Natuna (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, melakukan perekaman data biometrik paspor ke pulau terluar, Pulau Serasan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Hendra Nofiardi dikonfirmasi dari Natuna, Minggu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut guna menjawab keresahan masyarakat di wilayah kepulauan seperti Natuna.

Inovasi itu, lanjut dia, diberi nama Pelita Natuna atau pelayanan imigrasi antarpulau di Kabupaten Natuna.

"Pelita Natuna menjadi semangat baru Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai dalam melayani Permohonan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)," ujar dia.

Dikatakan pula bahwa inovasi itu baru diterapkan pada 2024 dan dimulai pada bulan November untuk tiga kecamatan, yakni Pulau Serasan Kecamatan Serasan, Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, dan Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Kegiatan serupa akan dilaksanakan kembali pada bulan Desember di lokasi yang sama, kemudian pada tahun 2025 akan diagendakan setiap bulan.

Hendra menambahkan bahwa inovasi itu guna menjawab tantangan sebab Natuna merupakan daerah kepulauan, tempat ini terdapat beberapa wilayah yang terpisah oleh lautan.

Beberapa kendala tersebut, kata dia, adalah belum optimalnya pelayanan paspor untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, ditambah lagi masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya memiliki paspor atau dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan keluar negeri atau menyeberang ke perbatasan.

"Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk meningkatkan pelayanan," ucap dia.

Di samping membuka layanan paspor, pihaknya juga menyosialisasikan pentingnya paspor kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat membuat paspor.

"Kegiatan jemput bola pembuatan paspor ini dalam rangka meningkatkan kepemilikan paspor masyarakat di Kabupaten Natuna," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa program tersebut akan berdampak positif pada masyarakat, yakni bisa menekan biaya dan waktu, sebab masyarakat tidak perlu ke ibu kota kabupaten.

"Optimalisasi pelayanan paspor dengan program Pelayanan Imigrasi Antar-Pulau (Pelita) Natuna ini diharapkan membawa perubahan bagi masyarakat perbatasan dan mengoptimalkan kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai," kata dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelasa I TPI Dumai mengamankan sebanyak 26 Warga Negara Asing (WNA) terdiri dari 17 asal Myanmar dan sembilan asal Bangladesh yang berupaya menyeberang ke Malaysia secara ilegal melalui jalur tikus.

Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas ilegal WNA tersebut dan dengan melibatkan aparat keamanan aksi mereka dapat dicegah.

"Tim FIQR Lanal Dumai dan Satgas Ops Koarmada I menangkap 24 WNA di Pesisir Pantai Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, sedangkan dua lagi diserahkan oleh Polsek Medang Kampai," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ricky Rachmawan, kepada wartawan di Dumai, Sabtu.

Ricky mengatakan sembilan warga Bangladesh masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan visa kunjungan, namun mereka hendak melanjutkan perjalanan secara ilegal ke Malaysia.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap mengapresiasi kerja Kantor Imigrasi Dumai dan aparat penegak hukum yang menggagalkan penyeberangan ilegal WNA tersebut.

"Wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura rentan terhadap praktik penyelundupan. Saya minta masyarakat dan nelayan aktif melaporkan segala aktivitas mencurigakan, agar kami bisa bertindak cepat," katanya.

Budi mengatakan pihaknya segera memetakan jalur tikus yang kerap digunakan para penyelundup. "Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memperkecil ruang gerak pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari dampak penyelundupan," katanya..

Budi memimpin operasi gabungan pengawasan keimigrasian di perairan Dumai, khusus di Selat Malaka, melibatkan TNI AL, TNI AD, Polairud dan Balai Karantina, guna mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian orang asing.

Pada kegiatan itu pihaknya mengoperasikan Kapal Patroli Pura Ksatria Selat Panjang, sekaligus memperkuat pengawasan di Perairan terutama di wilayah Selat Panjang.

Kota Dumai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, jalur lalu lintas laut yang sangat sibuk sehingga Dumai menjadi titik yang rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran keimigrasian.

Dengan adanya operasi gabungan dan dukungan kapal patroli baru, diharapkan pengawasan keimigrasian di wilayah Riau, khususnya di perairan Dumai, dapat semakin efektif dan mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Pewarta: Frislidia
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Wakapolda Kalteng) Brigjen Rakhmad Setyadi menegaskan kepada para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng apabila tidak puas dengan hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar menggunakan jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pada hari Minggu (8/12/2024) akan dilakukan pleno penghitungan suara oleh KPU, kami meminta para simpatisan dapat membantu kamtibmas agar pleno besok berjalan dengan lancar dan aman," kata Setyadi usai menggelar apel kesiapsiagaan pengamanan pleno pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024, di Palangka Raya, Sabtu.

