Menko Kumham, Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU alias Perppu Perampasan Aset.

Ia mengatakan syarat penerbitan Perppu sebagai produk legislasi dari presiden itu merupakan kegentingan yang memaksa.

"Belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu karena Perppu harus dikeluarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).

Namun, Yusril berpendapat hingga saat ini belum ada kegentingan yang memaksa sehingga presiden harus mengeluarkan Perppu.

Ia menyatakan hukum positif saat ini, khususnya lewat UU Tipikor dan aparat penegak hukum masih cukup efektif menangani masalah yang ada kini.

"Jadi sekarang pemerintah menunggu saja kapan DPR akan mulai membahas rancangan Undang-Undang itu," ucapnya.

Menurut Yusril, apabila DPR telah siap membahas RUU itu, pemerintah akan menyambutnya dengan surat presiden. Di mana presiden akan menunjuk menteri terkait untuk membahas RUU bersama legislatif.

Isu ini kembali menjadi sorotan usai Presiden Prabowo mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset di Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 lalu. Prabowo menyindir banyaknya koruptor yang tidak mau mengembalikan aset yang sudah dicuri dari negara.

"Saya dukung UU Perampasan Aset. Enak saja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu," kata Prabowo di depan massa aksi peringatan hari buruh sedunia atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa Perppu hanya dapat dikeluarkan dalam 'Hal ihwal kegentingan yang memaksa'.

Mahkamah Konstitusi lewat Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa ada tiga syarat presiden dapat mengeluarkan Perpu.

Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.

Terakhir, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

PT Timah Tbk (TINS) menetapkan kakak Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Yuslih Ihza Mahendra menjadi Komisaris Independen PT Timah.

Pengangkatan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Timah yang digelar pada Jumat (2/5) lalu.

Yuslih diangkat bersama tiga anggota dewan komisaris lainnya yakni M Hita Tunggal, Rizani Usman, dan Eniya Listiani Dewi.

Selain mengangkat Yuslih, RUPSLB PT Timah Tbk  juga menetapkan Komisaris Utama dijabat oleh Agus Rohman menggantikan M. Alfan Baharudin.

RUPSLB juga menetapkan Restu Widiyantoro menjadi direktur utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Selanjutnya, Nur Adi Kuncoro ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Produksi; Fina Eliani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha; dan Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

"RUPSLB ini menyetujui perubahan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris Perusahaan. Hal ini sebagai upaya penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi bisnis perusahaan serta peningkatan kinerja korporasi," kata Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan dalam keterangan di Jakarta, Jumat seperti dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan perubahan pengurus itu merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan perusahaan dan menjawab tantangan bisnis yang semakin dinamis, serta mendorong tercapainya target-target transformasi dan kinerja yang telah ditetapkan.

Narsum: Dini Rahmania / Anggota Komisi VIII DPR RIIndonesia darurat kekerasan seksual. Kasus predator seks yang memangsa 31 anak di Jepara ini menambah panjang daftar kasus serupa di tanah air yang mengorbankan anak-anak. Ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku.

Sebanyak 19 narapidana Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat telah kembali ke lapas setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit akibat keracunan massal karena minuman keras oplosan.

"Hingga hari ini 19 orang sudah dikembalikan ke Lapas. Sisa dua orang masih menjalani perawatan intensif," kata Wakil Direktur Pelayanan RSAM Bukittinggi Vera Mayasari, di Bukittinggi, Sabtu (3/5), dikutip dari Antara.

Menurutnya dua orang warga binaan yang tersisa dirawat di Ruang ICU RSAM dengan kondisi terpasang ventilator. Keduanya diketahui berinisial F dan D.

"RSAM menerima 22 pasien kasus keracunan massal sejak Rabu. Semua ditangani maksimal dengan satu orang akhirnya meninggal dunia pada Kamis pagi," kata Vera.

Total dari 23 orang warga binaan yang keracunan massal dua orang dinyatakan meninggal. Pasien yang meninggal dunia di RSAM berinisial M, sementara satu lainnya meninggal di RSUD Bukittinggi dengan inisial I.

