Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahend

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

"Muktamar VI juga lengkap dihadiri 38 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 514 dewan pimpinan cabang (DPC) PBB seluruh Indonesia," kata Ketua Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa PBB Abdul Rohim di Denpasar, Bali, Senin malam.

Menko Polkam Budi Gunawan hadir di area muktamar di sebuah hotel di Denpasar pukul 19.15 Wita mengenakan kemeja batik berwarna cokelat berlengan panjang dan disusul Menko Yuzril Ihza Mahendra pukul 19.45 Wita yang tiba mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

Selain dua pejabat negara itu, sejumlah tokoh politik juga hadir diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

Perwakilan partai politik lain yang juga hadir, diantaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sekaligus Gubernur Bali Terpilih I Wayan Koster. Selain itu, ada juga Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, serta sejumlah perwakilan partai politik lainnya.

Rencananya, berdasarkan susunan agenda dari panitia, Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dijadwalkan memberikan pidato politik.

Agenda utama Muktamar VI itu yakni pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030, menggantikan Yuzril Ihza Mahendra.

Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru perubahan AD/ART partai, dan program-program partai selama lima tahun ke depan

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Maluku mengimbau masyarakat Kota Ambon untuk menjaga hak rasa aman di tengah masyarakat menyusul insiden bentrokan antarwarga yang terjadi di kawasan Tugu Trikora pada Minggu (12/1) dini hari.

“Menyikapi bentrok yang terjadi, sebagai bentuk mandat Komnas HAM, kami imbau warga Ambon untuk tidak termakan isu provokatif yang tidak bertanggung jawab, dan bersama- sama menjaga kamtibmas sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak atas rasa aman di Kota Ambon,” kata Plh. Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku Djuliyati Toisuta, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Informasi dari kepolisian, kata dia, keributan tersebut bermula dari cekcok antarpemuda yang diduga terlibat balap liar dan mabuk-mabukan di sekitar Tugu Trikora tersebut. Perselisihan kecil ini memicu konsentrasi massa hingga akhirnya terjadi bentrokan yang meluas ke beberapa ruas jalan utama dan kawasan permukiman.

Akibat bentrokan itu, tiga sepeda motor dan satu bangunan dilaporkan terbakar. Beberapa orang juga mengalami luka-luka akibat lemparan batu.

Aparat kepolisian dari Polresta Ambon yang mendapat laporan sejak Minggu (12/1) pukul 01.30 WIT dini hari langsung bergerak ke lokasi kejadian tersebut.

Djuliyati menegaskan balapan liar dan peredaran miras yang menjadi akar permasalahan terjadinya bentrok antarpemuda di Kota Ambon akhir-akhir ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun seluruh warga Kota Ambon.

Atas kejadian tersebut, kata dia, Komnas HAM Perwakilan Maluku juga meminta semua pihak untuk tidak menggunakan narasi kerusuhan atau isu SARA dalam setiap postingan di media sosial, yang dapat menimbulkan multitafsir dan reaksi negatif.

Selain itu, ia meminta Polresta P. Ambon dan P.P. Lease untuk menindak tegas tindakan pengrusakan terhadap beberapa bangunan milik warga, rumah ibadah, bangunan perkantoran, kendaraan roda dua dan roda empat, serta kekerasan bersama terhadap orang yang terjadi pada Minggu (12/1) dini hari sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Jenewa (ANTARA) - Pemerintah Swiss berpotensi memberikan kekebalan hukum kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dari surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika pemimpin Rusia itu bertemu dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump di wilayah Swiss.

Kepala Komunikasi Kementerian Luar Negeri Swiss Nicolas Bidault mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Swiss siap menjadi tuan rumah pertemuan potensial antara Trump dan Putin, tetapi saat ini belum melakukan kontak dengan Rusia, Amerika Serikat atau Ukraina guna membahas masalah ini.

