Jasa Raharja berkolaborasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Penegakan Hukum Triwulan IV/2024 di Aula Rupa Tama, Polda Kepulauan Riau, Senin (9/12).

Diikuti seluruh Kepala Cabang Jasa Raharja, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua institusi terkait upaya penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, dengan fokus penanganan kecelakaan lalu lintas.

Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana menyampaikan, Monev Triwulan IV/2024 ini juga menandai koordinasi dan kolaborasi kuat antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri.

"Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi masing-masing institusi, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat," kata Dewi.

Dewi menegaskan, sinergi antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri penting untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

"Kerja sama yang solid telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan responsivitas dalam penanganan korban kecelakaan," ujarnya.Hingga November 2024, Jasa Raharja mencatatkan penurunan nominal santunan sebesar 1,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Jumlah korban kecelakaan yang menerima santunan juga turun sebesar 4,19 persen atau setara dengan 6.822 korban.

Menurut Dewi, hal ini mencerminkan efektivitas kolaborasi dalam meningkatkan keselamatan di jalan.

Adapun kegiatan Monev Triwulan IV/2024 ini mencakup diskusi dan presentasi terkait penegakan hukum, analisis data kecelakaan lalu lintas, hingga upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan keselamatan di jalan.

Selain itu, peningkatan layanan kepada masyarakat juga menjadi pembahasan, termasuk optimalisasi penyaluran santunan kepada korban kecelakaan. Usai kegiatan, Dewi Aryani Suzana dan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso memberikan pengarahan guna memperkuat koordinasi teknis antarjajaran Jasa Raharja dan Korlantas di wilayah terkait secara langsung di Kantor Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.

"Semoga hasil dari Monev TW IV ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan, sehingga mampu meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas," pungkas Dewi.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut tidak adanya impunitas bagi anggota Polri yang bermasalah menjadi salah satu upaya reformasi di era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komisioner Kompolnas Gufron menyebut langkah yang diambil Sigit terkait banyaknya aksi kekerasan yang terjadi beberapa waktu belakangan sudah tepat.

Pemberian sanksi berupa pemecatan serta penegakkan sanksi pidana terhadap anggota yang melanggar hukum menjadi penanda apabila tidak ada Korps Bhayangkara yang kebal dari hukum.

"Sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri. Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sudah baik dan yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang belaku," ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/12).

Diketahui sebelumnya terdapat dua kasus penembakan oleh anggota polisi yang menjadi sorotan publik. Pertama yakni penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyanto Ulil Anshar oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

Kasus kedua yakni penembakan kepada siswa SMK Gamma Rizkynata Oktafandy oleh anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin. Kedua pelaku yang menyebabkan korban tewas itu saat ini telah disanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) serta ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan.

Selain itu, Gufron mengatakan Kompolnas juga menyambut baik hadirnya Peraturan Kapolri terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada era kepemimpinan Sigit.

Adanya aturan itu dinilai menunjukkan komitmen Polri untuk melakukan perbaikan. Pasalnya, kata dia, isu HAM saat ini menjadi salah satu materi wajib dalam pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota.

"Kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada Peradilan Umum," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga turut menyoroti penguatan Polri yang terjadi melalui pengembangan satuan unit Perempuan dan Anak (PPA) dan TPPO menjadi direktorat tersendiri di Bareskrim Polri.

Menurutnya kebijakan tersebut menjadi terobosan penting lantaran kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

"Diharapkan ke depan Direktorat PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua Polda dan Polres, melainkan juga di semua Polsek," ujarnya.

Terakhir, ia juga berharap langkah yang diambil Sigit lewat melalui pembentukan Kortas Tipikor juga dapat menjadi terobosan baru dalam penindakan kasus korupsi di Indonesia.

"Kedepannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," pungkasnya.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditetapkan tersangka atas dugaan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan usai menetapkan darurat militer secara sepihak pada 3 Desember lalu.

Meski menjabat sebagai presiden yang memegang kekuasaan tertinggi, Yoon tetap bisa dijerat hukum meski memiliki kekebalan terhadap hukum.

Dalam konferensi pers Minggu (8/12), Kepala tim penyelidikan khusus kejaksaan, Park Se Hyun, mengatakan tuduhan pengkhianatan terhadap Yoon tidak dilindungi oleh kekebalan konstitusional yang dimiliki presiden.

