Valencia mengancam bisa mengambil tindakan hukum setelah melihat film Vinicius Jr di Netflix mengandung kebohongan terhadap suporter mereka.

Film dengan judul "Vini Jr." sudah tayang di Netflix sejak Jumat (16/5). Film yang diproduksi perusahaan asal Brasil, Conspiracao, itu bercerita tentang kisah hidup dan karier Vinicius, dengan fokus beberapa musim terakhir.

Salah satu kisah dari film yang tayang pada layanan streaming itu adalah peristiwa 21 Mei 2023 saat Vinicius berhadapan dengan sekelompok suporter Valencia.

Dikutip dari ESPN, pada momen itu Vinicius diklaim mendapatkan pelecehan rasial dari suporter tuan rumah di Mestalla, saat Real Madrid kalah 0-1. Akibatnya pertandingan ditangguhkan sementara.

Akan tetapi film tersebut mendapat protes keras dari pihak Valencia. Klub berjulukan Ches tersebut menyebut terdapat kebohongan terhadap fans Valencia dalam film itu.

"Mengingat ketidakadilan dan kebohongan yang dilakukan terhadap penggemar Valencia CF, Klub menuntut secara tertulis perbaikan segera dari perusahaan produksi film dokumenter tersebut mengenai apa yang terjadi di Mestalla, yang tidak sesuai dengan kenyataan," tulis Valencia dalam pernyataan di media sosial.

[Gambas:Twitter]

Tidak hanya itu, juara Liga Spanyol enam kali tersebut juga mengancam mengambil langkah hukum jika tidak dilakukan perbaikan.

Penolakan keras yang dilakukan Valencia dalam film itu saat tuduhan pelecehan di dalam stadion. Dalam dokumenter itu, rekaman kerumunan dilakukan dengan ponsel dan diberikan keterangan para suporter meneriakkan 'mono' dalam bahasa Spanyol yang berarti 'monyet'.

Hanya saja, klub dan para suporter mengklaim mayoritas meneriakkan 'tonto' atau 'bodoh'.

"Kebenaran dan rasa hormat terhadap penggemar kami harus diutamakan. Valencia CF berhak mengambil tindakan hukum #RESPECT."

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan penjara di kota-kota besar.

Ara mengklaim lahan penjara bakal disulap menjadi rumah warga. Pasalnya, penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di perkotaan sudah sangat padat.

"Saya sudah mendapatkan direction langsung (dari Presiden Prabowo Subianto), ditelepon sekali, berbicara langsung dua kali," ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Presiden (Prabowo) perintahkan saya untuk bagaimana (mengubah) penjara menjadi rumah. Karena penjara itu ada di tengah-tengah kota dan sudah sangat crowded di situ, supaya dipindahkan (diganti menjadi rumah warga)," tegasnya.

Tindak lanjut rencana ini salah satunya ditempuh dengan dua kali rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Pertemuan terbaru keduanya terjadi pada Rabu (14/5) lalu.

Anak buah Prabowo Subianto itu mengincar dua penjara di Jakarta, yakni Lapas Cipinang dan Lapas Salemba.

Ia menegaskan bakal menyiapkan semua kepastian hukum dan data pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, Ara bekerja sama dengan Bank Tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sampai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi). Selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," jelasnya dalam rilis resmi.

"Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, jangan sampai negara tidak diuntungkan dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," tegas Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait rencana menyulap penjara menjadi rumah warga. Ini menyangkut progres legalitas dan tata kelolanya agar semakin jelas.

Petugas lembaga pemasyarakatan mengamankan seekor kucing yang membawa 2 paket narkoba yang diikatkan di tubuhnya pada malam hari waktu setempat di lembaga pemasyarakatan Pococi di Kosta Rika.

Petugas menemukan dan mengeluarkan paket-paket yang berisi 235,65 gram mariyuana, 67,76 gram pasta crack.

Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' berisikan konten terkait fantasi hubungan sedarah alias inses dengan ribuan anggota belakangan viral dan mendapat kecaman keras dari publik. Pasalnya grup tersebut berisi pengalaman yang dibagikan terkait hal-hal menyimpang berhubungan seksual terhadap anggota keluarga sendiri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan aparat penegak hukum bakal menindak tegas pelaku di balik grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Ia menyampaikan KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA-PPO) Polri dan Direktorat Siber untuk mengusut tuntas kasus ini. Senada, Kapolri Listyo Sigit juga mengatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam grup haram tersebut.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menegaskan bahwa kasus grup Facebook 'Fantasi Sedarah' itu merupakan pelanggaran atas hak anak. 

"Apapun juga, arahnya adalah pelanggaran hak anak," kata Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).

Seto meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mendorong Kemkomdigi bertindak dan kepolisian untuk segera mempidanakan pelaku yang terlibat.

"Mungkin Komdigi bekerja sama dengan Mabes Polri, segera menangkap pelaku-pelaku itu," ujarnya.

Dari segi perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban. Seto meminta pemerintah melakukan pendampingan. Misalnya, memberikan pendampingan melalui terapi psikologis dari psikolog ataupun psikiater terhadap korban.

"Nah peran ini juga peran dari Kementerian Kesehatan untuk Kesehatan Jiwa ini kan juga bisa bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia bisa juga dengan ikatan dokter Ahli Jiwa, misalnya," ucap dia.

Selain itu, Seto juga meminta kepada orang-orang yang mengetahui apabila kasus ini menimpa orang di sekitarnya untuk tidak tinggal diam.

Ia meminta mereka menolong ataupun melaporkan ke pihak berwajib.

"Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada pasal yang mengatakan, siapapun yang mengetahui ada pelanggaran hak anak, ada kekerasan atau kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, ini kan masuk bagi kejahatan seksual, kemudian tidak berusaha menolong atau minimal melapor, nah itu yang paling penting. Itu juga bisa terkena sanksi pidana, gitu," ujarnya.

Terpisah, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menekankan bahwa fenomena ini merupakan perilaku yang menyimpang jauh dari nilai-nilai moral.

Terlepas dari potensi adanya sudut pandang yang melihat ini sebagai kelainan kejiwaan atau orientasi seksual. Namun, Reza menekankan kasus ini haruslah dilihat sebagai kejahatan yang bejat.

"Betapapun kita sebut sebagai penyimpangan, bukan berarti bahwa pelakunya bisa diasosiasikan sebagai orang yang sakit, tidak waras, kelainan jiwa," kata Reza kepada CNNIndonesia.com.

"Namun sekaligus jahat, karena kata 'jahat' ini berkonsekuensi mereka harus dianggap sebagai orang yang normal/waras, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana," imbuhnya.

Reza pun mendesak aparat hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.

Ia meminta kepolisian agar tak terbatas menindak admin grup saja, melainkan juga anggota yang terlibat menyebarkan konten tak senonoh di grup.

Reza menekankan hal itu penting untuk dilakukan demi menciptakan efek jera terhadap pelaku, sehingga kasus serupa tak terjadi lagi.

"Kalau anggota akun itu ada sekitar 10 ribu misalnya, tapi kemudian yang diproses hukum hanya 1-2 orang saja yaitu adminnya, menurut saya tidak akan memunculkan efek jera," ucapnya.

Selain penegakan hukum yang masif, Reza juga menjabarkan tiga upaya lain untuk mengatasi kasus ini.

Pertama ialah pre-emptive action yang bertalian dengan literasi dalam bermedia sosial. Lalu, preventif guna mencegah penyebarluasan grup menyimpang di tengah masyarakat, dan terakhir ialah rehabilitatif.

Dalam konteks pidana, Reza menyampaikan kasus ini seharusnya dapat dengan mudah dijerat hukum pidana.

"Kenapa? Siapapun yang menyebarkan informasi yang mengandung perbuatan asusila di media sosial, hitam putihnya sudah jelas kok UU ITE langsung menyergap itu," ujar dia.

Namun, Reza menyoroti UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menurutnya dapat menjadi celah kelemahan dalam penindakan.

Ia menyebut muatan pasal di UU TPKS tak serta merta dapat membuat pelaku inses dapat dipidana.

Reza mencontohkan satu studi kasus di mana ada seorang ibu yang melakukan aktivitas seksual dengan anaknya yang sudah dewasa dan tanpa adanya paksaan.

