Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon secara rutin melakukan tes urine kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan mengklaim bersih dari narkoba

"Kami rutin melakukan tes urine dan penggeledahan secara acak kepada warga binaan pemasyarakatan dan petugas setiap pekan, hasilnya selalu negatif,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Mukhtar di Ambon, Senin.

Hal itu dikatakannya lantaran beredar isu mengenai dugaan peredaran narkoba di dalam Lapas tersebut. Kabar tersebut mencuat setelah Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menangkap seorang pria paruh baya di Ambon memiliki narkoba jenis sabu.

Dalam pemeriksaan itu, kata dia, pemilik narkoba tersebut mengaku membeli barang haram itu dari warga binaan Lapas Ambon berinisial B.

Berkaitan dengan hal tersebut Mukhtar mengatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada yang warga binaan yang bersangkutan. Saat digeledah hanya ditemukan satu unit ponsel dan langsung diamankan.

“Kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Memang betul yang bersangkutan ini merupakan narapidana kasus narkoba, namun berdasarkan pengakuannya ia tak pernah bertemu dengan pemilik yang diamankan Polda Maluku. Yang bersangkutan memang mengaku memberi tahu via ponsel dimana tempatnya jika ingin membeli, kemudian kami lakukan tes urine hasilnya negatif,” kata Mukhtar.

Namun, sebagai komitmen tegas dalam memutus rantai peredaran narkoba, kata dia, pihaknya tidak mentoleransi keterlibatan sekecil apapun bagi petugas maupun warga binaan dalam peredaran narkoba di dalam maupun luar Lapas Ambon.

“Tentu kasus ini akan kami bawa ke sidang TPP, yang bersangkutan berisiko untuk dicabut segala hak remisi maupun pembebasan bersyarat,” katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya membuka diri dan bersedia jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan dari instansi terkait.

“Dalam beberapa kesempatan di luar jam kerja, jika ada perintah atau permintaan dari instansi terkait, selama untuk kepentingan penegakan hukum, kami berikan wewenang, selama melalui SOP yang ada,” katanya.

Apalagi, kata dia, Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku telah mendeklarasikan komitmen untuk melakukan pemberantasan peredaran narkotika dan judi daring.

"Kami memperketat pengamanan dan pengawasan kepada warga binaan, petugas dan pembesuk yang berada di lingkungan lapas sebagai implementasi anti narkoba yang dideklarasikan," kata dia.

Surabaya (ANTARA) - Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berhasil menggagalkan penyelundupan 17 warga negara Nepal dengan tujuan ke Eropa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani di dampingi Kabid Intel Dakim Novrian Jaya di Surabaya, Senin mengatakan para korban diduga akan diberangkatkan secara ilegal ke negara-negara di kawasan Eropa melalui Indonesia sebagai negara transit usai dibawa dari Nepal.

Operasi ini terungkap berkat laporan masyarakat yang diterima pada Senin, 16 Desember 2024 dimana saat itu para WNA dari Nepal ini seakan-akan bekerja dengan sponsor di Indonesia.

Saat investigasi awal ditemukan belasan warga negara Nepal dan seorang warga negara India menggunakan dokumen izin tinggal yang diperoleh secara tidak sah yang menyebutkan ada sponsor dan mereka bekerja di Indonesia.

"Kemudian selanjutnya belasan WNA Nepal tersebut dikirim ke Eropa. Karena kalau langsung dikirim ke Eropa dari Nepal sudah dideteksi," ujar Ramdhani.

Modus operandi yang digunakan adalah memanfaatkan dokumen tersebut untuk membawa para korban melalui Indonesia sebagai negara transit sebelum diberangkatkan ke negara-negara Eropa seperti ke Ceko, Lithuania dan juga Hongaria.

Dalam operasi tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka utama, yaitu BBBK warga negara Nepal sebagai penyelundup utama, SK warga negara India sebagai pemberi fasilitas kepada para korban serta LT warga negara Indonesia sebagai pendukung operasional penyelundupan," katanya.

