Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK, Ramadhan Ubaidillah, mengaku awalnya tak mau menerima duit dari para tahanan. Namun, dia mengaku takut hingga akhirnya ikut menerima duit usai ada tahanan yang mendadak menyebut jumlah anak dan alamatnya.

"Saya dari awal saya nggak mau terima tapi sudah saya sampaikan di BAP dalam beberapa bentuk intervensi dari tahanan, dari yang awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji 3 kali lipat, terus juga tiba-tiba di kemudian hari tiba-tiba seorang tahanan bisa menyebutkan saya punya anak dua, saya tinggal di mana," kata Ramadhan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Ramadhan mengaku heran karena ada tahanan yang mengetahui identitas keluarganya tersebut. Dia mengatakan seniornya di Rutan KPK menyebut para tahanan KPK bukan orang sembarangan.

"Kok bisa tahu itu tahanan, saudara punya anak dua, kemudian tinggal di daerah mana?" tanya jaksa.

"Itu dia, saat itu saya nanya ke senior saya kan, ini tahu dari mana? Sedangkan saya ingat banget, atensi dari Pak Deden (mantan Plt Karutan KPK) ketika saya pertama kali menghadap Karutan, Pak Deden bilang, 'Kamu haram menerima ini-itu, ini-itu, terus jangan terlalu akrab dengan tahanan'. Bila dari situ saya membatasi diri saya ketika ada yang menanyakan 'rumahnya di mana, tinggal di mana, terus anak kamu berapa' saya nggak akan pernah menjawab. Tiba-tiba ada seorang tahanan bisa sebut anak saya dua, saya tinggal di mana, itu dari kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'Mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," ujar Ramadhan.

"Dari situ saya merasa bahwa wah, mungkin ya Pak, izin kalau saya seorang laki-laki kalau buat diri saya sendiri saya nggak akan takut, tapi ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus pikir seribu, seribu kali untuk melawan seperti itu," tambahnya.

Jaksa lalu menanyakan alasan Ramadhan bersedia menjadi 'Lurah', yakni petugas Rutan KPK yang bertugas mengumpulkan duit pungli dari para tahanan melalui 'korting'. Ubai mengaku hanya mengikuti perintah.

"Kalau jadi 'Lurah' sendiri kebetulan saksinya ada di sini Bang Harlan (Suharlan) sebagai senior saya, jadi ketika saya disuruh menggantikan Bang Harlan, saat itu Bang Harlan itu disuruh setop oleh Hengki," jawab Ramadhan.

Dia menyampaikan permintaan maaf ke KPK atas perbuatannya. Dia menyesal telah mencoreng nama baik KPK dan membawa keluarganya dalam situasi ini.

"Di sini pertama-tama saya mau minta maaf kepada instansi di sini adalah KPK atas apa yang sudah saya lakukan sebagai insan KPK karena sudah mencoreng nama baik KPK sendiri. Lalu saya mau minta maaf juga ke keluarga saya karena membuat mereka berada di posisi seperti ini, di mana istri saya harus berjuang untuk mencari nafkah untuk ketiga anak saya. Lalu, saya yang pasti sangat-sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan," ujar Ramadhan.

Ramadhan mengaku menerima duit pungli senilai Rp 135,5 juta. "Kalau saya sendiri tidak pernah mencatat, namun di dakwaan itu sekitar Rp 135,5 juta," jawab Ubaidillah.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Simak Video: KPK Bakal Jerat Pelaku Intelektual Kasus Pungli Rutan

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman saling berbantah soal status rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Awalnya, Benny mengungkit buku karya Presiden Prabowo Subianto, "Paradoks Indonesia", yang menurutnya berisi pentingnya pemerintahan yang bersih.

Masalahnya, ujar Benny, ia tidak melihat ada usulan RUU Perampasan Aset dalam daftar prolegnas yang diusulkan pemerintah dalam rapat Baleg hari ini.

"Apa yang menjadi kegelisahan beliau (Prabowo soal pemerintahan harus bersih) tidak nampak di dalam agenda prolegnas (usulan pemerintah ini). Kalau DPR masuk akal lah, karena DPT ini kan 8 kepala, 9 dengan DPD. Tetapi pemerintah kan satu kepala," kata Benny dalam rapat Baleg DPR, Senin (18/11/2024).

"Oleh sebab itu saya mohon penjelasan pemerintah tentang ini, RUU perampasan aset," ujar dia.

Supratman kemudian menanggapi bahwa komitmen pemerintah tetap sama.

"Kenapa sekarang belum pemerintah ajukan karena periode lalu pemerintah sudah mengajukan menjadi usul inisiatif. Tetapi perdebatan di parlemen masih cukup dinamis. Karena itu pemerintah akan melakukan dialog lebih dalam terkait kajian-kajian yang sedapat mungkin bisa dilakukan," kata dia.

