Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, mengatakan kliennya siap jika ditahan penyidik KPK usai diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin (13/1) ini.

Ronny menjelaskan Hasto sejak beberapa waktu lalu telah menyatakan siap menghadapi proses hukum yang juga melibatkan Harun Masiku ini.

"Segala sesuatunya Mas Hasto sudah sampaikan, sudah siap. Dengan kepala tegap dan mulut tersenyum," kata Ronny di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum itu mengatakan Hasto didampingi advokat Maqdir Ismail dalam pemeriksaan KPK hari ini. Tak hanya itu, Ronny mengklaim ada 1.000 pengacara yang mendampingi Hasto untuk menjalani proses hukum.

"Yang mendampingi Pak Hasto adalah Pak Maqdir Ismail. Karena hanya dibolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi," jelas Ronny.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto," sambungnya.

Sebelum memeriksa Hasto sebagai tersangka, KPK telah telah mengumpulkan ragam bukti untuk melengkapi perkara tersebut.

Upaya tersebut sudah dilakukan sejak 24 Desember ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik KPK juga telah menggeledah dua rumah kediaman Hasto yang berada di kawasan Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1).

"Penyidik melakukan penyitaan alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (8/1).

Sejumlah saksi kunci yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina telah diperiksa KPK.

KPK juga menetapkan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 pada 24 Desember 2024.

Dalam kasus ini Hasto bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku (buron) diduga menyuap Wahyu Setyawan (mantan Komisioner KPU yang juga kader PDIP) untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan 1.

Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sedangkan calon legislatif PDIP atas nama Riezky Aprilia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) tanggal 24 Juni 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA.

Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak.

Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP Saeful Bahri (mantan terpidana kasus suap) menemui Riezky di Singapura dan meminta mundur. Permintaan itu lagi-lagi ditolak Riezky. Bahkan, surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kukuh meminta Riezky mundur.

Terhadap dugaan perintangan penyidikan, Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia juga diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Anggota Pemuda Pancasila, Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga agar meminta izin terlebih dahulu ke ormas tersebut sebelum membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan.

"Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman literasi Blok M," ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Minggu.

Dalam video yang sebelumnya beredar, dia menyebutkan apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila.

Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku bahwa pihak yang berwenang memberikan izin tersebut adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

"Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila," kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas Kepolisian.

Sebelumnya, dalam video viral di media sosial, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila menghampiri mereka dan mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pemuda Pancasila.

Pria itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

"Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Kejuaraan taekwondo Pancasila Cup 2025 diyakini bisa menjadi jembatan bagi Indonesia meraih prestasi lebih tinggi di pentas internasional seperti SEA Games.

Dalam edisi terakhir SEA Games, 2023 lalu, Indonesia meraih satu emas, empat perak dan perunggu. Pencapaian tersebut tak menutup kemungkinan terlampaui pada edisi 2025 ini.

Menurut Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Taekwondo DKI Jakarta Ivan Pelealu semakin banyak kejuaraan yang berlangsung, kian banyak pula potensi atlet yang berprestasi.

Sebagai contoh, DKI Jakarta meraih tiga emas dan perak dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Ini peningkatan tajam dibandingkan PON Papua dan PON Jawa Barat.

Salah satu kunci sukses itu, menurut Ivan, karena banyak kejuaraan yang berlangsung di DKI. Atlet-atlet muda terus muncul dan yang terjaring kian giat mengasah kemampuan.

"Kejuaraan-kejuaraan seperti Pancasila Cup ini harus diakui bisa meningkatkan prestasi. Dari kejuaraan begini kami bisa mencari atlet-atlet potensial untuk dilatih," kata Ivan.

Perwakilan Universitas Pancasila Noor Suryaningsih juga berharap kegiatan yang diadakan ini bisa mengatrol prestasi Indonesia. Karena itu Pancasila Cup ingin diadakan rutin.

