Pengacara mengungkap Nikita Mirzani menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dari balik jeruji tahanan.

Nikita ditahan terkait dugaan kasus pemerasan terhadap pebisnis skincare Reza Gladys.

"Dia menyampaikan permohonan maaf, maaf lahir dan batin di momen Lebaran ini. Dia melalui saya, bilang 'Sampaikan saja, Bang permohonan maaf saya kepada teman-teman' yang lain saya tidak bahas," ujar pengacara Fahmi Bachmid usai menjenguk Nikita, Kamis (3/4).

Ia juga mengatakan kliennya itu dalam kondisi baik, Nikita dalam kondisi sehat dan tak kurang satu apa pun.

Fachri menyampaikan kunjungannya ke Nikita itu dalam rangka silaturahmi momen lebaran. Ia pun enggan membahas persoalan hukum atas kasus Nikita.

"Nanti setelah ini baru kita bahas lagi mengenai masalah hukum. Kalau sekarang, Nikita tadi bilang minta maaf lahir batin kepada semua teman-teman media dan masyarakat," ujar dia.

Nikita Mirzani bersama asistennya, IM resmi ditahan usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan senilai Rp4 miliar terhadap selebgram sekaligus pebisnis skin care, Reza Gladys.

Pemeriksaan terhadap Nikita dilakukan pada Selasa (4/3). Ia diperiksa sejak Pukul 10.00 WIB hingga keluar ruang pemeriksaan menjelang petang. Nikita dicecar 109 pertanyaan.

Masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, IM, di Polda Metro Jaya diperpanjang 40 hari hingga 2 Mei 2025 karena penyidik masih butuh melakukan pendalaman.

Kuasa hukum wartawan media online Situr Wijaya, Rogate Oktoberius Halawa mengatakan kliennya diduga menjadi korban kekerasan berujung pembunuhan.

Jasad Situr Wijaya ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah hotel di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (4/4) malam.

"Kami sudah memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya, tentang dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP," kata Rogate saat dihubungi dari Palu, Sabtu (5/5) dikutip dari Antara.

Rogate menyebut laporannya sudah diterima polisi dengan Laporan Polisi nomor LP/B/2261/IV/2025/SPKT/Polda Metro Jaya.

Menurutnya, ada kejanggalan dari kematian kliennya. Berdasarkan foto-foto yang dilihat, kondisi korban mengeluarkan darah dari hidung dan mulut.

"Setelah melihat foto-foto korban, pihak keluarga korban curiga bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh. Karena dilihat dari foto kondisi korban mengeluarkan darah di hidung dan mulut, luka memar di wajah dan seluruh badan, serta ada sayatan di leher bagian belakang," ujarnya.

Rogate mengaku saat ini pihaknya masih menunggu hasil autopsi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Sudah dilakukan autopsi di Rumah Sakit (RS) Polri. Tadi disampaikan hasilnya akan segera dirilis karena menjadi atensi," ujarnya.

Sebelumnya, Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan pihaknya belum bisa memastikan Situr Wijaya yang berprofesi sebagai wartawan tewas dibunuh.

"Lebam di bagian badan. Di badan, tidak ada di muka. Maksudnya (belum) ada bukti penganiayaan, sementara ya. Untuk hasil autopsi kan kita tunggu hasil visum luarnya. Untuk bekas penganiayaan, bekas benda tumpul, belum ada," kata Arfan.

CNNIndonesia.com telah mencoba mengonfirmasi pernyataan kuasa hukum korban kepada Arfan dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Indradi, namun belum mendapat respons.

Rencananya jenazah Situr Wijaya akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Kota Palu hari ini. Jenazah akan dibawa ke rumah duka di wilayah Kabupaten Sigi.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membantu biaya kepulangan jenazah jurnalis asal Kota Palu itu.

Menurut keterangan Selfi, istri almarhum, Anwar telah mengirim bantuan dana sebesar Rp25 juta.

"Ia benar ada bantuan, uang tersebut ditransfer langsung ke rekening saya," kata Selfi.

Kuasa hukum pihak keluarga menyebut ada saksi yang melihat prajurit TNI AL, Kelasi Satu Jumran masuk ke dalam mobil dalam kasus pembunuhan jurnalis perempuan bernama Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dedi Sugianto selaku kuasa hukum pihak keluarga mengatakan saksi mata itu merupakan seorang kakek yang tengah berada di dalam pendoponya untuk menyadap karet.

