Kasus dugaan suap dan atau gratifikasi yang melibatkan Hakim terkait putusan lepas (ontslag van alle recht vervolging) tiga terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit atau CPO yang dibongkar Kejaksaan Agung menambah daftar panjang aparatur peradilan berhadapan dengan hukum.

Sebanyak empat hakim, satu panitera dan dua pengacara ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka ialah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengadili perkara tiga korporasi (PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group dan PT Musim Mas Group) yakni Djuyamto, Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom.

Kemudian mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta; Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan; serta pengacara korporasi ekspor CPO yakni Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri juga diproses hukum.

Jaksa penyidik pada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung menduga ada suap sekitar Rp60 miliar di balik putusan lepas tiga terdakwa korporasi tersebut.

Kasus itu ditemukan jaksa penyidik saat sedang menangani perkara di PN Surabaya yang melibatkan Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang menjadi mafia peradilan.

Dalam kasus Zarof, ada tiga orang mantan hakim PN Surabaya, satu pengacara dan ibu seorang terdakwa yang diproses hukum atas kasus dugaan suap dan gratifikasi di balik putusan bebas Gregorius Ronald Tannur (31), terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Yang paling fenomenal dan masih di ingatan publik ialah kasus korupsi yang melibatkan hakim MK yaitu Patrialis Akbar dan Akil Mochtar.

Kejaksaan Agung, Kepolisian dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah didera oleh kasus hukum yang melibatkan pegawainya.

Lantas, apa yang salah dan perlu diperbaiki agar peristiwa ironis tersebut tidak berulang?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhil Alfathan menyoroti sistem peradilan yang belum berfungsi dengan baik. Kata dia, sulit untuk mengatakan kasus-kasus yang terjadi selama ini hanya persoalan oknum belaka.

"Kalau kita lihat, karena ini terlalu banyak dan ini berada dalam satu sistem yaitu sistem peradilan, sulit kita bilang ini sebagai suatu hal yang personal gitu ya atau masalah oknum," ujar Fadhil saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (14/4) malam.

Fadhil menyatakan permasalahan yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai sesuatu yang sistemik, sehingga solusi atau upaya-upaya untuk mendorong perubahan juga harus sistematis.

"Karena orang-orang ini kan bukan karena dia melakukan korupsi gitu ya tapi atribusi yang dia pegang dan sistem yang dia jalankan. Jadi, itu yang kemudian menjadi ceruk bagi dia untuk melakukan korupsi. Kebetulan dia hakim, kebetulan dia jaksa, kebetulan dia polisi," ungkap Fadhil.

"Nah, maka dengan berbagai macam kebetulan itu dia melakukan korupsi, tapi kebetulan ini terlalu banyak untuk kita bilang hanya sebagai kebetulan," sambungnya.

Fadhil berpendapat hingga saat ini belum ada upaya serius dari negara untuk memperbaiki ini. Meski regulasi yang dibuat pascareformasi dinilai progresif, tetapi belum mampu mengatasi masalah-masalah kiwari.

"Kalau kita lihat dalam rentang waktu itu ya kita bisa bilang enggak ada upaya serius gitu ya. Niatnya di awal oke, ada TAP MPR soal penyelenggaraan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kemudian Undang-undang Penyelenggaraan Negara Bersih KKN. Ada tuh," tutur Fadhil.

"Ada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang KPK walaupun dinamikanya banyak dan pada akhirnya upaya pemberantasan korupsi juga dibajak di 2019 dan sampai sekarang kita enggak bisa lihat suatu upaya yang seperti dulu lagi, yang tegas dan punya semangat untuk membersihkan negara dari korupsi," lanjut dia.

Negara, tutur Fadhil, sebenarnya menyadari namun tidak merespons itu sebagai sesuatu masalah. Ia menambahkan regulasi bukan menjadi faktor tunggal untuk memperbaiki masalah yang tengah terjadi.

Mengutip teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, Fadhil menyatakan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

"Jadi, kalau kita lihat di sini regulasi cuma salah satu tapi kalau spesifik soal korupsi Itu ada lagi rumusnya tuh korupsi sama dengan monopoli plus diskresi, kurang akuntabilitas," ungkap Fadhil.

"Jadi, banyak yang bisa kita lihat sebagai penyebab korupsi ketimbang hanya satu substansi gitu ya atau satu regulasi, tapi kalau regulasinya juga enggak bagus sebenarnya dia sama parahnya," imbuhnya.