"Rektor kami amat sangat mendukung. Kami diminta rektor kami untuk mengawal kegiatan ini. Kami bangga adik-adik kami bahu membahu menyukseskan acara ini," kata Noor.

Yang berbeda dari Pancasila Cup 2025 dibanding kejuaraan lainnya adalah kompetisi kategori para taekwondo. Bahkan, para taekwondo ini baru pertama kali digelar di Indonesia.

Kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup 2025 menjadi sarana merajut prestasi sejak usia dini dan merupakan tonggak sejarah untuk nomor disabilitas.

Pancasila Cup 2025 berlangsung di GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat dan Sabtu (10-11/1). Acara ini resmi dibuka pada Sabtu (11/1) dan berlangsung dengan meriah.

Ketua Panitia Pelaksana Pancasila Cup 2025 Fakhrudin mengatakan ajang ini merupakan bagian dari pembibitan atlet nasional. Hal menarik lainnya, ajang ini diikuti atlet disabilitas.

"Kegiatan ini sangat berbeda karena kami mengadakan para taekwondo. Ini kali pertama diadakan di Indonesia yang inisiatifnya dari universitas," kata Fakhrudin menjelaskan.

Kejuaraan ini diikuti 21 kampus dari seluruh Indonesia dengan total jumlah lebih dari 200 peserta. Adapun peserta untuk para taekwondo sebanyak 70 orang dari berbagai daerah.

Sementara peserta umum yang ambil bagian untuk kategori usia, dari anak TK, SD, SMP, hingga SMA lebih dari seribu. Total peserta yang ambil bagian lebih dari 1.500 orang.

Perwakilan dari Universitas Pancasila Noor Suryaningsih mengatakan kejuaraan yang baru pertama kali diadakan ini sebagai bentuk kepedulian Universitas Pancasila pada taekwondo.

"Kami berharap kegiatan ini bisa berlangsung tahunan. Harapannya ini menjadi lebih besar. Kalau tahun ini pesertanya 1500, tahun depan lebih besar lagi," kata Noor.

Sementara Ketua Asprov Taekwondo DKI Jakarta Ivan Pelealu menyebut Pancasila Cup sebagai bagian penting dalam pembinaan atlet berprestasi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta.

"Harus ada turnamen dan pertandingan seperti ini agar anak-anak kita, atlet kita sebagai regenerasi, merasakan jam terbang pertandingan. Kami sangat mendukung acara begini," katanya. 

Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Patramijaya menegaskan tuduhan yang disampaikan kepada kliennya terkait dugaan keterlibatan dalam pemberian dana untuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak berdasar.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan, seluruh sumber dana dalam perkara tersebut berasal dari Harun Masiku, bukan dari Hasto Kristiyanto.

"Tidak masuk akal jika seorang Sekjen PDIP, yang bertugas mengurus ratusan bahkan ribuan calon legislatif, harus mengeluarkan uang pribadinya untuk kepentingan satu orang caleg. Apalagi, seluruh bukti hukum telah menunjukkan bahwa sumber dana suap berasal dari Harun Masiku," kata Patra dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1).

Dia juga menyebut, selama ini Hasto juga telah menunjukkan sikap kooperatif dengan memastikan dirinya akan memenuhi panggilan KPK pada Senin, 13 Januari 2025.

Pada Desember lalu, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan penyuapan Harun Masiku ke salah satu Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Dia akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin nanti.

"Ini bentuk komitmen dan penghormatan terhadap hukum. Klien kami akan menghadapi proses hukum dengan terbuka," ujar Patramijaya.

Namun demikian, ia meminta KPK juga menghormati hukum, termasuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa Harun Masiku menyanggupi menyiapkan dana Rp1,5 miliar yang diberikan secara bertahap kepada Wahyu Setiawan untuk pengurusan pencalegan.

"Semua sumber dana berasal dari Harun Masiku. Tidak ada satu pun bagian putusan, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, yang menyebutkan dana berasal dari Hasto Kristiyanto," tegas Patramijaya.