Jenderal berpangkat bintang satu itu menyampaikan terima kasih atas pengamanan yang telah dilakukan karena sampai saat ini, situasi Kalteng tetap aman dan nyaman meskipun ada delapan tempat yang melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU).

"Kita sangat bersyukur kondisi Kalteng masih terkendali,dan ini semua atas nikmat yang kuasa, tentu juga upaya dan dedikasi kerja keras rekan semua, TNI- Polri, unsur masyarakat, penyelenggara pemilu dan seluruh pihak," katanya.

Dia menuturkan meskipun situasi Kalteng aman, namun langkah antisipasi tetap dilakukan agar situasi selalu kondusif.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk selalu mendukung semua proses pilkada agar Kalteng senantiasa aman.

Dia mengatakan personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan pleno penghitungan suara Pilkada Kalteng sebanyak 1.200 personel gabungan, baik Polri maupun TNI.

"Untuk masuk ke arena penghitungan suara, nantinya diperketat untuk menghindari berbagai hal negatif yang terjadi di wilayah setempat," ujarnya.

Sementara itu, Kasrem 102/Pjg Ulysses mengharapkan unsur pengamanan, baik TNI-Polri tetap solid dalam menjalankan tugas agar Kalteng selalu aman.

"Semoga skenario yang dilakukan dapat berjalan aman dan lancar sesuai kehendak kita semua," ujar Ulysses.

Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman di Jakarta, Sabtu, mengatakan terdapat 167 kasus yang menyangkut persoalan formulir C6 atau undangan yang tidak terdistribusi kepada masyarakat.

"Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK," katanya.

Hal itu pun sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, namun tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6nya tidak terdistribusi dengan benar.

Tak hanya itu, 80 lebih laporan yang disampaikan relawan dan masyarakat ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya.

"Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI.

Mulai dari persoalan daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan mencoblos lebih dari satu kali hingga pemilih yang tidak ada di dalam DPT," papar Munatshir.

Dari seluruh kejadian-kejadian itu, kata dia, membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

"Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak bekerja profesional," tegasnya.

Hingga saat ini, tambah dia, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Tim Pemenangan RIDO serta relawan untuk melakukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon memusnahkan 11 ponsel sitaan milik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai penerapan standar operasional prosedur (SOP) pembinaan.

"Ponsel tersebut didapatkan dari hasil penggeledahan di setiap hunian dan blok yang dilakukan dalam sepekan terakhir," kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon, Mukhtar di Ambon, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa pemusnahan barang hasil penggeledahan tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) demi mewujudkan pembinaan yang tepat bagi warga binaan.

Belasan ponsel hasil sitaan dari warga binaan tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.

"Hal ini sebagai wujud nyata, aksi dalam mewujudkan zero HP di dalam Lapas, kami tegaskan bahwa narapidana dilarang memiliki, membawa, atau menggunakan handphone di lembaga pemasyarakatan," tegasnya.

Larangan ini diatur dalam Pasal 4 huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar aturan ini adalah penjatuhan sanksi tingkat ringan hingga berat yakni penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari dan penundaan atau pembatasan hak bersyarat.

"Jika mengetahui adanya narapidana yang menggunakan handphone di lapas, dapat melaporkan hal tersebut kepada Kepala Satker Pemasyarakatan melalui Petugas Pemasyarakatan," ucapnya.

Menurutnya temuan ponsel pada warga binan tersebut disinyalir hasil penyelundupan dari pihak keluarga kepada para warga binaan.

Oleh sebab itu ia menekankan kepada petugas Lapas agar meningkatkan pengawasan pada barang-barang yang masuk dan mengultimatum kepada petugas agar tidak ada yang bermain-main membantu narapidana untuk memasukan ponsel, mengingat HP sangat berbahaya apabila disalahgunakan untuk melakukan penipuan atau mengontrol peredaran narkoba.

Adapun barang terlarang yang dimusnahkan selain ponsel antara lain, charger,headset, dan sejumlah perkabelan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Slowakia memperkuat kerja sama bilateral untuk melindungi anak-anak korban terorisme, sebagai upaya penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional, regional, dan global.

