Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum tata negara (HTN) Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, Eddy Mulyono mengatakan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

"Sumber hukum utama pada undang-undang R-KUHAP adalah UU No. 12 Tahun 2011, dari perspektif hukum tata negara yang telah mengalami dua kali perubahan," kata Eddy dalam acara diskusi di Jember, Jawa Timur, Kamis.

Dalam undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa pembentukan perundang-undangan harus melalui lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan.

Dalam tahapan penyusunan berdasarkan data Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat sebanyak 176 rancangan undang-undang (RUU) dan sebanyak 41 RUU di antaranya merupakan prolegnas prioritas.

"Jika saya merinci secara kontekstual dalam pembahasan R-KUHAP itu perlu melihat bagaimana revisi tersebut berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengampunan (amnesti) untuk narapidana (napi) yang akan diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ditujukan kepada kelompok terduga gerakan makar nonsenjata.

Pernyataan tersebut merespons adanya rencana pemberian amnesti terhadap napi terkait dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Kalau rencana, ya bisa saja, itu bisa saja. Akan tetapi, yang kami proses sekarang itu tidak termasuk yang gerakan bersenjata," ungkap Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Apabila nantinya terdapat usulan pemberian amnesti terhadap KKB, dia mengaku hal tersebut akan kembali lagi kepada Presiden lantaran amnesti merupakan prerogatif kepala negara.

Saat ini Kemenkum telah memiliki 44.000 nama napi yang akan diajukan untuk menerima amnesti dari Presiden. Namun, pihaknya masih terus memverifikasi nama-nama tersebut.

Setelah verifikasi selesai, pihaknya akan mengirimkan puluhan ribu nama itu kepada Presiden Prabowo.

Meski terdapat banyak nama, dia menekankan bahwa belum ada nama napi KKB dalam daftar 44.000 napi yang saat ini sedang diverifikasi untuk menerima amnesti.

"Kami sepakat bahwa untuk saat ini bagi gerakan bersenjata itu tidak dilakukan pengajuan amnesti kepada Presiden," kata Menkum.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan (amnesti) bagi narapidana terkait dengan KKB di Papua sebagai upaya baru dalam menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

"Kami menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada tahanan politik asal Papua merupakan pendekatan baru dalam upaya menciptakan perdamaian di Tanah Papua," kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Legislator asal Papua Selatan ini juga menilai langkah tersebut bisa menjadi pintu pembuka untuk mengakhiri konflik bersenjata secara permanen di Bumi Cendrawasih.

Indrajaya mengingatkan langkah mewujudkan perdamaian abadi di Tanah Papua tidak boleh berhenti pada sekadar pemberian amnesti saja. Dalam waktu dekat, pemberian amnesti harus diikuti dengan jalan dialog kemanusiaan pemerintah dengan pemangku kepentingan di Papua.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum tata negara (HTN) Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, Eddy Mulyono mengatakan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

"Sumber hukum utama pada undang-undang R-KUHAP adalah UU No. 12 Tahun 2011, dari perspektif hukum tata negara yang telah mengalami dua kali perubahan," kata Eddy dalam acara diskusi di Jember, Jawa Timur, Kamis.

Dalam undang-undang tersebut, lanjut dia, telah ditegaskan bahwa pembentukan perundang-undangan harus melalui lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan.

Dalam tahapan penyusunan berdasarkan data Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat sebanyak 176 rancangan undang-undang (RUU) dan sebanyak 41 RUU di antaranya merupakan prolegnas prioritas.

"Jika saya merinci secara kontekstual dalam pembahasan R-KUHAP itu perlu melihat bagaimana revisi tersebut berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia," tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga penegak hukum dalam implementasi Revisi KUHAP, sehingga dalam sistem hukum yang ideal, maka sinergi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama.

"Namun, jika revisi KUHAP itu justru menimbulkan persaingan atau kompetisi tidak sehat, maka perlu dikaji ulang agar revisi itu tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan," katanya.

Eddy menjelaskan aspek hukum tata negara harus menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan implementasi revisi KUHAP agar dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

"Sistem peradilan yang efektif harus didukung dengan peraturan yang jelas dan tegas, namun tetap memberikan ruang bagi kolaborasi antar lembaga hukum," ujarnya.

Dengan adanya pembahasan mengenai revisi KUHAP, Ia berharap KUHAP menjadi umbrella provision atau ketentuan payung yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh undang-undang sektoral menyesuaikan KUHAP yang mengatur tentang seluruh penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan masing-masing.

