Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada rakyat yang dipenjara karena menghina pejabat negara.

Menurutnya, hal itu adalah tanda-tanda masyarakat bebas mengekspresikan pendapatnya dalam lima tahun ke depan.

"Dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara, dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk 5 tahun ke depan," kata Pigai dalam rapat kerja di Komisi XIII DPR, Rabu (5/2).

Ia mengklaim pemerintah juga dalam 100 hari pemerintahan tidak ikut campur dalam proses pemilihan kepala daerah, pimpinan partai hingga ormas. Menurutnya, itu menunjukkan demokrasi berjalan baik.

"Demokrasi juga kita lihat, pemerintah atau negara tidak sama sekali, pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Pigai mengatakan Presiden Prabowo akan memberi amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana. Salah satunya, kasus penghinaan terhadap pejabat negara.

"Amnest yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara," ujarnya.

Beberapa kriteria lain penerima amnesti adalah mereka yang sakit berkepanjangan, lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur dan narapidana politik.

"Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua tapi di seluruh Indonesia oleh karena itu narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke ini kemungkinan setelah asesmen selesai kami akan, presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Japto merupakan sosok sentral dalam organisasi Pemuda Pancasila. Ia sudah menjabat sebagai ketua umum organisasi ini sejak tahun 1981 ketika dikukuhkan dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III tahun 1981 di Cibubur, Jakarta.

Kelahiran organisasi Pemuda Pancasila tak bisa dilepaskan dari peran militer Indonesia. Organisasi ini lahir dari prakasa mantan KSAD Abdul Haris Nasution. Nasution, Gatot Subroto hingga Aziz Saleh pada 1954 silam membentuk partai politik bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Indonesianis Ian Wilson dalam bukunya 'Politik Jatah Preman' (2018) menjelaskan IPKI yang dibentuk Nasution merupakan sebuah partai politik yang keanggotaannya ditarik dari militer, bekas laskar, dan jejaring jago.

IPKI juga dibentuk sebagai partai politik dengan tujuan sebagai lawan ideologis dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

IPKI kemudian membentuk 'sayap pemuda' bernama Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 bertepatan Hari Sumpah Pemuda. Banyak anak tentara yang ikut masuk ke Pemuda Pancasila, sebab IPKI juga berisi banyak mantan pejuang atau tentara. Sehingga membuat organisasi menjadi organisasi dengan jaringan nasional

Pemuda Pancasila juga bertujuan dibentuk untuk mengimbangi kekuatan Pemuda Rakyat, underbouw kepemudaan dari PKI. Organisasi ini juga memiliki kiprah memberangus komunisme yang saat itu tumbuh subur di Indonesia.

Ian Wilson juga menjelaskan Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru seperti tak terganggu. Bahkan, ketika terjadi operasi penembakan misterius (Petrus) berjalan, hampir tak ada anggota Pemuda Pancasila yang tersentuh.

Pemuda Pancasila kini identik dengan seragam mereka berwarna oranye loreng yang mencolok dengan baret oranye layaknya paramiliter. Pemuda Pancasila juga memiliki lambang yang khas yang terdiri dari bintang, rantai, pohon, banteng, serta padi dan kapas.

Pemuda Pancasila saat ini identik juga dengan sosok Japto. Japto merupakan anak dari Mayor Jenderal Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius. Ia juga adik dari aktris Marini Soerjosoemarno. Kini Pemuda Pancasila difokuskan pada kegiatan yang bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pemuda Pancasila memiliki struktur dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, dinamakan Majelis Pimpinan Nasional. Sementara di tingkat provinsi dinamakan Majelis Pimpinan Wilayah dan di tingkat kota/kabupaten dinamakan Majelis Pimpinan Cabang).

Organisasi ini juga memiliki tingkatan di level kecamatan yang dinamakan Pimpinan Anak Cabang. Pengurus Pemuda Pancasila juga kerap diduduki oleh para pejabat penting Indonesia.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, sejumlah pengurus MPN Pemuda Pancasila menduduki jabatan strategis, mulai dari anggota DPR, mantan menteri hingga wakil menteri.

Hal tersebut merujuk Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila Nomor: 045.A2/MPN-PP/VII/2020 tentang Susunan dan Komposisi Fungsionaris Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar Ormas Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024.