Fadhil turut menyoroti Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai tugas untuk membuat regulasi atau Undang-undang. Semestinya Presiden bisa berbuat banyak untuk mengatasi krisis hukum yang sedang menghantui.

"Presiden adalah salah satu kekuasaan pembentuk Undang-undang, sama dengan DPR. Presiden atasan dari beberapa lembaga penegak hukum di ranah eksekutif ya. MA bukan bawahan dia tapi dia punya bawahan seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Artinya, dia punya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak ruang yang bisa dia masuki untuk kemudian mendorong penegakan hukum dan penyelenggaraan negara yang bebas KKN," ungkap Fadhil.

"Kita juga bisa bilang presiden enggak ngapa-ngapain. Artinya, ini tugas besar lah ya dari presiden sendiri sama pun DPR lah sebagai pembentuk Undang-undang agar serius memperbaiki ini," sambungnya.

Fadhil mengaku belum melihat ada keseriusan untuk mendorong perubahan dari pembentuk Undang-undang. Hal itu terlihat dari kian marak pembentukan Undang-undang oleh DPR dan pemerintah yang dilakukan tanpa mengakomodasi kepentingan publik.

"Sekarang kan trennya korupsi itu bukan hanya dalam pelaksanaan, tapi dalam perumusan kebijakan perspektifnya ada korupsi. Nah, itu yang kemudian dalam praktik, dalam teori juga disebut state capture corruption: melegalkan korupsi dan kekuasaan negara," kata dia.

Jika permasalahan ini tidak segera diperbaiki, Fadhil menuturkan akan berdampak serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disebabkan karena korupsi meluas ke sektor demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kita enggak akan bergerak ke mana-mana," ucap Fadhil.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah 'Castro' memandang kasus hukum terutama korupsi yang kian marak bahkan melibatkan aparat penegak hukum karena Indonesia telah kehilangan panutan atau contoh baik.

Dalam hal ini Castro menyinggung KPK dahulu sebagai contoh baik karena memiliki standar integritas bagi lembaga-lembaga lainnya, namun kini tidak lagi setelah Undang-undangnya direvisi pada tahun 2019.

Revisi tersebut mengamputasi kewenangan lembaga antirasuah.

"Kehilangan panutan itu berkonsekuensi terhadap standar integritas yang kita pakai di semua lembaga-lembaga," kata Castro, Senin (14/4).

Ia menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan sikap Presiden yang hanya menebar gimik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia mengambil satu contoh Presiden yang tidak menyingkir orang-orang bermasalah dari pemerintahannya.

"Presiden justru seolah-olah hanya menebar gimik," kata dia.

Padahal, sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, Castro berpendapat Presiden semestinya bisa bertindak dengan konkret. Misalnya dengan memerintahkan percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

"Alih-alih mempercepat Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, Presiden justru kemudian mengampanyekan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi jawaban dalam urusan korupsi, dia mau membuat penjara di pulau, mengejar koruptor ke ujung dunia, macam-macam. Hal-hal yang sebenarnya tidak beralasan," kata dia.

Menurut Castro, Indonesia telah kehilangan arah karena pemerintah tidak punya desain yang jelas mengenai kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menyatakan Presiden hanya banyak menebar gimik terkait urusan tersebut.

"Ibarat kapal yang nakhoda-nya tidak jelas, itu yang terjadi di Indonesia- akan semakin masif korupsi itu," pungkasnya.

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menegaskan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

Yakup pun menyebut wacana ijazah palsu Jokowi yang kembali beredar di media sosial sebagai tudingan menyesatkan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Yakup mengatakan kliennya tak punya kewajiban secara hukum untuk menunjukkan ijazah asli atau dalam bentuk copy kepada publik selama tidak ada perintah pengadilan. 

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup berkata akan menjadi contoh buruk jika kliennya menunjukkan ijazah asli tanpa perintah pengadilan. Sebab, katanya, pihaknya sebagai tertuduh tidak tidak bisa dibebani untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Ia pun mengingatkan publik bahwa tudingan ijazah palsu tersebut sudah tiga kali digugat ke pengadilan dengan hasil penggugat selalu kalah di pengadilan.

Atas dasar itu Yakup meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Berbagai lembaga kompeten antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Firmanto, telah memeriksa keaslian ijazah Jokowi.

