Pihak berwenang Korea Selatan menghukum seorang pria usai diduga sengaja menambah bobot tubuh demi menghindari tugas berat di wajib militer (wamil).

The Korea Herald melaporkan Pengadilan Distrik Timur Seoul menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada seorang pria karena dinilai melanggar Undang-Undang Dinas Militer.

Ia disebut telah melipatgandakan porsi makan hariannya serta minum banyak air sebelum melakukan pemeriksaan fisik untuk wajib militer.

Pria 26 tahun itu disebut mampu memenuhi syarat untuk menjadi tentara aktif berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada Oktober 2017. Dia memperoleh nilai 2 dalam pemeriksaan awal tersebut.

Namun, pada pemeriksaan fisik Juni 2023, ia mendapat nilai 4 karena berat badannya 102,3 kilogram. Dengan tinggi 169 cm, ia memiliki indeks massa tubuh 35,8 yang membuatnya sangat gemuk.

Dilansir dari Channel NewsAsia (CNA), pria itu mengaku mendapat kiat-kiat dari temannya agar tak perlu repot-repot menjalani wajib militer. Salah satu caranya yakni dengan menambah berat badan.

Dengan bobot tubuh yang berat, ia dapat bertugas dalam peran non-tempur di sebuah lembaga pemerintah dan tidak harus tinggal di mes.

Berdasarkan Undang-Undang Dinas Militer Korsel, mereka yang menghindari wajib militer tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat dipenjara hingga tiga tahun.

Selain pria tersebut, teman pria itu juga dijatuhi hukuman enam bulan penjara atas tuduhan persekongkolan.

Teman pria tersebut telah membantah terlibat persekongkolan. Ia mengeklaim tidak menyangka bahwa pria itu akan melakukan apa yang ia ucapkan.

Pengadilan distrik memutuskan menjatuhkan hukuman yang relatif ringan bagi kedua pria tersebut karena mereka tidak pernah dihukum atas tindak pidana. Terdakwa juga telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk menjalankan wajib militer dengan sungguh-sungguh.

Korea Selatan mengharuskan semua pria yang berbadan sehat untuk wajib militer selama minimal 18 bulan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terkait dengan penembakan anggota kepolisian dari Polres Semarang Bripka R terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO.

"Langkah-langkah Komnas HAM: Melakukan pemantauan oleh Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dengan meminta keterangan atas peristiwa tersebut kepada Kapolri, Irwasum, Polda Jateng, dan Polrestabes Semarang," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (27/11).

Uli mengatakan tim juga meminta keterangan dari sejumlah saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Hanya saja, ia tidak gamblang menyampaikan siapa saja saksi dimaksud.

Komnas HAM melalui Atnike Nova Sigiro selaku ketua menyesalkan peristiwa tersebut dan menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Ia meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan.

"Meminta adanya perlindungan saksi dan korban. Memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis," tambah Atnike.

Siswa SMKN 4 Semarang GRO dinyatakan tewas usai mengalami luka tembak di bagian pinggul. Meski sempat mendapat pertolongan dari Bripka R dan dibawa ke RSUP dr. Kariadi, namun Gamma tak tertolong.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengklaim peristiwa tersebut bermula saat Bripka R pulang dinas. Di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 waktu setempat, tutur Irwan, Bripka R melihat tawuran antara geng Seroja dan Tanggul Pojok di wilayah Semarang Barat.

Bripka R disebut berinisiatif untuk membubarkan. Namun, saat hendak melerai, Bripka R yang bertugas di Satres Narkoba justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam.

Menurut Irwan, ada tiga anggota geng yang menaiki satu sepeda motor hendak menabrak Bripka R. Di antara tiga orang itu, satu di antaranya ialah GRO.

"Tapi yang terjadi malah ada satu motor berboncengan tiga anggota gangster mau nabrak Bripka R dengan bawa senjata tajam. Merasa terancam, Bripka R coba melumpuhkan tapi kena pinggul salah satu anggota gangster yakni GRO yang kemudian meninggal," kata Irwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang Agus Riswantini menyebut GRO merupakan anggota Paskibra. Belakangan, sekolah juga mengungkap dua rekan GRO juga mengalami luka tembak.

"Kebetulan mereka anak terpilih, karena kebetulan mengikuti ekstra paskibra, itu pilihan. Tiga anak itu enggak pernah (tercatat terlibat) tawuran," kata Agus seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (26/11).

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengutus tim untuk mendalami peristiwa penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy oleh anggota Polres Semarang Bripka R.

