"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utam

Jakarta (ANTARA) - Pegiat hak asasi manusia (HAM) Muhammad Amin Multazam Lubis mengatakan bahwa personel polisi tidak boleh "ringan tangan'" atau dengan mudahnya menggunakan senjata api (senpi) dalam bertugas, hanya karena atas nama penegakan hukum.

Selain karena terlalu mudahnya aparat menggunakan senpi, menurut dia, pemakluman publik terhadap tindakan penyalahgunaan alat tersebut juga sering terjadi, sehingga secara tidak langsung mendorong kesalahan serupa dilakukan berulang kali.

"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utama penggunaan kekuatan seperti senjata api," kata Amin kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia membeberkan, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh kepolisian sudah menjadi bahaya laten atau terpendam dalam penegakan hukum, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan.

Bahkan, lanjut dia, penyalahgunaan senjata api semakin banyak terjadi bila pelaku yang ditembak polisi adalah mereka para residivis dan musuh publik seperti pelaku begal, maling, teroris, pelaku asusila, dan lainnya.

Pembiaran serta pemakluman itu, secara terselubung, tanpa disadari membentuk perilaku personel kepolisian yang semakin 'ringan tangan' menggunakan senpi.

Pada akhirnya, tambah Amin, persoalan pidana remeh-temeh masyarakat yang belum tentu bersalah pun berpotensi menjadi korban tembakan oknum polisi.

"Cukup dengan alasan sederhana tanpa perlu pertanggungjawaban berlebihan, penggunaan senjata api jadi semacam bahaya laten," ujar aktivis KontraS Sumatera Utara itu.

Kasus penyalahgunaan senjata api dalam dua pekan terakhir telah menjadi sorotan berbagai pihak.

Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat telah menewaskan satu orang bernama Ryanto Ulil Anshar yang berpangkat Kompol, merupakan salah satu contoh penyalahgunaan senjata api.

Penembakan dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar sebagai anggota aktif Polri, sehingga berujung dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain kasus tersebut, kasus penembakan atau penyalahgunaan senjata api juga dilakukan oleh oknum polisi berinisial R berpangkat Aipda, kepada seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO yang dikenal sebagai anggota paskibraka berprestasi.

Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan Aipda R, masih berstatus terperiksa.

"Terperiksa, dalam waktu dekat akan segera menjalani sidang etik," kata Agus Suryonugroho di Semarang, Senin.

Ia memastikan Polda Jawa Tengah tidak akan menutup-nutupi proses hukum terhadap oknum anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang itu.

Ia mengatakan penanganan perkara tersebut dalam pengawasan dari Komnas HAM, Kompolnas, hingga Mabes Polri.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penyintas aksi terorisme Valeriana Silitubun menyampaikan rasa haru usai mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Valeriana yang merupakan korban langsung bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada tahun 2021 itu menerima bantuan pemulihan berupa uang sebesar Rp50 juta di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dana dukungan ini akan saya fokuskan untuk pemulihan dan kebutuhan sarung tangan yang saya gunakan dan juga salep yang sampai saat ini masih saya butuhkan.
Untuk sarung tangannya penggunaannya dalam waktu panjang bahkan bisa seumur hidup," ungkapnya.

Tak hanya itu dana pemulihan tersebut juga akan ia gunakan untuk kebutuhan dua kali operasi yang dijadwalkan pada tahun 2025, setelah dirinya menjalani 11 kali operasi.

Valeriana mengalami luka bakar cukup serius sekitar 90 persen di seluruh tubuh setelah terkena ledakan bom saat usianya menginjak 21 tahun pada 28 Maret 2021.

"Setelah mengalami kejadian ini banyak sekali benturan hidup yang saya harus terima, mulai dari kondisi fisik yang berubah drastis dan psikis yang sangat terganggu dimana saya terus mengalami perubahan diri yang tidak saya inginkan, bahkan saya membuat penolakan terhadap diri saya," ujar Valeriana yang kini berprofesi sebagai perawat di RS Bhayangkara Makassar itu.

Namun seiring waktu ia memberikan sugesti pada diri sendiri agar tidak stres dan dapat menerima kondisi yang telah dialami. "Saya mengajari diri saya untuk menikmati, bahkan menjalani setiap proses yang saya lewati, bahkan sampai saat ini saya tidak malu dengan kondisi fisik saya," tuturnya.

