Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu menjadikan film sebagai instrumen untuk memperkuat ideologi Pancasila.

Pada era saat ini, menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan sebuah pendekatan yang jauh lebih mutakhir dan film adalah instrumen yang paling luar biasa untuk memperkuat ideologi.

"Kalau mau kita lihat, kenapa Hollywood dan Bollywood itu besar, itu adalah cara India dan Amerika mempertahankan ideologi," kata Willy dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis.

Dia mencontohkan bahwa Amerika Serikat memiliki industri film Marvel tentang para pahlawan super yang bisa menimbulkan nilai patriotisme.

Namun, Willy menilai sejauh ini produksi film-film di Indonesia hanya bertema mistis atau menghibur.

"Dulu di zaman Pak Harto, bisa lihat, sekarang sahabat saya di DPR, Desi Ratnasari dan Dede Yusuf, punya film Jendela Rumah Kita," katanya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan bahwa anak-anak generasi saat ini yang disebut sebagai digital native lebih banyak melihat video dibandingkan melihat buku teks. Hal itu menjadi tantangan bagi BPIP yang harus mengikuti pola pikir generasi tersebut.

Sejauh ini, BPIP sudah melakukan hal itu dengan cara memasuki dunia digital melalui seni, olahraga, kuliner, hingga film.

"Itu yang sudah kita lakukan, itu salah satunya dengan film-film yang ada di BPIP," kata Yudian.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - The National Counter Terrorism Agency (BNPT) warned that terrorists globally and regionally are increasingly focusing their attacks on strategic vital objects and transportation systems.

Brigadier General Imam Margono, BNPT's acting deputy for prevention, protection, and deradicalization, remarked that strategic vital objects and transportation systems broadly impact people's lives, political stability, the economy, and national resilience.

"To anticipate the trend of terrorist attacks at the global and regional levels, Law Number 5 of 2018 was stipulated," he noted at the handover of certificates for guidelines to protecting facilities and infrastructure for 16 strategic vital objects and transportation systems in preventing terrorism in Jakarta, Thursday.

The law contains amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism.

Margono remarked that implementing those laws and regulations generated several program and activity innovations to prevent terrorism, including through the National Action Plan for Combating Violent Extremism Leading to Terrorism (RAN PE).

He elaborated that RAN PE is implemented collaboratively across 48 ministries and institutions, including local governments, through integrated actions, comprising 130 action plans implemented until 2024 as a form of a whole-of-government and whole-of-society approach.

According to the brigadier general, program and activity innovations also include the protection and improvement of facilities and infrastructure in collaboration with managers of vital objects and transportation systems, regional security forces, local governments, and the community.

To carry out the mandate in Law Number 15 of 2018 and Government Regulation Number 77 of 2019, his side issued BNPT Regulation Number 3 of 2020 concerning Guidelines for the Protection of Strategic Vital Object Facilities and Infrastructure in Preventing Criminal Acts of Terrorism.

"This guideline explains necessary security processes in strategic vital objects and transportation systems to prevent terrorism," he remarked.

Margono highlighted that managers of strategic vital objects and transportation systems can thus independently conduct early detection and efforts to prevent terrorism in their operational areas.

Strategic vital objects included areas, buildings, installations, or businesses with strategic value from a defense aspect and related to the people's lives, state interests, and/or sources of state revenue.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat untuk terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah berbagai paham radikal yang mengarah pada terorisme

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi pada upaya mencegah radikalisme terorisme melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), sesuai mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami akan terus melakukan pencegahan dari hulu. Pancasila ini menjadi dasar untuk mereduksi berbagai paham radikal terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Polri tersebut menyampaikan upaya pencegahan yang dilakukan juga selaras dengan visi Presiden RI yang tercermin dalam Astacita, khususnya poin pertama dan kedelapan.

Adapun Astacita poin pertama berisi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Sementara poin kedelapan, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam poin tersebut, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, kata Eddy, penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar dalam mereduksi ancaman radikal terorisme, dengan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

"Dalam rangka melaksanakan implementasi Astacita Presiden RI dengan memperkuat keselarasan hidup antara alam, agama, dan kerukunan umat beragama untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, supaya pencegahan terorisme ini berjalan dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf menilai kolaborasi sangat penting untuk mengatasi masalah radikalisasi dan terorisme di lapangan.