"Hal itu pada gilirannya berimplikasi kepada sistem penegakan hukum pidana, sehingga para pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat agar revisi ini dapat mencerminkan kebutuhan hukum yang lebih baik di masa mendatang," katanya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring mengikuti kegiatan sosialisasi Pengaduan Tanggap dan Terpadu Imigrasi dan Pemasyarakatan (Pantau Imipas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Sumatera Utara yang digelar di Aula Soepomo lantai V Gedung Kanwil Sumut.

Evan Sembiring menyatakan, pihaknya akan terus mendukung program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.

"Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan di Sumatera Utara khususnya pada Rutan Kelas IIB Tarutung mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik," ujar Evan, Kamis (30/1).

Membuka kegiatan, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

"Beliau sangat mengapresiasi partisipasi aktif seluruh jajaran Kemenimipas dalam sosialisasi Pantau Imipas ini. Program ini menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga pengawasan dan evaluasi internal secara optimal," terang Evan.

Disebutkan, Irjen Yan Sultra juga memaparkan beberapa program unggulan Itjen Kemenimipas tahun 2025, seperti Kawal, Simwasti, Apip Siaga, serta Pantau Imipas yang menjadi fokus pembahasan untuk dikembangkan dalam memantau dan mengevaluasi berbagai aspek pelayanan dan pengaduan internal di lingkungan Kemenimipas.

Dalam arahannya, Irjen Yan Sultra menekankan pentingnya melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imipas.

"Kita diminta untuk melakukan evaluasi secara berjenjang, pengendalian internal, dan mitigasi risiko terkait perjanjian kinerja, serta memastikan pelayanan internal dan eksternal terlaksana secara efektif, ekonomis, efisien, serta taat aturan," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) berfokus pada layanan pengaduan pelanggaran KI.

Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Suharto Jaya Prawira mengatakan penegakan Hukum merupakan bentuk pelindungan hukum yang diberikan untuk menjaga hak KI yang sudah dicatat atau didaftarkan ke DJKI, baik hak paten, merek, maupun hak cipta.

"Penegakan hukum menjamin terjaganya pelindungan KI yang telah melalui proses pencatatan atau pun pendaftaran agar proses komersialisasi yang merupakan hak dasar dapat berjalan secara terpadu," kata Suharto dalam acara Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual di Jakarta, Kamis.

Suharto menjelaskan ada tiga layanan yang terdapat pada penegakan hukum DJKI dalam upaya memberikan perlindungan untuk pemegang hak KI, yakni pengaduan pelanggaran KI, mediasi, dan penutupan situs.

Dia mengungkapkan pelaporan pelanggaran KI saat ini dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi pengaduan.dgip.go.id, dengan tujuan untuk mempermudah proses administratif bagi pelapor yang hendak melakukan pengaduan kasus atau pelanggaran KI.

Proses pengaduan dapat diproses maksimal 3 hari setelah pengadu mengajukan laporannya ke e-pengaduan. Sebelum aduan dapat diproses dan dilakukan investigasi, kata dia, pengadu harus memenuhi terlebih dahulu beberapa syarat yang sudah melalui klarifikasi.

Kemudian dalam layanan Penutupan Situs, Suharto menuturkan Direktorat Penegakan Hukum DJKI Kemenkum bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengeksekusian penutupan situs yang terindikasi melanggar KI.

"Tentunya penutupan situs ini telah melalui proses investigasi dan verifikasi terhadap laporan," ucap dia.

Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual seri pertama pada tahun 2025 digelar dengan tema Layanan Publik Direktorat Penegakan Hukum.

Acara tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang sistem pelayanan publik penegakan hukum KI di Indonesia serta berbagai tahapan yang perlu dilakukan dalam mengajukan pengaduan pelanggaran KI.

Dalam kesimpulannya, webinar kali ini mengingatkan pentingnya menjaga dan melindungi hak KI yang telah dicatatkan dan/atau didaftarkan melalui DJKI untuk mencegah pelanggaran KI yang dapat merugikan pemegang hak KI.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof M. Arief Amrullah menyebut bahwa efisiensi pra-penuntutan belum maksimal, sehingga hal itu perlu mendapat perhatian dalam wacana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh Komisi III DPR RI.