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto , dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kedua negara perlu berfokus pada perlindungan anak yang menjadi korban dari kejahatan terorisme.

"Kami juga fokus pada perlindungan anak yang terpapar konflik, seperti kasus RD di Slowakia. Anak-anak itu adalah korban, bukan pelaku, jadi kami berharap isu ini dapat menjadi perhatian internasional," kata Andika pada pertemuan Joint Working Group (JWG) kedua.

Ia menyoroti tantangan global dalam penanggulangan terorisme yang semakin kompleks, dimana perempuan dan anak kini bukan hanya sebagai korban tapi juga pelaku dalam tindak kejahatan tersebut.

"Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku," ujar dia.

Senior Specialist Referent dari Anti-Terrorism Center Kepolisian Slowakia, Major Martin Baran, menjelaskan negaranya menghadapi tantangan penanggulangan terorisme, terutama dari individu yang meradikalisasi diri dan para pengungsi yang kembali dari zona konflik.

"Kami mengutamakan pemantauan radikalisasi online melalui teknologi canggih, serta memperkuat kontrol perbatasan dan berbagi informasi intelijen," kata Martin.

Menurut dia, aktivitas itu sangat penting dalam mencegah ekstremisme dan mendukung upaya deradikalisasi.

Melalui pertemuan itu, BNPT dan Slowakia berharap dapat menciptakan standar penanganan terorisme yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi korban.

Pertemuan lanjutan direncanakan untuk membahas implementasi agenda yang telah disepakati, serta meninjau keberhasilan program-program yang tengah berjalan.

Sejak menjalin kerja sama erat pada 2019, Indonesia dan Slowakia terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani ancaman terorisme global.

Kedua negara sepakat untuk saling berbagi pengalaman dan strategi, termasuk dalam perlindungan anak serta penguatan sistem deradikalisasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model kerja sama bilateral yang produktif di tingkat internasional.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia-Slowakia perkuat kerja sama lindungi anak korban terorisme

Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Slowakia memperkuat kerja sama bilateral untuk melindungi anak-anak korban terorisme, sebagai upaya penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional, regional, dan global.

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto , dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kedua negara perlu berfokus pada perlindungan anak yang menjadi korban dari kejahatan terorisme.

"Kami juga fokus pada perlindungan anak yang terpapar konflik, seperti kasus RD di Slowakia. Anak-anak itu adalah korban, bukan pelaku, jadi kami berharap isu ini dapat menjadi perhatian internasional," kata Andika pada pertemuan Joint Working Group (JWG) kedua.

Ia menyoroti tantangan global dalam penanggulangan terorisme yang semakin kompleks, dimana perempuan dan anak kini bukan hanya sebagai korban tapi juga pelaku dalam tindak kejahatan tersebut.

"Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku," ujar dia.

Senior Specialist Referent dari Anti-Terrorism Center Kepolisian Slowakia, Major Martin Baran, menjelaskan negaranya menghadapi tantangan penanggulangan terorisme, terutama dari individu yang meradikalisasi diri dan para pengungsi yang kembali dari zona konflik.

"Kami mengutamakan pemantauan radikalisasi online melalui teknologi canggih, serta memperkuat kontrol perbatasan dan berbagi informasi intelijen," kata Martin.

Menurut dia, aktivitas itu sangat penting dalam mencegah ekstremisme dan mendukung upaya deradikalisasi.

Melalui pertemuan itu, BNPT dan Slowakia berharap dapat menciptakan standar penanganan terorisme yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi korban.

Pertemuan lanjutan direncanakan untuk membahas implementasi agenda yang telah disepakati, serta meninjau keberhasilan program-program yang tengah berjalan.

Sejak menjalin kerja sama erat pada 2019, Indonesia dan Slowakia terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani ancaman terorisme global.

Kedua negara sepakat untuk saling berbagi pengalaman dan strategi, termasuk dalam perlindungan anak serta penguatan sistem deradikalisasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model kerja sama bilateral yang produktif di tingkat internasional.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Perawatan cuci darah sejak Juli 2024 dengan pendampingan dari petugas lapas.

Denpasar (ANTARA) - Narapidana kasus pembunuhan berencana terhadap bocah Angeline di Denpasar, Bali, pada tahun 2015 Margriet Christina Megawe meninggal dunia karena mengidap gagal ginjal kronis.

