Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal hasil Pilkada Jakarta 2024.

KPU Jakarta saat ini tengah melakukan rekapitulasi hasil Pilkada. Dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, RIDO kalah dari Pramono-Rano yang mendapat suara Rp50,07 persen.

Jika hasil ini tidak berubah dan disahkan, maka dipastikan Pilkada Jakarta hanya satu putaran.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman menyebut langkah itu dipersiapkan pihaknya lantaran pelaksanaan Pilkada Jakarta dinilai berjalan dengan sangat buruk.

"Kami saat ini berkoordinasi dengan tim RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya akan mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (7/12).

Munathsir menyebut terdapat pelbagai masalah yang ditemukan pihaknya selama proses Pilkada Jakarta. Mulai dari persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih tidak sesuai TPS, hingga tidak terdaftar di DPT.

Selain itu, ia mengaku pihaknya juga menemukan banyak masyarakat yang tidak menerima undangan pemungutan suara atau formulir C6 dari pihak penyelenggara pemilu.

Ia menyebut berdasarkan data yang dikumpulkan tim internal setidaknya ada 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat sebanyak sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.

"Seluruh kejadian yang kami ungkapkan ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan," tuturnya.

"Berbeda dengan beberapa daerah lain. Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional," imbuhnya.

KPU di enam wilayah administrasi kabupaten/kota DKI Jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024, Kamis (5/12) siang.

Hasilnya, paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menjadi pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen.

Pramono-Rano mendapatkan suara paling banyak yakni 2.183.239 suara. Mereka mengumpulkan 50,07 persen dari suara sah.

Di tempat kedua adalah paslon Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau sekitar 39,40 persen suara sah.

Sementara tempat ketiga adalah paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan perolehan 459.230 suara. Jumlah itu setara 10,53 persen suara sah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana menjadi tanggung jawab pemerintah Filipina," ujar Yusril dalam konferensi pers, melansir detiknews.

Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

Namun, tanggal pastinya belum bisa ditentukan. Hanya saja, Yusril menargetkan Mary Jane bisa dipulangkan pada 20 Desember mendatang.

"Tanggal dilakukannya penyerahan tersebut insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Target saya, sih, ya kalau bisa sebelum hari Natal, ya sekitar tanggal 20 sudah bisa direalisasikan," ujar Yusril.

Yusril juga menyebut, pemerintah Filipina meringankan hukuman Mary Jane menjadi penjara seumur hidup.

"Pemerintah Filipina sudah memberikan pemberitahuan ke kita bahwa Mary Jane akan diubah status hukumannya dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup," ujar Yusril.

Peringanan hukuman Mary Jane, lanjut Yusril, didasari oleh ketentuan hukum dari pemerintah Filipina. Saat ini, Filipina tengah menghentikan pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba.

"Karena Filipina sendiri sudah tidak melaksanakan hukuman mati di negaranya," ujar Yusril.

Setelah dipulangkan, pemerintah Indonesia juga masih berhak mendapatkan perkembangan kasus yang melibatkan Mary Jane ini. Filipina, sebut Yusril, berjanji bakal membuka akses informasi perkembangan kasus.

"Kita punya akses untuk memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap Mary Jane," ujar Yusril.

Komisi XIII DPR mengingatkan payung hukum yang menjadi dasar dalam pemindahan narapidana (transfer of prisoner) di tengah rencana pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menggolkan rencana pemindahan napi narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum hari raya natal tahun ini.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan belum ada payung hukum yang menjadi dasar pemindahan napi yang menjalani pidana di Indonesia ke negara asal.

Menurutnya harus ada aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

"Bahwa ada niat atau keinginan melakukan pemindahan transfer of prisoner adalah satu hal yang berkaitan dengan keinginan dan niat baik pemerintah kemudian juga menyangkut hubungan diplomasi. Mungkin ada kesepakatan yang sudah dibuat antara pemerintah," ujar Andreas saat bersama rombongan Komisi XIII DPR kunker ke Lapas Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (6/12).

"Tapi dari pihak kita tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu. Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap, dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati. Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," lanjut politikus PDIP itu.

