul 07.30 WIB. Para warga binaan terlihat tertib memenuhi kolom absensi dan mengantre menunggu giliran masuk ke bilik suara.

Setiap KPPS hingga petugas keamanan di lima TPS di lokasi tersebut sepenuhnya merupakan pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut.

"Kecuali pendampingan ada dari Bawaslu," ucapnya.

Sementara itu, Camat Blimbing, Kota Malang Nina Sudiarti mengatakan jalannya pemungutan suara TPS lokasi khusus di Lapas Kelas I Lowokwaru juga sudah ditinjau langsung oleh forum koordinasi pimpinan daerah setempat.

Kedatangan jajaran pemangku kebijakan di Kota Malang untuk memastikan kelancaran proses demokrasi tingkat daerah.

"Untuk surat suara aman, cuma di sini banyak penduduk dari luar Kota Malang sehingga lebih banyak untuk pemilihan gubernur. Lima TPS sudah mencukupi surat suaranya," katanya.

Dia memperkirakan seluruh proses penyampaian suara di Lapas Lowokwaru telah mencapai 98 persen. Diharapkan tahapan bisa selesai tanpa adanya catatan khusus dalam bentuk apapun.

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memuji pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa warga binaan di Rutan Salemba dapat menggunakan hak pilihnya. Di rutan ini menyediakan tiga tempat pemungutan suara (TPS).

"Di sini sistem sudah sangat baik. Setiap pemilu, pilkada, sistemnya sudah dipahami oleh para penyelenggara dan yang mencoblos juga," kata Wamendagri Bima Arya usai mengunjungi Rutan Salemba, Jakarta, Rabu.

Wamendagri menerima laporan bahwa warga binaan yang sakit langsung didatangi petugas tempat pemungutan suara (TPS) agar dapat menggunakan hak pilihnya.

"Saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di lapas (lembaga pemasyarakatan), Pak Kanwil (Kepala Kantor Wilayah) dan semua jajaran yang secara sigap telah memfasilitasi hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima Arya melanjutkan, "Jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai luput karena masih ada haknya, tetapi semua dipastikan."

Walaupun demikian, dia mengakui bahwa ada sebagian warga binaan yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Angka yang enggak memiliki KTP (kartu tanda penduduk) DKI, dan jadi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya ada sekitar 700 orang ya karena domisilinya bukan di sini. Mereka tidak bisa berpartisipasi, tetapi secara keseluruhan penyelenggaraannya baik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia menyinggung keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yang telah menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada warga binaan di Rutan Salemba agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

"Sosialisasi telah dilakukan oleh KPU dengan jemput bola. Jadi, ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena 'kan keterbatasan mereka (warga binaan, red.) tidak bisa mengakses semua informasi dengan gawai. Jadi, langsung sosialisasi dari KPU," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI merespons tewasnya GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, akibat luka tembak senjata api dengan mendorong aparat kepolisian untuk melakukan penanganan tawuran secara humanis.

“Komnas HAM menyampaikan sikap sebagai berikut, memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Atnike mengatakan bahwa Komnas HAM menyesalkan terjadinya penembakan tersebut. Komnas HAM juga menyampaikan duka cita yang mendalam.

Lebih lanjut, Komnas HAM meminta kepolisian memastikan adanya penegakan hukum yang adil serta perlindungan bagi saksi dan korban.

“Meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan,” kata Atnike.

Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar menyebut GRO diduga merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dini hari.

Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yang pulang melintas di lokasi tawuran itu. Polisi tersebut berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

"Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut," kata Irwan di Semarang, Senin (25/11).

Menurut kepolisian, ada upaya untuk menyerang anggota polisi yang akan melerai tawuran tersebut, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul.

Aparat yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, identitas korban belum diketahui karena kelompok lawan tawuran yang memberi pertolongan tidak ada yang mengenal.