"Sebagai pihak Statuta Roma, Swiss bekerja sama dengan ICC. Dalam hal ini, Swiss pada prinsipnya harus menangkap orang-orang yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapannya jika mereka kemungkinan besar akan tiba di Swiss," papar Bidault.

"Jika surat perintah penangkapan tersebut terkait seorang kepala negara atau pemerintahan yang menikmati kekebalan berdasarkan hukum internasional, Dewan Federal akan memutuskan mengenai masalah kekebalan yang timbul itu,” tambahnya.

Sebelumnya pada Maret 2023, ICC, yang yurisdiksinya tidak diakui oleh Rusia, mengeluarkan surat perintah “penangkapan” terhadap Putin dan ombudsman bidang anak-anak Maria Lvova-Belova sehubungan dengan “pemindahan anak-anak secara ilegal” dari Ukraina.

Negara-negara Barat menyambut baik keputusan ini pada saat itu. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pertanyaan ICC tentang "penangkapan" presiden Rusia tidak dapat diterima, Moskow tidak mengakui yurisdiksinya, dan keputusan apa pun tidak sah dari sudut pandang hukum.

Yurisdiksi ICC tidak diakui oleh negara-negara yang merupakan tempat tinggal bagi lebih dari separuh penduduk dunia, di antaranya adalah Rusia, Amerika Serikat, China, India, Turki, Azerbaijan, Belarus, Mesir, Indonesia, Iran, Kazakhstan, dan Arab Saudi.

Statuta Roma telah ditandatangani oleh 137 negara, tetapi dokumen tersebut hanya diratifikasi oleh 124 negara.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terhadap orang asing meningkat sekitar dua kali lipat sepanjang 2024.

Menteri Imipas Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan hal tersebut terlihat dari kenaikan penetapan warga negara asing (WNA) sebagai tersangka, pengenaan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap WNA, penangkalan WNA, serta peringkusan buronan internasional.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” kata Agus dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pada tahun 2025, Menteri Imipas menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala serta memperkuat sinergisitas dengan aparat penegak hukum (APH) lain.

"Jangan beri celah orang asing untuk berbuat ulah, apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2024, Ditjen Imigrasi menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka tersebut melonjak sebesar 145,2 persen dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka.

Kemudian, Imigrasi mengenakan TAK terhadap 5.434 orang WNA pada 2024 atau naik 98,7 persen dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah TAK yang diberikan kepada 2.734 orang.

Ditjen Imigrasi turut mencatat sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024 atau meningkat 58,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 6.673 WNA masuk ke dalam daftar tangkal.

Pada tahun yang sama, Ditjen Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol. Buron terakhir yang ditangkap pada tahun 2024 berinisial YZ, yang merupakan bagian dari sindikat judi daring (online) asal Republik Rakyat China.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga sempat menangkap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penipuan, pencucian uang, serta narkotika.

Agus menekankan bahwa pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan TAK terhadap WNA yang berada di wilayah Indonesia serta terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

"TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," tuturnya.

Dia menyebutkan bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai dari pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, hingga larangan berada di tempat tertentu di Indonesia.

Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat berupa deportasi dari wilayah Indonesia.

Deportasi, kata dia, juga dapat dilakukan terhadap WNA yang berusaha melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Menurut Agus, perubahan Undang-Undang (UU) Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 turut andil dalam memperkuat landasan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Kini, WNA yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau seumur hidup. Sebelumnya, jangka waktu penangkalan yakni enam bulan dan dapat diperpanjang.

Menurut dia, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan tersebut menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, kata Agus, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024.

"Operasi itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Sugiono mengenang Hasjim Djalal tidak hanya sebagai sosok guru dan teladan bagi seluruh diplomat Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu arsitek utama terbentuknya Konvensi Hukum Laut BBB.

“Warisan pemikiran dan perjuangan beliau dalam diplomasi maritim telah membawa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati di dunia dan prinsip-prinsip yang diperjuangkan almarhum telah menjadi fondasi bagi kedaulatan maritim Indonesia yang terus relevan hingga hari ini,” kata Menlu Sugiono di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin.