"Apakah serta merta bisa dipidana? Ternyata UU TPKS mengatakan tidak, karena kata kunci dalam UU TPKS, suatu perbuatan aktivitas seksual termasuk dalam kekerasan kalau ada paksaan di dalamnya. Memang ada beberapa kondisi lain kalau dilakukan terhadap anak di bawah usia 0-18 itu kena pidana," ucapnya.

Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' berisikan konten terkait fantasi hubungan sedarah alias inses dengan ribuan anggota belakangan viral dan mendapat kecaman keras dari publik. Pasalnya grup tersebut berisi pengalaman yang dibagikan terkait hal-hal menyimpang berhubungan seksual terhadap anggota keluarga sendiri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan aparat penegak hukum bakal menindak tegas pelaku di balik grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Ia menyampaikan KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA-PPO) Polri dan Direktorat Siber untuk mengusut tuntas kasus ini. Senada, Kapolri Listyo Sigit juga mengatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam grup haram tersebut.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menegaskan bahwa kasus grup Facebook 'Fantasi Sedarah' itu merupakan pelanggaran atas hak anak. 

"Apapun juga, arahnya adalah pelanggaran hak anak," kata Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).

Seto meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mendorong Kemkomdigi bertindak dan kepolisian untuk segera mempidanakan pelaku yang terlibat.

"Mungkin Komdigi bekerja sama dengan Mabes Polri, segera menangkap pelaku-pelaku itu," ujarnya.

Dari segi perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban. Seto meminta pemerintah melakukan pendampingan. Misalnya, memberikan pendampingan melalui terapi psikologis dari psikolog ataupun psikiater terhadap korban.

"Nah peran ini juga peran dari Kementerian Kesehatan untuk Kesehatan Jiwa ini kan juga bisa bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia bisa juga dengan ikatan dokter Ahli Jiwa, misalnya," ucap dia.

Selain itu, Seto juga meminta kepada orang-orang yang mengetahui apabila kasus ini menimpa orang di sekitarnya untuk tidak tinggal diam.

Ia meminta mereka menolong ataupun melaporkan ke pihak berwajib.

"Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada pasal yang mengatakan, siapapun yang mengetahui ada pelanggaran hak anak, ada kekerasan atau kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, ini kan masuk bagi kejahatan seksual, kemudian tidak berusaha menolong atau minimal melapor, nah itu yang paling penting. Itu juga bisa terkena sanksi pidana, gitu," ujarnya.

Terpisah, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menekankan bahwa fenomena ini merupakan perilaku yang menyimpang jauh dari nilai-nilai moral.

Terlepas dari potensi adanya sudut pandang yang melihat ini sebagai kelainan kejiwaan atau orientasi seksual. Namun, Reza menekankan kasus ini haruslah dilihat sebagai kejahatan yang bejat.

"Betapapun kita sebut sebagai penyimpangan, bukan berarti bahwa pelakunya bisa diasosiasikan sebagai orang yang sakit, tidak waras, kelainan jiwa," kata Reza kepada CNNIndonesia.com.

"Namun sekaligus jahat, karena kata 'jahat' ini berkonsekuensi mereka harus dianggap sebagai orang yang normal/waras, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana," imbuhnya.

Reza pun mendesak aparat hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.

Ia meminta kepolisian agar tak terbatas menindak admin grup saja, melainkan juga anggota yang terlibat menyebarkan konten tak senonoh di grup.

Reza menekankan hal itu penting untuk dilakukan demi menciptakan efek jera terhadap pelaku, sehingga kasus serupa tak terjadi lagi.

"Kalau anggota akun itu ada sekitar 10 ribu misalnya, tapi kemudian yang diproses hukum hanya 1-2 orang saja yaitu adminnya, menurut saya tidak akan memunculkan efek jera," ucapnya.

Selain penegakan hukum yang masif, Reza juga menjabarkan tiga upaya lain untuk mengatasi kasus ini.

Pertama ialah pre-emptive action yang bertalian dengan literasi dalam bermedia sosial. Lalu, preventif guna mencegah penyebarluasan grup menyimpang di tengah masyarakat, dan terakhir ialah rehabilitatif.