"Saksi kemudian melihat ada mobil dan korban," kata Dedi seperti dikutip dari Detik, Sabtu (5/4).

Dedi menyebut saat ini masih pihaknya menunggu pengungkapan motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka.

"Untuk motif memang harus mendapatkan peristiwa secara utuh, ini masih proses penyidikan berjalan. Kami terus berkoordinasi untuk bisa mendapatkan peristiwa itu secara utuh," ucap dia.

Pada hari ini, Denpomal telah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Total ada 33 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi.

Proses rekonstruksi dimulai dengan adegan Jumran membawa Juwita di dalam mobil. Kemudian, dilanjutkan dengan adegan yang memperlihatkan aksi Jumran menghabisi nyawa Juwita.

Dalam rekonstruksi terlihat Jumran membunuh Juwita dengan cara memiting korban kemudian mencekik leher korban. Korban juga sempat terpentok tali sabuk pengaman.

Jumran melakukan aksi pembunuhan berencana itu seorang diri. Ia mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di pusat perbelanjaan.

Lalu, adegan berikutnya adalah saat tersangka memberhentikan orang yang melintas untuk mengambil motor korban di lokasi lain tersebut.

Kemudian, dari pusat perbelanjaan, tersangka kembali lagi ke TKP menggunakan sepeda motor korban. Setelahnya, tersangka Jumran membuat sepeda motor korban seakan-akan rusak akibat terjatuh.

Adegan selanjutnya, Jumran menghancurkan ponsel milik Juwita. Dalam ponsel itu terdapat video bukti pemerkosaan yang dilakukan tersangka beberapa waktu sebelumnya. Tersangka sengaja menghancurkannya untuk menghilangkan barang bukti.

Tak berselang lama, Jumran lantas mengeluarkan Juwita dari dalam mobil dan menempatkannya di pinggir jalan bersama sepeda motor yang sudah dicuci untuk menghilangkan sidik jarinya.

Setelah semuanya selesai, tersangka Jumran kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang ia sewa.

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut siap menjalani tes DNA buntut terseret isu perselingkuhan hingga memiliki anak.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan tes DNA siap dilakukan jika hal itu menjadi kesepakatan kedua pihak, Ridwan Kamil dan perempuan berinisial LM.

"Jika kedua belah pihak dari Pak Ridwan Kamil dan LM meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan," kata Muslim seperti diberitakan detikcom pada Sabtu (5/4).

"Saya tegaskan kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapan pun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri," lanjutnya.

Menurutnya, proses tes DNA biasanya dilakukan atas perintah pengadilan ataupun penyidik selama proses penyelidikan berlangsung. Namun, ia menegaskan Ridwan Kamil siap menjalani tes DNA secara pribadi.

"Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah Pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini," katanya.

Ia kembali menegaskan isu perselingkuhan yang beredar antara Ridwan Kamil dan wanita LM tidak benar. Muslim menyebut klaim tersebut sebagai fitnah yang keji.

"Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum bukan hanya sekedar opini publik yang bisa menyesatkan," katanya.

Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang perempuan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Perempuan itu diisukan memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil membantah isu itu dan menyebut hal itu fitnah bermotif ekonomi.

Pengacara mengungkapkan titipan pesan Nikita Mirzani dari balik tahanan untuk momen Lebaran 2025. Nikita masih ditahan terkait dugaan kasus pemerasan terhadap pebisnis skincare Reza Gladys.

Usai menjenguk Nikita Mirzani, Kamis (3/4), pengacara Fahmi Bachmid mengatakan kliennya tersebut dalam kondisi baik. Nikita juga disebut dalam kondisi sehat dan tak kurang satu apa pun.

"Sehat wal afiat, dia sehat. Saya datang ke sini dalam rangka minal aidin wal faidzin," kata Fahmi seperti diberitakan detikHot pada Jumat (4/4).

"Dia menyampaikan permohonan maaf, maaf lahir dan batin di momen Lebaran ini. Dia melalui saya, bilang 'Sampaikan saja, Bang permohonan maaf saya kepada teman-teman' yang lain saya tidak bahas," lanjutnya.

"Pokoknya hari ini saya datang momennya Lebaran, nanti setelah ini baru kita bahas lagi mengenai masalah hukum. Kalau sekarang, Nikita tadi bilang minta maaf lahir batin kepada semua teman-teman media dan masyarakat," kata Fahmi.