Hingga saat ini, pihak kepolisian daerah setempat masih melakukan penyelidikan bersama tim investigasi yang dibentuk bersama Kanwil Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Barat.

"Saya telah memerintahkan Kapolres Bukittinggi untuk diteliti dan dikaji kasus keracunan narapidana di Lapas Kelas IIA Bukittinggi," kata Kapolda Provinsi Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Ia menyebut rancangan ini masih menyimpan banyak persoalan, meski ada beberapa perbaikan dibanding KUHAP lama.

"KUHAP itu nafasnya juga harus nafas hak asasi manusia," ujar Anam di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Ia menegaskan, hukum acara seharusnya menjamin perlindungan terhadap semua pihak dalam proses hukum, baik korban, saksi, maupun tersangka, sekaligus mengontrol penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Anam mencatat sejumlah poin positif dalam draf RUU KUHAP. Di antaranya adalah adanya pengaturan perlakuan terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dalam proses hukum, yang sebelumnya tak diatur secara eksplisit dalam KUHAP lama.

"Itu juga lumayan walaupun tidak rigid," kata Anam.

Selain itu, ia menilai pengaturan gelar perkara yang melibatkan jaksa pengawas juga merupakan langkah maju. Gelar perkara yang dilakukan lebih awal diyakini dapat mempercepat proses penanganan perkara sehingga tidak menghambat hak kebebasan seseorang.

"Prinsip utama di pidana itu cepat. Karena itu bersinggungan dengan hak orang, kebebasan orang, kemerdekaan orang. Sekali beleset, orang akan ditahan lama. Sekali beleset, dia kena status tersangka, tidak jelas-jelas apa prosesnya, reputasi dia juga hancur," kata Anam.

Anam juga mengkritisi pengaturan baru soal rencana penyelidikan yang kini mulai diatur dalam RUU KUHAP. Menurutnya, ketentuan ini positif sebagai bentuk transparansi, namun belum jelas siapa yang berwenang mengontrol pelaksanaannya.

Ia juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelidik jika rencana penyelidikan ini tak diawasi dengan ketat.

"Menangkap orang ya jangan penyelidik, tapi penyidik. Karena dengan penyidik itu statusnya jauh lebih jelas daripada penyelidik. Penyelidik itu kan belum jelas nih," katanya.

Ia menduga sejumlah ketentuan dalam draf RUU KUHAP ini dibuat dengan pendekatan penanganan terorisme dan keamanan negara.

Hal ini menurutnya bermasalah jika diterapkan secara umum, terutama karena bisa mengikis prinsip-prinsip dasar HAM dalam proses peradilan.

Anam turut menyoroti pasal yang memungkinkan pembicaraan antara advokat dan klien dalam kasus tertentu, khususnya yang menyangkut keamanan negara, bisa disadap aparat penegak hukum. Menurut Anam hal itu tidak bisa dibenarkan.

"Yang problem paling serius adalah pembicaraan advokat dengan klien yang dalam konteks keamanan negara itu bisa didengarkan oleh penegak hukum, oleh polisi maupun oleh jaksa. Itu nggak boleh," ujarnya.

Ia menekankan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung HAM, advokat adalah pihak yang harus diberi ruang untuk mengontrol prosedur dan substansi.

"Kalau di level pembicaraan dan advokat sama klien, harusnya memang itu tertutup, apapun masalahnya," kata Anam.

Sementara itu Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono juga menyoroti pentingnya revisi KUHAP yang menurutnya sudah sangat tertinggal.

Ia menekankan revisi KUHAP harus mencerminkan perubahan sistem, bukan sekadar tambal sulam pasal.

"Revisi KUHAP itu adalah perubahan sistem. Tambal sulam pasal bisa jadi menjawab persoalan-persoalan taktis, tapi kalau tidak ada perubahan sistem, maka itu sama saja menurut saya omong kosong," ujarnya.

Pujiyono mengkritik DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang telah disusun DPR maupun pemerintah karena belum mencerminkan perubahan sistemik.

Ia pun menyoroti pasal larangan advokat berbicara di luar sidang sebagai salah satu contoh ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Pujiyono menutup dengan analogi pentingnya KUHAP sebagai ruh dari sistem hukum pidana.