"Saya menyoroti permasalahan dalam tahapan pra-penuntutan karena proses itu sering kali berbelit-belit dan memakan waktu terlalu lama, akibat bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa penuntut umum," katanya dalam acara talk show dengan tema 'Revisi KUHAP, Kolaborasi atau Kompetisi Antar Penegak Hukum' di salah satu radio di Jember, Kamis.

Menurutnya pemangkasan atau bahkan penghilangan tahap penyelidikan juga menjadi isu yang perlu dicermati dengan hati-hati karena jika tidak diatur dengan baik, maka hal itu bisa berpotensi menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara.

"Solusi yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan KUHAP baru adalah memastikan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan benar-benar dapat terpenuhi," tuturnya.

Ia mengatakan salah satu gagasan ditawarkan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam proses hukum, sehingga penyidik Polri dan jaksa penuntut umum bisa melakukan penyidikan bersama dan pra-penuntutan secara bersamaan, meskipun tidak harus bertatap muka langsung.

"Dengan sistem digital yang terintegrasi, setiap pertanyaan atau kekurangan dalam berkas dapat segera dilengkapi di waktu yang sama. Hal itu akan memangkas waktu dan meningkatkan efisiensi proses hukum," tuturnya.

Selain efisiensi waktu, lanjut dia, penerapan teknologi dalam proses hukum juga dapat meningkatkan transparansi serta kesetaraan antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

"Mereka adalah sesama penegak hukum. Dengan sistem yang lebih transparan, tidak akan ada lagi kecurigaan atau ketidakseimbangan dalam proses hukum," ujarnya.

Guru besar Unej itu menjelaskan bahwa dalam konteks revisi KUHAP, segala perubahan yang dilakukan harus mengarah pada perbaikan sistem peradilan pidana, sehingga bisa lebih adaptif dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

"Jadi diferensiasi fungsional terhadap penegakan hukum harus tegas karena hal itu mencegah adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga kami harus memastikan bahwa hukum pidana terus berkembang dan dapat menjawab tantangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Seorang tahanan bernama Salman Alfaris Siregar (45), diduga mengalami penganiayaan selama ditahan di RTP Polrestabes Medan, Sumatera Utara, atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan

“Korban ditahan sejak 21 Januari 2025. Saat ditahan, kondisi yang bersangkutan sehat tanpa ada keluhan sakit apapun,” kata Tuseno SH selaku kuasa hukum Mayang Sari merupakan istri Salman usai membuat laporan di Polda Sumut, Kamis (30/1).

Saat ini, lanjut dia, korban mengalami kritis akibat dugaan penganiayaan tersebut dan kini sedang dirawat di rumah sakit.

Atas kejadian ini, istri korban resmi membuat laporan ke Polda Sumut dengan laporan polisi nomor: LP/B/114/I/2025/SPKT Polda Sumatera Utara, tertanggal 30 Januari 2025.

Dia menegaskan, bahwa dalam laporan polisi tersebut dugaan penganiayaan itu terjadi di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes Medan.

"Suami beliau selaku tahanan di Polrestabes Medan, diduga dianiaya sehingga mengalami koma,” ujar dia.

Pihaknya menjelaskan, pada hari Selasa (21/1), Salman ditahan di RTP Polresta Medan. Lalu, malam harinya ketika istrinya datang menjenguk, suaminya mengaku dianiaya.

“Yang melakukan penganiayaan itu diduga orang lain yang masuk dalam ruang tahanan, tidak memakai baju seragam polisi," kata Tuseno didampingi Mayang Sari.

Mendengar pengakuan itu, lanjutnya, pihak keluarga langsung meminta ke penyidik agar Salman dipindahkan ke ruangan tahanan lain.

"Saat itu, keluarga meminta supaya dipindah ruangan, namun kemudian dilakukan lagi dugaan penganiayaan yang puncaknya pada 29 Januari 2025. Lalu sekitar pukul 06.45, petugas dari RTP Polrestabes Medan menelpon istrinya mengatakan bahwa suaminya kritis," jelas dia.

Mengetahui hal itu, pihaknya selaku kuasa hukum kembali protes ke penyidik Polrestabes Medan. Sebab, dari pengakuan korban dugaan penganiayaan itu dilakukan oleh orang lain tanpa berseragam polisi.