Nikita Mirzani bersama asistennya, IM, sebelumnya ditahan setelah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan senilai Rp4 miliar terhadap selebgram sekaligus pebisnis skin care, Reza Gladys.

Masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, IM, di Polda Metro Jaya juga resmi diperpanjang 40 hari hingga 2 Mei 2025 karena penyidik masih butuh melakukan pendalaman.

Penahanan Nikita Mirzani ini dilakukan setelah ia diperiksa pada Selasa (4/3). Ia diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga keluar ruang pemeriksaan menjelang petang dan dicecar 109 pertanyaan.

Saat keluar, Nikita Mirzani melempar senyuman kepada awak media. Baju oranye tahanan sudah terhampar di pundak ibu tiga anak tersebut. Saat ditanya awak media terkait penahanannya, Nikita tampak santai menjawab.

"Ya bagaimana? Maunya bagaimana? Santai," kata Nikita Mirzani.

Kasus bermula dari laporan yang dilayangkan Reza ke pihak berwajib pada 3 Desember 2024. Nikita dan IM dilaporkan terkait aksi pengancaman, pemerasan, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Keluarga mengisahkan momen mereka dan Vadel Badjideh berlebaran bersama di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Vadel masih ditahan karena kasus dugaan aborsi dan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, LM.

Kakak Vadel, Bintang, mengakui bahwa adiknya merasa momen Lebaran 2025 kali ini terasa beda lantaran tak bersama dengan keluarganya dan merayakan dengan sesama tahanan di Polres Jakarta Selatan.

Bintang menyebut Vadel banyak bercerita dengan tahanan lainnya soal tradisi Lebaran keluarga mereka. Vadel dan teman-teman di tahanan juga disebut sedih saat malam takbiran tak bisa bersama keluarga.

Hingga saat Bintang bersama kakak Vadel lainnya, Martin, dan ibunda mereka, Titin, ke tahanan menjenguk pria tersebut pada Rabu (2/4), Vadel disebut emosional yang membuat perayaan Lebaran 2025 Vadel berlangsung haru.

"Iya (Vadel) sempat salat sama tahanan di atas tadi. Ya dia sih ngerasa beda ya. Sekarang kan, maaf, sama teman-teman tahanan yang di atas," kata Bintang seperti diberitakan detikHot pada Kamis (3/4).

"Pelukan, nangis, cium. Itu saja sih. Mau di luar atau di dalam [tahanan], sama aja," jawab Titin.

Bintang menyebut pada saat Lebaran kali ini, Vadel terlihat lebih manja dengan ibunya dan memanfaatkan momen tersebut untuk lebih lama bersama keluarga. Apalagi beberapa waktu lalu, Vadel sempat disebut sakit.

Vadel telah ditahan di Polres Jakarta Selatan sejak 13 Februari lalu. Ia dilaporkan Nikita Merzani ke Polres Jakarta Selatan ada September 2024 lalu.

Nikita melaporkan Vadel atas dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang-Undang Kesehatan terkait Aborsi dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sementara itu, pihak keluarga Vadel Badjideh sebelumnya memastikan akan mencabut laporan terhadap Nikita Mirzani. Mereka menyebut tak lagi mau memperpanjang perkara karena ingin fokus pada keluarga masing-masing.

"Sudah kita ikhlasin, sudah enggak ada saling lapor, kita mau damai semuanya. Mau fokus kembali ke Vadel, fokus kembali ke keluarga masing-masing. Jadi enggak memperpanjang apa-apa," kata Bintang.

"Karena Mama bilangin kita, 'Sudah ikhlasin saja, nanti ada jalannya ke depannya'," lanjutnya. "Soalnya kalau kita saling lapor enggak akan ada habisnya. Sampai kapan pun enggak akan ada habisnya,"

"Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Badjideh enggak akan melanjutkan apa pun. Tadi sudah sempat koordinasi, proses kita mau cabut semua. Sudah kita fokus ke Vadel lagi, fokus ke keluarga masing-masing," kata Bintang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong proses hukum terkait aksi Kepala Desa (Kades) Klapanunggal mengeluarkan surat permintaan THR sebesar Rp165 juta ke perusahaan.

Dedi bahkan mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus terkait hal tersebut.

"Nah ini kan, meminta, artinya meminta diberi, kalau saya lebih cenderung ketika di Subang saya menginstruksikan untuk penangkapan terhadap premanisme, di Bekasi, dan berbagai tempat lain juga dilakukan penangkapan," ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (2/4).