Nama Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria juga tercatat sebagai anggota MPO Pemuda Pancasila. Riza saat ini juga menjabat Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Kemudian terdapat nama anggota DPR sekaligus mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Di Pemuda Pancasila, Bamsoet menjabat sebagai wakil ketua umum I organisasi masa bakti 2019-2024.

Nama Pemuda Pancasila kerap kali disangkutpautkan dengan aksi-aksi bentrokan antarormas yang kerap terjadi belakangan ini di pelbagai wilayah.

Semisal pada November 2021 lalu di Ciledug meletus bentrokan antara FBR dan PP. Bentrokan diduga bermula dari konvoi salah satu ormas yang tengah merayakan ulang tahun.

Kemudian, terjadi perdebatan atau cekcok antara kedua belah pihak hingga berujung pada bentrokan fisik antara FBR dan Pemuda Pancasila.

Kemudian terjadi bentrok antara Pemuda Pancasila dan Forkabi di Jalan Hos Cokroaminoto, Kreo, Kota Tangerang, Minggu 12 Februari 2023 lalu. Bentrokan ini dipicu masalah pengelolaan lahan parkir.

Terbaru, Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya sempat bentrok di Blora pada pertengahan Januari 2025 lalu.

Bentrokan terjadi buntut dari Pemuda Pancasila yang menggeruduk markas GRIB Jaya yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Blora. Akibatnya 12 orang mengalami luka, 19 orang ditangkap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Japto merupakan sosok sentral dalam organisasi Pemuda Pancasila. Ia sudah menjabat sebagai ketua umum organisasi ini sejak tahun 1981 ketika dikukuhkan dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III tahun 1981 di Cibubur, Jakarta.

Kelahiran organisasi Pemuda Pancasila tak bisa dilepaskan dari peran militer Indonesia. Organisasi ini lahir dari prakasa mantan KSAD Abdul Haris Nasution. Nasution, Gatot Subroto hingga Aziz Saleh pada 1954 silam membentuk partai politik bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Indonesianis Ian Wilson dalam bukunya 'Politik Jatah Preman' (2018) menjelaskan IPKI yang dibentuk Nasution merupakan sebuah partai politik yang keanggotaannya ditarik dari militer, bekas laskar, dan jejaring jago.

IPKI juga dibentuk sebagai partai politik dengan tujuan sebagai lawan ideologis dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

IPKI kemudian membentuk 'sayap pemuda' bernama Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 bertepatan Hari Sumpah Pemuda. Banyak anak tentara yang ikut masuk ke Pemuda Pancasila, sebab IPKI juga berisi banyak mantan pejuang atau tentara. Sehingga membuat organisasi menjadi organisasi dengan jaringan nasional

Pemuda Pancasila juga bertujuan dibentuk untuk mengimbangi kekuatan Pemuda Rakyat, underbouw kepemudaan dari PKI. Organisasi ini juga memiliki kiprah memberangus komunisme yang saat itu tumbuh subur di Indonesia.

Ian Wilson juga menjelaskan Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru seperti tak terganggu. Bahkan, ketika terjadi operasi penembakan misterius (Petrus) berjalan, hampir tak ada anggota Pemuda Pancasila yang tersentuh.

Pemuda Pancasila kini identik dengan seragam mereka berwarna oranye loreng yang mencolok dengan baret oranye layaknya paramiliter. Pemuda Pancasila juga memiliki lambang yang khas yang terdiri dari bintang, rantai, pohon, banteng, serta padi dan kapas.

Pemuda Pancasila saat ini identik juga dengan sosok Japto. Japto merupakan anak dari Mayor Jenderal Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius. Ia juga adik dari aktris Marini Soerjosoemarno. Kini Pemuda Pancasila difokuskan pada kegiatan yang bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pemuda Pancasila memiliki struktur dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, dinamakan Majelis Pimpinan Nasional. Sementara di tingkat provinsi dinamakan Majelis Pimpinan Wilayah dan di tingkat kota/kabupaten dinamakan Majelis Pimpinan Cabang).

Organisasi ini juga memiliki tingkatan di level kecamatan yang dinamakan Pimpinan Anak Cabang. Pengurus Pemuda Pancasila juga kerap diduduki oleh para pejabat penting Indonesia.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, sejumlah pengurus MPN Pemuda Pancasila menduduki jabatan strategis, mulai dari anggota DPR, mantan menteri hingga wakil menteri.

Hal tersebut merujuk Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila Nomor: 045.A2/MPN-PP/VII/2020 tentang Susunan dan Komposisi Fungsionaris Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar Ormas Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024.

