Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut nasib narapidana hukuman mati Mary Jane berada di tangan Pemerintah Filipina jika proses pemindahan narapidana atau transfer of prisoner terhadapnya benar-benar terealisasi.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11).

Setelah berada di bawah kewenangan Filipina, kata Yusril, tak menutup kemungkinan Mary Jane akan terbebas dari hukuman mati lewat grasi dari Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr.

Yusril mengatakan pemberian grasi tersebut bisa saja terjadi dikarenakan saat ini hukum pidana yang ada di Filipina telah menghapuskan pidana mati.

"Mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup," tuturnya.

"Mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," imbuhnya.

Kendati demikian, Yusril menegaskan proses pemindahan terhadap narapidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane baru bisa dilakukan apabila syarat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dipenuhi oleh Pemerintah Filipina.

Ia menyebut ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh Filipina selaku negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

Pertama, mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia. Ketiga, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr mengatakan Mary Jane akan kembali ke Filipina, setelah lebih dari satu dekade berdiplomasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusinya.

"Mary Jane Veloso akan pulang," tulis Bongbong dalam unggahannya.

Presiden Bongbong pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pihak berwenang atas kerja sama yang berbuah kepulangan Mary Jane ini.

"Hasil ini merupakan cerminan dari kedalaman kemitraan negara kita dengan Indonesia, yang bersatu dalam komitmen bersama untuk keadilan dan kasih sayang," kata Bongbong.

"Terima kasih, Indonesia. Kami menanti untuk menyambut kepulangan Mary Jane," lanjutnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan membantah membebaskan terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan RI hanya mempertimbangkan opsi "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana. Filipina, kata dia, harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Tidak ada kata bebas dalam statement Presiden Marcos itu. 'bring her back to the Philippines' artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril melalui keterangan persnya, Rabu (20/11).

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi Filipina sebagai negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana yaitu mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, narapidana tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Terakhir, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," kata Yusril.

Yusril menyebut Mary Jane kemungkinan besar lolos dari hukuman mati apabila ada grasi yang diberikan Presiden Filipina.

"Dalam kasus Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," ujarnya.

Yusril menambahkan Joko Widodo saat menjadi Presiden RI telah menolak permohonan grasi Mary Jane, baik yang diajukan oleh pribadi maupun pemerintah Filipina.

"Presiden kita sejak lama konsisten untuk tidak memberikan grasi kepada napi kasus narkotika," katanya.

Yusril menjelaskan beberapa hari lalu telah menerima permohonan pemindahanan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla. Pembahasan juga telah dilakukan bersama Dubes Filipina di Jakarta, Gina A. Jamoralin.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," kata Yusril.

Ia memperkirakan proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024. Selain Filipina, negara yang telah mengajukan pemindahan narapidana adalah Australia dan Prancis.

"Dalam pertemuan APEC di Peru, PM Australia juga menyampaikan permintaan itu kepada Presiden Prabowo dan beliau menjawab sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu," ucap Yusril.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyebut proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoner terhadap Mary Jane Fiesta Veloso asal Filipina masih dalam proses pembahasan.

Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra menjelaskan Menko Kumham dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memang sempat bertemu dengan Duta Besar Filipina Gina Alagon Jamoralin, pada 11 November.

Dalam pertemuan itu, Deddy mengatakan salah satu pokok pembahasannya memang terkait penyelesaian masalah hukum terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane.

Ketika itu pemerintah menghargai permohonan pemindahan narapidana Mary Jane yang diajukan oleh Pemerintah Filipina. Akan tetapi hal itu masih harus didiskusikan dengan pihak terkait lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

"Para pihak sejauh ini masih harus merumuskan kebijakan demi menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia, seperti lewat perundingan bilateral maupun penyerahan narapidana (transfer of prisoner) atau pengembalian narapidana (exchange of prisoner)," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11).

"Dapat disimpulkan hingga saat ini belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina," imbuhnya.

Di sisi lain, Deddy memastikan saat ini terpidana mati Mary Jane masih belum dibebaskan serta masih mengikuti kegiatan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Sebelumnya Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr mengatakan Mary Jane akan kembali ke Filipina, setelah lebih dari satu berdiplomasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusinya.

"Mary Jane Veloso akan pulang," tulis Bongbong dalam unggahannya.

