Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Jumat menyatakan dukungan penuhnya terhadap reformasi yang diprakarsai oleh pemerintah transisi Bangladesh.

Guterres, yang tiba di Dhaka dalam kunjungan empat hari pada Kamis, bertemu dengan penasihat utama Bangladesh Muhammad Yunus di kantornya di Tejgaon, Dhaka.

"Saya ingin menyatakan komitmen penuh kami terhadap proses reformasi. Kami di sini untuk mendukung reformasi Anda. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda semua. Apa pun yang dapat kami lakukan, beri tahu kami," kata Guterres kepada Muhammad Yunus dalam pertemuan selama satu jam tersebut, sebut pernyataan pemerintah.

"Seiring negara ini menjalani reformasi dan transisi penting, Anda dapat mengandalkan PBB untuk membantu membangun masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua," kata Guterres dalam unggahan terpisah di X.

Yunus memangku jabatan setelah pemberontakan rakyat memaksa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada Agustus lalu.

Pemerintahnya telah membentuk enam komisi reformasi untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam administrasi dan proses pemilihan umum, yang dituntut oleh para mahasiswa dan warga sipil yang memimpin pemberontakan tersebut.

Sebelum bertemu Yunus, Guterres mengadakan pembicaraan dengan penasihat luar negeri Bangladesh Md. Towhid Hossain dan Khalilur Rahman, penasihatnya untuk isu Rohingya.

Keduanya juga membahas situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar dan persiapan untuk konferensi tingkat tinggi mendatang tentang Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar.

Guterres, dengan ditemani Yunus, kemudian mengunjungi distrik perbatasan Cox's Bazar, di Bangladesh selatan, untuk bertemu dengan para pengungsi Rohingya dan masyarakat setempat.

Ia berbagi iftar, makanan berbuka puasa, dengan para pengungsi dan mengatakan PBB akan melakukan semua yang dapat dilakukannya untuk membantu mencegah pemotongan jatah makanan bagi para pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh.

Program Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan akan memangkas separuh jatah makanan mulai 1 April, dengan mengurangi tunjangan per kapita dari 12,50 dolar AS (sekitar Rp205.000) menjadi enam dolar (sekitar Rp98.000) karena kekurangan dana.

Menjelang kunjungan Guterres, Amnesty International mengimbau masyarakat internasional untuk segera memberikan dukungan yang diperlukan bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Menurut UNHCR, 95 persen rumah tangga Rohingya bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan keputusan WFP untuk memangkas jatah makanan akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka.

Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada 2017.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Tasikmalaya (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum terkait dengan penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) oleh KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Kami serahkan kepada proses hukum, dan kami hormati semuanya," ucap Bahlil saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu.

KPK menggeledah rumah RK yang juga politikus Partai Golkar pada hari Senin (10/3). RK pun membenarkan penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi BJB dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.

"Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional," kata Ridwan Kamil dalam keterangan diterima di Bandung, Senin (10/3).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang. Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik.

"Pastinya kalau yang disita, pasti ada ya beberapa dokumen, beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji sedang diteliti oleh para penyidik," kata Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3).

Kendati demikian, Setyo belum memberikan penjelasan lebih detail soal apa saja yang disita KPK dalam kegiatan penyidikan tersebut. Disebutkan bahwa barang sitaan sedang diteliti dan didalami kaitannya dengan perkara BJB.

Di sisi lain, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo mengatakan bahwa pihaknya belum menetapkan status apa pun terhadap RK dalam perkara BJB.

"Bapak RK ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini saksi juga belum ya karena belum dipanggil sebagai saksi," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/3).

Menurut Budi, KPK akan segera memanggil RK untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara itu.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan jadwal pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

"Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kami panggil karena di rumah yang bersangkutan, kami laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kami sita tentunya harus kami klarifikasi kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 60 orang Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulsel, berhasil memproduksi sebanyak 1.400 lembar baju seragam mahasiswa Universitas Mega Rezky setelah diberdayakan mengikuti program pembinaan kemandirian.