Nama Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria juga tercatat sebagai anggota MPO Pemuda Pancasila. Riza saat ini juga menjabat Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Kemudian terdapat nama anggota DPR sekaligus mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Di Pemuda Pancasila, Bamsoet menjabat sebagai wakil ketua umum I organisasi masa bakti 2019-2024.

Nama Pemuda Pancasila kerap kali disangkutpautkan dengan aksi-aksi bentrokan antarormas yang kerap terjadi belakangan ini di pelbagai wilayah.

Semisal pada November 2021 lalu di Ciledug meletus bentrokan antara FBR dan PP. Bentrokan diduga bermula dari konvoi salah satu ormas yang tengah merayakan ulang tahun.

Kemudian, terjadi perdebatan atau cekcok antara kedua belah pihak hingga berujung pada bentrokan fisik antara FBR dan Pemuda Pancasila.

Kemudian terjadi bentrok antara Pemuda Pancasila dan Forkabi di Jalan Hos Cokroaminoto, Kreo, Kota Tangerang, Minggu 12 Februari 2023 lalu. Bentrokan ini dipicu masalah pengelolaan lahan parkir.

Terbaru, Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya sempat bentrok di Blora pada pertengahan Januari 2025 lalu.

Bentrokan terjadi buntut dari Pemuda Pancasila yang menggeruduk markas GRIB Jaya yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Blora. Akibatnya 12 orang mengalami luka, 19 orang ditangkap.

Presiden Donald Trump mempertimbangkan bakal menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

Trump meneken perintah eksekutif (executive order) pada Selasa (4/2) yang menunjukkan AS keluar dari sejumlah badan PBB dan juga akan meninjau keterlibatan Negeri Paman Sam di UNESCO.

Sekretaris Staf Gedung Putih Will Scharf mengatakan langkah tersebut diambil AS sebagai protes "bias anti Amerika" di badan-badan PBB.

"Secara umum, perintah eksekutif menyerukan peninjauan keterlibatan dan pendanaan Amerika di PBB mengingat ada kesenjangan dan tingkat pendanaan yang besar di antara berbagai negara," kata Scharf dikutip AFP.

Tak cuma meninjau keanggotaan AS di UNESCO, Trump juga menarik diri dari Badan bantuan Utama PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC).

Trump menganggap badan PBB tak dijalankan dengan baik padahal punya potensi luar biasa. Dia juga menyoroti soal pendanaan.

"PBB seharusnya didanai oleh semua orang, tetapi tak proporsional, seperti yang selalu terjadi," ungkap dia.

Langkah itu sekaligus mendukung Israel yang melarang UNRWA beroperasi di Gaza dan menuduh badan ini menyebarkan kebencian.

Trump sebelumnya juga menarik keanggotaan AS dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Negara ini merupakan pendonor utama badan-badan tersebut.

Sejak lama, Trump mengecam pendanaan AS untuk badan-badan multilateral, menyerukan negara-negara lain untuk meningkatkan kontribusi mereka, terutama di aliansi NATO.

afp-Trump signs order withdrawing US from UNRWA, UNESCO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional ormas Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno di Jl Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2) malam.

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Sebelumnya, dalam kasus yang sama, KPK terlebih dulu menggeledah kediaman politikus NasDem, Ahmad Ali (AA).

"Masih di perkara yang sama seperti saudara AA," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (5/2).

Tessa mengatakan bahwa tim penyidik telah menyita 11 mobil, uang rupiah, valuta asing, dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE). KPK juga sedang berupaya mencari dan menyita aset-aset diduga hasil gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rita. Hal itu dalam rangka memulihkan aset.

Nama Japto identik dengan ormas Pemuda Pancasila. Dia menjadi tokoh utama ormas berbaju loreng oranye itu dalam tiga dekade terakhir.

Japto menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional PP sejak Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III di Cibubur pada 1981, dan terus memimpin organisasi itu hingga saat ini. Japto kembali terpilih menjadi Ketum PP pada Mubes terakhir pada Oktober 2019 di Jakarta.

Pemuda Pancasila merupakan ormas kepemudaan yang berdiri sejak era Presiden RI pertama Sukarnl pada 28 Oktober 1959.