Politikus Gerindra itu mengaku mengikuti perkembangan wacana soal RUU Perampasan Aset di Senayan.

"Tadinya dibahas di Komisi III, kemudian baleg melakukan diskusi bahkan menyangkut perubahan nomenklatur judul apakah yang dimaksud perampasan aset atau pemulihan aset," kata Supratman.

Ia menyinggung bahwa DPR dan pemerintah berbagi porsi yang sama untuk membentuk undang-undang.

"Daripada kita hanya gagah-gagahan mengajukan 1 RUU tapi pada akhirnya publik tidak mendapatkan hasilnya, sejak ini saya sampaikan akan kita bicarakan dengan pimpinan DPR kemudian pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan, kita diskusikan bersama, mana paling terbaik. Intinya RUU ini menjadi kebutuhan kita bersama," kata Supratman.

"Kalau ternyata besok kita sudah ada kesepakatan awal baik dari sisi judul kemudian juga mungkin substansi yang selama ini menjadi perdebatan2 itu bisa kita diskusikan lebih baik, maka secepat mungkin kita akan mengusulkan itu," imbuh dia.

Benny kemudian menanggapi kembali, mengkritik bahwa pemerintah tidak perlu mengurusi soal dinamika di parlemen.

Politius Partai Demokrat ini merasa tidak terima DPR menjadi kambing hitam mandeknya RUU Perampasan Aset.

"Bukan DPR tidak mau membahas, wong pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulis lah. Umumkan itu. Jangan kita main cilukba. Bilang sudah padahal belum, bilang DPR yang tidak mau bahas. Barang saja enggak ada, apa yang mau dibahas?" kata Benny.

"Saya lihat di sini kok enggak ada makanya saya nanya. Kalau memang tidak diajukan ya sudah, kiita gembira juga kalau memang begitu," kata dia.

Setelahnya, Supratman kembali membantah Benny. Kali ini, ia menyebut bahwa pemerintah telah mengusulkan RUU Perampasan Aset ke dalam prolegnas.

"Silakan dibaca pemerintah itu komit mengusulkan, itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan dan RUU Perampasan Aset itu ada di urutan kelima. Supaya jangan bolanya menjadi liar," kata Supratman.

Untuk diketahui, RUU Perampasan Aset sudah disusun sejak tahun 2008 dan telah dikirim ke DPR pada 2023 lalu.

Meski surat presiden dan draf RUU Perampasan Aset telah berada di tangan DPR, lembaga legislatif itu tidak kunjung memproses RUU yang diyakini bakal mengoptimalkan pemberantasan korupsi itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom lembong, berharap eks menteri perdagangan itu bisa dihadirkan dalam sidang praperadilan perdana yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024) hari ini.

Tim kuasa hukum telah bersurat kepada PN Jaksel untuk dapat mengahdirkan Tom Lembong sebagai pemohon dalam praperadilan melawan Kejaksaan Agung ini.

"Kami sudah buat surat agar beliau di hadirkan. Surat ditujukan kepada Ketua PN Jaksel," ujar Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir kepada Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Meski demikian, tim kuasa hukum belum mendapat kepastian apakah Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba itu akan diizinkan untuk hadir atau tidak.

"Hari ini jawabanya," tegas dia.

Ari menambahkan, istri dari Tom Lembong, Ciska Wihardja juga dijadwalkan akan hadir pada sidang praperadilan perdana ini.

"Istri pak Tom Lembong akan hadir di sidang," ungkapnya.

Ia mengatakan, agenda sidang praperadilan yang akan digelar hari ini adalah pembacaan pokok permohonan gugatan.

Dalam praperadilan ini, Tom Lembong menggugat Kejaksaan Agung atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

Sidang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan pokok permohonan yang akan dilakukan di hadapan jaksa.

Jaksa nantinya akan memberikan jawaban menegenai pokok pemohonan dari Tom Lembong.

"Hari pertama kita akan membacakan pokok-pokok permohonan kita, dan Jaksa akan menjawab pokok-pokoknya juga," katanya.

Ari mengatakan, selain pembacaan permohonan, sidang praperadilan dengan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL juga diagendakan akan menentukan jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

"Selanjutnya menentukan berapa jumlah saksi dan ahli yang akan di hadirkan," tambah dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia.

Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom lembong, berharap eks menteri perdagangan itu bisa dihadirkan dalam sidang praperadilan perdana yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024) hari ini.

Tim kuasa hukum telah bersurat kepada PN Jaksel untuk dapat mengahdirkan Tom Lembong sebagai pemohon dalam praperadilan melawan Kejaksaan Agung ini.