"Saat investigasi awal ditemukan belasan warga negara Nepal dan seorang warga negara India menggunakan dokumen izin tinggal yang diperoleh secara tidak sah yang menyebutkan ada sponsor dan mereka bekerja di Indonesia. Kemudian selanjutnya belasan WNA

Surabaya (ANTARA) - Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan manusia yang melibatkan 17 warga negara Nepal dengan tujuan ke Eropa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani di dampingi Kabid Intel Dakim Novrian Jaya di Surabaya, Senin mengatakan para korban diduga akan diberangkatkan secara ilegal ke negara-negara di kawasan Eropa melalui Indonesia sebagai negara transit usai dibawa dari Nepal.

Menurut Ramdhani, operasi ini terungkap berkat laporan masyarakat yang diterima pada Senin, 16 Desember 2024 dimana saat itu para WNA dari Nepal ini seakan-akan bekerja dengan sponsor di Indonesia.

"Saat investigasi awal ditemukan belasan warga negara Nepal dan seorang warga negara India menggunakan dokumen izin tinggal yang diperoleh secara tidak sah yang menyebutkan ada sponsor dan mereka bekerja di Indonesia. Kemudian selanjutnya belasan WNA Nepal tersebut dikirim ke Eropa. Karena kalau langsung dikirim ke Eropa dari Nepal sudah dideteksi," ujar Ramdhani.

Lebih lanjut, modus operandi yang digunakan adalah memanfaatkan dokumen tersebut untuk membawa para korban melalui Indonesia sebagai negara transit sebelum diberangkatkan ke negara-negara Eropa seperti ke Ceko, Lithuania dan juga Hongaria.

"Dalam operasi tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka utama, yaitu BBBK warga negara Nepal sebagai penyelundup utama, SK warga negara India sebagai pemberi fasilitas kepada para korban serta LT warga negara Indonesia sebagai pendukung operasional penyelundupan," katanya.

Ramdhani mengatakan, bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa paspor dan dokumen pendukung yang mengungkap modus operandi sindikat ini.

"Tentunya keberhasilan operasi ini tak luput dari hasil kerja keras tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Surabaya yang terus berupaya membongkar jaringan penyelundupan manusia internasional," katanya.

Ia juga menegaskan akan melakukan perlindungan terhadap korban, hal ini menjadi prioritas utama, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Kami akan terus bekerja keras untuk membongkar jaringan ini hingga tuntas. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami mendukung 'Asta Cita' Presiden Prabowo dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," katanya.

Kini, kantor Imigrasi Surabaya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut guna membongkar sindikat penyelundupan ini hingga ke akar-akarnya.

"Kasus ini juga telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan," katanya.

Selain itu, Ramdhani turut mengapresiasi masyarakat dan pihak-pihak yang mendukung keberhasilan ini.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak. Ini adalah bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat mampu menciptakan keamanan yang lebih baik bagi Indonesia," katanya.

Dengan keberhasilan ini, Kantor Imigrasi Surabaya kembali menunjukkan dedikasinya dalam menjaga keamanan wilayah, menindak tegas pelaku kejahatan penyelundupan manusia, serta melindungi para korban.

"Para pelaku dijanjikan mendapatkan upah seribu dollar AS per orang jika berhasil dalam kegiatan itu," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Blitar (ANTARA) - Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di ruang tahanan kepolisian setempat, untuk memastikan fasilitas dan makanan diberikan kepada para tahanan sesuai dengan standar dan layak konsumsi.

"Kami ingin memastikan bahwa para tahanan mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk fasilitas yang layak dan makanan yang sehat. Meskipun mereka berada dalam tahanan, hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab kami," ujarnya di Blitar, Jawa Timur, Senin.

Ia juga memeriksa menu makanan diberikan kepada para tahanan untuk memastikan makanan tersebut memenuhi standar gizi dan kesehatan.

Ia menegaskan bahwa makanan harus disiapkan secara higienis dan diberikan tepat waktu, sesuai jadwal.

Kegiatan ini sejalan dengan program Polri Presisi yang mengutamakan prediktif, responsibilitas, dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mereka yang menjalani penahanan.