"Saya cenderung kades sama dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan," lanjutnya.

Di sisi lain, Dedi menyampaikan secara struktural, tindakan Kades Klapanunggal itu merupakan tanggung jawab pembinaan dari Bupati Bogor.

Namun, Dedi menyebut tindakan permintaan THR oleh Kades Klapanunggal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan abai dengan surat edaran gubernur.

"Tapi dari sisi dia abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan gubernur jabar terhadap seluruh daerah di Jabar, baik itu pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, pemerintahan kabupaten kota kan tidak boleh memberi dan menerima," ucap dia.

Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto telah memanggil Kades Klapanunggal, Ade Endang Saripudin buntut meminta THR melalui surat ke perusahaan sebesar Rp 165 juta. Meski demikian, pengusutan oleh Inspektorat Pemkab Bogor tetap berjalan.

"Semalam sudah kami lakukan pemanggilan yang bersangkutan (kades)," kata Rudy kepada Detik, Minggu (30/3).

Rudy mengatakan pihaknya juga memanggil Camat Klapanunggal. Rudy meminta Inspektorat Pemkab Bogor menindaklanjuti kades tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Termasuk Bu Camat Klapanunggal juga kami panggil semalam. Inspektorat kami minta untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Di sisi lain, Ade berdalih permintaan THR melalui surat ke perusahaan sebesar Rp 165 juta tersebut sifatnya imbauan. Ia bahkan mengaku akan menarik surat-surat tersebut dari pengusaha.

"Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan, mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah telanjur beredar, dan saya akan menarik surat imbauan tersebut," kata Ade dalam video yang diterima.

Lebih lanjut, Ade turut mengaku salah atas perbuatannya meminta THR kepada perusahaan. Ade juga meminta maaf kepada para pihak yang tidak berkenan atas peredaran surat tersebut.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan hanya ada 700 narapidana kasus narkoba yang bakal mendapat amnesti.

"Yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna. Tapi ini baru, belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang," kata Supratman kepada wartawan, Rabu (2/4).

Padahal, kata Supratman, awalnya pihaknya memprediksi akan ada banyak narapidana narkoba yang mendapatkan amnesti. Namun, setelah dicek banyak yang tak memenuhi syarat.

"Karena dulu yang kita duga yang akan diberi banyak amnesti itu adalah pengguna narkotika, tapi ternyata setelah kami lakukan verifikasi bersama antar Kementerian Hukum dan Kementerian Imipias, jumlahnya makin kecil ya. Terakhir dari Direktur Pidana sekitar 700 orang," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan dan memverifikasi data untuk selanjutnya dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Buat kami di Kementerian Hukum kan terima data, semuanya nanti dari Kementerian Imipas karena mereka yang mengelola warga binaan," ucap dia.

"Amnesti sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, setelah selesai baru kemudian kami lapor kepada Presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Supratman mengumumkan jumlah narapidana penerima amnesti atau pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto turun dari semula 44 ribu, kini menjadi 19 ribu.

Dalam rapat di Komisi XIII DPR, Supratman menjelaskan penurunan jumlah penerima amnesti itu terjadi setelah pihaknya melakukan asesmen dan verifikasi ulang.

"Setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu," kata Supratman, Senin (17/2).

Politikus Partai Gerindra itu mengaku membuka peluang jumlah itu akan terus berkurang seiring proses asesmen dan verifikasi lanjutan. Begitupula sebaliknya, jumlahnya juga bisa bertambah.

"Pasti Kementerian Hukum setelah melakukan verifikasi, ini angka 19 ribu ini belum pasti juga Pak. Karena terus kami verifikasi," ucap dia.

Perdana Menteri (PM) Inggris Inggris Keir Starmer mengatakan telah mengusir 24.000 imigran sejak dirinya menjabat.

Starmer menyampaikan jumlah imigran itu saat berbicara di acara Kejahatan Imigrasi Terorganisasi (Organized Immigration Crime/OIC) di London, Minggu (30/3).

Dia menyebut angka itu merupakan pemulangan imigran tertinggi dalam delapan tahun.

Starmer yang berasal dari Partai Buruh juga menyinggung pembatalan skema Rwanda dan mengkritik pemerintahan sebelumnya.

Skema Rwanda merupakan kebijakan imigrasi Inggris dari Partai Konservatif yang memindahkan pencari suaka dan imigran ilegal ke Rwanda.