Karena itu, penyelidikan criminal terhadap Yoon ini bisa dilanjutkan terlepas sang presiden lolos mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12).

Jaksa Korsel menetapkan Yoon sebagai tersangka dalam penyelidikan yang meluas terkait penetapan darurat militer sepihak yang diterapkan ang presiden tiba-tiba pada 3 Desember lalu.

"Prosedur standar adalah mendaftarkan seseorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau tuduhan yang diajukan," kata Park seperti dikutip The Korea Times.

Dari pengaduan ini, Park menuturkan timnya akan membuka penyelidikan terhadap sang presiden atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Pada dasarnya, kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan dengan tujuan mengganggu tatanan konstitusi. Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum," ujar Park.

Penetapan tersangka Yoon berlangsung setelah upaya pemakzulan sang presiden di parlemen gagal pada Sabtu (7/12) setelah kalah suara.

Kegagalan pemakzulan Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).

Usulan pemakzulan gagal mencapai kuorum dengan selisih lima suara.

Yoon sendiri sudah meminta maaf dalam pidato publik terbarunya pada Sabtu atas kekacauan yang ia sebabkan telah menghebohkan seluruh dunia. Ia berkata dirinya bakal menyerahkan kepada partainya untuk menentukan nasibnya.

"Saya telah menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi publik. Saya dengan tulus meminta maaf," katanya dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Baru-baru ini, PPP menjamin Yoon akan mengundurkan diri. Ketua PPP Han Dong Hoong menyampaikan komentar itu usai Yoon meminta maaf ke publik dan menyerahkan semua ke partai.

Han mengatakan pernyataan Yoon berarti sebuah "janji untuk mengundurkan diri."

"Untuk mengurangi kebingungan, kami akan mengupayakan pengunduran dirinya secara tertib," ungkap dia pada Sabtu (7/12).

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra melempar wacana KPK akan menjadi penyidik tunggal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia mengatakan saat ini wewenang antikorupsi tak hanya dipegang KPK melainkan juga di Kejaksaan Agung dan Polri.

"Kalau semuanya bisa oleh polisi oleh jaksa, kenapa kita tidak hanya menyatukan satu saja, hanya lembaga yang berwenang melakukkan penyidikan dan penuntutan di bidang tindak pidana korupsi," kata Yusril di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/12).

Yusril pun mengaku terbuka untuk mendiskusikan perihal wacana itu ke depannya.

Ia menyebut wacana ini sebetulnya juga sudah diperbincangkan saat proses pembentukan UU KPK pada awal reformasi silam.

"Jadi kalau memang arahnya ke sana, menyesuaikan dengan KUHP baru ya tidak tertutup kemungkinan pikiran-pikiran seperti itu didiskusikan," ucapnya.

Meski begitu, Yusril menekankan wacana itu harus tetap diimbangi dengan kemungkinan pembaharuan terhadap UU Tipikor.

Ia mengatakan perihal itu pemerintah juga akan mendengarkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak terkait.

"Sehingga kita bisa mengambil satu rumusan yang lebih sesuai," ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Hal itu disampaikan Yusril dalam agenda Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12) malam.

"Pemerintahan ini mempunyai komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian HAM sebagai Governmental Human Rights Focal Point," ujar Yusril dalam sambutannya.

Ia menuturkan Indonesia merupakan negara ke-4 yang memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia yang diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara- terutama pemerintah- di bidang HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28i ayat (4) 1945.

Kata dia, pemerintahan sebelumnya bahkan sudah memperlihatkan komitmen besar terhadap HAM yang akan diteruskan dan diperkuat oleh pemerintahan saat ini, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan keamanan," ucap Yusril.

"Oleh karena itu, main streaming dan penguatan hak asasi manusia bagi aparat sipil, pertahanan dan keamanan menjadi keharusan dan keutamaan," sambungnya.

Yusril menambahkan indeks demokrasi Indonesia yang menurun membutuhkan perharian lebih pemerintah saat ini untuk memperbaiki dan menjamin kebebasan-kebebasan sipil.

Ia juga turut menyoroti angka kemiskinan yang tinggi mencapai 25,22 juta orang, gizi buruk, ketimpangan, yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan sekarang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya.

Kata dia, faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu diatasi, termasuk judi online.

"Krisis lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian pemerintah melalui penguatan instrumen bisnis dan HAM yang berlaku bagi pelaku usaha dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanggung jawab hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," ungkap Yusril.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia," sambungnya.