Dalam konteks pidana, Reza menyampaikan kasus ini seharusnya dapat dengan mudah dijerat hukum pidana.

"Kenapa? Siapapun yang menyebarkan informasi yang mengandung perbuatan asusila di media sosial, hitam putihnya sudah jelas kok UU ITE langsung menyergap itu," ujar dia.

Namun, Reza menyoroti UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menurutnya dapat menjadi celah kelemahan dalam penindakan.

Ia menyebut muatan pasal di UU TPKS tak serta merta dapat membuat pelaku inses dapat dipidana.

Reza mencontohkan satu studi kasus di mana ada seorang ibu yang melakukan aktivitas seksual dengan anaknya yang sudah dewasa dan tanpa adanya paksaan.

"Apakah serta merta bisa dipidana? Ternyata UU TPKS mengatakan tidak, karena kata kunci dalam UU TPKS, suatu perbuatan aktivitas seksual termasuk dalam kekerasan kalau ada paksaan di dalamnya. Memang ada beberapa kondisi lain kalau dilakukan terhadap anak di bawah usia 0-18 itu kena pidana," ucapnya.

Aktivis 98 akan menyelenggarakan Sarasehan Lintas Generasi bertema 'Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi' di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (21/5) mendatang.

Sejumlah tokoh pun diundang menghadiri acara tersebut, termasuk Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati reformasi 1998, Eli Salomo menyampaikan bahwa aktivis 98 menilai dalam 27 tahun reformasi, Indonesia telah mencapai demokratisasi, khususnya demokrasi politik.

"Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Eli.

Dalam prosesnya, Reformasi 1998 menjadi bagian penting sejarah Indonesia. Sejak saat itu, sistem otoriter yang diterapkan berpuluh tahun berganti menjadi sistem demokrasi.

Menurutnya, demokrasi politik itu harus menjadi modal dasar akselerasi demokrasi ekonomi. Eli memberi perumpamaan lokomotif yang menarik gerbong sejarah, Indonesia membutuhkan transformasi demokrasi ekonomi untuk menjamin akses rakyat terhadap sumber-sumber kekayaan untuk hajat hidup.

"Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades," ujar Eli.

Sarasehan yang akan menghadirkan aktivis senior Hariman Siregar sebagai Keynote Speaker tersebut turut menjadwalkan kehadiran Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

Kegiatan Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini juga difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan.

Bom meledak di luar klinik kesuburan di pusat kota Palm Springs, California, Amerika Serikat hingga menewaskan satu orang dan empat orang lain terluka pada Sabtu (17/5) waktu lokal.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) menetapkan ledakan bom itu sebagai aksi terorisme yang disengaja. Kepala FBI Los Angeles Akil Davis mengatakan peristiwa itu sebagai salah satu investigasi pengeboman terbesar di California Selatan.

"Sudah jelas, ini adalah tindakan terorisme yang disengaja," ujar Akil Davis, seperti diberitakan AFP.

"Ini mungkin salah satu investigasi pengeboman terbesar yang pernah kami lakukan di California Selatan," lanjutnya.

Menurut laporan AFP, ledakan itu menghancurkan klinik kesuburan dan membuat jendela dan pintu gedung-gedung di dekatanya ikut runtuh.

Sisa-sisa kendaraan yang hangus juga tergeletak di tempat parkir, cukup jauh dari pusat ledakan. Tak hanya itu, puing-puing berserakan di sepanjang jalan dan atap sejumlah bangunan ikut rusak akibat bom tersebut.

Matt Spencer, saksi yang tinggal di dekat lokasi, mengatakan bahwa dia berlari keluar begitu mendengar suara ledakan. Ia langsung mendapati mobil terbakar dan sesuatu seperti mayat di tengah jalan.

"Di depan gedung, [mobil] terhempas ke empat jalur menuju tempat parkir. Saya bisa melihat bagian belakang mobil masih terbakar," ujar Spencer.

FBI mengonfirmasi satu orang yang tewas akibat ledakan itu berada di dekat klinik ketika ledakan terjadi. Petugas masih mengidentifikasi korban tewas itu, sementara empat orang lain juga ditemukan luka-luka.