Pemerintah sebelumnya, lanjut Starmer, menghabiskan £700 juta untuk skema tersebut. Namun, hanya empat relawan yang dipindahkan ke Rwanda.

"Sekalipun skema ini mulai berjalan dengan baik, hanya sekitar 300 orang per tahun yang akan pergi ke Rwanda," kata Starmer, dikutip Anadolu Agency.

Starmer menyatakan skema Rwanda akan memakan waktu 80 tahun untuk mencapai angka 24.000.

Dalam pidatonya, dia juga "terkejut" saat mengetahui koordinasi yang kurang antara polisi, Pasukan Perbatasan, dan badan intelijen saat menjabat.

"Kami mewarisi fragmentasi total antara kepolisian, Pasukan Perbatasan, dan badan intelijen kami," ungkap Starmer.

Fragmentasi itu menurut dia menciptakan celah sehingga penyelundup bisa menerobos masuk ke Inggris.

"Sejujurnya, seharusnya sudah diperbaiki bertahun-tahun yang lalu," ujar Starmer.

Starmer juga mengumumkan penghentian kebijakan deportasi Rwanda yang selama ini dipandang kontroversial.

Pemerintah sebelumnya memperkenalkan RUU Keamanan Rwanda (Suaka dan Imigrasi) pada Desember 2023.

RUU ini untuk mengklarifikasi hukum domestik bahwa Rwanda negara yang aman untuk mendeportasi pencari suaka.

Undang-undang itu mengamanatkan pengadilan mengabaikan bagian utama Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan hukum Inggris dan internasional lainnya yang relevan, termasuk Konvensi Pengungsi, yang akan menghalangi deportasi ke Rwanda.

Komnas HAM meminta Kementerian Komdigi mengevaluasi dan mengawasi ketat penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online di Indonesia.

Hal ini disampaikan menyusul kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma.

"Melakukan evaluasi secara menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online (aplikasi MiChat dan sejenisnya)," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Minggu (30/3).

Komnas HAM mengingatkan penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online itu menimbulkan dampak serius terhadap peristiwa prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang.

Mereka juga meminta Komdigi memerhatikan penggunaan aplikasi itu serta dampaknya bagi tumbuh kembang dan gaya hidup anak remaja.

Dalam kasus yang menjerat Kapolres Ngada ini, Komnas HAM juga meminta kepolisian, Pemda NTT, dan Pemkot Kupang melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak dalam kasus ini.

Komnas HAM menyatakan langkah itu diambil untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

"Mengingat hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," ucap Uli.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar Salat Idulfitri 1446 H untuk para tahanan KPK di Masjid KPK Gedung Merah Putih pada Senin (31/3).

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saat ini tercatat ada 38 orang tahanan yang akan merayakan Idulfitri dari total 49 tahanan KPK.

"22 tahanan di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih dan 16 tahanan di Rutan cabang KPK gedung C1," kata Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (30/3).

Ia menjelaskan KPK juga membuka layanan pengiriman makanan bagi tahanan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 08.30 sampai 10.00 WIB.

Kemudian untuk layanan kunjungan keluarga dijadwalkan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 09.00 sampai 12.00 WIB.

Budi mengatakan penyelenggaraan Salat Idulfitri di KPK merupakan wujud pemenuhan hak-hak dasar bagi para tahanan, termasuk dalam beribadah sesuai agama dan keyakinannya.

"Seluruh rangkaian layanan oleh Rutan cabang KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan Rutan," katanya.

Komnas HAM meminta kepolisian mengusut sumber dana yang digunakan eks Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma dalam dugaan kasus pencabulan anak.

Komnas HAM mendorong penyidik Polda NTT menerapkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Untuk mengungkap sumber uang yang dipergunakan Sdr. Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Minggu (30/3).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta Polri agar mempertimbangkan untuk tetap menerapkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam sangkaan pelanggaran HAM oleh Fajar.

"Serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdri. F sebagai wujud pemberatan hukuman maksimal, dengan pertimbangan bahwa seluruh korban adalah anak di bawah umur," ucap dia.

Kemudian, Komnas HAM juga meminta Polri mencari sosok perantara lain yang terlibat dalam kasus ini.

Bertalian dengan itu, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM terhadap anak berusia enam tahun oleh Fajar.

Komnas HAM menyatakan Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur.

"Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Sdr. Fajar terhadap anak perempuan di bawah umur (usia 13 tahun dan 16 tahun)," ujarnya.