BNPT berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan bantuan senilai Rp998,3 juta sepanjang tahun 2024 sebagai dukungan pemulihan bagi 61 orang penyintas terorisme.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono bersama Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder, sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan Pupuk Indonesia ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," kata Eddy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyatakan kewenangan untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum militer dalam putusan MK hendak menegaskan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

"Bagus-bagus aja, supaya pemberantasan korupsi itu lebih tuntas misalnya, terhadap pihak-pihak yang selama ini merasa kebal hukum ya itu juga bisa kita tangani secara adil," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ditanya tanggapan terhadap putusan MK terkait Pasal 42 UU KPK di Denpasar, Bali, Senin.

Alex mengatakan putusan MK tersebut mempertegas kewenangan KPK dalam mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi. Keputusan tersebut pun mempertegas komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Saya selalu sampaikan dan saya kira sudah menjadi komitmen kepala negara, Presiden (Prabowo Subianto) ketika menyebutkan bahwa semua orang itu berkedudukan sama di muka hukum nggak lihat jabatannya, nggak lihat pangkatnya dan sebagainya. Jangan pernah orang merasa dia bisa lepas bebas dari hukum karena didukung di belakang saya ada a, ada b, ada c dan lain-lain," katanya.

Menurut Alex, putusan tersebut lahir bukan karena adanya ketidakpercayaan publik terhadap penindakan hukum yang ditangani TNI selama ini. Putusan tersebut menurutnya hanya penegasan terhadap kewenangan KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di tubuh militer.

Setelah munculnya putusan tersebut, KPK tengah menjajaki nota kesepahaman dengan Puspom TNI termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Sedang berusaha untuk menjajaki untuk menandatangani MoU/nota kesepahaman," kata Alex.

Namun, Alex belum memastikan waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan dengan pihak TNI untuk membahas putusan tersebut.

"Keputusan kemarin itu hanya penegasan kali ya. Dalam UU KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penuntutan yang dilakukan oleh orang sipil dan melibatkan anggota TNI," katanya.

"Jadi kalau dari awal perkaranya ditangani KPK nggak perlu lagi dilimpahkan. Tetapi dari pihak TNI dari awal dia yang melakukan penyelidikan, penyidikan terkait anggota atau staf TNI yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dari Puspom TNI sendiri, merekalah yang akan memproses," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa KPK berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), sepanjang kasus tersebut dimulai pertama kali oleh KPK.

Penegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002). MK mengabulkan sebagian perkara uji materi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh seorang advokat, Gugum Ridho Putra.

Pasal 42 UU 30/2002 semula hanya berbunyi, “KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah menjelaskan, persoalan dalam perkara korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer atau dikenal juga dengan istilah korupsi koneksitas, bersumber dari penafsiran yang berbeda-beda di antara penegak hukum terhadap rumusan Pasal 42 UU 30/2002.

Padahal, menurut MK, jika ketentuan pasal tersebut dipahami secara gramatikal, teleologis, dan sistematis, seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi dari unsur sipil dan militer.

Mahkamah menilai, persoalan dalam perkara korupsi koneksitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga mencakup kepatuhan penegak hukum saat bekerja dalam proses penegakan hukum.

Dengan demikian Pasal 42 UU 30/2002 menjadi selengkapnya berbunyi, “KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.”

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan bantuan senilai Rp998,3 juta sepanjang tahun 2024 sebagai dukungan pemulihan bagi 61 orang penyintas terorisme.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono bersama Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder, sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan Pupuk Indonesia ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," kata Eddy dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Oleh karenanya, BNPT mengapresiasi Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya atas perhatian dan dedikasi yang telah diberikan terhadap pemulihan korban, sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saat ini kami bersyukur dari Pupuk Indonesia memberikan bantuan psikososial maupun medis kepada korban terorisme," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

"Kami sangat gembira dapat menyerahkan secara langsung simbolis penyerahan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme, sebagai bagian komitmen kami bagi para penyintas dan untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujar Tina pada kesempatan sama.

Dia menambahkan bahwa upaya pemulihan bagi tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif.

Perwakilan penerima bantuan, Valeriana Sili Tubun, yang merupakan korban langsung bom Fereja Katedral Makasssar 2021, pun mengharapkan BNPT dapat terus melaksanakan kebijakan dan berbagai program nasional dalam penanggulangan terorisme, khususnya pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Harapan saya kepada BNPT beserta jajarannya semoga selalu menjalankan amanah dan tugas yang dipercayakan oleh negara, dalam hal ini melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme bagi seluruh korban yang berada di negara Indonesia," ujar Valeriana.