Dia pun merespons keinginan pemerintahan Prabowo agar Mary Jane bisa dipindahkan sebelum hari raya natal pada 25 Desember tahun ini ke Filipina. Menurutnya, sebaiknya pemerintah jangan terburu-buru selama belum ada payung hukumnya.

"Kalau sebelum Natal itu kan keinginan, tetapi keinginan itu juga harus didasari oleh aturan yang melandasi itu. Kalau tidak kita melanggar hukum kita sendiri," jelasnya.

Selain Mary Jane, pemerintahan Prabowo juga menyepakati pemindahan lima napi narkoba jaringan Bali Nine yang tersisa ke Australia. Serupa Mary Jane, lagi-lagi Andreas mengingatkan agar pemerintahan Prabowo menunggu payung hukum yang menjadi dasar transfer of prisoner itu ada dulu sebelum melangkah lebih jauh.

"Kita membuat itu aturan main itu dan tidak harus buru-buru juga," ujarnya.

Komisi XIII DPR RI merupakan komisi baru di DPR Ri yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta Penanggulangan Terorisme. PAda periode sebelumnya bidang itu dipegang Komisi III DPR.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan perihal payung hukum yang akan menjadi dasar transfer of prisoner, termasuk untuk Mary Jane dan Bali Nine, dibicarakan dalam pertemuan pihaknya dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.

"Kita akan bahas sekarang sama Pak Wamen. Dan jadi good political will kan. Harus kita ingin bersambung, walaupun kita belum punya aturan turunannya," kata Wily.

"Tapi setidak-tidaknya ini adalah prinsip, bagaimana ini bukan dibebaskan. Tapi ini dipindahkan saja ke negara asalnya untuk dilanjutkan tahanannya itu," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, yang nantinya akan dibahas dalam meeting adalah soal dasar hukum pemindahan narapidana antara Pemerintah Australia, Filipina dan Indonesia.

"Yang (dibahas) aturan turunannya jadi bagaimana aturan (transfer of prisoner)," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendramenandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba Mary Jane Velosoke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana menjadi tanggung jawab pemerintah Filipina," ujar Yusril dalam konferensi pers.

Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

Namun, tanggal pastinya belum bisa ditentukan. Hanya saja, Yusril menargetkan Mary Jane bisa dipulangkan pada 20 Desember mendatang.

"Tanggal dilakukannya penyerahan tersebut insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Target saya, sih, ya kalau bisa sebelum hari Natal, ya sekitar tanggal 20 sudah bisa direalisasikan," ujar Yusril.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan tindakan Aipda Robig Zaenudin menembak siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) telah memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Kesimpulan itu diperoleh dari pemantauan yang dilakukan sejak 28 hingga 30 November 2024 di Kota Semarang.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang dan Bidpropam Polda Jawa Tengah. Kemudian meminta keterangan keluarga korban dan para saksi.

Komnas HAM juga merekomendasikan Ketua LPSK untuk memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi dan korban.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di era Presiden Prabowo ada dua tantangan besar yang belum terselesaikan, yaitu hukum dan ekonomi.

Hal tersebut Yusril sampaikan saat memberi sambutan membuka Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12) malam.

"Saya sependapat dengan kawan-kawan, di era baru pimpinan Pak Prabowo Subianto ini, dari sekian masalah yang kita hadapi beliau sudah rumuskan dalam 8 Asta Cita-nya. Saya menangkap dua persoalan besar yang tetap belum terselesaikan. Pertama adalah persoalan ekonomi, kedua adalah persoalan hukum di negara kita ini," kata Yusril.

Sementara, menurut Yusril untuk persoalan lainnya sudah hampir diselesaikan, salah satunya seperti persoalan integrasi bangsa.

"Yang lain-lain persoalan integrasi bangsa, boleh dibilang sudah hampir semuanya dapat kita selesaikan, kecuali masih ada riak-riak di Papua, Aceh tuntas, gangguan keamanan sudah tidak berarti lagi, ancaman perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa sudah hampir tidak ada," ujarnya.