“Kami sudah serahkan jenazahnya kepada pihak keluarga yakni anaknya," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Kerobokan Ni Luh Putu Andiyani di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Menurut dia, Margriet yang meninggal di salah satu rumah sakit itu menderita penyakit gagal ginjal kronis stadium lima dan rutin cuci darah dua kali seminggu.

Pihak lapas memantau kondisi narapidana tersebut selama mendekam di dalam lapas.

Sementara itu, dokter Lapas Perempuan Kerobokan dr. Ida Ayu Sri Indra Laksmi menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap Margriet.

Ia mengatakan bahwa perawatan cuci darah sejak Juli 2024 dengan pendampingan dari petugas lapas.

Lapas Perempuan Kerobokan juga memastikan pemulasaraan jenazah sesuai dengan prosedur serta berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk pemakaman.

"Kami turut berdukacita atas meninggalnya Margriet Christina Megawe. Kami sudah berkoordinasi dengan keluarga untuk menghormati hak-haknya sebagai manusia," imbuh Andiyani.

Margriet Christina Megawe sebelumnya divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada hari Senin, 12 Februari 2016.

Sebelumnya, kasus pembunuhan terhadap anak angkatnya, Angeline, menyita perhatian publik, baik dalam maupun luar negeri pada bulan Mei 2015.

Awalnya, bocah berusia 8 tahun itu dikabarkan hilang oleh Margriet di sekitar rumahnya, Jalan Sedap Malam Denpasar, Bali.

Namun, peristiwa tersebut berubah makin tragis dan pilu ketika petugas kepolisian menemukan jasad Angeline terkubur dengan terikat tali dan memeluk boneka serta terbungkus selimut di halaman belakang rumah Margriet.

Selain Margriet, polisi juga menangkap Agustay Hamdamay yang bekerja di rumah tersebut karena membantu penguburan Angeline. PN Denpasar saat itu memvonis 10 tahun penjara.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara mencatat 375 warga kurang mampu telah menerima bantuan hukum gratis hingga November 2024.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi di Ternate, Jumat.

Dia menyampaikan bahwa bantuan hukum gratis ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia (HAM).

"Kami bekerja sama dengan sembilan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi dan tersebar di kabupaten/kota di Maluku Utara untuk mendukung program ini," ujarnya

Oleh karena itu, dirinya mengayakan,Untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan hukum, Kanwil Kemenkumham Malut meluncurkan inovasi bernama Si Perahu (Sistem Informasi Layanan Bantuan Hukum). Melalui platform ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan hukum gratis dengan mudah.

Sementara, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Anita Safitri, menjelaskan bahwa layanan Si Perahu dapat diakses melalui medsos dan terus melakukan inovasi guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum, dan setiap tahun jumlah permohonan terus meningkat," ujarnya.

Dirinya menambahkan, dari total 375 permohonan bantuan hukum, sebanyak 272 kasus merupakan litigasi (melibatkan proses hukum di pengadilan), sedangkan 103 sisanya merupakan non-litigasi (penyelesaian hukum di luar pengadilan).

Kanwil Kemenkumham Malut juga melaporkan telah 100 persen menyelesaikan monitoring dan evaluasi terhadap 9 OBH yang menjadi mitra pelaksanaan program ini. Survei kepuasan menunjukkan bahwa masyarakat penerima layanan memberikan penilaian sangat baik terhadap bantuan hukum yang diterima.

"Dengan capaian ini, kami berharap masyarakat Malut yang membutuhkan bantuan hukum dapat terus memanfaatkan layanan ini sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional mereka," tutup Andi Taletting Langi.

bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur operasional standar, kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI meresmikan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk memperkuat pengawasan keimigrasian dari luar dan dalam lembaga.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan, kedua direktorat itu resmi beroperasi sejak 20 November 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Permenimipas) Nomor 1 Tahun 2024.

“Dengan adanya struktur yang lebih mapan, fokus yang lebih tajam pada pengawasan internal dan eksternal, saya berharap kinerja Ditjen Imigrasi dapat meningkat lebih signifikan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara,” kata Saffar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Direktorat Kepatuhan Internal bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur operasional standar, kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku.

Fungsi direktorat ini meliputi pencegahan pelanggaran dengan mengidentifikasi potensi risiko, menyusun kebijakan dan prosedur mencegah pelanggaran, memantau dan mengevaluasi operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Direktorat TPI bertugas memastikan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di seluruh Indonesia berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

“Hal ini penting untuk menjaga keamanan negara, mencegah masuknya orang asing yang tidak diinginkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tutur Godam.