“Baru Minggu pagi sekitar jam 10 identitas korban diketahui dan diberitahukan ke keluarganya,” katanya.

Dalam penanganan tawuran antargangster di Semarang Barat tersebut, polisi mengamankan 12 pelaku. Adapun empat orang, di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara aparat yang diduga menembak korban sedang dalam tahap pengembangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan tiga siswa SMK Negeri 4 Semarang yang diduga menjadi korban penembakan polisi tercatat sebagai siswa yang aktif di sekolah.

"Berdasarkan hasil penelusuran kegiatan siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah, ketiga siswa dimaksud tidak menunjukkan tanda-tanda atau indikasi bahwa mereka mengalami hambatan belajar. Bahkan, siswa tersebut aktif mengikuti kegiatan sekolah, antara lain sebagai anggota tim paskibra,” kata dia dalam pernyataannya di Semarang, Selasa (26/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Sebanyak 1.060 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di kawasan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak, Rabu (27/11). Sebagai upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas menyebut pencoblosan di lingkungan khusus ini di kelompokkan menjadi dua area.
(Indra Budi Santoso/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Tempat Pemungutan Suara (TPS) 901 Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memiliki cara yang unik untuk meningkatkan partisipasi warga binaan dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2024 dengan dihias menggunakan atribut Kerajaan Majapahit.

Seluruh petugas kompak mengenakan kostum seperti prajurit dari Kerajaan Majapahit, termasuk Kepala Rutan Kelas II B Bangil, Bhanad Sofa Kuniawan.

"Kami ingin mengingatkan para petugas dan narapidana maupun masyarakat bahwa sejarah harus diingat dan diceritakan kepada generasi penerus," ujar Bhanad dalam keterangan yang diterima di Pasuruan, Rabu.

Bhanad mengaku bahwa pihaknya tampil all-out dalam menyambut Pilkada Serentak 2024 tersebut. Ornamen-ornamen bernuansa Kerajaan Majapahit, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan bantuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta para petugas.

Sementara itu, Bhanad menjelaskan, pada rumah tahanan tersebut terdapat 510 WBP yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jumlah tersebut berkurang dari jumlah awal yang sebanyak 564 WBP lantaran 54 WBP telah dinyatakan bebas sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.

"Jumlah DPT berkurang karena beberapa WBP ada yang bebas," terang Bhanad.

Sebagai informasi, dalam Pilkada Serentak 2024 di Pasuruan, KPU mencatat sebanyak 1.206.754 nama terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Pasuruan.

Para pemilih menggunakan hak suaranya di 2.338 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 365 desa di Kabupaten Pasuruan.

Dalam Pilkada Serentak 2024 ini terdapat dua pasangan calon yang mengikuti kontestasi, yakni pasangan Mujib Imron-Wardah Nafisah, dan pasangan Rusdi Sutedjo-Shobih Asrori.

Meskipun berada di dalam lapas, warga binaan yang berdomisili sesuai dengan KTP-nya mendapatkan hak untuk memilih di TPS khusus.

Kendari (ANTARA) - Sebanyak 179 narapidana (napi) perempuan menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kepala Lapas Kelas III Kendari Rina Setiari saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa ratusan napi perempuan yang ada di lapas tersebut terlihat antusias untuk menyalurkan hak suara mereka.

"Meskipun berada di dalam lapas, warga binaan yang berdomisili sesuai dengan KTP-nya mendapatkan hak untuk memilih di TPS khusus ini," katanya.

Sebelum hari-H pemungutan suara, kata Rina, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari telah melakukan sosialisasi tentang cara memilih serta membagikan buku yang berisikan visi misi pasangan calon pada Pemilihan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

"Dari situ tentu saja memberikan informasi ter-update mengenai calon-calon yang akan dipilih oleh mereka, jadi secara tidak langsung mereka harus mengenal seperti apa sih visi dan misi calonnya," ujarnya.