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia dirayakan setiap 10 Desember. Untuk turut meramaikannya, kita dapat berbagi ucapan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2024 kepada semua relasi.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengutip situs OHCHR, tema Hari HAM tahun ini adalah "Our rights, our future, right now" atau "Hak kita, masa depan kita, saat ini juga".

Peringatan ini berfokus pada bagaimana hak asasi manusia menjadi jalan menuju solusi karena perannya yang penting sebagai kekuatan dan perlindungan khususnya di saat krisis.

Ucapan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2024 mungkin bisa kamu kirimkan ke teman-teman maupun keluarga melalui pesan singkat ataupun status di media sosial. Dirangkum dari sejumlah sumber, berikut ucapan dalam bahasa Indonesia:

Tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, kata-kata ucapan Hari Hak Asasi Manusia juga bisa kamu sampaikan dalam bahasa Inggris. 

Demikian ucapan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2024 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan memfasilitasi mediasi kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpin Jusuf Kalla dan kubu Agung Laksono sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) tunggal.

Ia mengatakan upaya mediasi terus dilakukan bagi organisasi yang mengalami dualisme kepengurusan selama ini.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

Supratman mengaku belum menerima permohonan pengesahan surat keputusan kepengurusan PMI dari kubu Agung maupun kubu JK.

Meski begitu, ia memastikan bakal memverifikasi terlebih dulu jika memang permohonan itu sudah masuk ke Kementerian Hukum.

"Dari sisi AD/ART-nya. Prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," kata dia.

PMI baru-baru ini menghadapi ancaman dualisme kepengurusan organisasi saat digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) 2024 baru-baru ini.

Jusuf Kalla yang kembali didaulat memimpin PMI Pusat menghadapi ancaman dualisme kepengurusan dari Agung Laksono yang juga mengklaim terpilih memimpin lembaga itu tetapi lewat munas tandingan.

JK menganggap munas PMI yang digelar oleh Agung ilegal lantaran tak sesuai aturan di PMI.

Keberadaan dua munas PMI itu kini bolanya diserahkan kepada Kemenkum RI untuk menentukan kepengurusan mana yang akan disahkan.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat kerja sama strategis bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait upaya pencegahan radikalisme di Indonesia melalui penciptaan daya tangkal pada program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menyampaikan, data BNPT diperlukan agar program pemberdayaan tepat sasaran, khususnya terhadap kelompok rentan.

"Saat ini, PNM sudah hadir di 6.165 kecamatan di 452 kabupaten/kota di 36 provinsi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, kami memerlukan informasi dari BNPT terkait situasi masyarakat di lapangan," kata Arief di Menara PNM, Jakarta, baru-baru ini.

Sejak kerja sama dimulai pada 2021, lebih dari 21,7 juta ibu rumah tangga selaku mitra PNM telah menerima pembiayaan. Arief menyebut, pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan radikalisme.

Saat ini, kolaborasi PNM dan BNPT memasuki fase baru yang berorientasi terhadap aksi di lapangan, antara lain lewat program Desa Siap Siaga yang melibatkan warga setempat. Sebelumnya, kolaborasi berfokus pada pertukaran data dan informasi.

"Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, kita secara tidak langsung menciptakan daya tahan terhadap paham-paham negatif," katanya.

Adapun salah satu fokus kerja sama terkait adalah mendukung mitra deradikalisasi agar dapat berkontribusi kembali dalam masyarakat. Kepala BNPT Eddy Hartono sepakat, bahwa mereka yang pernah terpapar radikalisme membutuhkan dukungan dan perhatian.

Pada implementasi program, pemerintah berkomitmen mamastikan warga terpapar radikalisme mendapat posisi sebagai bagian ekosistem masyarakat.

"Mereka adalah bagian dari anak bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan kedua. Dengan keterampilan dan modal usaha, mereka bisa menjadi individu produktif yang berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat," kata Eddy.

PNM mencatatkan, sejak kerja sama dimulai, banyak mitra deradikalisasi yang kembali bergabung dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Tak sedikit dari mereka yang menjadi bagian kelompok pemberdayaan masyarakat yang didukung PNM. Untuk itu, program dipastikan masih akan berlanjut.