Sebelumnya, pada periode tahun 2022 dan 2023, Pupuk Indonesia telah menyalurkan bantuan senilai Rp926,43 juta kepada 49 penyintas terorisme untuk tujuan rehabilitasi medis dan psikososial.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Aparat penegak hukum di daerah masih belum berani menggunakan UU TPKS dengan berbagai alasan. Misal karena belum ada peraturan teknis, belum tahu SOP-nya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual berbasis gender.

"Penegakan hukum harus ditegakkan bersama-sama. Juga sensitivitas dan perspektif gender aparat penegak hukum harus ditingkatkan," kata Anggota Komnas Perempuan Bahrul Fuad dalam diskusi panel bertajuk "GBV Victim Support in Indonesia: Challenges and Opportunities" di Jakarta, Senin.

Hal ini karena Komnas Perempuan menemukan masih ada sejumlah aparat penegak hukum di daerah yang belum menggunakan UU TPKS dengan beragam alasan.

"Aparat penegak hukum di daerah masih belum berani menggunakan UU TPKS dengan berbagai alasan. Misal karena belum ada peraturan teknis, belum tahu SOP-nya," kata Bahrul Fuad.

Menurut dia, implementasi UU TPKS ini penting mengingat tingginya kasus kekerasan seksual berbasis gender yang berujung femisida di Indonesia.

Bahrul Fuad menambahkan aparat penegak hukum masih banyak yang menggunakan UU KUHP dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis gender.

"Untuk di kasus online, mereka menggunakan UU ITE, padahal korban rentan dikriminalisasi," kata dia.

Bahrul Fuad menambahkan UU TPKS telah mengatur semua aspek dalam kasus kekerasan seksual, termasuk hak-hak pemulihan korban dan hak restitusi bagi korban.

"Ini PR bagi media agar bisa memberikan peran lebih masif untuk mengedukasi masyarakat, khususnya aparat penegak hukum bahwa UU TPKS bisa diimplementasikan dan ditegakkan. Karena jika UU TPKS tidak diterapkan, yang dirugikan adalah korban," kata Bahlur Fuad.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menyarankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pemprofilan pemohon paspor, khususnya dalam melakukan verifikasi keabsahan data dengan hasil wawancara, guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Anggota Ombudsman Johanes Widijantoro mengungkapkan dalam kajian sistemik Ombudsman terkait pelaksanaan pencegahan TPPO, terdapat temuan masih banyaknya korban yang bisa dicegah keberangkatannya melalui proses pengawasan keimigrasian.

"Hal ini menggambarkan masih perlu dilakukan penguatan dalam proses pengawasan keimigrasian, khususnya proses verifikasi dan wawancara, serta pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)," ujar Johanes dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menanggapi penyerahan hasil kajian pada akhir pekan lalu.

Selain itu, ia juga mengatakan terdapat permasalahan berupa mudahnya praktik pemalsuan identitas dan dokumen calon pekerja migran atau warga Indonesia lainnya yang berpotensi TPPO, meskipun sudah diberlakukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Ia mengatakan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa korban TPPO, saat para korban akan berangkat ke negara penempatan, mereka tidak pernah terlibat dan tidak mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ke luar negeri karena semua dokumen, termasuk paspor, diurus oleh agen yang merekrut.

Maka dari itu, Ombudsman meminta Kementerian Imipas bisa memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang memuat daftar warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia nonprosedural yang pernah masuk daftar pencegahan.

Johanes menambahkan Kementerian Imipas juga harus meningkatkan pengawasan internal kepada pegawai kantor imigrasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan dokumen keimigrasian maupun pemeriksaan di TPI, khususnya di wilayah kantong PMI.

"Ombudsman meminta saran perbaikan dalam hasil kajian ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan, dan berkepastian hukum," tuturnya.

Berbagai temuan terkait keimigrasian tersebut tercatat dalam aspek pengawasan yang ditemukan dalam kajian pencegahan TPPO.

Selain aspek pengawasan, Ombudsman turut menyoroti aspek sosialisasi dan edukasi, peningkatan koordinasi dan kerja sama, serta regulasi dalam upaya pencegahan TPPO.