Dia mengharapkan langkah itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat.

Pada kesempatan itu, ia juga berdialog dengan beberapa tahanan untuk memperoleh masukan terkait dengan kondisi di ruang tahanan.

Beberapa tahanan menyampaikan apresiasi atas perhatian diberikan pihak kepolisian terhadap kesejahteraan mereka selama menjalani masa penahanan.

Kapolres Fazlurrahman juga mengingatkan petugas ruang tahanan senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan sikap humanis.

Pihaknya menekankan bahwa pengelolaan ruang tahanan harus sesuai dengan prosedur hukum dan etika kepolisian.

"Dengan memastikan fasilitas dan layanan yang layak di ruang tahanan, kami menunjukkan komitmen Polres Blitar untuk menjaga hak asasi manusia dan menjalankan tugas secara profesional," kata dia.

Pengecekan ini, kata dia, akan terus dilakukan guna memastikan seluruh aspek pengelolaan tahanan berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi motivasi para tahanan untuk introspeksi diri dan memperbaiki kehidupan mereka ke depannya.

Dalam inspeksi tersebut, ia didampingi Waka Polres Blitar dan sejumlah pejabat utama Polres Blitar serta personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan ruang tahanan.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, menghadirkan ruang ramah anak sebagai meningkatkan layanan pemohon paspor bagi penggunanya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Senin mengatakan layanan ruang ramah anak ini merupakan inovasi yang pertama kali diluncurkan bidang keimigrasian di Indonesia khususnya di Kawasan Bandara Internasional Soetta.

"Layanan ini ditujukan bagi pemohonan paspor dengan syarat anak berusia lima tahun ke bawah," katanya.

Menurut dia, kehadiran ruang ramah anak ini akan memberikan kemudahan bagi orang tua yang membawa anak, khususnya saat menjalani proses foto dan wawancara dalam pembuatan paspor keimigrasian.

"Kami memahami kesulitan yang dialami orang tua ketika membawa anaknya dalam proses pembuatan paspor, terutama anak-anak yang sulit dikendalikan saat melakukan foto dan wawancara," ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya layanan tersebut, anak-anak diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam proses foto dan wawancara tersebut.

Ia menyampaikan, ruangan ramah anak yang dihadirkan Imigrasi Soetta didesain khusus dengan sesuai ketertarikan dan minat anak-anak untuk memberi kenyamanan bagi pengguna pelayanan keimigrasian.

"Ornamen dan warna menarik yang disematkan pada ruangan ramah anak turut memberikan suasana hati yang ceria, yang memberikan kemudahan bagi anak untuk lebih fokus saat foto dan wawancara," ujarnya.

Ia berharap dengan kemudahan dan kenyamanan ruang baru pelayanan ramah anak ini bisa dirasakan oleh orang tua karena waktu dalam proses foto dan wawancara dapat dimaksimalkan dengan baik oleh petugas pelayanan.

"Dengan semangat melayani dan berinovasi, peluncuran layanan ruang ramah anak diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan menciptakan layanan keimigrasian yang mampu menjawab tantangan global," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas I Sorkarno-Hatta Denny Irawan mengatakan kehadiran ruang ramah anak pada pelayanan keimigrasian ini dilengkapi sejumlah wahana hiburan seperti tempat bermain, tempat tidur hingga layar visual sebagai menghibur anak pengguna layanan tersebut.

"Ada tempat duduk berupa ilustrasi pesawat, tempat tidur bayi sebagai pengambilan gambar biometrik dari anak. Dan hari pertama peluncuran ini sudah ada tiga anak yang menikmati pelayanan," ucapnya.

Ia menjelaskan pengunjung layanan ramah anak pembuatan paspor nantinya diberikan perlakuan oleh petugas khusus dari Imigrasi bernuansa penerbangan yang memberikan golden tiket atau boarding pas untuk masuk ruang layanan tersebut.