"Kami optimistis melalui program unggulan di Lapas ini dapat membantu meningkatkan kemampuan WBP dengan harapan mereka nantinya dapat produktif dan berkontribusi ketika kembali ke masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi, di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, hadirnya pabrik garmen mini di lapas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan salah satu program pembinaan kemandirian di Lapas Makassar sehingga ketrampilan itu menjadi bekal saat bebas nanti.

"Rencana kami juga mau memesan dan dibuatkan Rompi Kamtib Kanwil. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap produk dibuat WBP. Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan. Pada program ini juga dapat meningkatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pendapatan," tuturnya.

Rudy mengemukakan program pembinaan kemandirian tersebut wajib diikuti WBP lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros serta rutan se-Sulsel guna mengajarkan mereka pengalaman kerja salah satunya menjahit.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder eksternal profesional harus terus dilakukan agar ke depan dapat mengembangkan potensi WBP dalam pemberdayaan keahlian khusus mereka di bidang jahit-menjahit.

Kepala Lapas Kelas I Makassar Sutarno menyampaikan, ada 60 orang WBP yang diberdayakan pada program tersebut. Sebelum menjahit, mereka diasesmen oleh tim seleksi lapas dari Sub Kegiatan Kerja dan sub pembinaan terkait kriteria.

Ada beberapa hal yang ditetapkan untuk mengikuti program pembinaan meliputi, WBP berstatus narapidana, berbadan sehat, memiliki motivasi yang kuat, serta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian sebelumnya.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka warga binaan bisa mengikuti program pembinaan kemandirian lapas, tapi tetap dievaluasi setiap bulannya," tutur Sutarno.

Kehadiran pabrik garmen mini tersebut merupakan kerja sama Lapas Kelas 1 Makassar dengan CV Amura Pratama yang sebelumnya melatih WBP menjahit. Dan pembinaan kemandirian ini sudah berjalan lima tahun termasuk memproduksi pakaian jadi.

Selain berhasil memproduksi berbagai pakaian jadi, masker maupun alat pelindung diri bagi pekerja medis atau tenaga kesehatan juga telah dilakukan WBP dengan kualitas sangat baik.

Dalam kunjungan itu, Kakanwil Ditjenpas didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pembinaan Yohanis Varianto, Kepala Sub Bidang Pembimbingan dan Pengentasan Anak, Nasir serta tim humas Ditjen Kanwil Sulsel.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

“Kita buka layanan eazy passport ini hanya Sabtu dan Minggu saja yaitu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025 mulai buka pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB,"

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau menghadirkan layanan pembuatan paspor akhir pekan melalui program Lapak Ramadhan.

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan layanan pembuatan paspor itu berlangsung di Hall Mall Pollux Habibie, Batam Center pada Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025.

“Kita buka layanan eazy passport ini hanya Sabtu dan Minggu saja yaitu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025 mulai buka pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB," kata Hajar.

Ia menyampaikan layanan pembuatan paspor ini khusus untuk paspor elektronik dengan kuota 100 pemohon.

"Untuk para pemohon juga wajib daftar melalui Aplikasi M-Paspor," kata dia.

Pelayanan pembuatan paspor akhir pekan ini merupakan kolaborasi Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam, Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, dan Kantor imigrasi Kelas II Tanjung Uban serta pengelola Mall Pollux Habibie.

“Dalam kegiatan tersebut, kami juga mengikutsertakan dan mengkaryakan teman-teman dari penyandang disabilitas untuk menjadi petugas outsourcing pada kegiatan eazy passport,” ujar Hajar.

Sementara itu, untuk persyaratan yang perlu disiapkan sebelum mengajukan permohonan paspor, khusus paspor baru dewasa perlu melengkapi e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran/ijazah/buku nikah/akte perkawinan/surat baptis.

Khusus paspor penggantian atau perpanjangan dewasa cukup membawa e-KTP dan paspor lama.