Presiden Bongbong pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pihak berwenang atas kerja sama yang berbuah kepulangan Mary Jane ini.

"Hasil ini merupakan cerminan dari kedalaman kemitraan negara kita dengan Indonesia, yang bersatu dalam komitmen bersama untuk keadilan dan kasih sayang," kata Bongbong.

"Terima kasih, Indonesia. Kami menanti untuk menyambut kepulangan Mary Jane," lanjutnya.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Yogyakarta.

Pernyataan Ditjenpas ini merespons kabar dari Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr melalui akun Instagram resminya pada Rabu (20/11), bahwa Indonesia telah membebaskan Mary Jane.

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memastikan saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta," kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, Rabu (20/11).

Deddy menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada 11 November lalu 

Menurutnya, salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane yang divonis mati.

"Pemerintah Indonesia menghargai permohonan Pemerintah Filipina untuk memindahkan pidana Mary Jane Veloso ke Filipina, namun hal ini harus didiskusikan dengan berbagai pihak terkait, seperti dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dll," ujarnya.

Deddy mengatakan para pihak sejauh ini masih harus merumuskan kebijakan demi menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia, seperti lewat perundingan bilateral maupun penyerahan narapidana (transfer of prisoner) atau pengembalian narapidana (exchange of prisoner).

Menuruntnya, Indonesia sendiri mengambil kebijakan transfer of prisoner, bukan exchange of prisoner atas dasar permintaan dari negara yang bersangkutan.

"Dapat disimpulkan hingga saat ini belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina," ujarnya..

Sebelumnya, Bongbong mengatakan Mary Jane akan kembali ke Filipina, setelah lebih dari satu dekade Filipina berdiplomasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusinya.

"Mary Jane Veloso akan pulang," tulis Bongbong dalam unggahannya.

Presiden Bongbong pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pihak berwenang atas kerja sama yang berbuah kepulangan Mary Jane ini.

"Hasil ini merupakan cerminan dari kedalaman kemitraan negara kita dengan Indonesia, yang bersatu dalam komitmen bersama untuk keadilan dan kasih sayang," kata Bongbong.

"Terima kasih, Indonesia. Kami menanti untuk menyambut kepulangan Mary Jane," lanjutnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat dengan DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan rancangan payung hukum demi mengoptimalkan retribusi dari seluruh kantin sekolah.

"Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kami koordinasikan ke BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah) DKI Jakarta," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Purwosusilo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri di Jakarta.

Adapun rinciannya yakni sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pernyataan ini disampaikan Purwosusilo sebagai tanggapan atas pendapat Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno.

Sutikno berpendapat kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah. Hal ini dia katakan setelah mengetahui ada kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp5 juta per tahun.

"Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp5 juta, berarti sudah Rp70 juta di satu sekolah," ujar Sutikno.

Oleh karena itu, dia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah. Menurut dia, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk," ucap Sutikno.

Dia lalu berharap, Dinas Pendidikan mengkaji dan usulan sebagai bahan membuat payung hukum mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

"Sudah kami sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik," demikian tutur Sutikno.

Kuasa Hukum Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir bersikeras ingin kliennya menjadi saksi dalam sidang praperadilan yang mempermasalahkan proses penetapan tersangka dalam kasus impor gula.

Ari menilai kehadiran Tom sebagai saksi krusial untuk memberikan keterangan yang lebih jelas karena menjadi pihak yang mengalami langsung.

"Kami tetap pada hari ini memohon dalam persidangan ini untuk besok dapat dihadirkan tersangka karena ini penting sekali untuk menegaskan terjadinya kesewenang-wenangan," kata Ari dalam dalam sidang praperadilan dengan agenda jawaban termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Ari berharap Tom dapat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang praperadilan yang akan digelar pada Rabu (20/11) besok dan Kamis (21/11) lusa.

Lebih lanjut, Ari menyebut pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menanggapi surat permintaan Tom Lembong untuk hadir menjadi saksi sidang.

"Untuk itu karena besok waktunya tinggal besok kami mengharapkan kehadiran tersangka supaya bisa sama-sama kita dengar kesaksiannya karena kami sendiri tidak mengalami langsung," tutur dia.

Di sisi lain, Kejagung menyebut surat permintaan itu belum dijawab lantaran Korps Adhyaksa masih mempertimbangkan permintaan tersebut.