Menlu yang bertindak sebagai inspektur upacara pada prosesi pemakaman menuturkan bahwa Republik Indonesia kehilangan seorang negarawan yang begitu penuh dedikasi, berintegritas dan memiliki visi yang besar.

Atas nama pemerintah dan pribadi, dirinya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga termasuk kepada anaknya, Dino Patti Djajal yang merupakan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada periode 2010-2013.

“Kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya Bapak Dubes Dino Patti Djalal dan seluruh keluarga besar almarhum, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan kehilangan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia,” ucapnya.

Turut hadir di pemakaman, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menilai diplomat senior yang menghembuskan nafas pada usia 91 tahun tersebut, sebagai sosok yang sangat teratas yang memberikan masukan dalam berbagai isu kelautan.

“Jadi beliau selalu memberikan kita masukan, arahan bagaimana caranya menghadapi beberapa isu yang ada. Sehingga ada satu masa waktu itu, ya kalau ada yang mau tanya hukum laut, dia bertanya ke Pak Hasjim,” ungkapnya.

Prof. Dr. Hasyim Djalal lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 Februari 1934. Diplomat senior sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi tersebut, menutup usia karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Senin sore.

Hasjim dikenal sebagai sosok yang mempunyai andil besar dalam proses mewujudkan pengakuan dunia atas RI sebagai suatu negara kepulauan (archipelagic state).

Selain pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk Kanada, dan Dubes LBBP RI untuk Jerman, Hasyim juga merupakan Duta Besar Keliling Indonesia untuk Masalah-masalah Hukum Laut dan Kelautan.

Hasjim sering ditunjuk menjadi Utusan Khusus Pemerintah Indonesia ke puluhan negara di dunia mengenai berbagai masalah politik luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan masalah Timor-Timur dan Hukum Laut/Kelautan.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Singkawang (ANTARA) - Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75, Kantor Imigrasi Singkawang, Kalimantan Barat mengadakan layanan paspor simpatik kepada 20 pemohon paspor.

"Pelayanan diberikan secara walk-in.Alhamdulilah, pelayanan yang diberikan berjalan dengan tertib dan lancar, serta disambut positif oleh masyarakat," kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat, Herry Pranowo, Senin.

Menurutnya, program layanan paspor simpatik ini merupakan bagian dari perayaan serentak yang diselenggarakan oleh seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia.

"Kegiatan ini dilaksanakan setiap Sabtu sepanjang Januari 2025 dan akan berakhir pada tanggal 25 Januari," ujarnya.

Program ini, katanya, dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kesibukan pada hari kerja sehingga tetap dapat mengurus paspor mereka di akhir pekan.

"Dan antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi," ujarnya.

Untuk warga yang belum mendapatkan kesempatan pada layanan kali ini diimbau untuk hadir di Sabtu berikutnya. Informasi terkait kuota dan persyaratan juga dapat diperoleh langsung di Kantor Imigrasi atau melalui saluran informasi resmi.

Herry menambahkan, penyelenggaraan layanan paspor simpatik ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Dengan memberikan kemudahan akses di akhir pekan, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih terlayani dan terhubung dengan lembaga pemerintah," ujarnya.

Hari Bhakti Imigrasi ke-75 tahun ini, katanya, mengusung tema melayani, mengabdi, dan berinovasi.

"Tema ini mencerminkan semangat Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkokoh komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat, dan terus berinovasi dalam menghadapi tantangan di era modern," ujarnya.

Diharapkan, rangkaian kegiatan selama bulan Januari ini mampu memperkuat sinergi antara institusi pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan imigrasi yang lebih modern, efisien, dan inklusif.

Blangpidie (ANTARA) - Yayasan Supremasi Keadilan Rakyat Aceh (SaKA) meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pemasok rokok ilegal yang semakin marak di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

"Peredaran rokok ilegal cukup marak di Abdya. Aparat penegak hukum kita minta mengusut dan menangkap pemasoknya," kata Sekretaris Jenderal SaKA Erisman dalam pernyataannya di Blangpidie, Senin.