Pada aspek sosialisasi dan edukasi, sambung dia, terdapat temuan belum semua daerah memiliki Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO, tidak adanya anggaran yang dimiliki oleh daerah untuk Gugus Tugas TPPO, khususnya anggaran terkait kegiatan sosialisasi, belum seragamnya kelompok sasaran sosialisasi TPPO karena belum adanya perencanaan rinci dalam RAD TPPO, dan kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Mengenai kerja sama dan koordinasi pencegahan TPPO, Ombudsman menemukan masih adanya gugus tugas daerah yang belum melakukan restrukturisasi gugus tugas setelah diubahnya ketua harian, yang semula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menjadi Kapolri.

Ombudsman, menurut dia, juga menyoroti belum terlaksananya sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan TPPO.

Sementara terkait regulasi, Johanes mengatakan secara konseptual, regulasi mengenai pencegahan TPPO bertujuan untuk memastikan arah kebijakan pemerintah dalam memutus rantai TPPO.

Namun, lanjut dia, pengaturan dan kebijakan yang ada saat ini masih belum mampu menekan kasus TPPO karena keberadaan gugus tugas dalam bentuk lembaga koordinatif tidak cukup efektif untuk memberantas atau setidaknya meminimalisir terjadinya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

Ombudsman menyusun kajian dalam rangka melakukan evaluasi dan memberikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan pencegahan TPPO yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Dia menjelaskan hal yang melatarbelakangi kajian tersebut, yakni jumlah korban TPPO yang terus meningkat setiap tahunnya dengan beragam modus operandi dan korban yang berasal dari berbagai kelas ekonomi dan pendidikan serta meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri.

Dalam kajian tersebut, Ombudsman melakukan pengumpulan informasi dan data di beberapa wilayah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Bara, dan Kepulauan Riau.

Pengumpulan data dan informasi juga melibatkan instansi pusat, organisasi nonpemerintah, serta korban TPPO.

Pada hasil kajian, Johanes menyampaikan terdapat beberapa modus TPPO, yakni eksploitasi seksual, eksploitasi anak buah kapal, eksploitasi pekerja migran, pemagangan, pengantin pesanan yakni tawaran menikah dengan orang asing dan dijanjikan kehidupan mapan di negara asal calon suami, eksploitasi anak, serta eksploitasi transplantasi organ tubuh.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jadi pertama, kenapa paliatif? Human rights. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak sakit. Yang kedua, ada economical benefitnya

Jakarta (ANTARA) - Profesor Onkologi Radiasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Soehartati A. Gondhowiardjo menyebutkan perlu basis hukum beserta implementasi pelayanan paliatif yang lebih baik, karena bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta ekonomi nasional.

Ketika ditemui di Jakarta, Senin, Soehartati menyebutkan perawatan paliatif adalah bagian penting untuk memastikan pasien dengan penyakit terminal bisa menjalani sisa hidupnya secara produktif, dan meninggal secara baik. Saat ini, katanya, orientasi kesehatan nasional masih bersifat kuratif dan pelayanan paliatif masih terkesampingkan.

"Jadi pertama, kenapa paliatif? Human rights. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak sakit. Yang kedua, ada economical benefitnya," kata Seohartarti.

Dengan perawatan paliatif yang ditingkatkan dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan primer bahkan oleh masyarakat, kata dia, pasien didekatkan dengan keluarga, secara psikologis pasien akan lebih nyaman, sistem imunnya menjadi lebih baik, sehingga ada perbaikan kondisi. Dengan demikian, katanya, pasien dapat menjadi lebih produktif.

Selain itu, lanjutnya, jika pelayanan paliatif di rumah dilaksanakan, selain para pasien lebih nyaman, rumah sakit juga dapat menangani lebih banyak pasien lainnya yang membutuhkan pengobatan dan perawatan.

Soeharti memperkirakan negara dapat menghemat sekitar Rp2-5 triliun tiap tahun untuk biaya perawatan kesehatan, apabila perawatan paliatif ditingkatkan sehingga pasien menjadi produktif.

Dia menambahkan jika semua pasien pelayanan paliatif dapat dirawat di rumah, maka dapat menghemat hingga Rp32 triliun lagi, sehingga total penghematan bisa mencapai sekitar Rp35 triliun per tahun.