"Kemudian konflik sosial, konflik komunitas agama seperti kejadian di Poso (dan) Ambon sudah tidak ada. Tinggal dua persoalan besar yang kita hadapi persoalan ekonomi dan persoalan hukum saling kait berkait satu dengan yang lain," lanjutnya.

Ia menilai bahwa untuk kemajuan ekonomi di Indonesia tergantung pada situasi keamanan. Namun, untuk pembangunan ekonomi tergantung kepada arus investasi, perdagangan, dan jasa.

"Bagaimana orang mau inves di negara ini kalau tidak ada kepastian hukum, sengketa tanah tidak selesai-selesai sudah bikin perusahaan, sudah didaftar di Dirjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) tiba-tiba berubah stakeholder-nya berubah pengurusnya berubah, entah siapa yang datang ke notaris," ungkapnya.

"Loh capek-capek bikin perusahaan, berusaha, sudah besar, sudah banyak untung, dirampok orang lain dengan cara tidak jelas dan menggunakan sistem online, tanpa kontrol sama sekali," lanjutnya.

Menurut Yusril, jika kedepannya tidak ada kepastian hukum maka tentu orang banyak yang tidak ingin berinvestasi di Indonesia.

"Kalau tidak ada kepastian hukum, orang tidak berani berinvestasi dan upaya untuk menegakkan kepastian hukum itu bukan hanya persoalan bagaimana kita merumuskan norma hukum, bagaimana kita mempunyai aparatur penegak hukum yang kuat yang ada pada negara. Tapi kita juga harus memiliki advokat-advokat yang tangguh," ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan lima terpidana mati Bali Nine bisa ditransfer ke Australia sebelum Hari Raya Natal 2024.

"Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka Bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal. Jadi saat ini kami bekerja keras untuk mendiskusikan topik ini untuk selesai," kata Yusril usai membuka Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Jimbaran, Bali, Kamis (5/12) malam.

Yusril menerangkan pihaknya telah berdiskusi dengan Pemerintah Australia terkait terpidana mati Bali Nine dan secara resmi mengirimkan draf practical agreement terkait lima terpidana kasus Bali Nine.

Yusril juga telah bertemu dengan Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas soal pemindahan tahanan Bali Nine. Menurut Yusril, Pemerintah Australia akan mendiskusikan ini terlebih dulu secara internal.

"Dan akan menginformasikan kami sesegera mungkin. Dan jika Pemerintah Australia menyetujui atau menginginkan beberapa modifikasi atau amandemen, kami siap untuk berdiskusi untuk melakukan finalisasi draf tesebut. Kalau mereka sudah menerima itu, transfer dari Bali Nine hanya tinggal menunggu waktu," tuturnya.

Menurut dia pemindahan narapidana ini juga tidak merujuk timeline tertentu. Yusril menekankan transfer narapidana ini tergantung Pemerintah Australia.

"Tidak, kami tidak punya timeline. Presiden Prabowo mengatakan kepada saya kalau memungkinkan kami bisa mentransfer narapidana Bulan Desember ini. Tapi untuk Pemerintah Australia tergantung dari penyelesaian dari draf yang sudah kami kirim kepada mereka," ujarnya.

Yusril menegaskan pemindahan para terpidana Bali Nine ke Australia bukan pertukaran narapidana antara Australia dan Indonesia, tapi itu kedepannya ada resiprokal atau timbal balik.

"Bukan, ini bukan pertukaran napi. Tapi transfer narapidana itu berdasarkan dari resiprokal. Dalam kasus yang sama, jika Pemerintah Indonesia menanyakan Pemerintah Australia untuk mengembalikan narapidana Indonesia di Australia, mereka punya kewenangan untuk mempertimbangkan itu," ujarnya.

"Ini hanya niat baik dari Presiden Prabowo, bahkan tidak berdasar dari peraturan tertulis. Tapi kita bisa menemukan solusi untuk ini dengan negosiasi dengan kedua negara," ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas soal pemindahan tahanan Bali Nine. Saat ini, kelanjutan proses transfer narapidana Bali Nine ada di tangan Australia.