Dengan sinergi yang semakin erat, ia berharap upaya pencegahan dapat semakin efektif, dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.

"Kerja sama antara BNPT dan PBNU ini sudah menjadi tradisi yang baik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di lapangan," ujar Yahya dalam kesempatan yang sama.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik, namun juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia menjelaskan implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara membuat warga negara Indonesia (WNI) berhak menjadi Presiden Republik Indonesia karena semua orang yang sejajar.

Dengan begitu, menurut dia, Pancasila memberikan penghargaan tertinggi kepada siapa pun yang hidup di Tanah Air. Dengan kata lain, setiap WNI yang lahir itu sudah menyandang status "calon presiden".

"Masalah nanti jadi atau tidak, itu masalah induksinya. Tapi deduksinya, setiap WNI siapa pun itu terlahir sebagai calon Presiden Republik Indonesia," kata Yudian dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP, di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan kehebatan Pancasila adalah berhasil membebaskan dan mempersatukan kesultanan atau kerajaan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut unik karena proklamasi hanya berlangsung selama 50 detik, tetapi membuat semua orang di Indonesia dijamin hak konstitusionalnya. Selain itu, kerajaan dan kesultanan pun rela menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia tanpa adanya nyawa yang menjadi korban.

"Tidak pernah terjadi di muka bumi ini, kecuali di Indonesia, begitu mudahnya, ikhlasnya para raja, sultan, penguasa pada waktu itu, menyerahkan negara mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekadar nama," kata dia.

Untuk itu, menurut dia, BPIP telah menyosialisasikan Pancasila ke seluruh penjuru Tanah Air selama lima tahun terakhir, dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selama perjalanannya, kata dia, BPIP pun mengalami sejumlah tantangan yang dihadapi. Namun dengan semangat gotong royong, menurut dia, BPIP bisa terus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sesuai visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Khususnya pada poin memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat untuk terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah berbagai paham radikal yang mengarah pada terorisme

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi pada upaya mencegah radikalisme terorisme melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), sesuai mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami akan terus melakukan pencegahan dari hulu. Pancasila ini menjadi dasar untuk mereduksi berbagai paham radikal terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Polri tersebut menyampaikan upaya pencegahan yang dilakukan juga selaras dengan visi Presiden RI yang tercermin dalam Astacita, khususnya poin pertama dan kedelapan.

Adapun Astacita poin pertama berisi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Sementara poin kedelapan, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam poin tersebut, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, kata Eddy, penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar dalam mereduksi ancaman radikal terorisme, dengan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

"Dalam rangka melaksanakan implementasi Astacita Presiden RI dengan memperkuat keselarasan hidup antara alam, agama, dan kerukunan umat beragama untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, supaya pencegahan terorisme ini berjalan dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf menilai kolaborasi sangat penting untuk mengatasi masalah radikalisasi dan terorisme di lapangan.

Dengan sinergi yang semakin erat, ia berharap upaya pencegahan dapat semakin efektif, dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.

"Kerja sama antara BNPT dan PBNU ini sudah menjadi tradisi yang baik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di lapangan," ujar Yahya dalam kesempatan yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik, namun juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia menjelaskan implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Objek vital strategis kini dijadikan target serangan terorisme

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendesak kepolisian untuk memberikan sanksi hukum kepada tiga orang pelaku perundungan kepada korban seorang laki-laki penyandang disabilitas (22) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, korban juga berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, dan atau diskriminasi.

"Korban mendapatkan pendampingan dan upaya pemulihan sesuai dengan kebutuhannya," kata Nahar.

Nahar mengatakan perbuatan para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan psikis atau menyiksa disabilitas, dapat dikenakan UU ITE dan UU Penyandang Disabilitas.

"Kejadian ini selain berkaitan dengan UU ITE dimana para pelaku mengunggah di media sosial, juga terkait dengan tidak terpenuhinya hak disabilitas sesuai UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diantaranya menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak untuk hidup, bebas dari stigma, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi," kata dia.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung menangkap tiga orang pelaku perundungan yang diduga memaksa seorang laki-laki berkebutuhan khusus (22) memakan daging musang.