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Jokowi mempertimbangkan langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsunya yang kembali marak di media sosial. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Cek selengkapnya di sini...

Seorang mahasiswa Indonesia ditangkap oleh agen Imigrasi di Minnesota, Amerika Serikat Maret lalu, karena diduga terkait aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter pada Mei 2020.

Sementara itu sejumlah pelancong dari negara-negara di Eropa membatalkan perjalanannya ke AS, di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau imbas perang tarif Presiden Donald Trump.

Berikut ulasannya dalam Kilas Internasional hari ini, Selasa (15/4).

Seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono ditangkap oleh agen ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada akhir Maret lalu.

Penangkapan Aditya diduga gegara aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter sebagai aksi protes atas kematian warga kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020. Penangkapan dan penahanan WNI 33 tahun ini berlangsung hanya beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut imigrasi AS.

Pengacara Aditya mengatakan pencabutan visa terjadi karena kliennya memiliki catatan polisi. Namun sang pengacara yakin pandangan politik Aditya lah yang menjadi alasan utama kliennya itu jadi target penangkapan petugas ICE.

Sebuah pesawat kecil yang membawa enam orang dilaporkan jatuh di Copake, New York, Amerika Serikat, pada Minggu (7/4) waktu setempat.

Pihak berwenang yang baru mengonfirmasi insiden ini pada Minggu itu memaparkan tidak ada korban selamat.

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) tengah menyelidiki insiden yang dikategorikan sebagai "kecelakaan fatal" di Copake, wilayah timur New York.

Warga dari sejumlah negara di Eropa ramai-ramai membatalkan perjalanan ke Amerika Serikat, pasca situasi politik dan ekonomi belakangan tak jelas gara-gara perang tarif Presiden Donald Trump.

Financial Times melaporkan jumlah pelancong Eropa yang mengunjungi AS menurun tajam pada periode ini. Penurunan itu berkisar antara 17 hingga lebih dari 20 persen.

Hasil riset Tourism Economics yang berbasis di Oxford bahkan menunjukkan pengunjung internasional ke AS untuk tahun 2025 turun 9,4 persen setelah Trump mengumumkan perang tarif minggu lalu.

Penurunan ini di antaranya akibat sentimen negatif, kebijakan perbatasan, nilai tukar yang tak menguntungkan, serta ketidakpastian ekonomi.

Advokat Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK mendalami pelaksanaan tugas dirinya sebagai tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pemeriksaan kemarin, Senin (14/4). Ia mengaku tak ada konfirmasi yang ditanyakan penyidik perihal buron Harun Masiku.

"Dari keseluruhan poin yang dibahas dalam proses pemeriksaan, posisi saya dalam pemeriksaan ini adalah sebagai advokat khususnya penasihat hukum Pak Hasto Kristiyanto," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4) petang.

"Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya tadi juga bawa copy surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara nomor 36 yang sekarang sedang berjalan dan kemudian itu saya perlihatkan," imbuhnya.

Penyidik, lanjut dia, juga banyak membahas tentang pelaksanaan tugas advokat. Tidak semua jawaban diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Jadi, tentu saya menjelaskan beberapa aspek misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta, membenarkan yang salah atau sejenisnya, tapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa secara profesional menurut hukum," tuturnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febri menyampaikan satu klausul penting yang ada di dalam Undang-undang tentang Advokat.

Klausul itu berbunyi advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu merupakan tanggung jawab profesionalnya.

"Jadi, ada sumpah advokat yang sangat jelas dan kami para advokat dilarang untuk melanggar sumpah tersebut. Itu juga salah satu poin yang saya sampaikan," ucap Febri.

Sebelum memutuskan bergabung ke dalam tim penasihat hukum Hasto, Febri mengaku melaksanakan proses penilaian diri atau self assessment. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah ada benturan kepentingan ketika mendampingi Hasto mengingat dirinya saat kasus terjadi menjadi pegawai KPK.

"Saya mempertimbangkan lima aspek untuk menentukan apakah ada benturan kepentingan atau tidak. Di antaranya dari lima aspek itu adalah yang pertama saya tidak pernah menangani perkara ini," ungkap Febri.

"Baik di tahapan dumas [pengaduan masyarakat], penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan selama saya berada di KPK. Yang kedua, pada saat OTT terjadi pada tanggal 8 atau 9 Januari 2020, saya bukan lagi menjadi Juru Bicara KPK," kata dia.

Pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di awal Januari 2020 silam, Febri menyatakan sedang tidak aktif sebagai advokat. Selama bekerja di KPK, ia menonaktifkan izin beracara.

"Poin yang keempat adalah, saya tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara ini setelah saya tidak lagi berada di KPK," aku dia.

Febri mengatakan mendapat informasi hanya yang bersifat publik dan telah dipublikasikan oleh media secara luas.

Poin kelima, Febri mengaku juga sudah mencari tahu perihal mekanisme yang disebut cooling off period.

"Saya melihat apakah ada aturan atau mekanisme yang disebut dengan cooling off period atau tenggat waktu ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah instansi. Apakah ada aturan tersebut?" tuturnya.

Febri menjelaskan aturan tersebut memberikan batas waktu sampai kapan seseorang pegawai atau seorang pejabat tidak boleh melaksanakan pekerjaan terkait dengan mantan kantornya.

Di KPK, menurut dia, tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Waktu itu baru sebatas wacana saja.

"Namun, sebagai bentuk kehati-hatian, iktikad baik saya dan kemudian kesungguhan saya melihat aturan itu, saya mencoba menggunakan metode komparasi dan melihat aturan di instansi lain," ucap Febri.

"Saya menemukan ada Permenpan RB yang mengatur soal cooling off period itu dalam waktu 2 tahun," sambungnya.

Kemudian standar internasional, rekomendasi Basel Institute, menyebut cooling of period selama 18 bulan.

"Sementara kalau dibandingkan dengan perkara ini, saya sudah pamit dari KPK sekitar Oktober 2020 dan baru menangani perkara ini di tahap persidangan yang sedang berjalan ini pada bulan Maret tahun 2025. Jadi, sesungguhnya jarak jauh sekali lebih dari 4 tahun," ucap Febri.

Belum ada informasi terkini dari KPK mengenai hasil pemeriksaan terhadap Febri. Hanya saja, berdasarkan agenda pemeriksaan, Febri dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas perkara tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

KPK hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku selaku mantan calon legislatif PDIP. Sejak OTT Januari 2020 lalu, keberadaan Harun Masiku masih jadi misteri.

Di kasus ini juga, Advokat PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah belum dilakukan penahanan.

Sedangkan Hasto Kristiyanto saat ini tengah diadili atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Tiga orang lain yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri telah diproses hukum dan sudah keluar dari penjara.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memetik pelajaran usai Timnas Indonesia U-17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara U-17 pada perempat final Piala Asia U-17 2025. Erick juga mengimbau kepada suporter dan netizen jangan menghukum para pemain Timnas Indonesia U-17.

Timnas Indonesia U-17 kalah 0-6 dari Korea Utara U-17 di babak perempat final Piala Asia U-17 2025 di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Senin (14/4) malam WIB.

Meski kalah telak, Erick tetap salut atas prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 berhasil menyapu bersih tiga pertandingan di Grup C dengan kemenangan yang memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U-17 2025 sekaligus Piala Dunia U-17 2025.

"Harus diakui babak delapan besar memang berat. Lihat bagaimana Jepang dikalahkan Arab Saudi melalui adu penalti. Lalu kemunculan kekuatan baru, seperti Uzbekistan yang konsisten permainannya, baik yunior dan senior serta bisa mengalahkan kekuatan Asia lainnya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin (14/4).

"Model pembinaan berkelanjutan seperti itulah yang harus kita temukan agar bisa seperti Jepang, Korsel, dan kini Uzbekistan," kata Erick menambahkan.

Erick pun tetap meminta para pemain dan tim pelatih kembali ke Tanah Air dengan kepala tegak karena mampu berkompetisi dengan baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U-17, November mendatang di Qatar, melalui babak kualifikasi.

Bahkan, secara khusus, ia juga meminta pecinta bola dan netizen jangan menghukum pemain karena kalah, atau membully, bahkan memecah belah pemain serta tim pelatih

"Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa! dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi," ucap Erick.

"Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional," ujar Erick menambahkan.

Atas dasar itu, Erick menyatakan akan memberikan perhatian lebih kepada Timnas Indonesia U-17 menuju Piala Dunia U-17.