"Soal Bali Nine itu bola sekarang ada di tangan Pemerintah Australia. Kami mendiskusikan banyak hal terkait peningkatan kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam kaitannya dengan bidang hukum. Tapi juga secara khusus membicarakan tentang masalah Bali Nine itu," kata dia, usai membuka Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Jimbaran, Bali, Kamis (5/12) malam.

Yusril mengatakan para terpidana Bali Nine kini ditahan di Bali dan Jawa Timur. Pemerintah Indonesia sudah menerima permintaan dari pemerintah Australia untuk meindahkan mereka ke negara asalnya.

"Kami sudah menerima permintaan dari Pemerintah Australia untuk memindahkan narapidana itu ke negaranya. Dan kami sudah mengajukan beberapa syarat dan kami sudah sampaikan draf yang kita sebut dengan practical agreement tentang transfer of prisoner antara Australia dengan Indonesia," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Australia sedang mempelajari draf persyaratan terkait pemindahan narapidana atau draft practical agreement dan posisi Indonesia saat ini menunggu persetujuan tersebut.

"Pemerintah Australia sedang mempelajari draf itu dan kami tunggu jawabannya. Kalau mereka setuju dengan draf yang kami ajukan ataupun kalau mereka mau melakukan adjustment [penyesuaian] iya kita rundingkan. Kalau sudah disepakati bersama kita dapat melakukan pemindahan terhadap narapidana itu ke Australia," jelasnya.

Menteri Yusril menyatakan dalam persoalan ini pemerintah tidak melihat kasus per kasus, melainkan tentang berat hukumannya.

"Jadi ini saya tegaskan kasus ini, kasus narkotik dan ditanya kepada saya kenapa kasus narkotik, kita enggak mau lihat kasusnya, kita melihat beratnya hukuman. Dan itulah yang diminta oleh negara-negara itu yang diminta adalah mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan mereka dijatuhi hukuman mati untuk dikembalikan," ujarnya.

"Jadi ini bukan persoalan kasus apa tapi lebih kepada jenis penghukuman yang diberikan. Dan dalam kasus narkotik ini dalam perjanjian itu sudah ditegaskan Pemerintah Indonesia konsisten memerangi upaya peredaran ilegal narkotika. Dan sepanjang RI (Republik Indonesia) presiden kita, tidak pernah memberi grasi dalam kasus narkotika," ujarnya menambahkan.

Menurut Yusril, pemindahan terpidana itu bukan berarti mereka bisa bebas ketika sampai di Australia. Ia menegaskan para terpidana Bali Nine akan melanjutkan hukuman di negara asalnya.

"Nanti dia akan menjalankan hukumannya itu di Australia berdasarkan keputusan pengadilan kita, yang harus diakui Pemerintah Australia dan dihormati. Bahwa nanti Gubernur Jenderal Australia mau memberikan grasi, mau memberikan remisi, mau memberikan amnesty, itu sepenuhnya adalah kewenangan mereka," katanya.

"Jadi kita tidak pernah membebaskan, jangan salah paham yah. Kita mentransfer dalam keadaan satu sebagai narapidana kembali ke negara yang bersangkutan. Nanti tugas mereka membina narapidana itu tapi kita tetap mempunyai akses untuk memantau apa yang terjadi dengan narapidana yang kita kembalikan," lanjutnya.

Selain itu, hal ini bersifat resiprokal atau ada timbal balik yang artinya kalau nanti suatu saat Pemerintah Indonesia meminta orang Indonesia yang dipenjarakan di negeri Kangguru, maka Pemerintah Australia tidak wajib mempertimbangkan permintaan itu.

"Jadi saya kira kita cukup fair dan cukup adil," ujarnya.

Sampai sejauh ini belum ada respons dari Australia terkait pemindahan Bali Nina. Yusril juga tak mau bicara banyak mengenai sikap Australia mengenai masalah ini.