Tak hanya itu, Davis menegaskan bahwa klinik di Palm Springs tersebut dengan sengaja dijadikan sasaran ledakan bom.

Sementara itu, Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan agen federal sedang bekerja untuk menyelidiki apa yang terjadi di lokasi tersebut. Ia juga menegaskan serangan terhadap klinik kesuburan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dimaafkan.

"Saya tegaskan: pemerintahan Trump memahami bahwa perempuan dan ibu adalah jantung Amerika. Kekerasan terhadap klinik kesuburan tidak dapat dimaafkan," ujar Bondi.

Serangan bom terjadi di klinik kesuburan American Reproductive Centers yang berada di Palm Springs, California, Amerika Serikat, Sabtu (17/5). Insiden ini menyebabkan satu orang tewas dan sekitar empat lainnya luka-luka.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) menetapkan ledakan bom itu sebagai aksi terorisme yang disengaja. FBI juga menyebut kasus ini sebagai salah satu investigasi pengeboman paling besar di California Selatan.

"Sudah jelas, ini adalah tindakan terorisme yang disengaja. Ini mungkin salah satu investigasi pengeboman terbesar yang pernah kami lakukan di California Selatan," ujar Kepala Kantor Lapangan FBI di Los Angeles Akil Davis, dikutip dari AFP.

Insiden itu bermula ketika pemadam kebakaran di Palm Springs menerima panggilan adanya ledakan di American Reproductive Center sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Wali Kota Palm Springs Ron deHarte mengatakan bom itu diduga berada di dalam atau dekat mobil yang diparkir di luar klinik saat meledak. Satu orang yang tewas itu lalu ditemukan di dekat kendaraan yang sudah hancur berkeping-keping di luar klinik.

Belum ada keterangan terkait asal-usul aksi teror tersebut. Namun, Davis memastikan investigasi bakal menentukan asal-usul terorisme itu berasal dari internasional atau domestik.

Penyelidikan itu dilakukan satuan tugas terorisme gabungan FBI yang bekerja sama dengan kepolisian Palm Springs dan sejumlah lembaga lainnya.

Sementara itu, seorang saksi bernama Matt Spencer mengaku mendengar ledakan itu karena tinggal di apartemen dekat klinik. Ia langsung berlari keluar setelah mendengar suara ledakan, dan mendapati mobil terbakar serta sesuatu seperti mayat terkapar di tengah jalan.

"Di depan gedung, [mobil] terhempas ke empat jalur menuju tempat parkir. Saya bisa melihat bagian belakang mobil masih terbakar," ujar Spencer.

Ledakan bom itu menyebabkan kerusakan parah di klinik kesuburan tersebut. Sebuah video di media sosial menunjukkan adanya lubang menganga di salah satu dinding klinik yang diakibatkan oleh ledakan bom.

Sisa-sisa kendaraan yang hangus juga tergeletak di tempat parkir, cukup jauh dari pusat ledakan. Tak hanya itu, puing-puing berserakan di sepanjang jalan dan atap sejumlah bangunan ikut rusak akibat bom tersebut.

Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan agen federal sedang bekerja untuk menyelidiki apa yang terjadi di lokasi tersebut. Ia juga menegaskan serangan terhadap klinik kesuburan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dimaafkan.

"Saya tegaskan: pemerintahan Trump memahami bahwa perempuan dan ibu adalah jantung Amerika. Kekerasan terhadap klinik kesuburan tidak dapat dimaafkan," ujar Bondi.

Dalam rangka menjawab tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan keimigrasian, Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau bersama seluruh kantor imigrasi Se-Kepri menggelar program layanan paspor elektronik bertajuk "Eazy 1000 Passport" di Grand Batam Mall, pada 17-18 Mei 2025.

Program ini merupakan upaya konkret dalam merespons lonjakan permintaan paspor yang tercatat mencapai 26.680 pengajuan hanya dalam periode Januari hingga April 2025.

Untuk menjawab keterbatasan kuota layanan harian dan akses di hari kerja, layanan ini diselenggarakan pada akhir pekan dengan kuota 1.000 paspor, Mengusung tema "Bangkit Indonesiaku, Bangkit Layanan Imigrasiku: Digitalisasi Pelayanan Berbasis Transparansi".