"Saya sudah perintahkan staf untuk monitoring kasus ini secara serius," ujar Pigai lewat akun X @NataliusPigai2 dikutip Rabu (27/11).

Pigai lantas menyerahkan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM. Hal itu sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang-undang.

"Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU 39 Tahun 1999 maka Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi judisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang," kata Pigai.

Gamma dinyatakan tewas usai mengalami luka tembak di bagian pinggul. Meski sempat mendapat pertolongan dari Bripka R dan dibawa ke RSUP dr. Kariadi, namun Gamma tak tertolong.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menuturkan peristiwa tersebut bermula saat Bripka R pulang dinas.

Di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 waktu setempat, Bripka R melihat tawuran antara geng Seroja dan Tanggul Pojok di wilayah Semarang Barat.

Bripka R disebut berinisiatif untuk membubarkan. Namun, saat hendak melerai, Bripka R yang bertugas di Satres Narkoba justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam.

Menurut Irwan, ada tiga anggota geng yang menaiki satu sepeda motor hendak menabrak Bripka R. Di antara tiga orang itu, satu di antaranya ialah Gamma.

"Tapi yang terjadi malah ada satu motor berboncengan tiga anggota gangster mau nabrak Bripka R dengan bawa senjata tajam. Merasa terancam, Bripka R coba melumpuhkan tapi kena pinggul salah satu anggota gangster yakni GRO yang kemudian meninggal," kata Irwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang Agus Riswantini menyebut GRO merupakan anggota Paskibra. Belakangan, sekolah juga mengungkap dua rekan GRO juga mengalami luka tembak.

"Kebetulan mereka anak terpilih, karena kebetulan mengikuti ekstra paskibra, itu pilihan. Tiga anak itu enggak pernah (tercatat terlibat) tawuran," kata Agus seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (26/11).

Sejumlah tahanan kasus dugaan korupsi menggunakan hak pilih untuk mencoblos pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK, Rabu (27/11).

"Dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 di antaranya tercatat memiliki KTP DKI dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk Pilkada di Wilayah DKI Jakarta," ujar Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (27/11).

"Yakni enam orang tahanan di gedung KPK Merah Putih dan empat orang tahanan di gedung KPK C1," sambungnya.

Sepuluh tahanan tersebut ialah Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik; Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kasubdit Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Badan SAR periode 2013-2014 Anjar Sulistiyono; Sestama Basarnas periode 2009-2015Max Ruland Boseke; dan mantan pejabat Bea Cukai Andhi Pramono.

Selanjutnya Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya 2019-sekarang Indra Sukmono Arharrys; Komisaris PT Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk; Direktur PT Envio Global Persada (EGP) Richard Cahyanto; Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019-2020 Sahata Lumban Tobing; dan pengendali PT Mitra Bina Selaras Toras Sotarduga Panggabean.

"Pemungutan suara dilakukan di area dalam Rutan gedung KPK Merah Putih yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 dan selesai pukul 11.40 WIB," ucap Budi.

Dalam proses pemungutan suara itu, KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, Jakarta. Terdiri dari Petugas KPPS dua orang, pengawas pemilu satu orang, dan saksi satu orang.

"Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih dalam pilkada terpenuhi," kata Budi.

"KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada para petugas, sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu," tandasnya.

Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) turut menginvestigasi peristiwa penembakan yang dilakukan polisi terhadap pelajar SMK terjadi di Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/11).

Menurut Bambang, klaim polisi yang menyebut peristiwa itu terjadi saat anggota hendak membubarkan tawuran diragukan publik.

"Pernyataan sepihak dari kepolisian tentu akan diragukan masyarakat karena akan bias kepentingan. Makanya, pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih objektif," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (26/11).

Ia menjelaskan ada banyak peraturan Kapolri yang mengatur penggunaan senjata api saat bertugas, di antaranya Perkap Nomor 1/2009 dan Perkap Nomor 8/2009.

Bambang mengatakan dalam peraturan-peraturan tersebut jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api harus melalui tahapan-tahapan tertentu.

"Misalnya tembakan peringatan yang diarahkan ke udara. Dan tembakan bukan untuk mematikan tapi melumpuhkan atau menghentikan ancaman bagi personel maupun masyarakat," katanya.

Bahkan, kata dia, polisi dilarang menggunakan senjata api bila membahayakan masyarakat yang lain atau beresiko salah sasaran. Bambang pun mempertanyakan apakah polisi yang bertugas menganalisis situasi sesuai prosedur.

"Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu sudah dilakukan? Seberapa membahayakankah anak-anak yang tawuran itu pada personel atau masyarakat? Hal-hal seperti itulah yang harus lebih dulu diinvestigasi," ujarnya.