"KUHP ibaratnya adalah bodinya, hukum materiil, tubuhnya. Tubuh tanpa ruh, tubuh tanpa jiwa, mati," pungkasnya.

Pembahasan RUU KUHAP ditargetkan rampung dalam waktu yang tidak lama dan akan menyesuaikan bersama KUHP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Meski begitu, pembahasan RUU KUHAP kini tengah memicu polemik karena menyangkut perubahan sistem peradilan pidana yang berdampak pada perlindungan hak-hak tersangka, korban, hingga kebebasan pers.

Sejumlah pasal dinilai berpotensi mengancam keadilan proses hukum dan menimbulkan ketimpangan kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Profesor Marsudi Wahyu Kisworo mengaku melapor ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) upaya dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Marsudi mengatakan lantaran pihaknya menilai pencopotan tersebut cacat prosedur dan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memberikan ruang pembelaan.

"Pertama saya nanti melaporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Karena apa? Prosedurnya sewenang-wenang. Harusnya ada proses melalui Senat, kemudian diberi kesempatan untuk membela diri, kita buktikan apa yang dituduhkan. Nah ini kan enggak," kata Marsudi kepada wartawan, Rabu (30/4).

Diketahui, pencopotan Marsudi itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang memberhentikan Marsudi ditandatangani pada 24 April 2025.

Marsudi pun menilai alasan pencopotan yang tercantum dalam surat tersebut bersifat subjektif dan tidak bisa dibuktikan.

"Di surat pemberhentian itu alasannya enggak bisa dibuktikan semua. Subyektif saja semua itu. Saya bisa di pengadilan bisa adu bukti bahwa itu enggak ada yang diomongin itu," ucap dia.

Marsudi mengaku telah mengirimkan surat permintaan audiensi ke Kemendikti Saintek dan telah direspons.

Saat ini pihaknya pun tengah menyiapkan bukti dan dokumen untuk membuktikan pencopotan dirinya sebagai rektor tak berdasar dan sewenang-wenang.

"Karena kalau ke Mendiktisaintek harus membawa dokumen enggak bisa hanya omon-omon, harus ada bukti-bukti yang saya bawa. Kemungkinan minggu depan ada kabar baru mengenai ini dari Mendiktisaintek, karena surat tadi sudah sampai ke Menteri," tutur dia.

Tak hanya itu, Marsudi juga berencana menempuh, langkah hukum jika penyelesaian melalui Kemendikti Saintek tidak membuahkan hasil.

"Ada dua langkah hukum pertama bisa perdata PTUN, karena SK Yayasan bisa digugat ke PTUN. Nah kedua adalah pidana yaitu pencemaran nama baik, karena dengan begini kan nama saya jadi rusak," ujar dia.

"Meskipun itu langkah terakhir kalau kita bisa selesaikan dengan baik-baik ya selesaikan dengan baik baik tapi kalau gak bisa selesai baik-baik mungkin lewat hukum gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Marsudi menduga pencopotan berkaitan dengan sikapnya membela korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH).

Marsudi mengklaim beberapa pejabat universitas termasuk dirinya yang aktif melakukan advokasi terhadap korban, menerima tekanan dan intimidasi.

"Ada hubungannya dengan kasus ETH sehingga terjadi tekanan dan intimidasi terhadap beberapa pejabat termasuk yang sudah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh YPP-UP tanpa ada kesalahan dan tanpa kesempatan membela diri karena selama ini dianggap aktif melakukan advokasi kepada korban kasus ETH," tutur dia, Senin (28/4).

Sebagai informasi, Edie Toet Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Teranyar, polisi telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dalam proses gelar perkara.

CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari Universitas Pancasila maupun yayasan yang menaunginya perihal alasan pencopotan Marsudi dari jabatan rektor.

Namun, mengutip dari laman resmi Universitas Pancasila, dalam artikel yang ditulis humas kampus tersebut diberitakan telah ada pelantikan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Pancasila.

Pjs Rektor Universitas Pancasila yang dialntik itu adalah Adnan Hamid. Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.

"Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif," demikian dikutip dari artikel yang dipublikasi di laman resmi Universitas Pancasila itu pada Rabu (30/4).

Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila.  Dia disebut dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus.

"Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab," dikutip dari laman tersebut.

Pada publikasi yang sama, Ketua Pembina YPP-UP Siswono Yudho Husodo yang hadir dalam pelantikan tersebut menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru.

"Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik," ujar Siswono.

Dua orang narapidana penghuni Lapas Biaro, Bukittinggi, Sumatera Barat, tewas dan belasan lainnya menjalani perawatan intensif akibat keracunan massal.

Mereka diduga keracunan karena aksi minum oplosan bahan kimia pembuat parfum di dalam penjara.

Para tahanan Venezuela di pusat penahanan imigrasi Texas mengirimkan pesan pertolongan ke dunia luar.

31 pria yang ditahan membentuk kalimat "SOS" dengan tubuh mereka di pusat penahanan imigrasi Bluebonnet, Texas.

Puluhan tahanan tersebut diduga sebagai anggota geng Venezuela, Ten de Aragua.

Para tahanan Venezuela di Bluebonnet direncanakan dideportasi ke penjara keamanan maksimum di El Salvador.

Namun beberapa tahanan mengungkapkan mereka tidak terlibat dengan geng mana pun di Venezuela.

Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mendorong penyelidikan kasus kematian dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi yang diduga akibat keracunan minuman keras oplosan.

"Perlu pendalaman dan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Sultanul di Padang, Jumat (2/5) dikutip dari Antara.

Menurut Sultanul penyelidikan dan pengusutan kasus hingga tuntas sangat penting demi memastikan pemenuhan HAM tetap berjalan, termasuk di lapas sekalipun. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan HAM.

"Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang," ujarnya.

Selain pemenuhan dan menjamin jalannya prinsip-prinsip HAM, kata Sultanul, langkah tersebut juga untuk mengetahui apakah ada indikasi kelalaian bahkan keterlibatan petugas dalam kasus itu.

Komnas HAM Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI dalam menyikapi kasus tersebut. Dalam waktu dekat, pimpinan Komnas HAM pusat akan berkunjung ke Ranah Minang untuk membahas sejumlah kasus yang berkaitan dengan HAM.

Menurut Sultanul, kasus yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bisa saja berkaitan dengan kelalaian.

Terpisah, Direktur Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Busril mengatakan hingga Kamis (1/5) korban tewas keracunan massal warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebanyak dua orang.

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak semalam di ICU. Waktu kematian jam 8.50 WIB," ujarnya.

Jumlah korban tewas akibat pesta minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi, Sumatera Barat, bertambah menjadi dua orang.

Seorang warga binaan berinisial MA yang sebelumnya dirawat dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi, (1/5).

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak Rabu (30/4) malam di ICU. Korban meninggal dunia pada pukul 8.50 WIB," kata Dirut RSAM Busril di Bukittinggi, dikutip dari Antara.

Busril mengatakan dari 22 pasien warga binaan yang dirawat, 10 orang sudah diperbolehkan pulang.

"Saat ini sisa 11 orang pasien yang dirawat dengan 3 orang di antaranya dalam kondisi kritis, delapan lainnya dirawat biasa," kata Busril.

Ia mengungkapkan hasil pemeriksaan korban yang meninggal didapati intoksikasi alkohol dengan kalium meningkat serta peningkatan CO2 dalam tubuh dan gagal nafas.

Koordinator Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti juga mengonfirmasi total saat ini ada dua narapidana yang meninggal usai keracunan miras oplosan.

"Dua orang (meninggal dunia), delapan orang hari ini pulih kembali ke lapas," kata Rika kepada CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, satu orang inisial I dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (30/4) setelah dirawat di RSUD Bukittinggi.

Jenazah warga binaan yang meninggal dunia itu telah dibawa oleh pihak keluarga bersama petugas Lapas Bukittinggi untuk dimakamkan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki lebih lanjut kasus keracunan massal itu.