"Berdasarkan surat permohonan dari kuasa hukum kemarin sore sudah kami terima oleh tim penyidik dan untuk itu tim penyidik akan menelaah surat tersebut," kata Jaksa Kejagung, Teguh A dalam sidang.

Adapun dalam sidang praperadilan ini Ari memohon hakim untuk menggugurkan status tersangka Tom Lembong. Ia beralasan Kejagung tak mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Permohonan Ari itu kemudian dibantah oleh pihak Kejagung dalam sidang hari ini.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara terkait video pengakuan petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir Robby Adriansyah dimutasi buntut memviralkan aksi pesta sabu para narapidana.

Agus membenarkan mutasi Robby. Tetapi ia menegaskan mutasi tersebut tidak berkaitan dengan video yang diviralkan oleh Robby.

Ia menjelaskan proses mutasi dilakukan lantaran Robby yang merupakan petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir sudah berulang kali tidak masuk tanpa alasan.

"Yang bersangkutan sedang menjalani perawatan, mangkir berturut-turut 67 hari, ini kesalahan lalu tetap dilakukan proses," ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/11).

Agus mengaku tidak mempermasalahkan langkah yang bersangkutan untuk mengunggah video tersebut ke media sosial.

Ia bahkan menyebut video tersebut menjadi bahan acuan untuk dilakukan pemeriksaan secara internal di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Untuk mendukung pemeriksaan itu, Agus juga sudah menonaktifkan Kepala Lapas dan KPLB.

"Tindakan penyebaran video viral ini diabaikan karena yang bersangkutan menjadi justice collaborator, semoga benar yang di-upload," jelasnya.

Agus menegaskan apabila nantinya ditemukan bukti-bukti terkait dugaan pesta sabu di dalam lapas, pihaknya tidak akan segan-segan untuk mencopot dan memberikan sanksi kepada Kalapas dan KPLB.

"Kalapas dan KPLP saya minta dinonaktifkan, diganti Plt dan Bila benar kejadian tersebut akan kami beri sanksi pencopotan yang terlibat dan bertanggungjawab," tegasnya.

Sebelumnya seorang petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Robby Adriansyah meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto lantaran mengaku dituduh menyebarkan hoaks usai memviralkan aktivitas narapidana yang diduga sedang melakukan pesta sabu.

Ia mengaku juga dimutasi dari jabatannya karena dinilai menyebarkan berita bohong. Padahal, menurutnya hal itu dilakukan untuk menegakkan kebenaran.

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah dalil kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) bahwa pihaknya tak memberikan kesempatan kepada eks Menteri Perdagangan itu untuk menunjuk sendiri tim penasihat hukum.

Jaksa Kejagung Teguh A mengklaim telah memenuhi hak Tom Lembong sebagai tersangka untuk menunjuk kuasa hukum sendiri.

"Penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh pemohon yaitu saudara Eko Purnomo SH MH turut menandatangani BAP tersangka tersebut," kata Teguh dalam sidang praperadilan dengan agenda jawaban termohon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Namun, lanjut Teguh, Tom Lembong mengubah tim kuasa hukum yang sempat ditunjuk saat awal ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menyebut kuasa hukum Tom Lembong yang kini dipimpin Ari Yusuf Amir selalu mendampingi Tom saat diperiksa sebagai tersangka.

"Selanjutnya pemohon baru melakukan penunjukkan penasihat hukum sendiri berdasarkan surat kuasa penunjukkan penasihat hukum tanggal 30 oktober 2024 kepada Ari Yusuf Amir dan kawan kawan," ujar dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Tom Lembong, Sugito Atmo Pawiro, mengatakan Kejagung diduga mempersiapkan penasihat hukum untuk mendampingi Tom.

Sugito mengatakan tindakan Kejagung tersebut tidak mengimplementasikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, termasuk kepada seorang tersangka sejak saat menahannya. Tindakan tersebut diduga bertentangan dengan Pasal 54, 55 dan 57 Ayat (1) KUHAP.

"Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo, termohon tidak memberikan hak-hak pemohon sesuai dengan Pasal 54, 55 dan 57 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, sudah seharusnya penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini dinyatakan tidak sah," kata Sugito saat membacakan permohonan Praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump mengonfirmasi pada hari Senin (18/11) bahwa ia berencana untuk mengumumkan keadaan darurat nasional.