Diberitakan, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengklaim Bripka R melepaskan tembakan yang menewaskan Pelajar SMKN 4 Semarang berinisial GRO (16) saat hendak membubarkan tawuran. Selain itu, ada dua rekan GRO yang mengalami luka.

Irwan menjelaskan pada Senin dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, Bripka R sedang melintas di wilayah Semarang Barat. Saat itu, Bripka R melihat tawuran antar geng Tanggul Pojok dan kelompok Seroja. Kemudian, Bripka R hendak membubarkan tawuran tersebut.

"Informasinya kan jam 01.00 habis kerja, melakukan penyelidikan di kantor. Lakukan perjalanan pulang melintas di kantor Perumahan Paramount itu. Polisi mau melerai," kata Irwan dalam keterangan tertulis, Selasa.Namun saat hendak melerai, lanjut Irwan, Bripka R justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam. Hal itu yang membuat anggotanya melepaskan tembakan. Tembakan mengenai bagian pinggul GRO dan menyebabkan pelajar itu meninggal dunia.

Pemimpin tertinggi IranAyatollah Ali Khamenei merespons perilisan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).

Dalam komentar perdananya pada Senin (25/11), Khamenei mengatakan ICC tak cukup jika cuma meminta Netanyahu ditangkap. Sebaliknya, ia menilai Netanyahu layak untuk mendapatkan hukuman mati.

"Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya, tapi itu tidak cukup," kata Khamenei dalam pidato di hadapan pasukan paramiliter Basij, Senin.

"[Seharusnya mereka memerintahkan] hukuman mati bagi Netanyahu. Hukuman mati bagi para pemimpin kriminal ini harus diberikan," lanjut dia, seperti dikutip AFP.

Ini merupakan komentar pertama Khamenei pasca ICC merilis surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada Kamis (21/11). Dalam perilisan itu, ICC tak cuma memerintahkan Netanyahu ditangkap, tetapi juga eks Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan kepala sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, yakni Mohammed Deif.

Iran adalah musuh bebuyutan Israel yang bersekutu dengan berbagai kelompok milisi di Timur Tengah, mulai dari Hamas Palestina, Hizbullah Lebanon, hingga Perlawanan Islam di Irak.

Teheran pun sangat mendukung serangan Hamas ke Israel, termasuk serangan pada 7 Oktober 2023 lalu.

Hakim ICC dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga 30 tahun terhadap tersangka dan dalam keadaan luar biasa, hukuman seumur hidup. Kendati begitu, ICC tidak bisa menjatuhkan hukuman mati.

Surat perintah penangkapan pra-sidang secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu, karena salah satu dari 124 negara anggota pengadilan diwajibkan untuk menangkapnya jika ia berada di wilayah mereka.

Kepala Jaksa ICC Karim Khan telah mendesak anggotanya untuk bertindak berdasarkan surat perintah tersebut. Ia juga mendesak negara-negara non-anggota seperti Israel, Iran, Amerika Serikat, dan China bekerja sama dalam "menegakkan hukum internasional".

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyiapkan 134 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang tersebar di 78 lokasi, meliputi rumah tahanan, panti jompo, lembaga sosial, hingga pondok pesantren, Rabu (27/11) besok.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim Insan Qoriawan mengatakan, TPS khusus itu tersebar di seluruh kabupaten/kota. Tujuannya untuk membantu warga yang berhalangan mencoblos di TPS wilayah asalnya.

"TPS khusus di Jawa Timur ada 134 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Itu meliputi Lapas, pondok pesantren, dan liponsos itu," kata Insan dikonfirmasi, Selasa (26/11).

Penyediaan TPS khusus ini, kata dia, bertujuan untuk menekan angka golput. Tapi nantinya, KPU Jatim juga menerapkan persyaratan bagi calon pemilih.

"Warga yang ingin mencoblos di TPS khusus wajib memenuhi persyaratan yang berlaku, di antaranya surat pindah pemilihan. Kalau total DPT di loksus hampir 50 ribu di 134 TPS khusus," ujarnya.

Namun KPU Jatim tidak mendirikan TPS khusus di rumah sakit bagi warga yang sakit. Sama halnya seperti Pilpres pada Februari 2024 kemarin.

KPU Jatim juga membuka Data Center pada pelaksanaan Pilkada 2024. Hal ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pemantauan proses penghitungan suara di 60.751 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Jatim.

Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi mengatakan, data center ini adalah wadah monitoring agar informasi penguitungan suara di tingkat TPS bisa secara cepat dan akurat saat diakses.