Kalapas ​​​berharap seluruh warga binaan dapat memilih pasangan calon pada Pilkada Kota Kendari dan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang betul-betul bisa memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat.

"Mudah-mudahan semua bisa memilih dan bisa memberikan hak suaranya di lapas ini," kata Rina.

Sementara itu, Ketua KPPS TPS 901 Ni Putu Desi A. mengatakan bahwa di Lapas Perempuan Kendari hanya terdapat satu TPS yang melayani seluruh narapidana dan anggota KPPS.

"Seluruh rangkaian kegiatannya berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada kendala selama persiapan. Kalau KPPS semuanya adalah pegawai di sini, kecuali saksi-saksi dan panwaslu kecamatan," kata Desi.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sidoarjo (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Y. Ambeg Paramarta menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak demokrasi para narapidana dan warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

"Hak yang dihapus dari narapidana dan warga binaan hanya hak kemerdekaan bergerak, hak-hak mendasar lain, seperti kesehatan dan hak demokrasi dalam pilkada kali ini kami dukung sepenuhnya," kata Ambeg di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah lembaga pemasyarakatan, Ambeg menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri mengamankan serta menjamin kelancaran pemungutan suara.

Menurut Ambeg, ada sekitar 640 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh lapas, sebanyak 60 lapas di antaranya berada di Jawa Timur.

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Ambeg menjelaskan ada empat TPS yang disiapkan untuk memenuhi hak pilih 1.244 orang narapidana dan warga binaan di lapas tersebut.

Ambeg juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada serentak di Lapas Kelas I Surabaya berjalan baik dengan tingkat partisipasi cukup tinggi.

"Tingkat partisipasi cukup tinggi, sekitar 70 hingga 80 persen dari total DPT yang terdaftar," ujar Ambeg.

Dalam kunjungan tersebut, Ambeg juga meresmikan Klinik Pratama Latubaya sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga narapidana.

Menurut Ambeg, melalui Klinik Pratama Latubaya yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah dapat memberikan pelayanan secara gratis bagi para keluarga narapidana dan warga binaan yang kurang mampu.

"Kami juga memberikan jalan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga narapidana dan warga binaan yang berkunjung sehingga keluarga yang kurang mampu dapat dilayani secara baik," ujar Ambeg.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur turut mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan penanaman jagung di wilayah Lapas Kelas I Surabaya.

Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kemenkumham untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mataram (ANTARA) - Seluruh warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menggunakan hak pilihnya pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kepala Lapas Kelas II B Selong Ahmad Sihabudin melalui keterangan resmi yang diterima di Mataram, Rabu, menyampaikan seluruh warga binaan Lapas Kelas II B Selong yang menggunakan hak pilihnya ini sebanyak 401 orang sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur.

"Alhamdulillah, semua warga binaan Lapas Kelas II B Selong mendapat kesempatan menggunakan hak pilihnya, baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur," kata Ahmad.

Selain DPT, dia menyebutkan ada juga pemilih yang memberikan hak pilihnya pada tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Lapas Kelas II B Selong. Mereka yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) berjumlah 122 orang.

"Yang DPTb ini berasal dari petugas lapas dan tahanan luar titipan polres, ada juga warga yang berdomisili di Menanga Baris, Kecamatan Pringgabaya," ujarnya.

Ahmad mengungkapkan bahwa rangkaian pemungutan suara pada TPS khusus di Lapas Kelas IIB Selong berjalan aman dan lancar tanpa gangguan.

Ahmad memastikan ASN lapas yang bertugas sebagai ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS Khusus pada Lapas Kelas II B Selong tetap menjaga netralitas maupun integritas sesuai dengan aturan.

"Pelaksanaan pencoblosan di TPS khusus Lapas Kelas IIB Selong berlangsung lancar dan kondusif. Ini semua berkat dukungan pengawasan pihak penyelenggara dan pengamanan dari TNI dan Polri," ucap dia.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024