"Jangan ditanya kepada pemerintah kita lagi, Anda tanya ke Pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia sudah menyerahkan draf resmi tentang perjanjian pemulangan narapidana ke Australia dan tolong dipelajari, tolong diberitahu kami, kalau setuju, kami proses," ujarnya.

"Tapi kalau minta supaya orang itu diampuni di sini, dibebaskan, dipulangkan itu kami tidak dapat memenuhinya. Karena kita tidak pernah mengampuni atau memberiksn grasi kepada kasus narkotika, bukan hanya kepada orang asing, kewarganegaraan kita saja tidak pernah kita kasih, masa kita mau berikan grasi kepada orang asing. Kalau sudah kita bilang begini, bola bukan ditangan pemerintah kita lagi, bola ada di Pemerintah Australia," kata dia menambahkan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan tindakan Aipda Robig Zaenudin menembak siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) telah memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Kesimpulan itu diperoleh dari pemantauan yang dilakukan sejak 28 hingga 30 November 2024 di Kota Semarang.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang dan Bidpropam Polda Jawa Tengah. Kemudian meminta keterangan keluarga korban dan para saksi.

Tim, tutur Uli, juga telah meninjau lokasi tempat kejadian peristiwa penembakan di sekitar Jalan Candi Penataran Raya Kalipancur Ngaliyan dan Jalan Simongan, serta meminta keterangan dari kedokteran forensik dan digital forensik.

"Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM menyatakan tindakan Sdr. RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Uli melalui siaran pers, Kamis (4/12).

Ia mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam penembakan tersebut. Pertama, pelanggaran hak hidup (Pasal 9 ayat (1) UU HAM) dan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).

Dia menuturkan pihaknya menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing karena ada penembakan yang dilakukan Aipda Robig dan mengakibatkan hilangnya nyawa Gamma. Selain itu dua rekan Gamma yakni S dan A mengalami luka-luka akibat tembakan Aipda Robig.

Peristiwa penembakan itu terjadi Minggu (24/11) sekitar pukul 00.19 WIB di depan minimart Jalan Candi Penataran, Kota Semarang.

Komnas HAM menyatakan Aipda Robig sebagai aparat negara yaitu anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, dan aparat penegak hukum (kepolisian) selain itu penembakan dilakukan tidak dalam rangka pembelaan diri.

Dari temuan Komnas HAM mereka menyimpulkan Aipda Robig tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai tiga korban tersebut.

Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang itu pun tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut.

Selanjutnya, Komnas HAM, juga menyimpulkan terjadi pelanggaran hak untuk bebas dari perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) UU HAM. Uli mengatakan tindakan penembakan Aipda Robig secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan UU telah mengakibatkan hilangnya nyawa GRO dan luka yang dialami S dan A adalah bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaannya.

Uli menambahkan tindakan penembakan melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Tindakan Aipda Robig disebut juga melanggar hak atas perlindungan anak (Pasal 52 ayat (1) UU HAM. Tiga korban yaitu GRO, S dan A masih kategori anak (berusia di bawah 18 tahun).

Atas hal tersebut di atas, Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi yakni meminta Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan penegakan hukum secara adil, transparan dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada Aipda Robig.

Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala.

Kemudian memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat Bintara.

Selanjutnya melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Komnas HAM juga merekomendasikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, termasuk pemulihan bagi keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Aipda Robig saat ini berstatus terperiksa etik di Propam Polda Jateng, namun belum menjalani sidang karena petugas masih mengumpulkan bukti. Selain itu pihak keluarga korban pun sudah melaporkan dugaan pidana Aipda Robig ke Polda Jateng.

Kasus itu sudah naik penyidikan, namun belum ada tersangka sejauh ini.

Polda Jateng telah menggelar prarekonstruksi terkait kasus penembakan yang dilakukan Aipda Robig. Prarekonstruksi penembakan itu dilakukan pada sekitar tengah malam kemarin, yakni Rabu (4/12) sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Candi Penataran.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan prarekonstruksi tengah malam lalu itu dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng terkait laporan keluarga almarhum Gamma.