"Kami membentuk tim investigasi. Semua keterangan dalam penyelidikan termasuk jika adanya kemungkinan kelalaian petugas Lapas," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumbar Marselina Budiningsih.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan sterilisasi pada pria atau vasektomi sangat tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

"Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012," kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei mengutip Antara, Kamis (1/5).

Vasektomi, kata Rahmat, dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.

"Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan," ucapnya.

Sebelumnya, KB vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria ini sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.

Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, namun dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui khususnya untuk vasektomi.

"Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos saat rapat bersama Mensos Saifullah Yusuf.

Dalam rapat tersebut Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ucap Dedi.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima manfaat program bantuan sosial hingga beasiswa.

"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu ide baik ya untuk KB, keluarga berencana itu baik. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak para suami untuk tidak ragu menjalani vasektomi atau program KB jangka panjang.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan program vasektomi gratis dari pemerintah, bahkan bisa mendapatkan uang istirahat bagi suami yang bersedia menjalani vasektomi.

"Kemudian diberikan uang untuk istirahat tiga hari gitu ya, belum banyak sih, umumnya Rp300 ribu rupiah, itu untuk uang istirahat. Beberapa bupati atau wali kota di daerah tertentu bahkan kasih bonus, supaya sukses vasektomi dan peran pria itu menjadi lebih bagus," kata Hasto di Jakarta beberapa waktu lalu seperti diberitakan Antara.

Selama ini, kata dia, tantangan menyosialisasikan KB pria masih banyak karena masih ada stigma bahwa laki-laki tidak bisa perkasa lagi setelah menjalani vasektomi. Padahal, kemungkinan kegagalan vasektomi hanya 0,3 persen.

Puluhan narapidana penghuni Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi dilarikan ke rumah sakit karena keracunan, dengan satu orang meninggal dunia, dua kritis dan belasan lainnya dalam kondisi mengkhawatirkan.

Hingga Kamis (1/5), pihak Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi, masih merawat warga binaan tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Sumatera Barat, Marselina Budiningsih mengungkapkan keracunan massal ini dipicu oleh napi yang mengoplos bahan pembuat parfum jadi minuman keras.

Membuat parfum merupakan salah satu program bagi warga binaan di Lapas tersebut.

"Jadi, di Lapas ada program kemandirian membuat parfum. Parfum tersebut bahan bakunya adalah alkohol 70 persen," kata Marselina dalam keterangan kepada wartawan di Bukittinggi.

Salah seorang napi kemudian mengambil sisa pembuatan parfum tersebt sekitar 200 mililiter, dengan alasan untuk membersihkan tato. Namun ternyata disalahgunakan untuk membuat minuman.

"Dari sisa pembuatan sekitar 200 mililiter diambil tanpa seizin petugas untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan, bukan untuk membersihkan tato, tapi digunakan untuk minuman. Dicampur dengan minuman sachet dan es batu, lalu diminum bersama-sama," katanya.

Ia mengatakan saat ini ada dua napi yang dirawat dengan menggunakan ventilator.

"Saat ini kondisinya (warga binaan yang dilarikan ke rumah sakit) satu orang meninggal dunia, sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dua orang menggunakan ventilator, 2 pengawasan intensif, 8 orang observasi," jelasnya.

Ia menegaskan bakal menindak semua pihak yang terlibat atau lalai, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa itu.

Dirut Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Busril menyebutkan, ada 22 pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut. Dua dalam kondisi kritis dan harus mendapat bantuan ventilator.

Selain di RSAM, satu narapidana juga dirujuk ke RSUD Bukittinggi. Sekitar dua setengah jam dirawat, warga binaan tersebut meninggal dunia.

Marselina menyatakan, pihaknya bersama kepolisian setempat telah membentuk tim investigasi khusus guna mendalami jika terdapat unsur kelalaian pada kasus keracunan massal itu.

"Kita sudah koordinasi dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal dan berkoordinasi bersama ibu Kapolres dan sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Kita sudah membentuk tim investigasi yang melaksanakan tugas. Apabila ada unsur-unsur kelalaian kita akan memproses sesuai dengan ketentuan, baik itu pegawai maupun warga binaan," katanya.