Ia menjelaskan bahwa selama ini peredaran rokok ilegal di Abdya sudah sangat meresahkan. Tidak hanya merugikan negara dalam jumlah besar, peredaran rokok ilegal tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Ini perlu diusut secara serius. Apalagi menurut informasi yang kami peroleh, peredaran rokok ilegal ini ada dugaan setoran kepada oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

SaKA mendesak agar aparat penegak hukum segera bertindak untuk menghentikan aktivitas ilegal ini dan menegakkan hukum dengan tegas.

Erisman menambahkan bahwa tindakan ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok ilegal dan memastikan penegakan keadilan.

Baca: Bea Cukai Langsa gagalkan peredaran 1,18 juta batang rokok ilegal

Yayasan SaKA juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam peredaran rokok ilegal tersebut.

"Kami tidak hanya meminta tindakan terhadap pemasok, tetapi juga agar aparat hukum mengusut tuntas kemungkinan adanya oknum yang terlibat dalam kegiatan ini," ujarnya.

Menurut SaKA, peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara tetapi juga menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat. Rokok ilegal tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

Dengan tekad kuat dan dedikasi yang tinggi, Yayasan SaKA berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Abdya.

"Kami berharap agar penindakan yang tegas ini dapat menghentikan peredaran rokok ilegal dan memberikan efek jera kepada para pelakunya," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan pentingnya memilih produk yang legal dan terjamin kualitasnya.

Baca: Bea Cukai Aceh musnahkan 3,14 juta batang rokok ilegal

Itu penting, mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan polisi, baik itu bintara, apalagi perwira, baik di Sekolah Polisi Negara maupun Akademi Kepolisian

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap kurikulum pendidikan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan usai lulus dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

"Itu penting, mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan polisi, baik itu bintara, apalagi perwira, baik di Sekolah Polisi Negara maupun Akademi Kepolisian," kata Hibnu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut dia, evaluasi kurikulum pendidikan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri serta institusi Polri yang bertugas sebagai pengayom, pelindung, dan penegak hukum.

Selain itu, kata dia, perlu ada implementasi yang tegas di dalam menjalankan kewenangannya tersebut.

Dia melanjutkan, kemampuan psikologis calon polisi juga harus diperkuat selama menjalani pendidikan agar lebih mampu mengendalikan diri saat menjalankan tugas-tugas kepolisian terutama ketika membawa senjata.

"Sementara bagi yang sudah bertugas sebagai polisi, khususnya yang memegang senjata, saya kira pimpinan Polri harus mengasesmen kembali. Mengasesmen bahwa orang itu masih pas emosionalnya atau tidak, masih layak memegang senjata atau tidak, jangan semuanya bawa senjata karena polisi itu sebagai pengayom, pelindung, dan penegak hukum," katanya menyoroti sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi.

Terkait dengan pengayom dan pelindung, dia mengatakan dua hal tersebut harus ada evaluasi kembali mengenai bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan polisi itu memberikan rasa aman dan nyaman tapi tanpa menggunakan senjata.

"Di sini kan artinya peningkatan performa Polri, perlu ditingkatkan peningkatan performa, sehingga orang, penjahat, orang yang melakukan kejahatan itu akan segan, tidak mau melakukan," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, kata dia, evaluasi terhadap pembinaan Polri dalam rangka sebagai pengayom dan pelindung untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat juga perlu dilakukan.

Dengan demikian, lanjut dia, anggota Polri yang memegang senjata harus dilakukan asesmen kembali untuk memastikan apakah masih layak memegang senjata atau tidak layak memegang senjata, karena tidak semua yang dihadapi merupakan penjahat kelas kakap.