Kondisi darurat nasional di AS tersebut terkait keamanan perbatasan dan penggunaan pasukan militer untuk melakukan deportasi massal terhadap migran tidak berdokumen di Negeri Paman Sam.

Imigrasi merupakan isu utama dalam kampanye pemilihan, dan Trump telah berjanji untuk mendeportasi jutaan orang dan menstabilkan perbatasan dengan Meksiko setelah jumlah migran yang menyeberang ke AS secara ilegal mencapai rekor selama pemerintahan Presiden Joe Biden.

Di platform media sosialnya Truth Social, Trump mengabarkan unggahan terbaru yang oleh seorang aktivis konservatif AS ini diartikan sebagai kesiapan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan akan menggunakan aset militer untuk membalikkan invasi di era Biden melalui program deportasi massal."

"Benar," ucap Trump mengonfirmasi hal tersebut usai memastikan kemenangannya kembali secara luar biasa dalam pemilihan presiden (Pilpres) AS 2024 setelah mengalahkan , capres dari Partai Demokrat Kamala Harris pada tanggal 5 November 2024.

Trump telah mengumumkan kabinet yang menampilkan garis keras imigrasi, menunjuk mantan kepala pelaksana Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Tom Homan sebagai "raja perbatasan"-nya.

Tom Homan muncul di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli 2024, sambil memberi tahu para pendukungnya sekaligus menyindir Biden.

"Saya mendapat pesan kepada jutaan imigran ilegal bahwa Joe Biden telah dibebaskan di negara kita: Sebaiknya kalian mulai berkemas sekarang," ujar Tom Homan, seperti dilansir AFP.

Pihak berwenang memperkirakan bahwa sekitar 11 juta orang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Rencana deportasi Trump diperkirakan akan berdampak langsung pada sekitar 20 juta keluarga.

Sementara pemerintah AS telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengelola perbatasan selatannya dengan Meksiko, Trump telah meningkatkan kekhawatiran dengan mengklaim bahwa "invasi" sedang berlangsung oleh para migran, yang menurutnya akan memperkosa dan membunuh orang Amerika.

Selama kampanyenya, Trump berulang kali mencela imigran tidak berdokumen, menggunakan retorika yang menghasut tentang orang asing yang "meracuni darah" Amerika Serikat dan menyesatkan audiensnya tentang statistik dan kebijakan imigrasi.

Trump belum menguraikan tindakan kerasnya terhadap imigrasi secara terperinci, tetapi selama kampanye pemilihannya berulang kali berjanji untuk memberlakukan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk mempercepat deportasi.

Para kritikus mengatakan undang-undang tersebut sudah ketinggalan zaman dan merujuk pada penggunaan terakhirnya selama Perang Dunia II untuk menahan warga Amerika keturunan Jepang di kamp-kamp interniran tanpa proses hukum yang semestinya.

Jumlah pertemuan patroli perbatasan AS dengan migran yang menyeberang dari Meksiko secara ilegal sekarang hampir sama dengan tahun 2020, tahun terakhir masa jabatan pertama Trump, setelah mencapai puncaknya pada rekor 250.000 untuk bulan Desember 2023.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.

Supratman mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pemerintah RI berkomitmen dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Senin (18/11).

"Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dengan pengusulan RUU Perampasan Aset, kami letakkan di urutan ke-5 dari 40 usulan RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029," ujar Supratman.

Ia menjelaskan seyogianya usulan RUU Perampasan Aset sudah pernah diajukan di periode sebelumnya sampai ke penugasan di Komisi III. Namun, usulan tersebut belum berhasil disahkan.

"Saya bisa pastikan bahwa Presiden selalu menegaskan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama, dengan cara tertentu yang bisa dilakukan oleh Presiden, saya jamin Presiden akan melakukan tindakan yang keras terhadap upaya pemberantasan korupsi, itu komitmen," tegas Supratman.

Dalam rapat tersebut, Supratman juga menyampaikan terdapat delapan RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan 40 RUU usulan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.

"Pemerintah mengusulkan 8 RUU untuk masuk dalam prioritas, empat diantaranya merupakan RUU carry over yaitu Hukum Acara Perdata, Narkotika dan Psikotropika, Desain Industri dan Pengelolaan Ruang Udara," tambahnya.

Empat RUU lainnya yaitu tentang Hukum Perdata Internasional, Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Keamanan dan Ketahanan Siber, dan Ketenaganukliran.