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu layanan sekaligus bentuk proaktif Imigrasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses layanan pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepri, Ujo Sujoto, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus diadakan pada akhir pekan dan hari libur nasional agar lebih banyak masyarakat yang terlayani.

"Kegiatan Eazy Passport ini untuk memfasilitasi pemohon yang tidak bisa mengurus paspor di hari kerja. Ke depan, kami akan rutin menggelar layanan serupa agar masyarakat merasakan kehadiran negara," kata Ujo dalam keterangannya dikutip Minggu (18/5).

"Untuk itu, tolong terus awasi kami, beri masukan jika ada kekurangan dalam proses pelayanan publik. Kami membuka diri dan siap melakukan perbaikan," ujarnya.

Imigrasi turut melibatkan komunitas penyandang disabilitas pada proses pelayanan, sebagai wujud penguatan peran difabel dalam penyelenggaraan birokrasi. Selain itu, sebanyak 60 pemohon terpilih juga berkesempatan menerima doorprize berupa paspor gratis.

"Kami ingin memastikan bahwa layanan ini dapat diakses oleh semua kalangan, melibatkan mereka dalam pelayanan adalah cara kami untuk memastikan kesetaraan layanan dan tidak ada yang tertinggal," ujarnya.Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan harapannya tentang hubungan antara Imigrasi dan Pemerintah Kepri.

"Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Imigrasi atas relaksasi yang diberikan, ini lagi kita usahakan juga biar nanti akan ada juga mobil paspor keliling di masing-masing kecamatan" ungkapnya.

Hadir pula Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Tato Juliadin Hidayawan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan arahan Plt. Dirjen Imigrasi tentang digitalisasi layanan.

"Selanjutnya, program ini juga akan kami lanjutkan di berbagai daerah lainnya untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Kami juga telah memberikan kebijakan visa khusus untuk wilayah Kepri, yaitu pemberian bebas visa kunjungan selama 4 hari bagi para pemegang Permanent Resident Singapura, jadi harus masuk dan keluar lewat Kepri" tutup Tato.

Polda Sumatera Utara (Sumut) membantah adanya tindakan pelecehan atau pencabulan yang dilakukan AKP SS selaku Kasat Tahti Polres Asahan dan IPDA S selaku Kanit Satres Narkoba Polres Asahan terhadap tahanan wanita kasus narkoba.

Kepala Bidang Propam Polda Sumut Kombes Pol Julihan Muntaha mengatakan dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan pihaknya tidak ditemukan perbuatan pelecehan maupun pencabulan oleh dua perwira Polres Asahan itu.

"Pemeriksaan dilakukan secara internal termasuk pemeriksaan terhadap handphone dan rekaman CCTV," kata Julihan, Sabtu (17/5).

Ia menambahkan meski tidak ditemukan unsur pidana asusila, Propam masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran lainnya.

"Saat ini kami sedang mendalami lebih lanjut, termasuk dugaan pelanggaran prosedur seperti peminjaman handphone kepada tahanan. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami proses sesuai aturan yang berlaku, termasuk sanksi etik," ujarnya.

Julihan menjelaskan pelapor dalam kasus ini berinisial L, istri seorang DPO berinisial C, mantan personel TNI Angkatan Laut yang telah diberhentikan tidak dengan hormat.

"Yang bersangkutan merupakan istri dari DPO kami, inisial C, yang merupakan pecatan dari TNI. Jadi konteks laporan ini perlu didalami secara menyeluruh," tegasnya.

Polda Sumut memastikan proses klarifikasi dan investigasi dilakukan secara objektif dan transparan, serta meminta publik tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

"Tentunya Investigasi yang kami lakukan secara objektif dan transparan," ucapnya.

Laporan pelecehan

Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Propam Polda Sumut karena diduga melecehkan tahanan kasus narkoba berinisial L (21).

"Kami membuat laporan pengaduan atas terjadinya dugaan perbuatan asusila dan atau pelecehan yang dialami oleh klien kami yang terjadi pada saat klien kami masih ditahan pada RTP Polres Asahan," kata Alamsyah, kuasa hukum L pada Kamis (15/5).