Lebih lanjut, ia memaparkan beberapa poin penting yang termuat dalam putusan pengadilan yakni: 1. Harun Masiku menyediakan dana Rp1,5 miliar sebagai biaya operasional untuk mengurus pencalegan. 2. Seluruh dana operasional yang diterima Wahyu Setiawan berasal dari Harun Masiku, termasuk uang muka sebesar Rp200 juta yang kemudian disusul pemberian lainnya. 3. Hakim dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum secara tepat dan benar berdasarkan fakta sidang.

Proses pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh KPK dijadwalkan pada Senin, 13 Januari 2025. Sementara itu, pihak kuasa hukum berkomitmen untuk memastikan agar kliennya memperoleh perlakuan hukum yang adil dan berkeadilan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan 17 orang Warga Negara (WN) Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian dari sebuah klinik bedah kecantikan di Pluit Timur, Jakarta Utara.

Klinik tersebut telah beroperasi sejak 2018.

"Berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas WNA yang bekerja di klinik tersebut, petugas kami kemudian melakukan pengawasan tertutup dengan menyamar sebagai pelanggan," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M Godam menjelaskan setelah investigasi di lokasi, Imigrasi mendapati bahwa WNA yang bekerja di klinik tersebut tidak hanya dokter dan tenaga medis lainnya melainkan juga staf pemasaran dan penerima tamu.

17 orang tersebut terdiri dari 10 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. 15 orang di antaranya menggunakan visa on arrival dan 2 orang lainnya menggunakan izin tinggal terbatas (ITAS) Investor.

Ia menjelaskan para WNA kini berada di Gedung Ditjen Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Mereka terancam Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 atas penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500 juta," katanya.

Godam mengatakan sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Direktorat Jenderal Imigrasi akan mendukung penuh proses penegakan hukum dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait untuk melaksanakan penegakan hukum dan Joint Investigation.

"Kami sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengungkap apakah ada pihak lain yang terlibat, seperti penyalur atau penampung WNA tersebut. Tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum di Indonesia," kata Godam.

Atlet-atlet para taekwondo mengusung mimpi besar tampil di Paralimpiade 2028 dengan mengikuti Kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup 2025.

Ajang ini digelar oleh Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila di GOR Ciracas, Jakarta, 10-12 Januari 2025. Turnamen digelar dengan level nasional untuk mencari mutiara terpendam dari cabor taekwondo di Indonesia.

Salah satu atlet dari kontingen Sumatera Utara, Muhammad Fajar Kurniawan, berpendapat ajang seperti Pancasila Cup adalah wadah yang tepat untuk menggali potensi atlet jelang turnamen-turnamen lainnya dengan level yang lebih tinggi.

"Saya ingin membanggakan kedua orang tua dengan prestasi. Insya Allah saya akan terus semangat dalam latihan demi bisa ikut Paralimpiade di Amerika tahun 2028 mendatang," kata Fajar, Jumat (10/1).

Adapun turnamen ini diikuti dua kategori yakni senior untuk mahasiswa dan senior para taekwondo untuk umum. Karenanya, Pancasila Cup diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet anyar termasuk dari komunitas difabel.

"Selama tiga tahun persiapan menuju ke Paralimpiade, tentu saya mengikuti arahan pelatih lebih dulu. Saya akan berlatih sekeras mungkin. Sebelum tumbang masuk rumah sakit saya tidak akan menyerah demi menuju ke sana," ujarnya.

Optimisme juga disampaikan sesama wakil Sumatera Utara, Suryani. Menurutnya, keterbatasan fisik bukan alasan untuk mengebiri mimpi dalam mengharumkan nama bangsa.

"Kejuaraan ini untuk menambah pengalaman dan jam terbang saya sebagai atlet. Harapan saya bisa terus ikut kejuaraan seperti tingkat nasional dan internasional," ucapnya.