Supratman berharap evaluasi Prolegnas tersebut mampu menghasilkan keputusan terbaik.

"Saya berharap rapat kerja hari ini akan menghasilkan keputusan terbaik bagi perencanaan pembentukan Undang-undang. Semoga usulan-usulan ini dapat dipahami dan disetujui bersama," ucap dia.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mendapatkan masukan dan pandangan baik melalui penyerapan aspirasi melalui kunjungan kerja maupun rapat kerja.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan total keseluruhan usulan RUU masih belum final akan bertambah atau berkurang.

"Sampai rapat persiapan berakhir terdapat 150 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan 42 RUU Prioritas 2025. Pembahasan lebih lanjut terkait jumlah keseluruhan usulan-usulan nantinya akan dilakukan dalam rapat Panitia Kerja (Panja)," kata Bob sekaligus menutup raker.

Eks jurnalis Prita Laura dilantik menjadi salah satu juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prabowo Subianto.

Ia dilantik bersama lima tokoh lain. Dua di antaranya ialah pengamat politik Ujang Komarudin dan mantan Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Philips J. Vermonte.

Selain itu, adapula eks Jubir Kemenhub Adita Irawati, politisi PSI Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

Prita memulai kariernya sebagai jurnalis televisi dan presenter di Metro TV pada 2003 silam. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menekuni dunia jurnalistik hingga 2018.

Setelah kurang lebih 15 tahun berkarier sebagai jurnalis, ia mengundurkan diri dari Metro TV. Ia pernah memegang sejumlah program seperti Top News, Metro Hari Ini, hingga Metro Malam.

Prita pun bergabung dengan komunitas Pandu Laut Nusantara, sebuah komunitas yang peduli atas kelangsungan terumbu karang yang diinisiasi oleh eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Ia dipercaya menjadi Ketua Harian Pandu Laut.

Setelah itu, Prita melanjutkan kariernya menjadi tenaga ahli komunikasi di Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2020 lalu.

Rentetan rekam jejak itulah yang kemudian mengantarkan Prita menjadi Jubir PCO pada hari ini.

Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Mushafi menyatakan kebijakan impor gula telah diafirmasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2016.

Zaid menilai kebijakan impor gula tersebut telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula tidak sah.

"Dengan demikian tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh presiden selaku kepala negara dan merupakan pimpinan pemohon, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah," kata Zaid saat membacakan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Zaid menyebut kebijakan impor gula yang dibuat Tom Lembong juga merupakan ranah hukum administrasi bukan tindak pidana.

"Bahwa pada faktanya kebijakan impor gula pada masa kepemimpinan pemohon sebagai Menteri Perdagangan (policy maker) adalah ranah hukum administrasi negara sehingga perbuatan pemohon dalam mengambil kebijakan impor gula untuk kepentingan masyarakat bukan merupakan tindak pidana," ujar Zaid.

Menurut Zaid, Kejaksaan Agung dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya memastikan perbuatan yang disangkakan adalah perbuatan orang atau korporasi.

Dalam hal orang perseroangan, maka perbuatan dimaksud harus perbuatan dalam kapasitas pribadi, bukan perbuatan dalam kapasitas jabatan.

Apabila dalil tersebut dihubungkan dengan proses penyidikan perkara a quo, terang Zaid, Kejaksaan Agung menyasar pada kebijakan Tim Lembong semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015-Juli 2016.

Zaid menjelaskan kebijakan seorang menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara yang hanya dapat dinilai secara hukum sebagaimana Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan.

"Dalam hal ini penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena kebijakan izin impor merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan domain hukum pidana," ujarnya.

Zaid menambahkan penahanan terhadap Tom Lembong juga tidak berdasarkan alasan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

"Dengan demikian, syarat objektif penahanan berupa "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup" tidak terpenuhi dan tindakan termohon melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan abuse of power serta tindakan kriminalisasi atas diri pemohon," kata Sugito.

Atas dasar alasan tersebut, kuasa hukum Tom Lembong meminta hakim tunggal Tumpanuli Marbun menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah dan harus batal demi hukum. Kuasa hukum juga meminta nama baik Tom Lembong direhabilitasi atau dipulihkan.

Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) diproses hukum Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016.

Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.

Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Kejaksaan mengklaim akan mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka kemungkinan menjerat tersangka baru. Sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.