Salah satu pelaku merekam aksi perundungan yang dilakukan pelaku lainnya dan mengunggahnya ke media sosial.

Para pelaku mengatakan motifnya untuk membuat konten viral dan meningkatkan jumlah pengikut di media sosial.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengatakan sertifikat yang diberikan merupakan cerminan dari upaya bersama seluruh manajemen pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi yang telah bersungguh-sungguh berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengelola objek vital yang strategis dan sistem
transportasi yang menerima sertifikat pada hari ini," ucap Imam dalam acara penyerahan sertifikat.

Ia menjelaskan sertifikat diberikan kepada para pengelola setelah BNPT melakukan asesmen dan audit pada tahun 2024 terhadap 16 objek vital strategis dan sistem transportasi tersebut.

Ke depan, dia berharap kolaborasi antara BNPT bersama pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dapat terus ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang.

Adapun sertifikat penerapan standar minimum pengamanan diberikan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Imam menuturkan pedoman tersebut menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme.

Peraturan tersebut, sambung dia, kemudian disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

"Dengan demikian diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya," ujarnya.

Adapun para pengelola 16 objek vital dan sistem transportasi yang menerima sertifikat meliputi PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Asam-Asam, serta PT PLN Indonesia Power UBP Bali–Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran.

Kemudian, PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar, PT PLN Indonesia Power UBP Berau, PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang-Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, PT PLN Indonesia Power UBP Pelabuhan Ratu, serta PT PLN Indonesia Power UBP Priok-Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Priok.

Lalu, ada pula PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sepinggan, serta Kementerian Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto-Samarinda.

Selanjutnya, PT Pelabuhan Indonesia Belawan Multipurpose Terminal, PT Pelabuhan Indonesia Terminal I Prima Multi Terminal (PMT) Belawan, serta PT Pelabuhan Indonesia Belawan New Container Terminal (BNCT).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sleman (ANTARA) - Kementerian Hukum Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Perlindungan Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Kopi Robusta Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diharapkan menaikkan nilai jual, sehingga meningkatkan pendapatan petani kopi.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI Razilu di Sleman, Kamis, secara resmi menyerahkan sertifikat perlindungan kekayaan intelektual Kopi Robusta Sleman kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

"Sertifikat perlindungan indikasi geografis bagi produk lokal seperti Kopi Robusta Sleman. Dengan sertifikasi ini, Kopi Robusta Sleman memiliki sebuah tanda kekhasan yang diakui secara hukum. Sertifikat ini memastikan bahwa masyarakat luas dapat mengenali kopi robusta ini sebagai produk asli Sleman,” kata Razilu.

Ia juga menambahkan bahwa perlindungan ini akan memberikan nilai tambah bagi para petani
kopi di Sleman, terutama dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional.

“Pendaftaran perlindungan indikasi geografis ini juga akan meningkatkan nilai ekonomi," katanya.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kementerian Hukum.

“Perlindungan ini adalah hasil kerja keras berbagai pihak. Kami berkomitmen untuk terus
mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal. Kopi Robusta Sleman bukan
hanya soal rasa, tetapi juga cerita panjang tentang tradisi dan dedikasi para petani kami,” kata Kustini.

Ia mengatakan Kopi Robusta Sleman memang memiliki karakteristik yang unik, mulai dari cita rasanya yang khas hingga proses budidaya yang dilakukan secara tradisional di kawasan pegunungan. Produk ini menjadi kebanggaan masyarakat Sleman dan telah lama menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.

Dengan sertifikat indikasi geografis, para petani kini memiliki payung hukum yang melindungi produk mereka dari pemalsuan serta memberikan peluang untuk meningkatkan nilai jual produk di pasar global.

Selain itu, pengakuan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di
Sleman. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya, tetapi juga mencicipi kopi robusta asli dari sumbernya.