Untuk paspor anak usia di bawah 17 tahun, baik pembuatan paspor baru maupun penggantian, berkas yang perlu dilengkapi di antaranya e-KTP kedua orang tua, kartu keluarga, akte kelahiran anak, buku nikah orang tua, dan materai 10.000.

“Jangan lupa juga dokumen asli dan fotokopi nya dibawa, yang fotokopi jangan dipotong. Kami himbau juga untuk yang anak-anak wajib didampingi oleh orang tuanya,” kata Hajar.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (14/3) menjadi sorotan, mulai dari Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku Harun Masiku hingga KPK terapkan follow the money dalam penyidikan BJB.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto menyebutkan Hasto menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

"Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK," ucap JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

2. Polri: Perputaran uang Catur Adi dalam dua tahun capai Rp241 miliar

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengatakan bahwa perputaran uang tersangka kasus narkoba Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Prianto (CAP) dalam dua tahun mencapai Rp241 miliar.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa kepada wartawan di Jakarta, Jumat, mengatakan jumlah tersebut diketahui usai penyidik menyita sejumlah rekening milik Catur yang diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana narkoba.

“Rekening CAP dan beberapa rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh CAP telah diblokir dan disita. Perputaran uang dalam dua tahun terakhir pada rekening-rekening itu Rp241 miliar,” katanya.

Baca selengkapnya di sini

3. Polisi periksa kejiwaan pembakar gerbong KA di Stasiun Tugu

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap MR (17), remaja yang membakar gerbong kereta api cadangan yang terparkir di emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta.

Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol. F.X. Endriadi di Mapolda DIY, Sleman, Jumat, memandang perlu pemeriksaan untuk mendalami kondisi psikologis MR sebelum pihaknya menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka.

"Terkait dengan yang bersangkutan, kami juga memintakan pemeriksaan kejiwaan secara psikiatrikum. Itu masih dalam proses, dan hari ini rencananya tim tersebut akan datang," ujar dia.

Baca selengkapnya di sini

4. Kejagung telah periksa ratusan saksi dalam kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa ratusan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Sampai hari ini ada lebih dari 120 orang. Ini kalau kita lihat 'kan, tahunnya 2018—2023, dan memang ada banyak orang yang harus dimintai keterangan terkait itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK terapkan "follow the money" dalam penyidikan BJB

Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan metode penelusuran aliran uang atau follow the money dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.

"Terkait dengan penelusuran penggunaan uang tersebut, jadi kami menggunakan follow the money, uang-uang tersebut siapa saja yang menerima, kemudian digunakan untuk apa, apakah sudah dilakukan perubahan bentuk atau apa baru sejauh itu," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Budi mengungkapkan anggaran iklan BJB dalam periode tersebut di atas sebesar Rp409 miliar sebelum pajak dan setelah potong pajak sekitar Rp300 miliar, kemudian dari Rp300 miliar tersebut hanya sekitar Rp100 miliar yang digunakan sesuai peruntukannya.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (14/3) menjadi sorotan, mulai dari Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku Harun Masiku hingga KPK terapkan follow the money dalam penyidikan BJB.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto menyebutkan Hasto menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

"Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK," ucap JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

2. Polri: Perputaran uang Catur Adi dalam dua tahun capai Rp241 miliar

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengatakan bahwa perputaran uang tersangka kasus narkoba Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Prianto (CAP) dalam dua tahun mencapai Rp241 miliar.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa kepada wartawan di Jakarta, Jumat, mengatakan jumlah tersebut diketahui usai penyidik menyita sejumlah rekening milik Catur yang diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana narkoba.

“Rekening CAP dan beberapa rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh CAP telah diblokir dan disita. Perputaran uang dalam dua tahun terakhir pada rekening-rekening itu Rp241 miliar,” katanya.

Baca selengkapnya di sini

3. Polisi periksa kejiwaan pembakar gerbong KA di Stasiun Tugu

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap MR (17), remaja yang membakar gerbong kereta api cadangan yang terparkir di emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta.

Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol. F.X. Endriadi di Mapolda DIY, Sleman, Jumat, memandang perlu pemeriksaan untuk mendalami kondisi psikologis MR sebelum pihaknya menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka.

"Terkait dengan yang bersangkutan, kami juga memintakan pemeriksaan kejiwaan secara psikiatrikum. Itu masih dalam proses, dan hari ini rencananya tim tersebut akan datang," ujar dia.

Baca selengkapnya di sini

4. Kejagung telah periksa ratusan saksi dalam kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa ratusan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Sampai hari ini ada lebih dari 120 orang. Ini kalau kita lihat 'kan, tahunnya 2018—2023, dan memang ada banyak orang yang harus dimintai keterangan terkait itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK terapkan "follow the money" dalam penyidikan BJB

Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan metode penelusuran aliran uang atau follow the money dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.

"Terkait dengan penelusuran penggunaan uang tersebut, jadi kami menggunakan follow the money, uang-uang tersebut siapa saja yang menerima, kemudian digunakan untuk apa, apakah sudah dilakukan perubahan bentuk atau apa baru sejauh itu," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Budi mengungkapkan anggaran iklan BJB dalam periode tersebut di atas sebesar Rp409 miliar sebelum pajak dan setelah potong pajak sekitar Rp300 miliar, kemudian dari Rp300 miliar tersebut hanya sekitar Rp100 miliar yang digunakan sesuai peruntukannya.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pilar yang ditanamkan Nommensen terus dilestarikan di Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara.

"Karena Nommensen tidak hanya mewartakan kabar gembira yang menunjukkan karakter dan pikiran ontologis yang di isi oleh nilai-nilai teologi saja" ujar Menteri Pigai di Medan, Jumat.

Menurut Pigai, Nommensen juga membangun pendidikan yang berbalut keterampilan Batak terutama Huria, Kristen, Batak Protestan (HKBP).

Kemudian, Pigai mengatakan Nommensen juga membangun kepada masyarakat Batak di Sumut tersebut yaitu etika dan moral.

"Teologi, pendidikan dan etika itu merupakan tiga bangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di Sumut," kata dia.

Oleh karena itu, Pigai mengatakan salah satu pusat sumber daya manusia yang unggul terbesar di Indonesia dari Sumut, khususnya sebagian besar di HKBP baik di tingkat universitas maupun sekolah menengah atas (SMA).

"Saya kira, ini adalah salah satu persemaian manusia Indonesia terbesar yang pernah dihadirkan di Indonesia berasal dari Sumut. Untuk itu, ini terus dijaga dan dilestarikan," katanya.

Pigai mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan kolaborasi antarpemerintah dan pihak pendidikan yang terus berkembang.

"Salah satu yang perlu dikembangkan di dunia pendidikan yakni pengetahuan yang lebih luas, keterampilan yang lebih baik dan etika maupun moral. Ini lah sebenarnya dibangun Nommensen yang datang ke tempat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN) Effendi MS Simbolon mengatakan Festival Nommensen berawal dari pihaknya berjumlah 16 orang, plus 4 orang dari pengawas, dan juga pembina 5 orang, bersama seluruh rektorat dan civitas akademika untuk menyampaikan ide untuk melaksanakan kegiatan bergengsi.

Kegiatan tersebut, di antaranya diisi kuliah umum menghadirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri HAM minta pilar Nommensen terus dilestarikan di UHN Sumut

Jakarta (ANTARA) - Sistem pemasyarakatan di berbagai negara memiliki standar yang sangat berbeda. Beberapa penjara berusaha merehabilitasi narapidana dengan pendekatan yang manusiawi, sementara yang lain justru dikenal sebagai tempat penuh kekejaman, kekerasan, dan kondisi yang jauh dari kata layak.