Alamsyah mengatakan kejadian bermula saat L ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan pada 18 Februari 2025 dalam kasus narkotika sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/11/2025/Narkoba.

"Satres Narkoba Asahan melakukan penahanan terhadap klien kami di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Asahan. Namun klien kami yang berstatus sebagai tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak bermoral yang diduga dilakukan oleh AKP SS dan IPDA S," ujarnya.

Menurut dia AKP SS memberikan izin kepada L untuk menggunakan handphone selama ditahan. Namun AKP SS secara langsung mendatangi L agar bisa dibawa ke ruangannya untuk melayani nafsunya namun L menolaknya.

"AKP SS mengizinkan klien kami untuk memegang handphone dengan alasan untuk membantunya agar bisa berkomunikasi. Ternyata ada maksud lain, AKP SS mengajak L ke ruangannya, dan klien kami menolak," ucapnya.

Tak sampai di situ, AKP SS juga melakukan chat whatsApp dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang perwira Polri. Dia kembali merayu L untuk melakukan hubungan tak senonoh.

"Setelah klien kami menolak, AKP SS malah mengirim pesan WhatsApp yang tidak sopan. Kami memiliki bukti percakapan yang dikirimkan AKP SS kepada klien kami," ungkapnya.

Sementara IPDA S juga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap L. IPDA S menjanjikan akan membantu perkara L. Lalu selanjutnya berulang kali sering membawa L ke ruangannya. Di sana L malah mendapatkan perlakuan tak pantas.

"IPDA S berulang kali sering mengebon klien kami dari ruangan RTP Polres Asahan untuk dibawa ke ruangannya. Dan setibanya di ruangannya IPDA S dua kali mencium klien kami pada hari dan jam yang berbeda," urainya.

Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyelamatkan ratusan triliun uang rakyat dari kasus korupsi selama enam bulan pemerintahannya.

Prabowo menyebut lembaga penegak hukum hampir setiap hari membongkar berbagai kasus korupsi. Dia juga menegaskan tak akan berhenti melakukan itu.

"Saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo di acara Kongres IV Tidar, Jakarta, Sabtu (17/5).

Prabowo mengaku banyak menerima laporan soal upaya penegakan hukum tersebut. Bahkan, dia bilang ada penegak hukum yang diancam dengan didatangi rumahnya dan diikuti mobilnya.

Dia mengaku memahami kondisi tersebut. Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan gentar.

"Dan saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar," katanya.

Prabowo menyerukan kepada anak buah dan seluruh kader Gerindra untuk tidak menyerah kepada pihak yang ingin agar pemimpin Indonesia lemah.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku telah disumpah sebagai Presiden. Dia telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya," ucap Prabowo.

Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas, melakukan dialog dengan diaspora di Saint Petersburg, Rusia pekan ini.

Kegiatan ini dilakukan di sela sela Rangkaian kegiatan kerja menteri untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization (MoU NPO)

Dalam dialog yang diikuti sekitar 30 orang diaspora, Menteri Hukum menyampaikan harapan pemerintah kepada seluruh Diaspora di Rusia untuk membawa misi positif bagi bangsa dan negara.

"Pemerintah mendukung adik adik semua untuk menuntuk ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa," kata Supratman dalam rilisnya, Sabtu (17/5)

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora indonesia yang berada di luar negeri.

Hadir dalam dialog dengan diaspora, salah satunya adalah Teguh Imannullah Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter Tae Great St. Petersburg Polytechnic University. Pria itu  sedang menyelesaikan S-3 nya dalam usia 26 tahun.

Teguh mengungkapkan komiitmennya setelah lulus dari pendidikan di Rusia, ia berharap ada kolaborasi riset dan projek industri antara Indonesia dan Rusia. "Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya" katanya.

Teguh sendiri merupakan nahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka jurusan Composite Materials dalam roket luar angkasa.

Dalam pertemuan diaspora tersebut hadir juga Svetlana Victorovna, pengajar Bahasa Indonesia di Tanggul Univesitetskaya, Saint Petersburg. Victorovna mengungkapkan budaya Indonesia semakin banyak diketahui dan diminati mahasiswa mahasiswa di Rusia.