"Pesan saya untuk teman-teman difabel, keterbatasan jangan dijadikan alasan. Kita bisa melampaui itu kalau kita percaya. Saya berharap bisa jadi salah satu atlet yang mewakili Indonesia di ASEAN Para Games nanti," sambungnya.

Sementara Ketua Pembina Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila, Reda Manthovani, berharap Taekwondo Pancasila Cup bisa melahirkan atlet-atlet andalan untuk mengharumkan nama Indonesia.

"Harapan saya dengan kejuaraan ini, sebagai Ketua Pembina Taekwondo di Universitas Pancasila, kami ingin mencari bibit atlet dari mahasiswa untuk bisa menambah atlet kita untuk kejuaraan di tingkat nasional dan internasional," kata Reda Manthovani.

"Kami ingin terus mendukung atlet agar bisa tampil di level yang lebih tinggi. Terdekat ada ASEAN Para Games baru kemudian semoga bisa tampil di Paralimpiade," ucapnya menambahkan.

Kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup 2025 menjadi wadah calon atlet Indonesia menuju Paralimpiade 2028.

Ajang ini digelar oleh Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila di GOR Ciracas, Jakarta, 10-12 Januari 2025. Turnamen digelar dengan level nasional untuk mencari mutiara terpendam dari cabor taekwondo di Indonesia.

Adapun turnamen ini diikuti dua kategori yakni senior untuk mahasiswa dan senior para taekwondo untuk umum. Karenanya, Pancasila Cup diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet anyar termasuk dari komunitas difabel.

"Harapan saya dengan kejuaraan ini, sebagai Ketua Pembina Taekwondo di Universitas Pancasila, kami ingin mencari bibit atlet dari mahasiswa untuk bisa menambah atlet kita untuk kejuaraan di tingkat nasional dan internasional," kata Ketua Pembina Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila, Reda Manthovani di Jakarta, Jumat (10/1).

Setidaknya ada 70 atlet para taekwondo yang berkompetisi di Pancasila Cup. Panitia membagi dua nomor lomba yaitu Poomsae untuk keindahan seni gerak dan Kyorugi untuk pertarungan.

Ada enam provinsi yang ikut kejuaraan, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Kontingen Sumatera Utara berhasil jadi juara umum pada kategori para taekwondo dengan total 11 medali. Mereka sukses meraih lima emas, satu perak, dan lima perunggu.

"Ini baru pertama kali dipertandingkan. Saya ingin mengenang masa lalu karena berasal dari atlet juga. Saya melihat atlet-atlet Paralimpiade 2024 kemarin di Paris negara lain bagus-bagus dan kita juga harus bisa tampil di sana," ucap Reda.

"Kami ingin terus mendukung atlet agar bisa tampil di level yang lebih tinggi. Terdekat ada ASEAN Para Games baru kemudian semoga bisa tampil di Paralimpiade," ia menambahkan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto resmi melantik tujuh Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya baru di Kementerian Imipas.

Pelantikan digelar di Gedung Kementerian Imipas, pada Kamis (9/1) kemarin dan diikuti secara virtual oleh Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

"Saya ucapkan selamat kepada para Pimpinan Tinggi Madya yang baru dilantik. Harus disadari bahwa amanah yang diemban adalah suatu kehormatan, sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (10/1).

Agus menjelaskan pelantikan Pimpinan Tinggi Madya itu dilakukan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/TPA Tahun 2024. Melalui pelantikan itu, Agus resmi mengangkat sejumlah pejabat mulai dari tingkat Sekretaris Jenderal hingga Staf Ahli.

Ketujuh pimpinan yang dilantik itu merupakan Asep Kurnia sebagai Sekretaris Jenderal, Brigjen Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dan Irjen Yan Sultra Indrajaya sebagai Inspektur Jenderal.