Di penjara-penjara ini, tahanan menghadapi berbagai penderitaan, mulai dari kepadatan yang berlebihan, fasilitas sanitasi yang buruk, perawatan medis yang minim, hingga penyiksaan fisik dan mental. Beberapa di antaranya bahkan dikenal karena tindakan brutal dari sipir maupun sesama narapidana.

Berikut adalah tujuh penjara paling mengerikan di dunia yang mencerminkan sisi kelam sistem pemasyarakatan global.

1. Muhanga Correctional Facility, Rwanda

Muhanga Correctional Facility di Rwanda dikenal sebagai salah satu penjara dengan kondisi terburuk di dunia. Awalnya dirancang untuk menampung sejumlah kecil narapidana, penjara ini kini dihuni oleh jumlah tahanan yang berkali-kali lipat dari kapasitas aslinya. Akibatnya, kondisi kehidupan menjadi sangat tidak manusiawi.

Para tahanan dipaksa hidup berdesakan dalam sel kecil, tanpa akses yang layak ke sanitasi dan air bersih. Penyakit merajalela akibat kebersihan yang buruk, sementara perawatan medis sangat terbatas. Selain itu, laporan mengenai kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi semakin memperburuk reputasi penjara ini sebagai salah satu yang paling mengerikan di dunia.

2. La Santé Prison, Prancis

La Santé Prison di Prancis memiliki sejarah panjang penuh penderitaan. Meskipun terletak di salah satu negara maju, kondisi di dalamnya sangat jauh dari kata layak. Dengan kapasitas sekitar 1.200 narapidana, penjara ini sering kali kelebihan penghuni, sehingga menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan kekerasan.

Laporan tentang kesehatan yang buruk, perlakuan kasar, dan protes dari para tahanan semakin menambah daftar panjang masalah di penjara ini. Berbagai insiden kerusuhan telah terjadi, mencerminkan betapa buruknya sistem pemasyarakatan di dalam La Santé. Kondisi inilah yang menjadikannya salah satu penjara paling mengerikan di dunia.

3. Ciudad Barrios Prison, El Salvador

Dari namanya saja sudah terbayang betapa mengerikannya penjara ini. Ciudad Barrios Prison terkenal sebagai sarang kekerasan dan kejahatan. Penjara ini dipenuhi oleh anggota geng kriminal yang mengendalikan kehidupan di dalam temboknya sendiri. Akibatnya, kekerasan antar geng menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Overcrowding yang ekstrem menyebabkan kondisi kehidupan yang sangat tidak manusiawi, dengan fasilitas sanitasi yang buruk dan akses kesehatan yang minim. Narapidana sering kali hidup dalam ketakutan, tidak hanya terhadap sipir tetapi juga terhadap sesama penghuni. Laporan tentang korupsi di antara petugas penjara semakin memperburuk keadaan, menjadikan Ciudad Barrios sebagai salah satu tempat terburuk bagi mereka yang terjebak di dalamnya.

4. Butyrka Prison, Rusia

Terletak di Moskow, Butyrka Prison adalah salah satu penjara tertua dan paling terkenal di Rusia. Dengan sel yang sempit dan berventilasi buruk, tahanan harus bertahan dalam kondisi yang hampir tidak manusiawi.

Penyakit seperti tuberkulosis menyebar dengan cepat akibat kebersihan yang buruk dan kepadatan yang luar biasa. Selain itu, laporan tentang penyiksaan dan kekerasan oleh sipir terhadap narapidana semakin menambah kengerian di penjara ini. Butyrka bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga kuburan bagi banyak tahanan yang tak pernah mendapatkan keadilan.

5. Bang Kwang Central Prison, Thailand

Bang Kwang Central Prison di Thailand, yang dikenal sebagai "Bangkok Hilton" atau "Big Tiger," adalah salah satu penjara paling brutal di dunia. Penjara ini terkenal karena kondisi yang sangat keras dan kebijakan hukum yang tidak kenal ampun.