Organisasi ini didirikan mantan komandan militer legendaris Abdul Haris Nasution, untuk menghadapi ancaman komunis atau sebagai lawan tanding dari Pemuda Rakyat yang dibentuk Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kemudian di bawah Orde Baru, PP menjadi underbow Golongan Karya (Golkar). PP digunakan untuk memobilisasi dukungan di kalangan pemuda terhadap Golkar selama pemilihan umum yang diselenggarakan Orde Baru. Meski begitu, Japto tak pernah bergabung dengan partai tersebut.

Di politik, dia merupakan Ketua Umum Partai Patriot. Namun, kiprahnya tak terlihat di pemilu. Lalu pada Pilpres 2024 lalu, Japto masuk dalam jajaran Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, tim pemenangan dari capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin).

Pada Februari 2023, Japto juga terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PGI) periode 2023-2027. Dia dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2023 di Intercontinental Jakarta Pondok Indah, Selasa, 21 Februari 2023.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan rencana pemberian amnesti atau pengampunan kepada tahanan politik di Papua diberikan khusus bagi mereka yang berbeda ideologi.

Pigai menegaskan pemerintah tak akan memberikan amnesti kepada tahanan politik yang terlibat dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Karena dia beda ideologi menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan negara itu akan diberikan amnesti. Tapi bukan untuk yang bersenjata," kata Pigai dalam rapat kerja di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Menurut Pigai, tak ada jaminan jika anggota terkait KKB diberikan amnesti maka mereka tak akan beraksi lagi. Dia menilai keputusan tersebut bukan bentuk diskriminasi.

"Bisa saja memegang senjata membunuh orang kemudian masuk penjara, setelah kita kasih amnesti keluar dia panas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa," ucap dia..

Pigai menyebut rencana pemberian amnesti kepada para tahanan didasari atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rekonsiliasi.

Pada kesempatan itu, dia juga mengklaim hingga 100 hari pemerintahan Prabowo tak ada kasus terkait UU ITE.

Menurutnya, hingga saat ini tak ada masyarakat yang dilaporkan atau dipenjara karena menghina para pejabat. Pigai berpendapat hal itu sebagai prestasi di awal pemerintahan Prabowo.

"Ini adalah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan," katanya.

Rencana amnesti kepada 44 ribu tahanan sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Namun, kata dia, rencana pemberian amnesti kepada kelompok separatis di Papua masih dalam tahap kajian.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum Supratman Andi Agtas) bahwa di antara 44 ribu napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril, Kamis (30/1).

Kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menyeret Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) yakni Japto Soerjosoemarno dan petinggi NasDem Ahmad Ali.

Rumah Japto di Jagakarsa (Jakarta Selatan) dan rumah Ahmad Ali di Kebon Jeruk (Jakarta Barat) digeledah tim penyidik KPK pada Selasa (4/2).

KPK mulanya memulai tindakan pro justitia dengan menggeledah rumah kediaman Ahmad Ali. Dari sana, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti seperti barang bukti elektronik (BBE), uang pecahan rupiah dan asing, serta tas dan jam.

Pada malam harinya, tim penyidik KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah kediaman Japto. Dari sana, sebelas mobil, dokumen, uang rupiah dan asing serta BBE turut disita.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, aliran uang diduga hasil gratifikasi dan pencucian uang Rita mengalir ke elite PP. Adapun upaya paksa kemarin merupakan rangkaian dari penggeledahan rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

Saat itu, KPK menemukan dan menyita belasan mobil diduga terkait dengan perkara.

"Penggeledahan di rumah AA dan JS merupakan rangkaian dari kegiatan di rumah kediaman SA," ungkap sumber tersebut.

Dalam proses penyidikan sejauh ini, KPK setidaknya telah menyita 536 dokumen dan 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Hummer, dan lain-lain. Banyak kendaraan diatasnamakan pihak lain termasuk perusahaan dan kakak ipar Rita yang merupakan manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Rita kini tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menyeret Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) yakni Japto Soerjosoemarno dan petinggi NasDem Ahmad Ali.

Rumah Japto di Jagakarsa (Jakarta Selatan) dan rumah Ahmad Ali di Kebon Jeruk (Jakarta Barat) digeledah tim penyidik KPK pada Selasa (4/2).

KPK mulanya memulai tindakan pro justitia dengan menggeledah rumah kediaman Ahmad Ali. Dari sana, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti seperti barang bukti elektronik (BBE), uang pecahan rupiah dan asing, serta tas dan jam.