"Pencapaian mereka menandakan program yang kita jalankan, hasilnya nyata. Kita buktikan. Jika 2023 kita ke Piala Dunia U-17 karena tuan rumah, kini mengulangi lewat kualifikasi," ucap Erick.

"Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan sehingga PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U-17 mendatang dengan prestasi yang jauh Lebih baik lagi," kata Erick menambahkan.

Erick juga menegaskan PSSI tidak bisa berhenti dalam menjalankan program pembinaan prestasi para pemain muda Indonesia.

"Kita dihadapkan pada tantangan, bagaimana menyiapkan Timnas U-17 mendatang yang sebagus Timnas U-17 hari ini. Jadi pembinaan Garuda Muda harus kontinyu," ujar Erick.

"Belum lagi ajang lain, seperti Olimpiade yang batasan usia harus di bawah 23 tahun dan kuota pesertanya berkurang dari 16 tim negara menjadi 12 tim. Artinya, kita harus bersiap lebih dini, lebih panjang, dan lebih ketat," kata Erick menambahkan.

Dalam laga ini Korea Utara mampu unggul 1-0 pada menit ketujuh melalui sontekan Choe Song Hun usai meneruskan umpan sepak pojok.

Kemudian pada menit ke-19, Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui tembakan voli kapten tim Kim Yu Jin yang gagal dibendung kiper Indonesia.

Pada menit ke-47 Korea Utara berhasil membobol gawang Indonesia lewat sontekan Ri Kyong Bong usai meneruskan umpan Pak Kwang Song yang berhasil merangsek masuk ke kotak penalti Indonesia dari sisi kanan.

Kemudian pada menit ke-60 Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat gol Kim Tae Guk melalui eksekusi penalti.

Lalu pada menit ke-61 Korea Utara berhasil memperlebar skor 5-0 lewat gol Ri Kang Rim.

Lantas di menit ke-77 Korea Utara berhasil unggul 6-0 atas Indonesia lewat gol Park Ju Won.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaksimalkan ibadahnya, selama menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto bahkan melakukan puasa ekstrem selama 3 hari, 3 malam.Hal tersebut dikatakan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, usai menjenguk Hasto di Lapas KPK Senin pagi.

Uskup Agung Kardinal Suharyo menengok Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih, Senin (14/4).

Suharyo mengungkapkan Hasto sangat senang menjadi penghuni Rutan KPK.

"Mas Hasto sangat senang karena beliau hadir dapat membuat suasana di dalam rumah ini, rumah tahanan ini hidup," ujar Suharyo usai mengunjungi Hasto di Rutan KPK, Jakarta, Senin (14/4).

"Jadi, tidak suram tetapi hidup, gembira karena saling mendukung di dalam keterbatasan ini. Jadi, bukan sesuatu yang tidak berarti, tetapi justru diartikan," lanjutnya.

Selama di Rutan, Suharyo menyebut Hasto menemukan masa retret --dalam Gereja Katolik bertujuan untuk mengasingkan diri dari kehidupan sehari-hari dan fokus pada hubungan dengan Tuhan.

"Kata retret dipakai untuk memurnikan diri. Maka, acara harian adalah pagi bangun, berdoa, doa-doa yang tidak sempat diucapkan pada waktu beliau masih aktif, itu sekarang ada kesempatannya untuk mendoakannya secara lengkap," tuturnya.

Suharyo tiba di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih sekitar pukul 10.43 WIB hingga sekitar pukul 12.00 WIB.

Hasto Kristiyanto didakwa telah merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku (buron).

Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila (PP) Surabaya Rohmad Amrullah, membenarkan bahwa rumah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti digeledah KPK, Senin (14/4).

Rohmad mengatakan, penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022, yang menyeret nama politikus PDIP Kusnadi.

"Memang benar ada penggeledahan dari KPK yang berkaitan dengan kasus dana hibahnya Pak Kusnadi," kata Rohmad ditemui di lokasi.

Rohmad mengatakan, KPK menggeledah dua rumah La Nyalla selama beberapa. Namun penyidik diklaimnya tak menemukan dan menyita apapun.

"Setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang di belakang tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi. Tidak ditemukan dan tidak ada," ucapnya.

Meski demikian, Rohmad mengatakan, La Nyalla yang merupakan mantan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Jawa Timur itu tetap kooperatif pada proses hukum.

"Kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum. Kooperatif KPK datang dengan surat tugasnya yang sudah ditunjukkan ya sudah biarkan KPK menjalankan tugasnya. Kita tidak menghalangi," ucapnya.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, kediaman La Nyalla di Kawasan Wisna Permai Barat Mulyorejo Surabaya, dijaga sejumlah anggota ormas yang diduga Pemuda Pancasila.

Puluhan orang yang mengenakan seragam loreng merah hitam itu memenuhi teras depan rumah La Nyalla. Sejumlah mobil beratribut PP juga terparkir di sekitarnya.

Rohmad mengatakan, beberapa penyidik KPK tiba di rumah La Nyalla sejak pukul 10.00 WIB. Mereka lalu menggeledah sejumlah ruangan dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.00 WIB.

Seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono ditangkap oleh agen ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada akhir Maret lalu.

Penangkapan Aditya diduga gegara aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter sebagai aksi protes atas kematian warga kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020.

Penangkapan dan penahanan WNI 33 tahun ini berlangsung hanya beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut imigrasi AS.

Pengacara Aditya, Sarah Gad, menyampaikan kekhawatirannya terkait tren mengkhawatirkan yang menurutnya mulai mempengaruhi mahasiswa internasional pemegang visa F1 di Amerika Serikat.

Pada 23 Maret, menurut Gad, visa pelajar Harsono dicabut dan ia ditangkap oleh agen ICE berpakaian preman empat hari kemudian.

Dikutip CBS News, pencabutan visa Aditya ini, tutur Gad, terjadi karena kliennya memiliki catatan polisi, yakni vonis pelanggaran ringan (misdemeanor) atas kasus perusakan properti pada tahun 2022.

Namun, Gad yakin bahwa pandangan politik Aditya lah yang menjadi alasan utama kliennya itu dijadikan target penangkapan petugas ICE.

Aditya sebelumnya mengikuti aksi protes atas pembunuhan George Floyd dan ditangkap atas tuduhan berkumpul secara tidak sah atau gerakan Black Lives Matter. Namun, kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut atas dasar "kepentingan keadilan."

Kasus Aditya juga kembali disidangkan di persidangan imigrasi pada Kamis pekan lalu dengan agenda penetapan jaminan yang hanya berlangsung beberapa jam.

Namun, Gad mengatakan ia kemudian menerima pemberitahuan dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) bahwa keputusan jaminan tersebut akan digugat.

Menambah kompleksitas kasus ini, Gad juga menyebut bahwa dirinya telah mengajukan dokumen untuk mengubah status imigrasi Aditya.

Istrinya, Peyton, mengajukan petisi I-130 agar suaminya itu bisa mendapatkan status penduduk tetap (green card). Proses tersebut kini masih dalam tahap peninjauan.

Hingga Kamis malam, Aditya dilaporkan masih berada dalam tahanan ICE.

Sementara itu, CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI)  Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha pada Senin (14/4), namun belum memberikan tanggapan terkait kasus penangkapan mahasiswa RI di AS.

Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta meraih penghargaan sebagai peringkat ke-10 dalam daftar World's Best Airport Immigration Services 2025 versi Skytrax.

Lembaga pemeringkat independen berbasis di London, Inggris tersebut merilis hasil surveinya melalui situs resmi Skytrax World Airport Awards. 

Dilansir dari situs tersebut, penilaian untuk Layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia ini mencakup berbagai aspek seperti kedatangan dan keberangkatan.

Selanjutnya layanan Imigrasi dan kontrol perbatasan, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, jalur prioritas, sistem dan efisiensi e-gate (pintu otomatis) hingga efisiensi dan kesopanan staf Imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengatakan, pencapaian tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap transformasi dan inovasi pelayanan keimigrasian Indonesia, khususnya di bandara internasional.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada prestasi yang berhasil dicapai oleh Imigrasi Soekarno-Hatta, dengan masuk 10 besar Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia," kata Agus baru-baru ini.

Menurut Agus, capaian ini merupakan hasil kerja keras yang dicurahkan petugas pemeriksaan keimigrasian Bandara Soekarno Hatta. Sebab, banyak tantangan yang telah dilalui oleh jajaran di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta dalam bertugas.

"Petugas di TPI pun tetap bekerja di libur-libur panjang demi kelancaran lalu lintas penumpang. Tugas mereka tidak mudah, dan butuh dedikasi yang besar. Alhamdulillah, semua itu membuahkan hasil, membawa kebanggaan bagi Indonesia," ujar Agus.