Para narapidana sering kali dijatuhi hukuman panjang tanpa peluang rehabilitasi. Kondisi sel yang kotor, makanan yang tidak layak, serta penyakit yang mewabah menambah penderitaan mereka. Human rights organizations bahkan telah berulang kali mengkritik penjara ini karena perlakuan buruk terhadap tahanan, namun reformasi masih jauh dari kenyataan.

6. Gldani Prison, Georgia

Gldani Prison di Georgia memiliki reputasi buruk karena pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus terjadi di dalamnya. Laporan tentang kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana telah mencoreng nama sistem pemasyarakatan negara tersebut.

Banyak tahanan di Gldani hidup dalam kondisi yang mengenaskan, dengan sanitasi yang buruk dan perawatan medis yang hampir tidak ada. Riwayat protes dan kerusuhan semakin menegaskan bahwa penjara ini merupakan simbol dari kegagalan sistem pemasyarakatan di Georgia.

7. Red Onion State Prison, Amerika Serikat

Red Onion State Prison di Amerika Serikat dikenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan super ketat. Namun, alih-alih menjadi tempat pemasyarakatan yang efektif, penjara ini justru lebih mirip sebagai tempat penyiksaan modern.

Sebagian besar narapidana dikurung dalam isolasi total selama bertahun-tahun, yang berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Kurangnya akses ke udara segar, fasilitas rekreasi yang minim, serta aturan ketat yang diterapkan menjadikan tempat ini sangat menyiksa secara psikologis. Praktik ini telah dikritik oleh berbagai kelompok hak asasi manusia, namun hingga kini tidak banyak perubahan yang terjadi.

Kesimpulan

Ketujuh penjara ini menggambarkan betapa buruknya kondisi sistem pemasyarakatan di berbagai belahan dunia. Overcrowding, kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta kurangnya akses ke kebutuhan dasar membuat kehidupan di balik jeruji menjadi mimpi buruk yang nyata.

Meskipun ada upaya untuk mereformasi sistem pemasyarakatan di beberapa negara, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Perlakuan yang lebih manusiawi terhadap narapidana dan penegakan standar hak asasi manusia sangat diperlukan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penjara seharusnya menjadi tempat rehabilitasi, bukan tempat penyiksaan.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

Nommensen tidak hanya mewartakan kabar gembira yang menunjukkan karakter dan pikiran ontologis yang di isi oleh nilai-nilai teologi saja

Medan (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pilar yang ditanamkan Nommensen terus dilestarikan di Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara.

"Karena Nommensen tidak hanya mewartakan kabar gembira yang menunjukkan karakter dan pikiran ontologis yang di isi oleh nilai-nilai teologi saja" ujar Menteri Pigai di Medan, Jumat.

Menurut Pigai, Nommensen juga membangun pendidikan yang berbalut keterampilan Batak terutama Huria, Kristen, Batak Protestan (HKBP).

Kemudian, Pigai mengatakan Nommensen juga membangun kepada masyarakat Batak di Sumut tersebut yaitu etika dan moral.

"Teologi, pendidikan dan etika itu merupakan tiga bangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di Sumut," kata dia.

Oleh karena itu, Pigai mengatakan salah satu pusat sumber daya manusia yang unggul terbesar di Indonesia dari Sumut, khususnya sebagian besar di HKBP baik di tingkat universitas maupun sekolah menengah atas (SMA).

"Saya kira, ini adalah salah satu persemaian manusia Indonesia terbesar yang pernah dihadirkan di Indonesia berasal dari Sumut. Untuk itu, ini terus dijaga dan dilestarikan," katanya.

Pigai mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan kolaborasi antarpemerintah dan pihak pendidikan yang terus berkembang.

"Salah satu yang perlu dikembangkan di dunia pendidikan yakni pengetahuan yang lebih luas, keterampilan yang lebih baik dan etika maupun moral. Ini lah sebenarnya dibangun Nommensen yang datang ke tempat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN) Effendi MS Simbolon mengatakan Festival Nommensen berawal dari pihaknya berjumlah 16 orang, plus 4 orang dari pengawas, dan juga pembina 5 orang, bersama seluruh rektorat dan civitas akademika untuk menyampaikan ide untuk melaksanakan kegiatan bergengsi.