"Pemerintah Kabupaten Sleman berencana menjadikan kopi robusta sebagai bagian dari identitas wisata kuliner Sleman," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan apresiasi atas pengakuan tersebut. Ia menyebutkan bahwa DIY memiliki potensi kekayaan intelektual yang luar biasa, dan Kopi Robusta Sleman adalah salah satu contohnya.

"Perlindungan seperti ini merupakan langkah strategis untuk menjaga warisan lokal dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Melalui langkah ini, Kabupaten Sleman membuktikan komitmennya dalam melestarikan kekayaan lokal sekaligus memajukan perekonomian masyarakat.

"Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kopi robusta Sleman siap menorehkan jejak di kancah internasional sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menitip penahanan eks pejabat bank syariah milik negara berinisial SE di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

"Jadi, terhitung mulai hari ini, Kamis (19/12), tersangka SE kami titipkan penahanannya di Lapas Lombok Barat," kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera di Mataram, Kamis.

Penahanan ini merupakan tindak lanjut kegiatan penyidik melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka kasus korupsi dana kredit usaha rakyat (KUR) peternak sapi tahun 2021-2022 pada cabang pembantu Mataram-Majapahit tersebut.

Aksi jemput paksa itu dilakukan karena tersangka SE tidak kunjung hadir memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati NTB.

Tersangka dijemput paksa di rumahnya di wilayah Lamper Kidul, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu malam (18/12) sekitar pukul 20.00 WIB.

Usai diamankan, tim jaksa membawa tersangka SE melalui jalur udara. Rombongan Kejati NTB itu tiba di Pulau Lombok pada pukul 05.00 WITA.

"Setibanya di Lombok, tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan di Kejati NTB dan lanjut ke proses penahanan," ucap dia.

SE merupakan tersangka ketiga yang kini menjalani penahanan penyidik kejaksaan di Lapas Kelas II A Lombok Barat. Dua di antaranya berinisial M dan MS yang berperan sebagai offtaker atau pengumpul hasil ternak sapi.

Dengan penangkapan SE, tersisa satu lagi tersangka yang belum ditangkap berinisial MSZ yang juga berperan sebagai offtaker.

Dalam proses penyidikan ini pihak kejaksaan telah mengantongi hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sedikitnya Rp8,5 miliar.

Angka kerugian tersebut muncul dari hasil ekspose Inspektorat NTB yang menyatakan ada indikasi kerugian keuangan negara dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR tersebut.

Kota Cilegon (ANTARA) - Sepanjang 2024, berbagai perubahan struktural dan kebijakan signifikan telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menghadapi tantangan global.

Pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih yang menjadi punggawa dalam menjalankan Negara di pemerintahan yang baru.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi bertransformasi menjadi beberapa kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Menteri Agus Andrianto, didampingi Wakil Menteri Silmy Karim. Sebagai bagian dari reorganisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memperluas strukturnya dengan menambahkan dua direktorat baru, yaitu Direktorat

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal. Dengan tambahan ini, total terdapat sembilan direktorat yang mendukung operasional imigrasi.

Revisi Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada September 2024 membawa perubahan besar yang bertujuan untuk menghadapi tantangan global. Salah satu perubahan penting adalah pengakuan paspor Republik Indonesia sebagai bukti kewarganegaraan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk membawa senjata api guna meningkatkan keamanan dalam menjalankan tugas.

Selain itu, masa berlaku izin masuk kembali (IMK) kini disesuaikan dengan izin tinggal terbatas atau tetap (ITAS/ITAP), memberikan kemudahan bagi pemegang izin tinggal. Warga negara asing yang melakukan kejahatan berat kini dapat ditangkal masuk hingga seumur hidup. Aturan baru ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan global.

Penerimaan Negara dan Statistik Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah dengan total Rp8,5 triliun, atau 142% dari target yang ditentukan yakni sebesar Rp6 triliun.

“Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun. Sementara itu, pada 2023, hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp7,6 triliun,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam.

Dalam periode 1 Januari - 15 Desember 2024, sebanyak 4.838.581 paspor telah diterbitkan, dengan kontribusi sekitar 27% dari keseluruhan PNBP Imigrasi. Sementara itu, jumlah visa yang diterbitkan pada periode 1 Januari - 15 Desember 2024 yakni 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89% dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630 serta golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun.