"Dan waktu layanan sendiri ada pemangkasan, di mana untuk pengambilan foto itu diberi waktu tiga menit agar prosesnya lebih cepat," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Natuna (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengamankan dua orang nelayan asal Vietnam yang diduga hanyut di perairan setempat.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Tito Teguh Raharjo di Natuna, Senin, mengatakan ruang detensi menjadi tempat penampungan sementara, sebelum kedua nelayan itu dipulangkan ke negara asal mereka.

Menurut dia, nelayan Vietnam ditemukan oleh nelayan Natuna pada pekan ketiga Januari 2025 terombang-ambing di perairan setempat.

Ia menjelaskan, saat kedua nelayan dalam kondisi sehat dan terus dipantau kesehatannya.

"Sebenarnya mereka berempat, namun hanya dua yang ditemukan. Satu ditemukan mengapung di drum plastik, dan satu lagi berada di atas kapal," ucap dia.

Ia memastikan kedua nelayan diperlakukan dengan baik selama berada di ruang detensi. Mereka diberikan makan, minum, dan diajak berolahraga. Ruang detensi juga dilengkapi fasilitas seperti kamar mandi, dan toilet.

"Kami masih berkoordinasi dengan pihak kedutaan untuk memastikan negara asal mereka agar proses pemulangan dapat segera dilakukan," ujar dia.

Tito menegaskan bahwa kedua nelayan masuk ke wilayah Indonesia karena kapalnya mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, mereka tidak diproses secara pidana.

"Kita juga sedikit kesulitan menggali informasi, sebab mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, dan mereka juga tidak memiliki dokumen perjalanan," ucap dia.

Menurut informasi yang dihimpun pihak Imigrasi, kedua nelayan tersebut mulai melaut sejak November 2024. Kapal mereka mengalami kerusakan pada Minggu (5/1/2025), sehingga terombang-ambing di perairan, hingga akhirnya ditemukan pada Rabu (15/1/2025).

"Data ini kami peroleh berdasarkan wawancara dari tim Imigrasi," ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan Desk Ketenagakerjaan yang baru diluncurkan oleh Polri akan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja.

“Saya sebagai wakil masyarakat Indonesia, wakil pekerja Indonesia, sangat senang dengan diluncurkannya Desk Ketenagakerjaan di mana ada kepastian bagi pekerja Indonesia,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa dalam paparan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di acara peluncuran desk tersebut, disampaikan bahwa terdapat sekitar 77.000 tenaga kerja yang dipecat atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2024.

Menurutnya, hal tersebut merupakan permasalahan rumit yang harus diselesaikan.

Oleh karenanya, kehadiran Polri lewat Desk Ketenagakerjaan, memudahkan penyelesaian masalah tersebut melalui kolaborasi yang tercipta antara Polri, Kemenaker, dan DPR RI.

Selain itu, ia menilai bahwa dengan sejahteranya hak-hak pekerja maka ekonomi Indonesia akan bisa bangkit dengan lebih baik lagi.

“Ketika Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat ini, meringankan karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas pembentukan desk ini.

Ia mengungkapkan bahwa Polri menjadi kepolisian pertama di dunia yang membentuk desk yang berfokus pada ketenagakerjaan.

“Sudah ada empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina yang akan mencoba belajar ke sini mengenai Desk Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dirinya berharap kolaborasi yang baik antara gerakan buruh, Kapolri, dan pemerintah, akan mewujudkan kondisi yang luar biasa dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Inggris membahas kerja sama hukum guna mempererat hubungan bilateral kedua negara dalam pertemuan di Jakarta, Senin.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik dan hukum antara Indonesia dan Inggris.

"Kerja sama di bidang hukum dan keadilan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam membangun tatanan hukum yang berkeadilan dan berbasis HAM," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut seperti dikonfirmasi.

Adapun dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, salah satunya pemindahan narapidana antarnegara atau transfer of prisoner.

Diskusi mengenai isu itu mencakup prosedur, tata cara, dan persyaratan yang dapat diajukan dalam kerja sama, dengan tujuan memperkuat koordinasi hukum yang saling menguntungkan kedua negara.