Kegiatan tersebut, di antaranya diisi kuliah umum menghadirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan media massa guna mensosialisasikan capaian dan target kinerja yang telah dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada acara silaturahmi keluarga besar Kemenkum dengan kalangan pemimpin redaksi (Pemred) media di Graha Pengayoman Kemenkum pada Kamis (13/3/2025).

Supratman mengatakan kegiatan silaturahmi perlu dilakukan secara terus-menerus agar Kemenkum dan media massa bisa bersinergi dan berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Seluruh program-program di Kementerian Hukum perlu disosialisasikan, dengan demikian bantuan teman-teman pers terkait capaian dan kinerja di Kementerian Hukum tentu akan semakin baik dan akan diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia;” kata Supratman dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Jumat.

Sementara itu, Irfan Junaidi mewakili Pemred media mengatakan sinergi dan kerja sama antara media dan Kemenkum menjadi hal yang sangat penting dalam menyebarkan informasi yang benar dan jelas. Pasalnya, banyak sekali arus informasi yang beredar sehingga berpotensi menghadirkan informasi yang membingungkan atau “keruh”.

“Kita sama-sama dapat berbagi peran dalam mewarnai berbagai informasi yang akhir-akhir ini cenderung keruh,” ujarnya.

Irfan menilai saat ini perkembangan informasi dan pertumbuhan media yang pesat dapat menimbulkan persaingan yang tidak berimbang. Untuk itu, kalangan media mengharapkan kehadiran pemerintah untuk mendukung media dalam menciptakan persaingan yang lebih adil.

“Saya kira perlu juga adanya ekosistem media sebagai wadah untuk menghadapi persaingan yang tidak berimbang, dan negara hadir dalam rangka memberikan tata aturan main supaya persaingan ini menjadi lebih adil dan sama,” tambahnya.

Menjawab hal tersebut, Menteri Supratman mengatakan Kemenkum akan menerima masukan-masukan dari kalangan pers. Kemenkum akan membuat regulasi yang dapat mengakomodir pertumbuhan platform atau media-media yang baru agar terjadi keseimbangan.

“Saya nanti akan meminta kepada Dirjen Peraturan Perundang-Undangan untuk berdiskusi dengan teman semua khususnya tentang pers. Tentunya kita juga perlu melakukan dialog dan akan menjadi muatan substansi regulasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada,” ucap Supratman.

Kakanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung Harun Sulianto mengatakan bahwa pihaknya saat ini sudah bersinergi dan membuat perjanjian Kerjasama dengan beberapa media massa.

Kegiatan tersebut dilakukan agar semua kebijakan dan capaian kinerja kanwil Kemenkum Babel dapat terkomunikasikan secara efektif kepada Masyarakat. Selain itu juga pihak Kanwil juga mengefektifkan penggunaan media sosial.

Solo (ANTARA) - Komisi Kejaksaan RI menyebut jaksa perlu terlibat sejak awal dalam proses hukum suatu kasus untuk memastikan orang yang dihukum betul bersalah.

Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi pada Seminar Nasional Penyelarasan KUHAP dengan KUHP dalam Integrated Criminal Justice System kerja sama antara Fakultas Hukum UNS dengan Komisi Kejaksaan RI di Kampus UNS Solo, Jawa Tengah, Jumat menilai orang yang ditahan harus melalui penetapan pengadilan.

"Jadi harus ada izin pengadilan karena due process of law-nya harus jalan. Apa penghormatan terhadap HAM, iya kalau betul, kalau salah tangkap seperti apa," katanya.

Terkait hal itu, menurut dia di dalam KUHAP harus diatur kenapa perlu ada izin dari pengadilan.