"Itu perlu menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Selain itu, perlu adanya spesifik tugas yang diemban polisi, mana sebagai pengayom, mana sebagai pelindung, dan mana sebagai penegak hukum, jadi jangan tiga-tiganya menjadi satu tugas, berat nantinya polisi itu," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan perlu dilakukan evaluasi tupoksi Polri di dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Dalam konstitusi, tugas Polri itu terlalu banyak, pengayom, pelindung, dan penegak hukum, sehingga perlu ada suatu batasan yang tegas, perlu ada implementasi yang tepat, sehingga polisi menjadi tidak gamang," kata Hibnu.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Itu penting, mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan polisi, baik itu bintara, apalagi perwira, baik di Sekolah Polisi Negara maupun Akademi Kepolisian

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap kurikulum pendidikan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan usai lulus dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

"Itu penting, mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan polisi, baik itu bintara, apalagi perwira, baik di Sekolah Polisi Negara maupun Akademi Kepolisian," kata Hibnu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut dia, evaluasi kurikulum pendidikan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri serta institusi Polri yang bertugas sebagai pengayom, pelindung, dan penegak hukum.

Selain itu, kata dia, perlu ada implementasi yang tegas di dalam menjalankan kewenangannya tersebut.

Dia melanjutkan, kemampuan psikologis calon polisi juga harus diperkuat selama menjalani pendidikan agar lebih mampu mengendalikan diri saat menjalankan tugas-tugas kepolisian terutama ketika membawa senjata.

"Sementara bagi yang sudah bertugas sebagai polisi, khususnya yang memegang senjata, saya kira pimpinan Polri harus mengasesmen kembali. Mengasesmen bahwa orang itu masih pas emosionalnya atau tidak, masih layak memegang senjata atau tidak, jangan semuanya bawa senjata karena polisi itu sebagai pengayom, pelindung, dan penegak hukum," katanya menyoroti sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi.

Terkait dengan pengayom dan pelindung, dia mengatakan dua hal tersebut harus ada evaluasi kembali mengenai bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan polisi itu memberikan rasa aman dan nyaman tapi tanpa menggunakan senjata.

"Di sini kan artinya peningkatan performa Polri, perlu ditingkatkan peningkatan performa, sehingga orang, penjahat, orang yang melakukan kejahatan itu akan segan, tidak mau melakukan," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, kata dia, evaluasi terhadap pembinaan Polri dalam rangka sebagai pengayom dan pelindung untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat juga perlu dilakukan.

Dengan demikian, lanjut dia, anggota Polri yang memegang senjata harus dilakukan asesmen kembali untuk memastikan apakah masih layak memegang senjata atau tidak layak memegang senjata, karena tidak semua yang dihadapi merupakan penjahat kelas kakap.

"Itu perlu menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Selain itu, perlu adanya spesifik tugas yang diemban polisi, mana sebagai pengayom, mana sebagai pelindung, dan mana sebagai penegak hukum, jadi jangan tiga-tiganya menjadi satu tugas, berat nantinya polisi itu," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan perlu dilakukan evaluasi tupoksi Polri di dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Dalam konstitusi, tugas Polri itu terlalu banyak, pengayom, pelindung, dan penegak hukum, sehingga perlu ada suatu batasan yang tegas, perlu ada implementasi yang tepat, sehingga polisi menjadi tidak gamang," kata Hibnu.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda menjadi ketua umum partai yang berdiri pada 1998 itu.

“Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin malam.

Ia berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

“Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan," katanya.

Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

“Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum)," katanya.

Senada dengan Masrur Anhar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan ketika memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi Ketua Umum (Ketum) PBB.

Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

“Saya doakan semoga beliau yang terpilih," kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

Dalam muktamar itu mencuat sejumlah nama yang akan mencalonkan diri menduduki posisi ketua umum di antaranya mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku menjalin kerja sama dalam bidang pencegahan terorisme di daerah itu.

"Bersama Densus 88 kami menyepakati adanya kolaborasi antarinstansi yang harus selalu ditingkatkan terkhusus dalam pencegahan terorisme," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri di Ambon, Senin.

Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan tim Pencegahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku yang dipimpin oleh Kasatgas Densus 88 Anti Teror Wilayah Maluku Kombes Pol I Wayan Sukarena.

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas untuk menghancurkan tindak pidana terorisme di Indonesia. Anggota Densus 88 dilatih khusus untuk menangani segala jenis ancaman terorisme, baik yang berkaitan dengan kelompok bersenjata maupun teror bom.

Berkaitan dengan hal itu beberapa tindakan pencegahan anti-terorisme yang dilakukan kedua pihak, antara lain meliputi meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme, mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan, meningkatkan kerja sama antarlembaga keamanan dan intelijen hingga mengembangkan peraturan dan undang-undang anti-terorisme.

Pada kesempatan itu juga Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemisahan kementerian, Kanwil Kemenkum Maluku lebih fokus pada pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, regulasi pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga strategi kebijakan hukum.

Oleh sebab itu, kata dia, peran konkret Kemenkum dalam pencegahan terorisme, yakni mengembangkan kebijakan hukum anti-terorisme, menyusun peraturan dan undang-undang terkait terorisme, mengawasi pelaksanaan hukum anti-terorisme dan menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami memiliki tenaga penyuluh hukum yang nantinya bisa berkolaborasi dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait mencegah tindak pidana terorisme," ujar Saiful.

Sementara tugas Densus 88, yakni melakukan intelijen, mencegah terorisme, menindak terorisme, menyidik terorisme, mengidentifikasi terorisme, mensosialisasikan terkait bahaya terorisme.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, sebanyak 29 unit rumah telah selesai dibangun sebagai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh.

"Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)," kata Diana di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan bahwa puluhan rumah tersebut telah selesai dibangun pada 2024. Rumah-rumah tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat itu.

"Kalau anggarannya, itu satu rumah anggarannya Rp60 juta, dengan total 29 unit rumah. anggarannya secara keseluruhan sekitar Rp3,4 miliar," ujarnya.

Wamen PU Diana Kusumastuti menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Kantor Kementerian PU, yang berlangsung secara terbatas.

Keduanya membahas upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah pembangunan Memorial Living Park di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, yang dirancang sebagai simbol rekonsiliasi dan edukasi.

Diana mengatakan, pembangunan itu merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah untuk menangani pelanggaran HAM berat di daerah tersebut.

Ia menyebutkan bahwa upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh tidak hanya melibatkan Kementerian PU, tetapi ada 19 kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya itu. Namun, dia tidak merinci kementerian/lembaga tersebut.

"Salah satunya yang dikerjakan di Kementerian PU adalah Memorial Living Park, rumah bagi korban pelanggaran HAM, saluran irigasi, air dan jalan,” kata Wamen Diana.

Ia menjelaskan bahwa Memorial Living Park menggabungkan konsep monumen dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat seluas 7.015 m2.

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari masjid berkapasitas 500 orang, area bermain anak-anak, Pinto Aceh, serta terdapat tangga dan sumur yang menjadi tengara peristiwa bersejarah yang dipertahankan.

Memorial Living Park dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh anggaran Rp13 miliar. Proyek ini dibangun 13 Oktober 2023-31 Mei 2024 dan diharapkan dapat diresmikan pada Februari 2025 ini.

Di tempat yang sama, Wamen HAM Mugiyanto Sipin mengatakan, pembangunan Memorial Living Park bertujuan untuk mengingatkan kepada semua pihak agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Memorial Living Park akan menjadi tempat edukasi masyarakat, ruang pertemuan masyarakat. Kita berekonsiliasi dengan masa lalu, taman ini akan menjadi titik temu untuk silaturahmi dan edukasi, inilah gunanya Memorial Living Park,” ucap Wamen Mugiyanto.

Ia juga mengapresiasi pembangunan untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Kementerian PU.

"Kami dari Kementerian HAM ingin menyampaikan bahwa upaya untuk menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan,” ucapnya.

Pembangunan Memorial Living Park Pidie merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Kawasan Rumoh Geudong tepatnya di Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025