"Kita bisa melakukan monitoring secara mudah dan cepat lewat Data Center ini. Kita mendapatkan update informasi dari 60 ribu sekian TPS yang sudah kita siapkan untuk pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November," kata Aang.

Data Center akan digunakan untuk memastikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdokumentasi dengan baik, sebelum akhirnya diunggah ke aplikasi Sirekap.

"Tujuannya bukan untuk menghitung cepat, tapi memastikan bahwa dokumen-dokumen di rapat pemungutan dan penghitungan suara itu ter-upload. Sehingga, jika ada pihak yang ingin melakukan koreksi, catatannya sudah terdokumentasi dengan baik," kata dia.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Insan Qoriawan menambahkan, Data Center ini berfungsi untuk memastikan akurasi data Formulir C atau hasil penghitungan suara di TPS.

"Terlihat pada adanya 21 titik validasi sebelum data ditayangkan. Kalau dulu, foto formulir sering kali kurang jelas. Sekarang, dengan empat titik indikator, hasil foto akan lebih stabil dan kualitasnya bagus. Sehingga, pembacaan hasilnya lebih akurat," kata Insan.

Data Center, kata Insan, juga berfungsi sebagai pusat pemantauan, pusat bantuan atau help desk bila ada pihak yang menginginkan koreksi data, serta sebagai pusat sumber informasi, data dan ruang komunikasi KPU dengan media.

Sementara itu, kata Insan, hasil resmi Pilkada 2024 di Jatim, tetap akan ditentukan melalui rekapitulasi manual secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

"Penetapan hasil pemilu Pilkada nanti adalah hasil rekapitulasi secara berjenjang. Sirekap hanya alat bantu percepatan informasi," ujarnya.

Dengan peluncuran Data Center ini, KPU Jatim berharap proses Pilkada 2024 berjalan lebih transparan, akurat dan dapat meminimalkan potensi kesimpangsiuran data seperti yang pernah terjadi pemilu sebelumnya.

Untuk diketahui pada Pilkada Jawa Timur 2024 terdapat 60.751 TPS dan 31.284.418 Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan gubernur, termasuk kabupaten dan kota.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK dituntut dengan pidana empat hingga enam tahun penjara.

Sidang tuntutan pidana tersebut dibacakan tim jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11) malam.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP," ujar jaksa.

Jaksa menuturkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Para terdakwa dinilai merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Teruntuk hal meringankan yaitu para terdakwa belum pernah dihukum. Perbuatan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut putusan lengkap 15 terdakwa dimaksud:

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi dalam sistem logistik nasional sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan Manifest Domestik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 27 Tahun 2024.

"Permendag No 27/2024 ini mulai diundangkan 1 November 2024, di mana mewajibkan pelaku usaha melaporkan Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang sebelumnya dikenal dengan manifest domestic, setiap melakukan pengiriman melalui sarana angkutan laut," bunyi keterangan tertulis, Senin (25/11).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam distribusi komoditas ke berbagai wilayah. Biaya logistik yang tinggi, ketimpangan muatan balik, dan infrastruktur yang belum merata sering kali menyebabkan ketidakseimbangan distribusi barang, melonjaknya harga, serta kelangkaan komoditas tertentu di daerah tertentu.

Saat ini, perdagangan antarpulau cenderung terpusat pada Jawa, dengan Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai pusat utama pengiriman komoditas. Namun, distribusi yang tidak efisien kerap terjadi akibat fenomena 'muatan kosong' saat kapal kembali ke daerah asal.

Hal ini, ditambah dengan hambatan infrastruktur, berdampak pada mahalnya biaya logistik di Indonesia. Melalui Permendag 27/2024, pelaku usaha diwajibkan melaporkan manifes domestik setidaknya 20 hari sebelum estimasi keberangkatan barang.

Dokumen ini memuat informasi lengkap seperti:

Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan satu data nasional yang terintegrasi tetapi juga meningkatkan pengawasan, mencegah duplikasi laporan, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Beberapa manfaat utama dari implementasi manifes domestik meliputi:

Permendag 27/2024 adalah revisi dari Permendag 92/2020, yang memperbarui dan menyempurnakan tata kelola pelaporan perdagangan antarpulau. Regulasi ini menjadi pijakan penting untuk rencana aksi Stranas PK berikutnya pada 2025-2026, yang menargetkan reformasi lebih luas dalam sistem logistik nasional.

Dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BUMN, dan pelaku usaha, diharapkan implementasi manifest domestik ini akan mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih transparan, efisien, dan bebas korupsi.