"Semalam prarekonstruksi kasus yang ditangani Ditkrimum terhadap kasus tindak pidana kasus yang dilaporkan orang tua almarhum," kata Artanto, Kamis (5/12) mengutip dari detikJateng.

Adapun mengenai status Aipda Robig dalam kasus pidana yang sudah naik penyidikan tersebut, Artanto mengatakan masih belum ada penetapan tersangka.

"Saat bersangkutan (Robig) jadi tersangka, langsung dalam waktu dekat akan rekonstruksi lengkap bersama stakeholder lain," tegas Artanto.

Sementara untuk sidang etik terhadap Aipda Robig, Artanto mengatakan petugas juga masih melengkapi bukti-bukti.

"Yang pasti (sidang kode etik) akan secepatnya karena penyidik yang menilai kapan berkas siap dan kapan sidangnya. Dan ini sudah jadi atensi pimpinan," jelas Artanto.

"Berkas masih penyidikan. Yang bersangkutan sesegera mungkin akan dinaikkan tersangka setelah gelar perkara. Bukti bukti masih dikumpulkan maksimal dulu," imbuhnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengklaim telah mencopot 14 petugas terkait kasus tindak pidana narkotika di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas).

Agus mulanya menyinggung soal adanya 'Las Vegas' alias pesta sabu hingga judi yang dilakukan para tahanan di dalam lapas. Ia memastikan seluruh informasi yang beredar di media sosial langsung ditindaklanjuti.

"Setiap informasi yang kami terima, selalu menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang kami terima," kata Agus dalam konferensi pers pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12).

Agus mengatakan berdasarkan penyelidikan, ditemukan sejumlah pelanggaran dari petugas pemasyarakatan. Ia pun menyebut sebanyak 14 petugas langsung diberikan sanksi tegas.

"Kepada anggota yang lalai atau sengaja kemudian terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan terdiri dari pada Kalapas, Karutan, KPLP dan pegawai dari sipir yang terlibat di dalamnya," ujar Agus.

"Kepada mereka yg terlibat baik pesta sabu seperti yg di Sumatera Utara, kemudian Jember, mereka ditempatkan pada tempat penghukuman khusus dan kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut jumlah pengguna narkotika di Indonesia saat ini mencapai 3,3 juta orang.

Budi menjelaskan peredaran narkoba di Indonesia kini tidak hanya menyasar kota besar, tapi juga sudah masuk ke daerah-daerah terpencil.

"Jumlah pengguna narkoba cukup besar dan peredaran semakin meluas, tidak hanya di kota besar tapi juga menjangkau wilayah terpencil," kata Budi.

Ia mengatakan dari total 3,3 juta orang itu, mayoritas merupakan kelompok generasi muda dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun.

Ia menyebut banyaknya pengguna itu sejalan dengan perputaran uang hasil transaksi narkotika di Indonesia. Pada periode 2022 hingga 2024, perputaran uang tercatat mencapai Rp99 triliun.

Pemerintah terus berupaya menghentikan peredaran narkoba di Tanah Air. Salah satunya dengan menghentikan pengendalian narkoba dari dalam lapas, dengan memindahkan 139 narapidana kasus narkoba ke Nusakambangan.

Hajar Aswad merupakan salah satu tempat mustajab untuk berdoa di Masjidil Haram. Bahkan dalam Madzhab Maliki, Syafii, Hambali, dan Hanafi, disunnahkan untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad.

Akan tetapi, bagaimana hukum mencium Hajar Aswad bagi perempuan? Mengingat kondisi di Masjidil Haram sudah pasti padat, bahkan mungkin jemaah perempuan berisiko berdesakan dengan jemaah laki-laki di sekitar lokasi Hajar Aswad.

Berikut penjelasan mengenai hukum mencium Hajar Aswad khususnya bagi jemaah perempuan, baik saat umrah maupun berhaji yang dirangkum dari berbagai sumber.