Basis hukum, katanya, juga untuk melindungi pihak-pihak yang punya niat baik dalam memberikan layanan tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dianggap melakukan malpraktik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pelayanan Sosial Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Siti Annisa Nuhonni menyebutkan pihaknya sudah ke MPR untuk mengadvokasi tentang pelayanan paliatif.

"Kita tunggu, pasti berproses kok. Mereka proses untuk home care, mereka proses untuk rumah paliatif atau hospice," kata Nuhonni.

Dia menjelaskan ada berbagai rumah sakit swasta yang mulai menyediakan layanan hospice gratis, sehingga basis hukum tersebut menjadi penting untuk memfasilitasi inisiatif mulia tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,”

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam menilai bahwa gagasan penempatan Polri di bawah TNI mengkhianati cita-cita reformasi.

“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,” kata Anam, dikutip di Jakarta pada Senin.

Ia menjelaskan, Polri dan TNI sebelumnya berada dalam satu lembaga bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lalu, pada era reformasi, kedua institusi itu dipisahkan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemisahan itu, kata dia, merupakan hasil dari gerakan reformasi yang diupayakan oleh bangsa.

“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum. Makanya, ada pemisahan jelas antara TNI dan kepolisian yang dulunya ABRI,” ucapnya.

Adapun langkah untuk memastikan Korps Bhayangkara bekerja secara profesional, menurutnya adalah bukan dengan mengembalikan Polri ke dalam TNI, melainkan dengan menjadikan pengawasan terhadap Polri sebagai pekerjaan rumah bersama, termasuk Kompolnas.

“Memastikan mereka profesional adalah pekerjaan bersama. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita semua. Oleh karenanya, bagi saya ide untuk mengembalikan lagi Polri di bawah TNI adalah bertentangan dengan ide reformasi,” ucapnya.

Diketahui, gagasan penempatan Polri di bawah TNI dan Polri disampaikan oleh Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis (28/11). Ia mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak ada intervensi di dalam pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Menurutnya, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kota Cilegon (ANTARA) - Kantor Imigrasi Cilegon berhasil meraih penghargaan terbaik pertama kategori The Most Caring One pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada kegiatan Kopdar Humas Imigrasi 2024.

Penyerahan penghargaan disaksikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan pemasyarakatan, Agus Andrianto di Jakarta, Kamis (28/11). Kopdar Humas Imigrasi merupakan sebuah program yang menjadi wadah berbagai informasi, berjejaring dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kehumasan bagi petugas kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Acara ini melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Indonesia dan telah menjadi agenda rutin sejak tahun 2019.

Untuk pertama kalinya, Kantor Imigrasi Cilegon berhasil meraih penghargaan AHII dalam kategori pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat (the most caring one) terbaik pertama.

Penghargaan ini menjadi wujud nyata dari komitmen Kantor Imigrasi Cilegon dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat serta memperkuat peran humas dalam mendukung visi dan misi Ditjen Imigrasi.

“Kami merasa terhormat dan bersyukur atas penghargaan ini. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” Ujar Muhammad Deny Firmansyah, Kepala Kantor Imigrasi Cilegon.

Penghargaan ini diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menunjukkan kontribusi luar biasa dalam bidang kehumasan keimigrasian di berbagai kategori diantaranya pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat, pengelolaan media sosial, pengelolaan media dan pemberitaan, pengelolaan website, serta penghargaan individu untuk insan praktisi humas imigrasi Indonesia.

Melalui penghargaan ini Kantor Imigrasi Cilegon berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan kehumasan serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik.

Palu (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding menegaskan wacana penggabungan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan penghianatan terhadap semangat reformasi.

"Janganlah karena emosional sesaat, institusi yang sama-sama kita cintai ini, kemudian dikambinghitamkan. Saya kira itu adalah penghianatan atas semangat reformasi," katanya dihubungi dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin.

Dia menjelaskan pemisahan antara TNI dan Polri merupakan semangat reformasi, yang diharapkan Polri dapat bekerja secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

"Bisa dibayangkan kalau institusi ini di bawah kementerian, pasti upaya-upaya penegakan hukum tidak akan profesional," katanya menegaskan.

Menurut dia, dengan beberapa kejadian-kejadian belakang ini, tidak menjadi alasan bahwa institusi Polri harus digabungkan dengan kementerian.

Dia menyarankan bahwa hal yang perlu dibenahi adalah semangat reformasi secara internal.