Selanjutnya posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi Pemasyarakatan diisi oleh Aman Riyadi, Anggiat Napitupulu sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Brigjen Ratna Pristiana Mulya sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum dan Ida Asep Somara sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dalam amanatnya, Agus mengingatkan bahwa tantangan bagi Kementerian Imipas semakin kompleks di tengah perkembangan dinamika global. Oleh karenanya, ia berharap para pimpinan tinggi yang baru dilantik agar dapat berkomitmen dan berkontribusi memajukan lembaga.

Ia juga menegaskan apabila orientasi kinerja dan tujuan organisasi harus diselaraskan dengan kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Agus juga meminta agar dokumen RPJMN tersebut dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

"Semua pejabat yang baru dilantik, saya minta untuk bekerja secara optimal, berani dan tidak ragu-ragu, serta mampu bekerja sama, berkolaborasi," tuturnya.

"Karena kita mau bergerak cepat untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk memberikan legacy yang baik kepada institusi ini," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Agus juga mengingatkan kepada seluruh jajaran agar pelbagai capaian baik yang telah diraih dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Di sisi lain, ia meminta agar dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan target yang telah ditentukan dapat tercapai dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, Agus juga mengapresiasi capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 yang mencapai Rp9 triliun atau 150 persen dari target pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Rp58,8 miliar atau 621 persen dari target pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Capaian tersebut diharapkan dapat ditingkatkan di tahun 2025 melalui transformasi paradigma Imigrasi melalui fungsi pelayanan/hospitality yang mengedepankan kecepatan, keramahan, profesionalisme, dan kepekaan pada kemanusiaan.

"Dengan demikian, ⁠Imigrasi akan menjadi jendela reputasi Indonesia di dunia internasional. Selain itu, upaya mencapai target PNBP akan dilakukan melalui pemanfaatan lahan di Lapas maupun Rutan dalam program ketahanan pangan," pungkasnya.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Burhanuddin-Ali Reza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di 5 kecamatan dalam Pilbup Belitung Timur.

Di Pilbup Belitung Timur, Burhanuddin-Ali Reza meraih 23.301 suara. Sementara lawannya, yaitu Kamarudin Muten-Khairil Anwar meraih 44.949 suara.

Ali Reza adalah adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Kuasa hukum pemohon, Gugum Ridho Putra, mendalilkan adanya kecurangan politik uang terencana berupa bazar beras murah di lima kecamatan. Hal ini dinilai memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Kamarudin-Khairil.

"Pada saat masa kampanye tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melalui DPC Partai PDIP yang merupakan partai pengusung untuk melakukan bazar beras murah di 5 kecamatan. Bazar beras dilakukan masif di lima kecamatan dengan maksud untuk memengaruhi pemilih," kata Gugum dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan di MK, Jakarta, Kamis (9/1) malam.

Lima kecamatan itu yakni Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.

Pemohon juga mendalilkan Kamarudin-Khairil melakukan kecurangan dan pelanggaran berupa menjanjikan materi dan pemberian uang atau bentuk lain yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu, pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran penyelenggara Pilkada yakni Ketua Bawaslu Belitung Timur memberi uang untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Kamarudin-Khairil.

"Ketua Bawaslu Belitung Timur memberikan sejumlah uang kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung yang dilakukan dalam rangka pemenangan paslon 02 guna diberikan kepada seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan dan Desa di Kecamatan Gantung dan Seluruh Pengawas TPS di Kecamatan tersebut," kata Gugum.

Atas dalil-dalil itu, pemohon meminta MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan yang disebutkan.

MK juga diminta memerintahkan KPU Belitung Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan itu.

"Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada MK," ujar Gugum.

Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim dapat kabar bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto ditarget akan dijebloskan ke penjara sebelum Kongres PDIP yang rencananya digelar tahun 2025 ini.

"Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Ronny menjelaskan penahanan Sekjen Hasto bertujuan mengganggu proses konsolidasi dan kongres partai.