Hajar Aswad merupakan salah satu batu mulia dalam Islam. Sebuah hadis menjelaskan mengenai asal muasalnya batu Hajar Aswad, dikutip dari laman NU Online.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ

Artinya: Dari Ibn Abbas, ia berkata Rasulullah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, berwarna sangat putih daripada susu, lalu berwarna hitam akibat dosa manusia. (Sunan Tirmidzi, 308)

Dilansir dari laman Kemenag, Hajar Aswad merupakan salah satu batu yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim as dan Ismail as, pada saat mereka sedang membangun Ka'bah. Hajar Aswad adalah batu hitam sangat harum yang terletak di salah satu sudut Ka'bah.

Hajar Aswad terletak di sudut sebelah tenggara Ka'bah, tepatnya di sebelah kanan pintu Ka'bah. Jarak antara tempat Hajar Aswad dengan lantai Ka'bah sekitar 1,5 meter.

Jemaah yang hendak melakukan tawaf akan memulai dan mengakhiri tawafnya dari posisi sejajar dengan batu Hajar Aswad.

Menyentuh dan mencium Hajar Aswad termasuk tindakan sunnah saat melaksanakan haji dan umrah. Namun, bagaimana hukum mencium Hajar Aswad bagi perempuan? Berikut penjelasannya yang dilansir dari buku Fikih Kontemporer Haji dan Umrah Perspektif Empat Mazhab (2023).

Dijelaskan bahwa mencium Hajar Aswad dalam kondisi berdesakan bisa membahayakan keselamatan jemaah, terlebih bagi jemaah wanita. Sahabat Umar pernah ditegur Rasulullah dalam hadis berikut.

Dari Umar, bahwa Nabi bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya Engkau laki-laki yang kuat maka janganlah Engkau saling berdesakan untuk mencium Hajar Aswad karena akan menyakiti orang yang lemah. Jika situasi dan kondisi sepi maka Engkau dapat menjamahnya dengan tangan atau menciumnya lalu baca tahlil dan takbir." (H.R Syafi'i Ahmad dan terdapat perawi yang tidak disebut)

Selain itu, perbuatan mencium Hajar Aswad, menjamahnya, dan menempelkan pipi di atas Hajar Aswad dikhususkan bagi laki-laki, bukan bagi kaum perempuan, terkecuali ketika situasi tidak terlalu padat dari kaum laki-laki.

Maka itu, mencium Hajar Aswad ini hanya disunnahkan bagi laki-laki dan tidak disunnahkan bagi perempuan. Bagi perempuan cukup mengisyaratkan tangan ke arah Hajar Aswad sambil membaca tahlil dan takbir.

Demikian penjelasan hukum mencium Hajar Aswad bagi perempuan, yaitu tidak disunnahkan karena cukup mengisyaratkan cium dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad saja.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi dan korban di kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang oleh anggota Satres Narkoba Polrstabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin.

"Komnas HAM merekomendasikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, termasuk pemulihan bagi keluarga korban atas peristiwa tersebut," kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dikutip dari keterangan persnya, Kamis (5/12).

Komnas HAM menyimpulkan tindakan Aipda Robig telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM, seperti pelanggaran hak untuk hidup karena ada pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) serta pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Kesimpulan itu diperoleh dari pemantauan yang dilakukan Komnas HAM sejak 28 hingga 30 November 2024 di Kota Semarang.

Komnas HAM, kata Uli, telah meminta keterangan dari Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang dan Bidpropam Polda Jawa Tengah. Kemudian meminta keterangan keluarga korban dan para saksi.

Komnas HAM juga telah meninjau lokasi tempat kejadian peristiwa penembakan di sekitar Jalan Candi Penataran Raya Kalipancur Ngaliyan dan Jalan Simongan, serta meminta keterangan dari kedokteran forensik dan digital forensik.

"Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM menyatakan tindakan Sdr RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," ucap Uli.

Selain kepada LPSK, Komnas HAM juga mengeluarkan lima poin rekomendasi untuk Kapolda Jawa Tengah.

Pertama, melakukan penegakan hukum secara adil, transparan dan imparsial, baik etika, disiplin dan pidana kepada Aipda Robig. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala.

Poin rekomendasi ketiga yaitu memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat Bintara.

Selanjutnya melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.