Sebagai informasi, Stranas PK diberi mandat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.

Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian & Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54/2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) ke dalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) 2023-2024.

Dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BUMN, dan pelaku usaha, diharapkan implementasi manifest domestik ini akan mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih transparan, efisien, dan bebas korupsi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui proses pemulangan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba 'Bali Nine' ke Australia.

"Kalau soal Bali Nine, sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan. Tetapi kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).

Supratman menjelaskan Indonesia belum memiliki aturan terkait mekanisme transfer terpidana antarnegara secara umum. Karena itu, Supratman mengatakan Prabowo meminta kepada Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan dirinya untuk melakukan kajian.

"Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," ujarnya.

Supratman menjelaskan Prabowo telah mempertimbangkan persoalan kemanusiaan terkait pemulangan terpidana Bali Nine serta terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso ke negara asalnya masing-masing. Terlebih, Supratman menjelaskan Indonesia juga memiliki persoalan warga negara yang bermasalah secara hukum di negara lain.

Atas persoalan ini, ia berencana membentuk sebuah undang-undang yang mengatur mekanisme transfer narapidana antarnegara atau cukup diselesaikan melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) semata.

"Karena bukan hanya soal Mary Jane, tapi juga menyangkut soal beberapa warga negara seperti yang dari Perancis yang sudah bermohon kepada kita. Duta Besar UK juga kita bicarakan soal itu. Nah itu kita tinggal tunggu," katanya.

Jaringan Bali Nine merujuk pada sekelompok warga negara Australia yang ditangkap pada tahun 2005 lantaran mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia.

Dua dari sembilan orang itu telah dieksekusi mati yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada 2015. Eksekusi mati ini sempat memicu keretakan diplomatik antara Australia dan Indonesia.

Sementara, seorang lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

Kemudian terpidana Mary Jane akan dipulangkan kembali ke Filipina setelah ditahan di Indonesia sejak 2010 silam. Penahanan Mary Jane di Indonesia sudah berjalan hingga satu dekade pasca divonis hukuman mati.

Kuasa Hukum tersangka kasus dugaan korupsi impor gula sekaligus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir melaporkan dua saksi ahli dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Polda Metro Jaya.Saksi yang dilaporkan adalah Pakar Hukum Pidana Unsoed Hibnu Nugroho, dan Akademisi Unair Taufik Rachman. Mereka diduga melakukan tindak pidana sumpah palsu dan memberikan keterangan palsu dalam sidang praperadilan."Kami sudah laporkan ahlinya ke Polda," kata Ari kepada wartawan, Minggu (24/11).

Laporan itu telah teregister dengan surat tanda penerimaan laporan nomor LP/B/7132/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 November 2024."Para Terlapor memberikan keterangan di bawah sumpah yang diberikan secara lisan dan tulisan secara pribadi selaku ahli yang dihadirkan di dalam persidangan," demikian dikutip dalam laporan itu."Pendapat ahli dari para Terlapor diduga plagiarisme dari pihak yang lain dan bukan merupakan pendapat yang seharusnya dituangkan oleh para Terlapor sesuai dengan bidang keahliannya," lanjut bunyi laporan tersebut.Sebelumnya, Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan melawan Kejagung. Menurut Tom Lembong, penetapan tersangka dan penahanan dirinya tidak sah karena bertentangan dengan hukum acara (KUHAP).Bahkan, menurut dia, perbuatan yang ia lakukan semasa menjadi Menteri Perdagangan merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan tindak pidana.Adapun Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) diproses hukum Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016.Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Australia menyebut Indonesia telah setuju untuk bertukar tahanan dengan memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup.

Sebagai gantinya, Indonesia juga berupaya memulangkan warga negara (WNI) yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11/2024), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filpina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada tahun 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Dia juga menyebut Prancis juga telah meminta pemulangan seorang tahanan. Indonesia sendiri belum memiliki prosedur resmi pemindahan tahanan internasional. Tetapi, Supratman menegaskan persoalan tersebut akan dituntaskan sambil menekankan negara mitra harus mengakui proses peradilan Indonesia.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Tetapi ini juga demi kepentingan kita karena kita memiliki tahanan di luar negeri," katanya.

Jaringan Bali Nine terdiri dari sekelompok warga negara Australia yang ditangkap pada tahun 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Sementara, seorang lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama. Eksekusi terhadap dua pemimpin kelompok itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada 2015 sempat memicu keretakan diplomatik antara Australia dan Indonesia. Australia menarik duta besarnya sebagai bentuk protes terkait eksekusi mati warganya tersebut.