"Kita protes ini ada apa. Kenapa orang sehat tiba-tiba kritis. Berdasarkan pengakuan korban ia dianiaya selama di dalam. Kita tak tahu siapa pelakunya tapi yang jelas si korban ini adalah kewenangan polisi penyidik Polrestabes Medan yang bertanggung jawab," ujarnya.

Karena itu, pihaknya juga meminta agar Kepala RTP Polrestabes Medan bertanggung jawab. Termasuk petugas-petugas yang berjaga pada 21 hingga 29 Januari 2025.

"Mereka ini harus bertanggung jawab. Bagaimana pula CCTV dimatikan sehingga kita menduga ada kesengajaan,” tegas dia.

Pihaknya berharap, melalui laporan ini Kapolda Sumut dapat mengusut seterang-terangnya, dan setegas-tegasnya siapa yang terlibat.

“Bila ada oknum polisi harus ditindak," ungkapnya sembari menyampaikan sampai saat ini, Salman Alfaris Siregar belum sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit Columbia Medan dengan biaya sendiri.

Mayang Sari selaku istri Salman meminta keadilan dengan mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang dialami suaminya.

"Saya meminta keadilan. Ini harus diusut tuntas. Kita kan kooperatif tapi kok bisa begini dibuat. Saya minta pertanggungjawaban," ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengaku pihaknya telah menerima laporan korban.

“Laporan sudah diterima dan dari SPKT dan telah dilimpahkan ke Krimum untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Polrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arief Setyawan ketika dikonfirmasi terkait kasus dugaan penganiayaan tersebut, belum merespon hingga berita dikirim ke redaksi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan salah satu jalan untuk reformasi kepolisian

"Kami berpikir bahwa reformasi kepolisian itu adalah jalan yang memang harus ditempuh dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mau tidak mau harus dilakukan apalagi setelah ada Kitab UU Hukum Pidana yang akan berlaku 2026 dan ini adalah salah satu jalan untuk perbaikan atau reformasi kepolisian," kata Arif dalam seminar bertajuk “Reposisi Polri dalam Sistem Peradilan Pidana” yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Menurutnya, revisi ini untuk memastikan kontrol kewenangan terhadap kepolisian dalam konteks penegakan hukum baik itu kewenangan penyelidikan maupun penyidikan.

"Termasuk upaya paksa yang itu merupakan kewenangan yang luar biasa bisa membatasi hak asasi manusia agar kewenangannya betul-betul demokratis, transparan, bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang di luar kepentingan penegakan hukum, ham dan keadilan," ujarnya.

Komisi III DPR telah meneken usulan revisi KUHAP untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Usulan tersebut merupakan upaya untuk membentuk aturan pelaksana dari Kitab KUHP Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Rencananya, setelah masuk Prolegnas, KUHAP akan digarap pada tahun ini 2025 untuk mengejar tayang dari KUHP Nasional.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan dana desa dipakai untuk judi online atau daring (judol) perlu dibawa ke ranah hukum.

“Kalau memang itu benar, ya seret ke ranah hukum saja. Seret ke ranah hukum,” kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Komisi II DPR RI akan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

“Karena kalau itu dilakukan (dana desa dipakai judol), saya kira berarti ada dua titik lemah. Satu, titik lemah pengawasan. Dan yang kedua, titik lemah penegakan hukum,” ujarnya.

Adapun Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengemukakan bahwa institusinya sedang mendalami dugaan penyelewengan dana desa untuk judol.

Ivan turut mengonfirmasikan bahwa saat ini PPATK telah menemukan sekitar enam kepala desa pada salah satu kabupaten di Sumatera Utara telah menggunakan dana desa untuk judol.

“Kami menduga daerah lain juga ada modus serupa,” kata Ivan saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin (20/1).

Lebih lanjut, PPATK menemukan enam kepala desa di Sumut menggunakan dana desa untuk judol sekitar Rp50-260 juta.

PPATK juga mendapatkan temuan sebanyak Rp40 miliar dana desa di kabupaten tersebut diduga dipakai untuk judol.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

"Aparat penegak hukum, harus segera menindaklanjuti hal tersebut, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum untuk bergerak guna menindaklanjuti kasus dugaan penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjadi di Malaysia.

"Aparat penegak hukum, harus segera menindaklanjuti hal tersebut, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah melalui kementerian terkait juga harus melindungi PMI yang menjadi korban penembakan tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga perlu mencegah hal serupa agar tidak kembali terjadi.

Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa komisi terkait di DPR RI akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk membicarakan permasalahan penembakan WNI tersebut.