Penerbitan izin tinggal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ditjen Imigrasi mencatat penerbitan 9.325.307 izin tinggal kunjungan (ITK), meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), meningkat 40%, dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2023. Negara pengguna izin tinggal terbanyak di Indonesia adalah Australia (1,5 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,2 juta orang), Malaysia (819 ribu orang), Singapura (646 ribu orang), dan India (630 ribu orang).

Pada periode tersebut, jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia, baik WNI maupun WNA, yakni sebanyak 46.735.310 orang. Angka tersebut terdiri dari 22.181.808 WNI (10.933.028 kedatangan dan 11.248.780 keberangkatan) serta 24.553.502 WNA (12.377.929 kedatangan dan 12.175.573 keberangkatan).

Jumlah tersebut terdiri dari perlintasan udara sebanyak 36.753.657, perlintasan laut sebanyak8.237.837 serta perlintasan darat sebanyak 1.743.816. Negara dengan jumlah pelintas terbanyak yakni Australia (1,6 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang) dan India (480 ribu orang).

Dalam hal pengawasan dan penindakan, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 9.978 orang asing ditangkal masuk atau meningkat 49%, dan 1.379 individu dicegah keluar dari Indonesia, meningkat 27%.

Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buronan internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional.

Kebijakan dan Inovasi Berbagai inovasi layanan diimplementasikan oleh Imigrasi di tahun 2024. Ditjen Imigrasi mengoperasikan autogate di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai yang dapat digunakan oleh anak usia 6 tahun serta WNA dengan paspor elektronik.

Diresmikan pula Immigration Lounge di beberapa pusat perbelanjaan besar, seperti Pondok Indah Mall 3 dan Senayan City, untuk layanan percepatan pembuatan paspor dalam satu hari jadi. Inovasi digital mencakup izin tinggal elektronik (eVOA, e-ITK, e-ITAS, e-ITAP) dan perpanjangan visa secara online melalui situs evisa.imigrasi.go.id.

Layanan imigrasi diperluas dengan kehadiran Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk memitigasi risiko manipulasi pada penyaluran calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Mulai 1 Desember 2024, terdapat 13 kantor imigrasi kini telah menerapkan layanan paspor elektronik (e-paspor) sepenuhnya, terdiri dari seluruh kantor imigrasi kelas I khusus 9 kantor, serta kantor imigrasi di wilayah Daerah Khusus (DK) Jakarta.

Saat ini, layanan e-paspor juga tersedia di 22 perwakilan RI di luar negeri. Perubahan tarif paspor berdasarkan PP No. 45 Tahun 2024 juga telah diterapkan, dengan biaya paspor elektronik 10 tahun sebesar Rp950.000, paspor non-elektronik 10 tahun sebesar Rp650.000, paspor elektronik 5 tahun sebesar Rp650.000 dan paspor non-elektronik 5 tahun sebesar Rp350.000.

Dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas, jumlah kantor imigrasi di Indonesia kini mencapai 133 unit. Direktorat Jenderal Imigrasi juga menambah 265 kendaraan patroli untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan operasional yang lebih baik bagi petugas imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga terus mengembangkan layanan digital melalui platform evisa.imigrasi.go.id. Platform ini memungkinkan pengajuan izin tinggal peralihan (bridging visa) bagi WNA yang izin tinggalnya sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dan ingin beralih ke jenis izin tinggal lain, misalnya dari izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi izin tinggal terbatas (ITAS)

Dengan demikian, orang asing dapat mengajukan izin tinggal baru secara online tanpa harus meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, kartu ITAS dan ITAP juga sudah berbasis digital.

Kerja sama domestik dan internasional juga diperluas dengan total 21 perjanjian dalam negeri, dua perjanjian bilateral, dan empat perjanjian multilateral. Salah satu kerja sama penting adalah dengan VFS Global untuk mendukung digitalisasi layanan keimigrasian.

“Ke depan, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Kebijakan-kebijakan baru yang diimplementasikan diharapkan dapat mendorong mobilitas global yang aman dan efisien. Dengan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan, Direktorat Jenderal Imigrasi optimis menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Godam.