"Kami akan fokus pada aksi nyata di lapangan, menyasar lebih banyak daerah, dan memastikan bahwa seluruh mitra deradikalisasi mendapatkan akses ke pelatihan dan pembiayaan," kata Eddy.

Untuk itu, Eddy menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi dengan PNM, yang dinilai membantu fokus pada program pencegahan dan deradikalisasi yang bertuju pada mitra-mitra deradikalisasi agar dapat kembali terintegrasi dengan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi, ditegaskan menjadi kunci menciptakan stabilitas sosial.

"Melalui kewirausahaan, kesejahteraan keluarga dapat meningkat, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham radikal," ujar Eddy.

Dirut PNM Arief menambahkan, program ini tidak hanya menyasar penguatan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Pada saat bersamaan, kerja sama dengan BNPT menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dapat menciptakan solusi komprehensif guna mengatasi radikalisme.

"Dengan membangun kesejahteraan, kita juga mencegah munculnya kembali potensi radikalisme. Ekonomi yang kuat adalah fondasi bagi stabilitas masyarakat," pungkas Arief.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aries memastikan individu penyandang disabilitas tak serta merta terbebas dari tanggung jawab atau akibat-akibat hukum dari perbuatannya.  

Pernyataan Albert ini merupakan respons atas kasus IWAS alias Agus (21), pria difabel tersangka dugaan pelecehan seksual di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terang dia, proses hukum pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Ia menuturkan ada ragam penyandang disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan atau penyandang disabilitas sensorik yang dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Albert Aries mengatakan ada beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan pemerintah dan aparat.

Di antaranya pemerintah menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan pada lembaga penegak hukum (Pasal 29).

Sebelum memeriksa penyandang disabilitas, kata dia, penegak hukum wajib meminta pertimbangan atau saran, antara lain dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, atau dari pekerja sosial mengenai kondisi psikososial (Pasal 30).

Lembaga penegak hukum juga wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, misalnya Unit Layanan Disabilitas pada Rutan atau Lapas (Pasal 36-37).

"Namun demikian, tidak semua penyandang disabilitas dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana," kata Albert Aries saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (10/12).

"Mengingat ketentuan Pasal 38 KUHP baru mengatur keadaan 'kurang mampu bertanggungjawab' bagi setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan," lanjut dia.

Sementara itu, Albert Aries menjelaskan bagi disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenai tindakan sebagai keadaan "tidak mampu bertanggungjawab" (Pasal 39 KUHP baru).

Kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Agus menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir.

Kasus ini mencuat saat salah seorang mahasiswi di Kota Mataram berinisial MA melaporkan Agus ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB.

Agus saat ini sudah berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban lain mulai bersuara.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh Agus.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Nunung berharap kasus dugaan pelecehan seksual oleh Agus terhadap belasan perempuan termasuk anak-anak itu segera tuntas diusut aparat penegak hukum. Para korban Agus, tegas dia, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan (tindak pidana), tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini, kami (Pemprov) fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," kata Nunung.

West Ham United menang 2-1 atas Wolverhampton Wanderers dalam matchday ke-15 Liga Inggris di Stadion London, Selasa (10/12) dini hari WIB.

Jarrod Bowen hampir membawa West Ham unggul lebih dulu pada menit ke-23 jika tendangannya tidak diblok kiper Sam Johnstone dengan kaki.

Percobaan gol dari Carlos Soler pada menit ke-29 masih bisa digagalkan wingback Wolverhampton Rayan Ait Nouri.

Joao Gomes membuang peluang gol Wolverhampton pada menit ke-32. Menerima bola dari Doherty, Gomes gagal memaksimalkan kesempatan itu setelah tendangannya melebar tipis.

West Ham United akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-54 melalui sundulan Tomas Soucek. Soucek dengan cermat memanfaatkan sepak pojok Jarrod Bowen.

Bowen melepaskan tendangan penjuru dari sisi kanan ke tiang jauh. Soucek yang tanpa penjagaan ketat pemain lawan tidak kesulitan memasukkan bola ke gawang yang mengecoh kiper Sam Johnstone.

Tim tamu Wolvees mencetak gol balasan pada menit ke-69 melalui Matt Doherty yang memaksimalkan assist Rayan Ait Nouri.

Ait Nouri melepaskan umpan silang dari sisi kiri. Doherty yang melakukan overlap hingga ke kotak penalti lawan menyambar umpan tersebut dengan sepakan kaki kiri.