Sebelumnya, insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) juga akan membantu proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban insiden penembakan tersebut.

KP2MI juga mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam insiden penembakan itu.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM menggelar Webinar Nasional bertajuk “Paradigma Modern dalam KUHP Baru” dalam rangka mendukung pemahaman masyarakat terhadap Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan pada 2 Januari 2026 di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia, Kamis (30/01).

Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mengajak seluruh peserta, baik secara luring maupun daring, untuk menyoroti pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia menuju pendekatan yang lebih modern dan berkeadilan.

“KUHP baru meninggalkan pendekatan retributif yang terlalu menitikberatkan pada pidana penjara dan mulai mengakomodasi penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan,” tegas Wakil Menteri Hukum dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Dirinya juga menegaskan bahwa KUHP baru Korporasi kini diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman denda lebih tinggi dibanding individu. Hukuman bagi korporasi meliputi pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi.

Wakil Menteri menambahkan bahwa Hakim diberikan kewenangan untuk mengutamakan keadilan dibanding kepastian hukum. Faktor-faktor seperti motif pelaku, kondisi sosial, dampak pada korban, dan nilai keadilan dalam masyarakat wajib menjadi pertimbangan dalam pemidanaan.

Sebelumnya Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis BPSDM Hukum dalam menyosialisasikan perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum.

“Sosialisasi ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam penguatan SDM dan reformasi hukum demi mewujudkan masyarakat yang taat dan sadar hukum serta memperkuat pembangunan SDM melalui pemahaman yang lebih baik terhadap hukum pidana,” ujar Ayu dalam sambutannya.

Webinar ini dilaksanakan secara hybrid secara langsung dan melalui zoom meeting dan streaming Youtube Channel BPSDM Hukum. Jumlah peserta Webinar kali ini dihadiri lebih dari 5.000 orang yang terdiri dari Pegawai Kementerian Hukum, Instansi Kementerian/Lembaga terkait, Aparat Penegak Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, Akademisi dan masyarakat.

Gusti Ayu menyebutkan bahwa BPSDM Hukum terus berkomitmen untuk mendukung agenda Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam penegakan reformasi hukum melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Pemanfaatan media sosial juga akan dimaksimalkan sebagai kanal edukasi hukum bagi masyarakat luas.

“Secara berkelenjutan dengan pemahaman yang lebih baik terhadap KUHP baru, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing- masing,” pungkasnya.

Turut hadir dari Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Kepala Kantor Wilayah (Harun Sulianto) beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Adi Riyanto), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (N.A. Triandini Oscar), para pejabat manajerial dan non manajerial, dan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini kerap mengeluarkan kebijakan pemindahan narapidana (napi) asing ke negara asalnya atau transfer of prisoner cukupmenyita perhatian publik.

Diawali dengan pemindahan Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, kemudian lima terpidana kasus penyelundupan narkotika anggota Bali Nine asal Australia, pada pertengahan Desember 2024, dan kebijakan tersebut kini masih berlanjut.

Terbaru, ada rencana pemulangan terpidana mati kasus narkotika dari Prancis, Serge Areski Atlaoui pada awal Februari 2025.

Meski mengundang kontroversi dari berbagai pihak, namun tak banyak yang tahu bahwa kebijakan pemulangan napi asing memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia, seperti mengurangi biaya negara, meningkatkan kerja sama internasional maupun mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Dalam kebijakan pemindahan napi asing, Pemerintah menggunakan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Dengan demikian, jika nantinya Indonesia memiliki permintaan untuk memulangkan napi Indonesia dari Filipina, Australia, maupun Prancis, maka ketiga negara itu wajib memenuhi permohonan Indonesia.

Tak hanya bagi ketiga negara, kebijakan pemulangan napi oleh Indonesia ke negara asalnya tersebut, diyakini akan menjadi perhatian negara lain, khususnya beberapa negara yang merupakan tempat warga negara Indonesia (WNI) banyak dijatuhi hukuman mati, seperti Malaysia dan Arab Saudi.

"Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, pemerintah Malaysia maupun pemerintah Arab Saudi juga bisa kami ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan napi asing, salah satunya berfokus untuk mementingkan unsur kemanusiaan karena para napi yang dipulangkan berstatus terpidana mati.

