JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi dibandingkan lainnya. Hal tersebut berdasarkan hasil survei terkini Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai RUU KUHAP, salah satunya terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

?Kalau untuk para penegak hukum, berarti di antara penegak hukum yang lain, Kejaksaan Agung ini cukup konsisten, dibandingkan survei sebelumnya juga cukup konsisten,? ujar Peneliti LSI Yoes C Kenawas dalam konferensi pers di kawasan Jalan Bangka Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025).

Korps Adhyaksa itu mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 75 persen. Kemudian selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) 72 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 68 persen, pengadilan 66 persen, dan Polri 65 persen.



?Diikuti Mahkamah Konstitusi, KPK, pengadilan, dan yang terakhir itu Polri. Kalau kita lihat trennya, juga dibandingkan tahun lalu ya, Presiden sekarang di 88 persen, TNI di 84 persen, Kejaksaan Agung di 75 persen, 72 persen ini di Mahkamah Konstitusi, diikuti KPK, pengadilan, dan terakhir kepolisian,? ujarnya

Yoes mengatakan, survei kali ini tidak jauh berbeda hasil penilaiannya jika dibandingkan dengan data Januari 2025. ?Kejaksaan sudah melakukan banyak penangkapan besar, seperti kasus Suami Sandra Dewi, Pertamina, itu sudah dilihat masyarakat dan mendapat apresiasi. Namun tetap masih banyak kasus di luar sana yang perlu untuk ditangani,? pungkasnya.

LSI melakukan survei tentang RUU KUHAP ini pada 22-26 Maret 2025 dengan target populasi survei adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon selular. Sampel yang digunakan sebanyak 1.214 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling (DS).

DS adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka LSI yang dilakukan sebelumnya. Margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

JAKARTA - Kerja sama konsultasi hukum terjalin antara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI dan PT Semen Indonesia (SIG). Jamdatun mengingatkan perusahaan agar menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari risiko hukum dalam mengambil keputusan bisnis.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Direktur Utama SIG, Donny Arsal dan Jamdatun R Narendra Jatna di The East Tower, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Menurut Donny Arsal, perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen SIG untuk menjalankan bisnis secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ia berharap dengan adanya dukungan konsultasi hukum dari Jamdatun, SIG dapat memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku, sekaligus menciptakan nilai bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Sebagai BUMN yang menyediakan solusi bahan bangunan, SIG berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan perumahan pemerintah. Kerja sama ini akan memastikan bahwa kami terus menjalankan operasional dengan tata kelola yang baik, serta mengambil keputusan bisnis yang bertanggung jawab," kata Donny dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Narendra Jatna mengungkapkan dukungannya terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan hunian berkualitas yang terjangkau. "SIG dapat berperan penting dalam mendukung program prioritas ini, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi, termasuk di Ibu Kota Nusantara dan kota-kota inovatif lainnya," kata Narendra.

Ia juga mengapresiasi kepercayaan SIG kepada Jaksa Pengacara Negara atas kerja sama konsultasi hukum. Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan mitigasi risiko hukum dalam operasional SIG. Ia menjelaskan pemahaman tentang fiduciary duty, prinsip untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik, serta prinsip kehati-hatian dan kecakapan dalam pengambilan keputusan, sangat penting untuk menghindari potensi risiko hukum seperti kerugian materiil, immateril, reputasi, dan pelanggaran kepatuhan.

Dengan adanya kerja sama ini, SIG diharapkan dapat lebih kuat dalam menjalankan operasional bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, mengedepankan kepatuhan terhadap hukum, serta mendukung program-program pemerintah yang strategis untuk kemajuan negara.

Kuasa Hukum Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir bersikeras ingin kliennya menjadi saksi dalam sidang praperadilan yang mempermasalahkan proses penetapan tersangka dalam kasus impor gula.

Ari menilai kehadiran Tom sebagai saksi krusial untuk memberikan keterangan yang lebih jelas karena menjadi pihak yang mengalami langsung.

"Kami tetap pada hari ini memohon dalam persidangan ini untuk besok dapat dihadirkan tersangka karena ini penting sekali untuk menegaskan terjadinya kesewenang-wenangan," kata Ari dalam dalam sidang praperadilan dengan agenda jawaban termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Ari berharap Tom dapat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang praperadilan yang akan digelar pada Rabu (20/11) besok dan Kamis (21/11) lusa.

Lebih lanjut, Ari menyebut pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menanggapi surat permintaan Tom Lembong untuk hadir menjadi saksi sidang.

"Untuk itu karena besok waktunya tinggal besok kami mengharapkan kehadiran tersangka supaya bisa sama-sama kita dengar kesaksiannya karena kami sendiri tidak mengalami langsung," tutur dia.

Di sisi lain, Kejagung menyebut surat permintaan itu belum dijawab lantaran Korps Adhyaksa masih mempertimbangkan permintaan tersebut.

"Berdasarkan surat permohonan dari kuasa hukum kemarin sore sudah kami terima oleh tim penyidik dan untuk itu tim penyidik akan menelaah surat tersebut," kata Jaksa Kejagung, Teguh A dalam sidang.

Adapun dalam sidang praperadilan ini Ari memohon hakim untuk menggugurkan status tersangka Tom Lembong. Ia beralasan Kejagung tak mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Permohonan Ari itu kemudian dibantah oleh pihak Kejagung dalam sidang hari ini.