Penahanan itu, lanjutnya, untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo.

"Kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres," kata dia.

Ronny melabeli pimpinan KPK saat ini sebagai 'KPK Edisi Jokowi'. Sebab, ia mengatakan Joko Widodo di akhir masa jabatannya tidak menghiraukan kritik dari publik agar menghentikan proses seleksi pimpinan KPK dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo.

Ia berkata pimpinan KPK langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi sehari sejak dilantik.

"KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya," kata dia.

Ronny menyatakan Hasto sudah menyiapkan pelbagai kondisi terburuk setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Salah satunya, lanjut dia, Hasto menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa.

"Mas Hasto sampaikan ke saya. Nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny.

Ronny menyerukan semua kader PDI Perjuangan tetap solid di bawah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia berharap kader tak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengacak-acak partai.

"PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada," kata dia.

Ketua KPK Komjen Setyo Budiyanto sudah merespons tudingan miring PDIP terhadap proses hukum Hasto. Dia memastikan kasus Hasto diproses sesuai prosedur yang berlaku.Setyo menegaskan pimpinan KPK mengawasi seluruh proses penyidikan serta perkembangan yang dilakukan Deputi Penindakan.

"Prinsipnya kami pimpinan itu melakukan pengawasan. Sepanjang sudah dilakukan dengan benar, sudah dilakukan dengan sesuai secara administrasi, ada suratnya, tugasnya dan lain-lain, menurut saya itu sudah formalnya sudah dilaksanakan," kata Setyo usai bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/1).

Anggota Tim Hukum DPP PDIP Maqdir Ismail mempertanyakan KPK soal keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron.

Maqdir mengatakan jawaban KPK atas pertanyaan ini penting lantaran KPK sudah kerap kali mengumbar rencana penangkapan Harun belakangan ini.

"Karena kita belum pernah mendengar penjelasan resmi dari KPK, Harun Masiku masih ada apa tidak? Dan beliau ada di mana? Kan, berkali-kali kita baca beritanya sebentar lagi akan dilakukan penangkapan kepada Harun," kata Maqdir..

Maqdir meyakini langkah KPK yang menjadikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersangka di kasus Harun Masiku sebagai upaya KPK membuat kasus ini heboh kembali.

Ia mengatakan Harun Masiku seolah dilupakan di kasus Hasto. Sementara di sisi lain Hasto dijadikan tersangka supaya kasus ini terus heboh lantaran statusnya sebagai sekjen partai pemenang pemilu.

"Dari tahun lalu, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum juga [Harun ditemukan]. Apakah karena pintarnya Harun masiku atau karena tak ada niat secara baik mencari Harun," kata dia.

Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap seorang Warga Negara Amerika Serikat berinisial TJC yang merupakan buron lembaga penegak hukum federal US Marshals. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak.

"Penangkapan berhasil dilakukan pada 30 Desember 2024 setelah upaya penyelidikan mendalam oleh tim penyidik Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (9/1) petang.

TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Perbuatannya melanggar Pasal 18 United States Code (USC), Bab 2251(a) dan 2251(e). Tindakan ini mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak.

Selain itu, ia juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak yang melanggar Pasal 18 USC, Bab 2252A(a)(5)(B) dan 2252A(b)(2), yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Tindakan-tindakan tersebut menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, Amerika Serikat.

"Penangkapan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan," kata Yuldi.

"Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring. Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," sambungnya.

Yuldi menuturkan TJC masuk wilayah Indonesia pada 4 Desember 2024. Dua pekan setelahnya, Ditjen Imigrasi menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedutaan Besar Amerika Serikat No. JAK.OCI.24.075 yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Yuldi menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, khususnya yang terindikasi terlibat dalam kejahatan internasional.

"Kami memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan lintas negara," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyampaikan TJC dipindahkan ke Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk proses hukum selanjutnya.

"Ini adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat sangat membantu proses ini," kata Godam.