Selain itu, pembicaraan juga difokuskan pada strategi kolaborasi di bidang keadilan dan HAM. Indonesia dan Inggris sepakat untuk mengeksplorasi pendekatan ideal yang dapat menciptakan sinergi lebih baik dalam pengembangan sistem hukum yang adil dan inklusif di tingkat internasional.

Menurut Yusril, pertemuan tersebut menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Inggris yang berorientasi pada penguatan kemitraan global yang inklusif dan berkeadilan.

"Ke depan, diharapkan hasil dari diskusi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan perjanjian yang bermanfaat bagi kedua negara," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Inggris di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Catherine West MP menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat dalam menghadapi tantangan global di bidang hukum dan HAM.

"Kami percaya bahwa kerja sama yang kuat dengan Indonesia akan memberikan dampak positif bagi kedua negara, terutama dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan manusiawi," ujar Catherine dalam kesempatan yang sama.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan kenegaraan dari Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Inggris di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Catherine West MP, yang didampingi Duta Besar untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas RI I Nyoman Gede Surya Mataram, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas RI Ahmad Kaffah, serta Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Kemenko Kumham Imipas RI Iqbal Fadil.

Kerja sama di bidang hukum dan keadilan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam membangun tatanan hukum yang berkeadilan dan berbasis HAM

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Inggris membahas kerja sama hukum guna mempererat hubungan bilateral kedua negara dalam pertemuan di Jakarta, Senin.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik dan hukum antara Indonesia dan Inggris.

"Kerja sama di bidang hukum dan keadilan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam membangun tatanan hukum yang berkeadilan dan berbasis HAM," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut seperti dikonfirmasi.

Adapun dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, salah satunya pemindahan narapidana antarnegara atau transfer of prisoner.

Diskusi mengenai isu itu mencakup prosedur, tata cara, dan persyaratan yang dapat diajukan dalam kerja sama, dengan tujuan memperkuat koordinasi hukum yang saling menguntungkan kedua negara.

Selain itu, pembicaraan juga difokuskan pada strategi kolaborasi di bidang keadilan dan HAM. Indonesia dan Inggris sepakat untuk mengeksplorasi pendekatan ideal yang dapat menciptakan sinergi lebih baik dalam pengembangan sistem hukum yang adil dan inklusif di tingkat internasional.

Menurut Yusril, pertemuan tersebut menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Inggris yang berorientasi pada penguatan kemitraan global yang inklusif dan berkeadilan.

"Ke depan, diharapkan hasil dari diskusi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan perjanjian yang bermanfaat bagi kedua negara," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Inggris di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Catherine West MP menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat dalam menghadapi tantangan global di bidang hukum dan HAM.

"Kami percaya bahwa kerja sama yang kuat dengan Indonesia akan memberikan dampak positif bagi kedua negara, terutama dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan manusiawi," ujar Catherine dalam kesempatan yang sama.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan kenegaraan dari Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Inggris di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Catherine West MP, yang didampingi Duta Besar untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas RI I Nyoman Gede Surya Mataram, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas RI Ahmad Kaffah, serta Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Kemenko Kumham Imipas RI Iqbal Fadil.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Israel pada Senin (20/1) dini hari membebaskan 90 warga Palestina yang ditahan di Penjara Militer Ofer, wilayah pendudukan Tepi Barat.

Pembebasan itu merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Masyarakat Palestina berkumpul di Beitunia, kota kecil di dekat Ramallah di Tepi Barat, untuk menyambut para tahanan.

Namun, tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan bom kejut ke arah kerumunan yang menyalakan api untuk menghangatkan diri di tengah cuaca dingin.

Menjelang pukul 1 dini hari, banyak jip militer dan buldoser Israel dikerahkan ke Beitunia untuk membubarkan kerumunan.

Tak lama kemudian, bus yang membawa para tahanan Palestina dengan pengawalan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) berangkat dari Penjara Militer Ofer.

Bus itu bergerak menuju Alun-Alun Manara di Ramallah, tempat para tahanan akan diserahkan.