Implikasinya, kebijakan pemindahan napi Indonesia bahkan telah mendapatkan atensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usai kebijakan pemerintah Indonesia memulangkan Mary Jane dan lima napi Bali Nine, PBB mengubah hasil predikatnya untuk Indonesia dari "negatif" menjadi "netral".

Perubahan predikat PBB itu menjadi capaian yang sangat memuaskan, mengingat Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB, yakni pada 2015, dengan kategoriunfair trial (persidangan yang tidak adil) di dunia.

Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga bisa mendapatkan keuntungan lain dari kebijakan pemindahan napi asing, yakni berkurangnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana diketahui, sepanjang seorang napi masih ditahan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), seluruh kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh negara. Pada 2023, dana APBN yang digelontorkan untuk kebutuhan makan para napi mencapai sekitar Rp2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk kebutuhan lainnya antara lain seperti perawatan, pendidikan, pengajaran, hingga kegiatan rekreasi. Maka dari itu dengan memulangkan napi asing, beban berbagai kebutuhan tersebut akan ditanggung oleh negara asalnya dan tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah Indonesia.

Begitu pula dengan permasalahan kepadatan lapas yang selama ini dihadapi Indonesia, di mana kapasitas 531 lapas dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia tercatat sebanyak 140.424 orang.

Sementara itu, per September 2024, jumlah napi dan tahanan secara keseluruhan mencapai 273.390 orang, sehingga terjadi kelebihan jumlah tahanan dan napi dibandingkan lapas maupun rutan sebanyak 132.966 orang atau 94,68 persen.

Dengan demikian, kebijakan pemulangan napi asing sedikit banyak akan mengurangi kepadatan lapas karena berkurangnya penghuni penjara.

Dari segi hubungan diplomatik, proses hukum pemindahan napi antarnegara berpotensi membangun rasa saling percaya di antara kedua penyelenggara negara.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai bagi negara yang demokratis dan lebih kaya, penyelenggara negaranya akan lebih diuntungkan dengan kebijakan itu karena desakan pertukaran napi dari dalam negeri mereka akan berkurang.

Oleh karenanya, keadaan tersebut memungkinkan negara yang lebih kaya bersikap lebih toleran atas berbagai problematika pembangunan dari negara sedang berkembang. Dengan begitu, sepanjang proses pemindahan napi dilakukan secara prosedural, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan.

Dasar hukum lebih rinci

Pemindahan napi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Kendati demikian, pemindahan napi internasional belum diatur secara terperinci dalam dua beleid itu, yang membuat adanya urgensi pengaturan mekanisme pemindahan napi perlu dengan UU terbaru guna memberikan kepastian hukum serta menghindari keraguan pemberian kebijakan di masa mendatang.

Pemerintah telah berkomitmen segera membentuk UU terkait mekanisme pemindahan napi. Saat ini, draf RUU tersebut sudah ada di Kementerian Hukum (Kemenkum).

Dalam naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana yang disusun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum, telah diatur syarat dan prosedur pemindahan napi, mekanisme pengaturan permintaan pemindahan napi, prinsip double criminality, serta prosedur yang harus diikuti dalam proses pemindahan napi, baik ke dalam maupun ke luar wilayah Indonesia.

Syarat yang ditentukan dalam pemindahan napi terbagi atas dua bagian, yakni syarat untuk transfer napi dari Indonesia serta syarat untuk dapat ditransfer ke Indonesia.

Untuk syarat bagi yang akan ditransfer dari Indonesia, merupakan warga negara dari negara yang meminta dan menerima, mendapatkan persetujuan tertulis dari napi, serta mendapatkan persetujuan dari negara penghukum dan negara penerima.

Kemudian, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, memberikan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum, serta menyertakan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental napi dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Sementara syarat agar napi dapat ditransfer ke Indonesia meliputi napi merupakan warga negara Indonesia, memiliki persetujuan dari napi, negara penghukum, dan negara penerima, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, serta menyertakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Lalu, menyerahkan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum serta memberikan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental narapidana dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Selain syarat dan prosedur yang lebih rinci, masih banyak mekanisme lainnya tentang pemindahan napi antarnegara yang telah disusun dalam naskah akademik sebagai acuan pembentukan RUU nantinya.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan bisa segera membahas aturan tersebut, karena dengan aturan yang lebih rinci mengenai kebijakan pemindahan napi antarnegara, kedudukan hukum di Indonesia tentunya akan bisa lebih terjamin dan Indonesia bisa tetap disegani di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025