Godam memerinci, Indonesia memiliki sebanyak 168 TPI yang meliputi TPI Udara di 17 bandara internasional, 95 TPI Laut, 16 Pos Lintas Batas Internasional, dan 40 Pos Lintas Batas Tradisional.

Di sisi lain, Ditjen Imigrasi mencatat, jumlah perlintasan masuk dan keluar RI pada semester I tahun 2024 mencapai lebih dari 20 juta perlintasan, sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebanyak hampir 42 juta perlintasan di seluruh TPI.

“Banyaknya jumlah TPI yang harus dikelola serta tingginya volume perlintasan orang merupakan urgensi yang perlu direspons melalui penyesuaian struktur organisasi,” kata dia.

Adapun Direktur Kepatuhan Internal dijabat oleh Barron Ichsan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, sedangkan mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditunjuk sebagai Direktur TPI.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin meminta masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama demi terciptanya situasi yang kondusif.

Menurut Mugiyanto, Indonesia merupakan negara yang terdiri bangsa yang majemuk. Dia menilai Keberagaman itu telah menjadi unsur yang menguatkan sikap toleransi antara umat beragama di seluruh wilayah.

"Kekuatan keragaman tersebut telah membentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal rukun dan ramah, the smiling country," kata mantan aktivis 98 itu di Jakarta, Jumat.

Mugiyanto pun tidak menampik banyak gelombang konflik antar suku ras dan agam yang telah dilalui bangsa hingga saat ini.

Namun demikian, dia meyakini dengan sikap toleransi yang kuat, konflik-konflik tersebut dapat dihindari.

Pihaknya juga akan tetap berupaya agar konflik tersebut tidak terulang dengan cara membuat program yang bertujuan melindungi hak masyarakat dalam memeluk kepercayaan dan beribadah.

Upaya tersebut menurut Mugiyanto juga sejalan dengan misi Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Melalui misi kedelapan dalam Asta Cita tersebut yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan agama dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," kata Mugiyanto.

Dirinya juga memastikan seluruh program kerja Kementerian HAM akan selaras dengan program Asta Cita yang Prabowo.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Andreas menilai aturan hukum sangat penting agar jika suatu saat ada permintaan dari Indonesia ke negara tersebut, maka ada timbal balik yang sama. Dia membantah bahwa pemindahan narapidana tersebut kembali ke negara asalnya merupakan langkah mundur

Badung, Bali (ANTARA) - Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera meminta pemerintah untuk membuat aturan hukum terkait pemindahan narapidana Bali Nine.

Hal tersebut disampaikan Andreas saat melaksanakan kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Andreas menyatakan pihaknya menyambut baik upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pemindahan narapidana sebagai bentuk penguatan hubungan diplomasi dengan Australia.

Namun, menurut Andreas, pemindahan narapidana tersebut mesti dilandasi dengan payung hukum agar tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia mengingat para narapidana dihukum berdasarkan hukum positif Indonesia.

"Mungkin ada kesepakatan antara pemerintah. Tapi dari pihak kita, tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu," katanya.

"Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap, dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati," katanya.

Karena itu, menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, aturan hukum yang resmi perlu dibuat agar pemindahan narapidana tersebut ke negara asalnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-Undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," katanya.

Andreas menilai aturan hukum sangat penting agar jika suatu saat ada permintaan dari Indonesia ke negara tersebut, maka ada timbal balik yang sama. Dia membantah bahwa pemindahan narapidana tersebut kembali ke negara asalnya merupakan langkah mundur penindakan terhadap kejahatan narkotika.

"Yang namanya transfer itu menyangkut banyak aspek, menyangkut hal asasi manusia, hubungan bilateral, hubungan baik antara negara. Itu bisa saja dan sudah banyak (dilakukan) presiden di banyak negara. Persoalannya dasar hukum harus dibuat" katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah Indonesia telah menyerahkan draf persyaratan pemindahan narapidana Bali Nine kepada pihak Australia. Hingga kini, pemerintah Australia belum memberikan jawaban terhadap persyaratan yang diminta tersebut.

Menurut Yusril, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar proses pemindahan narapidana Bali Nine dilakukan sebelum Natal 25 Desember 2025.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyeludupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024