Pembebasan itu sempat ditunda lantaran seorang tahanan perempuan hilang ketika Kantor Media Tahanan Palestina memverifikasi daftar nama tahanan yang akan dibebaskan Israel.

Tim teknis harus berkomunikasi dengan mediator dan Palang Merah untuk menekan Israel agar mematuhi daftar tahanan yang telah disepakati.

Tak lama kemudian, masalah itu bisa diselesaikan dan pembebasan tahanan dilanjutkan. Media Israel, Channel 12, melaporkan bahwa para tahanan telah meninggalkan lokasi.

Dari 90 tahanan Palestina yang dibebaskan itu, terdapat 69 perempuan, delapan anak laki-laki di bawah umur, dan 12 pria yang dihukum karena pelanggaran ringan.

Media Israel juga melaporkan bahwa 78 dari tahanan yang dibebaskan berasal dari wilayah pendudukan Tepi Barat, sementara 12 lainnya dari wilayah pendudukan Yerusalem Timur.

Warga Palestina berkumpul di Beitunia dan di bukit yang menghadap ke Penjara Militer Ofer. Mereka menunggu konvoi yang membawa para tahanan yang dibebaskan.

Dengan menggunakan drone, tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina yang menunggu di dekat penjara tersebut.

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, memperingatkan warga Palestina untuk tidak ikut dalam pawai atau perayaan selama dan setelah proses pembebasan tahanan.

Dia mengancam akan bertindak jika peringatannya tidak diindahkan.

Menurut kesepakatan antara Israel dan Hamas, 90 tahanan Palestina akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan tiga sandera perempuan Israel yang telah dilepaskan sehari sebelumnya.

Pasukan bersenjata Hamas, Brigade Al Qassam, menyerahkan ketiga sandera itu kepada Palang Merah pada Minggu malam.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka, serta bagai

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan Indonesia fokus memperkuat kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme melalui inisiasi penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme.

Dalam Pertemuan Ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) dengan Inggris di Jakarta, Senin, ia menyebutkan langkah tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral.

"Pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama antarnegara," kata Eddy seperti dikonfirmasi.

Dia menuturkan inisiasi penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme pertama kali disampaikan Indonesia pada Sidang Ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/CCPCJ) di Wina, Austria, pada pertengahan Mei 2024.

Saat itu, Indonesia mengemukakan tiga pendekatan dalam menangani anak yang terkait dengan terorisme, yakni pencegahan anak dari kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok teroris, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris, serta menjamin keadilan bagi anak melalui pendekatan berbasis hak.

Kendati demikian, Eddy menekankan pentingnya peran semua negara dalam upaya penanggulangan terorisme demi terjaganya keamanan global.

"Penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama negara-negara dalam menjaga keamanan global," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris Catherine West MP menjelaskan kesamaan strategi melawan terorisme antara Indonesia dan Inggris serta penekanan pada aspek pencegahan menjadi salah satu faktor kesuksesan kerja sama yang telah dimulai sejak tahun 2021.

"Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka, serta bagaimana mendukung para korban," ucap Catherine.

Keberhasilan kerja sama Indonesia dan Inggris, menurut dia, terletak pada pendekatan menyeluruh terhadap semua aspek kontra-terorisme. Pencegahan, sambung dia, selalu lebih baik daripada mengobati.

Dirinya juga mengapresiasi Indonesia atas pencapaian nol serangan teroris selama dua tahun. Catherine berpendapat pencapaian tersebut diraih karena dedikasi yang diberikan BNPT RI beserta seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya, pada JWG Ke-2 di London tahun 2023 disepakati beberapa program penanggulangan terorisme, mulai dari Proyek Rumah Singgah (Halfway House) bagi mantan narapidana teroris (napiter), kerja sama peningkatan kapasitas, tindak lanjut resolusi Children Associated with Terrorism, hingga dukungan Inggris terhadap I-Khub BNPT RI.

Penguatan kerja sama itu diharapkan dapat mendorong keberlanjutan dan terimplementasinya berbagai program tersebut secara efektif.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025