Pada malam harinya, tim penyidik KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah kediaman Japto. Dari sana, sebelas mobil, dokumen, uang rupiah dan asing serta BBE turut disita.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, aliran uang diduga hasil gratifikasi dan pencucian uang Rita mengalir ke elite PP. Adapun upaya paksa kemarin merupakan rangkaian dari penggeledahan rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

Saat itu, KPK menemukan dan menyita belasan mobil diduga terkait dengan perkara.

"Penggeledahan di rumah AA dan JS merupakan rangkaian dari kegiatan di rumah kediaman SA," ungkap sumber tersebut.

Dalam proses penyidikan sejauh ini, KPK setidaknya telah menyita 536 dokumen dan 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Hummer, dan lain-lain. Banyak kendaraan diatasnamakan pihak lain termasuk perusahaan dan kakak ipar Rita yang merupakan manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Rita kini tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Presiden Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif, untuk menarik Amerika Serikat keluar dari sejumlah badan di Perserikatan Bangsa Bangsa, termasuk dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).

Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada Selasa (4/2), menyatakan bahwa AS menarik diri dari UNHRC dan badan bantuan utama PBB untuk Palestina (UNRWA), serta meninjau keterlibatan dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Tindakan ini dilakukan Trump sebagai bentuk protes atas "bias anti-Amerika" di badan-badan PBB tersebut.

Langkah tersebut akan berdampak pada berakhirnya semua keikutsertaan AS dalam kegiatan dewan yang mencakup peninjauan catatan HAM negara-negara anggota dan tuduhan spesifik mengenai pelanggaran HAM.

"Secara umum, perintah eksekutif tersebut menyerukan peninjauan kembali keterlibatan dan pendanaan AS di PBB, mengingat adanya kesenjangan dan tingkat pendanaan yang besar di antara berbagai negara," kata Sekretaris Staf Gedung Putih, WIll Scharf, dikutip AFP.

Meski mengakui PBB punya "potensi luar biasa", namun dia mengatakan organisasi dunia itu tidak dijalankan dengan baik.

Sejak lama Trump mengecam besarnya dana yang dikeluarkan AS terhadap badan-badan multilateral. Dia menyerukan negara-negara lain juga ikut meningkatkan kontribusi pendanaan, terutama pada aliansi militer NATO.

Trump juga memutuskan untuk memperpanjang penyetopan dana untuk UNRWA. Pendanaan AS untuk UNRWA sebelumnya dihentikan pada Januari 2024 oleh pemerintah Joe Biden, usai Israel menuduh 12 karyawan badan PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pada masa awal jabatan setelah dilantik, Trump juga menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan mulai menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui diterbangkan ke Prancis melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan pesawat KLM Royal Dutch Airlines KL810 ETD, Selasa (4/2) pukul 19.25 WIB, dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Amsterdam.

Penerbangan dilanjutkan dengan Air France AF1437 rute Amsterdam-Paris.

"Setelah dipindahkan, pelaksanaan hukuman Serge Atlaoui akan sepenuhnya diatur oleh hukum dan prosedur di Prancis, termasuk kebijakan terkait pemberian grasi, remisi, atau amnesti," ujar Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, Selasa (4/2).

Pemerintah Prancis disebut berkomitmen untuk memberikan akses informasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukuman Serge Atlaoui setelah pemindahan dilakukan.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih erat antara kedua negara dalam berbagai bidang, khususnya di ranah hukum dan penegakan keadilan.

"Atas nama Pemerintah Prancis kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atas kerja sama yang sangat baik," kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menambahkan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis telah menandatangani Pengaturan Praktis terkait pemindahan narapidana warga negara Prancis Serge Areski Atlaoui. Penandatanganan tersebut dilakukan secara daring pada 24 Januari 2025.

Proses serah terima narapidana dari Direktorat Jenderal pemasyarakatan ke Kejaksaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta.

Kemudian, serah terima narapidana dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ke Direktorat Jenderal Imigrasi dilanjutkan ke otoritas Prancis dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sesaat sebelum keberangkatan.

Serge Areski Atlaoui merupakan terpidana mati kasus narkotika berupa pengoperasian pabrik ekstasi di Tangerang, pada tahun 2005.

Eksekusi mati Serge Atlaoui ditangguhkan pada 2015 lalu. Serge Atlaoui sempat dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lapas Salemba karena ia mengidap kanker.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump diklaim berencana menarik AS dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Media AS Politico dan NPR mengeklaim bahwa rencana itu mulai digodok Trump setelah ia memutuskan menyetop bantuan untuk badan bantuan kemanusiaan PBB UNRWA.