Respons cepat ditunjukkan The Hammers. Tiga menit usai kebobolan, West Ham kembali unggul 2-1 pada menit ke-72, kali ini dengan gol dari Bowen.

Gol itu bermula dari kemelut yang terjadi di kotak penalti Wolves, hingga akhirnya bola dikuasai Mohammed Kudus di sisi kanan.

Kudus lalu mengoper kepada Bowen. Penyerang timnas Inggris itu lalu menerobos ke kotak penalti lawan. Setelah melewati satu pemain Wolves, Bowen melepaskan tembakan placing menempatkan bola ke pojok kiri bawah gawang Johnstone.

Tanpa tambahan gol pada sisa laga, West Ham menang 2-1 atas Wolves.

Susunan Pemain West Ham vs Wolverhampton:

West Ham: Lukasz Fabianski; Aaron Wan-Bissaka, Max Kilman, Konstantinos Mavrapanos, Emerson Palmieri; Edson Alvarez, Tomas Soucek; Mohammed Kudus, Carlos Soler, Crysencio Summerville; Jarrod Bowen.

Wolverhampton: Sam Johnstone; Matt Doherty, Hugo Bueno, Toti; Nelson Semedo, Andre, Mario Lemina, Rayan Ait-Nouri; Joao Gomes, Matheus Cunha, Jorgen Strand Larsen.

Kuasa hukum pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono berencana menggugat KPUD Jakarta ke Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pilkada tahun 2024.

Komisioner KPUD Jakarta, Fahmi Zikrillah mengaku saat ini timnya tengah mempelajari apa saja yang menjadi obyek sengketa dari pasangan calon yang mengajukan gugatan.Namun hingga saat ini, KPUD Jakarta belum menunjuk kuasa hukum yang akan mewakili instansinya untuk menghadapi sidang sengketa mendatang.

Terkait rendahnya partisipasi publik di Pilkada Jakarta yang disebut kuasa hukum RIDO akan menjadi salah satu materi gugatan, KPUD Jakarta menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menilai apakah hal tersebut dapat diperselisihkan dalam persidangan.

Amnesty International menuntut para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Suriah diadili setelah Bashar Al Assad tumbang dari kekuasaan pada Minggu (8/12).

Kepala Amnesty International Agnes Callamard menyerukan hal tersebut karena menilai situasi di Suriah saat ini "kesempatan bersejarah" untuk mengakhiri pelanggaran selama puluhan tahun.

"Terduga pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya harus diselidiki, dan jika diperlukan, dituntut atas kejahatan mereka," kata Agnes Callamard, seperti diberitakan AFP.

Ia menambahkan bahwa semua penuntutan harus dilakukan dalam "pengadilan yang adil dan tanpa kemungkinan hukuman mati."

"Langkah yang paling penting adalah keadilan, dan bukan pembalasan," tambah Callamard, mendesak "pasukan oposisi untuk melepaskan diri dari kekerasan di masa lalu."

Sebuah aliansi pemberontak menggulingkan Assad dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus.

Sekutu utama Assad, Rusia, mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri sebagai presiden dan meninggalkan negara itu, tanpa menyebutkan ke mana ia akan pergi.

Dalam pernyataan tersebut, Callamard menuduh Assad dan ayahnya, Hafez al-Assad, telah menjadikan warga Suriah sebagai sasaran berbagai "kejahatan perang" dan "kejahatan terhadap kemanusiaan" selama lima dekade kekuasaan mereka.

Sekretaris jenderal Amnesty International juga menyerukan pengumpulan dan pelestarian "bukti kejahatan apa pun yang dilakukan, baik di masa lalu maupun saat ini, untuk memastikan akuntabilitas".

"Informasi tersebut dapat memberikan bukti penting tentang nasib orang-orang yang hilang dan dapat digunakan dalam penuntutan dan pengadilan di masa mendatang atas kejahatan berdasarkan hukum internasional," tambah Callamard.

"Bagi keluarga dari puluhan ribu orang Suriah yang hilang secara paksa, pembebasan tahanan dari banyak penjara di seluruh negeri... meningkatkan prospek bahwa mereka akhirnya dapat mengetahui nasib orang-orang terkasih mereka yang hilang," kata Callamard.

Ia mendesak masyarakat internasional untuk "mendukung para korban kekejaman pemerintah Assad untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi atas kejahatan berdasarkan hukum internasional di Suriah."