Kemudian Agus berharap pencapaian ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

"Ke depan, kami akan terus berinovasi, memperkuat integrasi sistem, serta menjaga profesionalisme petugas demi memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat dan wisatawan internasional," ujar Agus.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menjelaskan, Ditjen Imigrasi mengimplementasikan program digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan di bandara-bandara dan pelabuhan internasional.

Salah satunya pemanfaatan autogate berteknologi mutakhir sehingga penumpang dapat merasakan pengalaman yang mulus (seamless) saat menggunakan, dengan proses pemeriksaan hanya 10-15 detik per perlintasan.

"Autogate di bandara internasional Indonesia juga sudah melayani WNA (warga negara asing) dan bahkan dapat dilalui anak yang berusia enam tahun ke atas. Hal ini dimungkinkan dengan elektronik visa (eVisa) Indonesia, dan teknologi face recognition (pengenal wajah) yang semakin canggih," tutur Godam.

Sistem autogate juga terintegrasi dengan border control management (BCM) dan data Interpol. Hingga saat ini, autogate telah dioperasikan di beberapa titik perlintasan utama Indonesia.

Antara lain di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Kualanamu, Bandara Juanda serta Pelabuhan Batam Center, dengan total 264 unit. Jumlah tersebut akan terus bertambah guna mengoptimalkan proses pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan utama.

Selain memanfaatkan teknologi terkini, jajaran Imigrasi di bandara dan pelabuhan juga mengupayakan rekayasa alur penumpang di waktu-waktu krusial, seperti liburan sekolah, Idulfitri serta Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, lalu lintas penumpang tetap lancar dan tidak terjadi penumpukan.

Sepanjang 2024, Imigrasi Soekarno-Hatta melayani total 17.166.177 perlintasan, yang terdiri dari 8.615.937 keberangkatan dan 8.550.240 kedatangan.

Sementara itu, dalam periode 1 Januari-10 April 2025, jumlah perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta yaitu 4.987.378 perlintasan, terdiri dari 2.473.802 keberangkatan dan 2.513.576 kedatangan.

Polda Jawa Tengah (Jateng) memeriksa sejumlah petugas rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng terkait dugaan jual beli kamar sel penjara dan sejumlah pungli.

"Perkembangannya kita masih melakukan pendalaman. Kita saat ini sedang mengambil keterangan dari petugas jaga yang ada di tahanan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto dikutip detik, Senin (14/4).

Dugaan jual beli kamar sel penjara terungkap usai video wawancara pengakuan pria eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah viral di media sosial. Ia mengungkap adanya dugaan pungutan liar hingga kekerasan di Rutan Polda Jateng.

Polis juga memeriksa pelapor juga pembuat konten video tersebut.

"Kemudian, kita berkomunikasi dengan yang meng-upload konten tersebut dan yang menyampaikan informasi di konten tersebut," lanjutnya.

Artanto menegaskan jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran petugas tahanan Rutan Polda Jateng, pihak kepolisian akan memberikan sanksi tegas. Ia belum bisa menjelaskan kemungkinan sanksi, karena hal itu tergantung jenis pelanggaran dan pasal yang digunakan.

"Apabila ditemukan, kalau ada anggota tersebut salah atau terbukti melakukan pelanggaran, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Polda Jateng juga telah menerima laporan resmi dari pembuat konten yang mengungkap adanya dugaan pungli, intimidasi, serta kekerasan yang ada di Rutan Polda Jateng. Pihak kepolisian juga langsung jemput bola dengan mendatangi pria dalam video yang sebelumnya ditahan 20 hari atas kasus judi.

"Sudah (laporan), prinsipnya sudah ketemu (dengan pelapor) dan prinsipnya kita akan memproses laporan yang bersangkutan," paparnya.

"Yang bersangkutan pernah ditahan di Rutan Polda Jateng. Kurang lebih 20 hari ya. Kasusnya judi, (Pasal) 303 (KUHP)," lanjutnya.

Terkait tudingan bahwa CCTV sempat dimatikan agar aktivitas ilegal itu tidak terekam, Artanto menyatakan, hal itu sedang didalami Propam Polda Jateng bersama jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti).

"Ya, ini kan SOP ya. SOP dari proses pelayanan jaga tahanan ya. Apabila ada SOP yang dilanggar itu menjadi menjadi temuan juga bagi penyidik," tegasnya.