"Ini konteks Integrated Criminal Justice System. Jadi harus terpadu. Sementara orang-orang misalnya dituduh mencuri atau membunuh orang kemudian ditangkap, tapi tidak tertangkap tangan. Kemudian dipanggil, ditahan, dihajar, tapi setelah proses di persidangan dia dinyatakan bebas karena bukan pembunuh sebenarnya, yang seperti ini yang harus diakomodasi dalam KUHAP tentang perubahan," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia KUHAP ke depan harus menganut due process of law.

Menurut dia, ketika dalam proses pengadilan terdakwa dinyatakan bebas, yang disalahkan adalah penuntut umum.

"Bahkan kalau ada tuntutan jaksa tapi kemudian dihukum bebas kami lakukan eksaminasi, Komisi Kejaksaan melakukan eksaminasi, ini penting karena artinya ada masalah. Apakah di penyidik atau jaksa dalam melakukan penuntutan," katanya.

Padahal, jaksa tidak terlibat dalam pengumpulan alat bukti namun di sisi lain yang harus membuktikan alat bukti di persidangan adalah jaksa.

"Dari angka yang saya dapat di Mahkamah Agung, di website tahun 2024 angkanya hampir 3 persen yang bebas, artinya kalau ada 100 orang maka tiga orang bebas. Bisa karena tidak bersalah atau karena minimnya alat bukti. Ini kan persoalan," katanya.

Belum lagi, menurut dia jika putusan jauh dari tuntutan, artinya ada masalah yang harus diurai.

"Misalnya dituntut 20 tahun tapi diputus enam bulan atau satu tahun, artinya ada masalah. Jadi kalau jaksa terlibat dan bertanggung jawab terhadap proses penuntutan maka sekarang harus kita urai. Apa kemudian jaksa mengambil alih peran penyidik? Apakah jaksa jadi penyidik? Kalau gagasan saya nggak harus," katanya.

Ia mengatakan yang perlu dilakukan adalah sejak awal jaksa harus dilibatkan dalam proses penyidikan.

"Penyidik tugasnya mengkonstruksikan alat bukti, mengkonstruksikan peristiwa hukum. Jaksa akan mengkonstruksi deliknya. Dengan begitu sejak awal ada koordinasi. Kalau terlibat sejak awal, dalam jangka waktu tertentu tidak diperoleh alat bukti yang cukup ya sudah selesai," katanya.

Dengan begitu, dikatakannya, jaksa penuntut umum akan melakukan fungsi secara maksimal sehingga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan akan tercapai.

"Kepastian ya memberikan kepastian kepada pelaku atau korban. Kepastian, keadilan, kemanfaatan akan memastikan orang yang dihukum adalah orang-orang yang bersalah, bukan orang yang tidak bersalah dihukum," katanya.

Sementara itu, terkait kegiatan tersebut, ketua panitia sekaligus Ketua Laboratorium Ilmu Hukum FH UNS Andina Elok Puri Maharani mengatakan acara ini bertujuan menguatkan iklim akademik dan menumbuhkan jiwa kritis mahasiswa terhadap masalah hukum yang aktual.

Beberapa pembicara lain pada acara tersebut yakni pakar Hukum Pidana FH UI Prof Topo Santosa, pakar Hukum Pidana FH UNS Prof Hartiwiningsih, pakar Hukum Acara Pidana FH UNS Bambang Santoso, dan pakar hukum Acara Pidana sekaligus Dekan FH UNS Muhammad Rustamaji.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

...Ya kita serahkan saja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya kita serahkan kepada proses hukum, kata Nezar Patria di Jakarta, Jumat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum mengenai penanganan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Ya kita serahkan saja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya kita serahkan kepada proses hukum," kata Nezar Patria di Jakarta, Jumat.

Wamenkomdigi mengatakan tidak mengetahui persis mengenai dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

"Oh enggak (tahu) itu dari tahun 2020 ke 2024. Tanya saja ke penyidik," kata Nezar Patria.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

"Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Kejari Jakarta Pusat (Jakpus) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025