Menurut ia, perlu dilakukan revolusi mental di Polri sehingga institusi di bawah kendali langsung presiden itu, mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri karena banyaknya masalah di internal Polri.

Kata dia, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000, agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

Anggota Komisi II DPR menyatakan wacana mengembalikan Polri ke Kemendagri sebetulnya sudah pernah mengemuka. Ia pun tak masalah jika saat ini mayoritas fraksi partai di DPR menolak usul PDIP.

Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap ekstremisme yang mengarah kepada terorisme di tengah masyarakat.

"Ekstremisme yang berujung pada terorisme adalah ancaman serius bagi stabilitas sosial, keamanan nasional, dan keharmonisan masyarakat, sehingga harus kita cegah ataupun antisipasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng Katma F. Dirun di Palangka Raya, Senin.

Dia menjelaskan, sebagai salah satu strategi merespons permasalahan terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024.

Oleh karenanya pada hari ini, salah satunya Pemprov Kalteng menggelar sosialisasi pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dia menyampaikan RAN PE berfungsi sebagai pengarah koordinasi antar kementerian dan lembaga, untuk meningkatkan daya tangkal, menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, serta mencegah terorisme.

"Saya menegaskan pentingnya menyelaraskan peran dan fungsi pemerintah daerah serta membangun ketahanan masyarakat secara umum, dalam menangkal ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," ujar Katma.

Lebih lanjut dia menekankan, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran vital sebagai benteng pertama untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

"Seiring berkembangnya zaman, pengaruh negatif semakin mudah masuk ke dalam kehidupan kita, termasuk peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan," tuturnya.

Maka pencegahan harus dimulai dari dalam keluarga dengan cara komunikasi yang baik, edukasi sejak dini, teladan yang baik, membangun aktivitas positif dan mengawasi perubahan perilaku anak.

Katma berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya aksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat.

"Kami harapkan peran aktif masyarakat dalam menjaga situasi kondisi lingkungan, terlebih lagi ketertiban dan keamanan pasca pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 yang telah dilaksanakan," katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kalteng Edy Yusuf menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme di lingkungan masyarakat.

"Juga meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga dan masyarakat," katanya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menginstruksikan kepada seluruh jajaran BNPT untuk tetap meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penanggulangan terorisme, terutama pada momen akhir tahun 2024.

"Masuk periode akhir tahun 2024 ini mari terus meningkatkan kinerja dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme," kata Eddy dalam Rapat Pimpinan (Rapim) BNPT di Sentul, Bogor Jawa Barat, Jumat (29/11), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Untuk itu, ia meminta sejumlah kegiatan kolaboratif harus terus ditingkatkan pada akhir tahun ini agar upaya pencegahan dapat selalu diglorifikasikan.

Dia berharap berbagai program BNPT bisa disinergikan dengan program-program kementerian/lembaga (k/l) yang berdampak positif kepada masyarakat.

Eddy menyebutkan terdapat sejumlah program BNPT terkait pencegahan terorisme yang berkolaborasi dengan k/l di antaranya, yakni program Sinergisitas, Desa Siapsiaga, Sekolah Damai, dan Dialog Kebangsaan.

Di sisi lain, Kepala BNPT tersebut pun tetap mengajak semua pihak untuk selalu waspada dan tidak boleh lengah terhadap ideologi radikal terorisme.

"Kewaspadaan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kita tidak boleh lengah terhadap ideologi kekerasan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan aksi terorisme di Indonesia telah menurun selama tiga tahun terakhir karena pemerintah berhasil dalam meredam cikal bakal pergerakan terorisme sejak dini.

"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan insiden terkait terorisme di Indonesia. Dari tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024, Indonesia berhasil mempertahankan status zero terrorism attack," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Adi Winarso saat memimpin Delegasi RI pada kegiatan The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam, Jumat (29/11).

Menurut Adi, Indonesia berhasil berada dalam status aman dari terorisme karena pemerintah melakukan langkah pencegahan awal seperti menindak para pelaku sebelum melakukan aksinya.

Namun demikian, Adi tetap menyoroti munculnya fenomena aksi terorisme baru yang lebih moderen dengan menggunakan teknologi.

Ragam fenomena yang muncul, seperti perekrutan anggota teroris lewat teknologi media, penyebaran paham-paham ekstremisme melalui internet, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan penggunaan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024