Trump sebelumnya telah menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris, dikutip dari Al Jazeera.

Jika rencana tersebut benar-benar dilakukan, ini akan jadi kedua kalinya bagi Trump menarik AS dari Dewan HAM PBB tersebut.

Pada 2018 ketika AS keluar dari Dewan HAM PBB di era Trump, utusan saat itu Nikki Haley mengeklaim keputusan itu dilakukan karena ia menilai 'bias kronis' lembaga itu terhadap Israel.

Total terdapat 47 negara anggota Dewan HAM PBB yang tergabung.

Dewan HAM PBB melakukan review kasus hak asasi manusia di sejumlah anggota negara secara berkala. Tinjauan berikutnya akan dilakukan pada Agustus mendatang.

Pada 2020, sejumlah negara mengajukan rekomendasi agar AS meningkatkan penyelesaian mengenai hak asasi di negara itu termasuk soal rasialisme dan penjara Guantanamo.

Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menunjuk pakar HAM untuk melakukan pelaporan secara independen ke PBB.

Sejumlah pelapor HAM PBB menuduh Israel telah melakukan genosida di Gaza. Salah satu yang paling vokal adalaj Francesca Albanese.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir percaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mengakhiri polemik pagar laut ilegal di berbagai daerah hingga tuntas.

"Simple, saya percaya pada kebijakan Pemerintahan Pak Prabowo yang tegas untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Haedar ditemui di Museum Muhammadiyah, Kompleks Kampus UAD, Bantul, DIY, Senin (3/2).

"Setelah diusut tuntas, lalu (dipastikan) bahwa itu ilegal ya tindak saja secara hukum, termasuk para pelakunya," sambungnya.

Haedar meyakini, penanganan secara tegas oleh pemerintah akan menghadirkan ketenteraman buat masyarakat, bahwa hukum masih ditegakkan selain demi keberlangsungan terhadap lingkungan itu sendiri.

"Saya yakin dengan ini kemudian ada ketenteraman di masyarakat bahwa hukum itu tegak, dan lebih penting dari itu kita rawat sumber daya alam kita agar dirawat secara sah, bertanggungjawab, berorientasi pada perlindungan, pemeliharaan dan kesinambungan sesuai dengan SDGs," ujar Haedar.

Temuan pagar laut di sejumlah wilayah belakangan tengah menjadi sorotan. Diawali temuan di Tangerang, Banten, kasus serupa juga ditemukan di Jakarta (DKI Jakarta), Bekasi (Jawa Barat), hingga Sidoarjo (Jawa Timur).

Bukan hanya itu, belakangan kasus itu pun merembet ke temuan keberadaan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) hingga sertifikat hak milik (SHM) yang terdaftar di wilayah perairan atau laut, termasuk di area pagar laut Tangerang tersebut.

PP Muhammadiyah  melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) ormas tersebut, bersama koalisi masyarakat sipil telah mengadukan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang ke Bareskrim Polri.

LBH Jakarta, PBHI Nasional hingga Kiara tergabung dalam koalisi tersebut.

Dalam agenda diskusi 'Pagar Laut: Nasib Nelayan, Rakyat Pesisir dan Ironi Negara Bahari' di Kantor Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, Gufroni mengaku tim dari Bareskrim Polri sudah menindaklanjuti aduan yang disampaikannya dua pekan lalu.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan kementerian di bawahnya, Kementerian ATR/BPN, untuk melakukan investigasi kasus pagar laut hingga tuntas.

Mantan Menteri ATR/BPN itu mengatakan kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi. Langkah itu dilakukan agar tidak ada siapapun yang bertindak sewenang-wenang.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN yang kini dipimpin menteri Nusron Wahid telah mencabut setidaknya 50 SHGB di wilayah pagar laut yang ditemukan di Tangerang. Nusron menyebut pencabutan SHGB di wilayah laut itu dilakukan karena tak sesuai perundang-undangan.

Selain itu, Nusron telah mencopot 6 pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang buntut kasus pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang.

Nusron mengatakan keputusan itu dibuat setelah audit investigatif di internal kementerian. Dia berkata sanksi berat dijatuhkan kepada pejabat-pejabat yang terlibat.

Teranyar, koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) di dalam pagar laut pesisir Tangerang ke KPK.

Beberapa tokoh di dalam koalisi tersebut ialah mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan M Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, hingga Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.