"Kita akan mengevaluasi apa yang telah menjadi penyampaian masyarakat tersebut dan itu akan menjadi pembenahan ke depan apabila memang betul-betul terjadi kesalahan terhadap anggota," imbuh dia.

Ia menjelaskan, Polri tak anti kritik dan mengapresiasi keberanian pelapor dalam membuat konten tersebut. Jika pelapor membutuhkan perlindungan, pihak kepolisian disebut akan siap memberi perlindungan.

"Pada prinsipnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada yang bersangkutan, kita hargai penyampaian tersebut. Manakala yang bersangkutan membutuhkan perlindungan, akan kita lindungi," jelasnya.

Sebelumnya, seorang pria yang mengaku sebagai eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan jual beli kamar, pungutan liar dan kekerasan di Rutan Polda Jateng. Pengakuan itu diunggah akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back.

"(Pengalamannya di Rutan Polda Jateng) Pahit, harus bayar semua. Ketika masuk pertama harus masuk kamar Rp 1 juta. Terus mau keluar (sementara) dari sel harus bayar Rp 25 ribu untuk dari jam 4 sore sampai 7 malam. 'Namanya untuk angin-angin'," kata pria tersebut dikutip detik, Kamis (10/4).

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa hp. Sewa hp Rp150 ribu per jam. Malam Rp350 ribu dari jam 1-6 pagi. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp2 juta sudah bebas," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengungkap dugaan kekerasan di dalam Rutan Polda Jateng yang dilakukan kepolisian. Ia pun mengaku akan melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian.

"(Ada intimidasi?) Ada. Saya sudah bayar sel atensi kamar Rp2 juta. Tapi ketika saya disuruh bagikan nasi saya menolak saya langsung dipindah di sel," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Liverpool sukses mengalahkan West Ham dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield, Minggu (13/4).

Liverpool berhasil mencetak gol pembuka di menit ke-18. Luis Diaz jadi penyumbang gol di momen tersebut.

Gol ini berasal dari keberhasilan Liverpool membangun serangan cepat. Mohamed Salah terlepas dari pengamatan dan bergerak di sisi kiri pertahanan West Ham.

Salah lalu mengirim umpan datar ke arah Luis Diaz yang berlari di posisi tiang jauh. Umpan itu tiba di hadapan Luis Diaz dengan mulus. Luis Diaz pun tanpa kesulitan membool gawang Alphonse Areola.

Unggul 1-0 di babak pertama, Liverpool berusaha keras untuk mencetak gol tambahan di babak kedua. Arne Slot bahkan menurunkan sejumlah tenaga baru seperti Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, dan Andy Robertson di pertengahan babak kedua.

Dalam kondisi tersebut, Liverpool malah dikejutkan oleh gol penyama kedudukan West Ham. Gol penyama kedudukan itu lahir akibat gol bunuh diri Andy Robertson.

Saat West Ham menyusun serangan di sisi kanan pertahanan Liverpool, Van Dijk dan Robertson tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Van Dijk menyentuh bola dan bola malah mengenai Robertson yang juga berupaya menghalau serangan itu. Bola lalu masuk ke gawang Alisson.

Gol penyama kedudukan itu yang kemudian malah membangkitkan kembali Liverpool. The Reds berusaha kembali tampil lebih agresif. Luis Diaz melakukan tekanan dan melepaskan tembakan keras yang membuat bola mengenai mistar semenit kemudian.

Van Dijk yang pada akhirnya bisa membayar kesalahan di menit ke-89. Melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Alexis Mac Allister, Van Dijk sukses mengirim bola masuk ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Skor 2-1 untuk Liverpool bertahan hingga akhir laga.

Susunan Pemain

Liverpool (4-2-3-1)

Alisson Becker; Conor Bradley (Jarell Quansah 68), Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas (Andy Robertson 60); Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Curtis Jones (Dominik Szoboszlai 68), Luis Diaz; Diogo Jota (Cody Gakpo 60)

West Ham United (3-4-2-1)

Alphones Areola; Max Kilman, Konstantinos Mavropanos, Jean Clair Todibo (Luis Guilherme 78); Aaron Wan Bissaka, Carlos Soler (Niclas Fullkrug 78), James Ward Prowse, Oliver Scarles (Vladimir Coufal 57); Mohammed Kudus, Lucas Paqueta; Jarrod Bowen