"Kami sudah buat surat agar beliau di hadirkan. Surat ditujukan kepada Ketua PN Jaksel," ujar Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir kepada Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Meski demikian, tim kuasa hukum belum mendapat kepastian apakah Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba itu akan diizinkan untuk hadir atau tidak.

"Hari ini jawabanya," tegas dia.

Ari menambahkan, istri dari Tom Lembong, Ciska Wihardja juga dijadwalkan akan hadir pada sidang praperadilan perdana ini.

"Istri pak Tom Lembong akan hadir di sidang," ungkapnya.

Ia mengatakan, agenda sidang praperadilan yang akan digelar hari ini adalah pembacaan pokok permohonan gugatan.

Dalam praperadilan ini, Tom Lembong menggugat Kejaksaan Agung atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

Sidang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan pokok permohonan yang akan dilakukan di hadapan jaksa.

Jaksa nantinya akan memberikan jawaban menegenai pokok pemohonan dari Tom Lembong.

"Hari pertama kita akan membacakan pokok-pokok permohonan kita, dan Jaksa akan menjawab pokok-pokoknya juga," katanya.

Ari mengatakan, selain pembacaan permohonan, sidang praperadilan dengan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL juga diagendakan akan menentukan jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

"Selanjutnya menentukan berapa jumlah saksi dan ahli yang akan di hadirkan," tambah dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia.

Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini memang serius, tetapi pemenjaraan terhadap pelakunya mesti ditinjau ulang

Jakarta (ANTARA) -

Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dari Rutan Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi.

Setelahnya para narapidana melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air.

"Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," kata Agung.

Salah satu tahanan yang kabur adalah gembong narkoba Murtala Ilyas. Murtala cs jaringan Malaysia-Medan-Aceh-Jakarta ditangkap pada Maret 2024.

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah hal dari peristiwa ini:

Dilansir Antara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan tujuh orang itu diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB.

Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.Setelah apel berlangsung, petugas melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

Setelah petugas mendobrak pintu, terali kamar dekat kamar mandi sudah dalam kondisi terpotong (terbuka).

Petugas tidak menemukan alat yang diduga dipakai untuk memotong terali tersebut, kecuali adanya sandal, pakaian, dan topi.Lalu, tujuh orang itu juga melarikan diri lewat gorong-gorong menggunakan alat bantu lain.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan sejumlah kamera CCTV tidak berfungsi di beberapa titik di Rutan Salemba. Salah satunya, di titik yang jadi lokasi tujuh narapidana kabur.

"Kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya (kabur) itu," kata Willy usai melakukan inspeksi dadakan, Kamis (14/11).

Willy menjelaskan lokasi para tahanan kabur itu merupakan titik buta. Namun, saat ini pihak rutan sudah melakukan perbaikan.

"Jadi loncat itu terus di sana blank spot. Tadi kita juga sempat masuk ke dalam ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi dengan BNN juga," katanya.

Willy mengatakan Kepala Rutan Kelas 1 Salemba Agung Nurbani kini dinonaktfikan imbas kasus tujuh tahanan kabur dari Rutan.

Ia menjelaskan Agung dinonaktifkan untuk dimintai keterangan terkait kasus tujuh tahanan yang kabur dengan menjebol tralis besi kamar mandi.

"Karena Karutan-nya sedang di off kan, diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal," kata Willy.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bakal melakukan investigasi terkait tujuh tahanan itu.

"Saya sebagai Menteri Koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah-langkah yang tegas, melakukan investigasi terhadap kasus ini. Apakah ada kelalaian atau keadaan kesengajaan," ujar Yusril.

Apabila terbukti ada kelalaian, Yusril memastikan akan ada sanksi atau teguran untuk pegawai Rutan dimaksud.

"Sehingga terhadap pegawai kita itu kalau memang itu kelalaian, itu harus diberikan peringatan. Kalau kesengajaan itu harus diberikan satu tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian," ucap dia.

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap gambar sapi, hujan, hingga banjir menjadi kode info sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan petugas rutan yang melakukan sidak mendapat jatah rokok hingga duit.

Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK, diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/11/2024).

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa.

"Untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

Hengki mengatakan info sidak sengaja dibocorkan petugas rutan ke para tahanan. Imbalannya, menurut Hengki, para petugas rutan yang melakukan sidak mendapat rokok hingga duit.

"Setelah dilakukan sidak nihil gitu, apakah ada para yang melalui sidak itu menerima sesuatu lagi dari para tahanan?" tanya jaksa

"Benar," jawab Hengki.

"Menerima apa?" tanya jaksa.

"Rokok ada juga uang," jawab Hengki.

Hengki mengatakan rokok dan duit itu diterima satu pintu melalui terdakwa Sopian Hadi. Kemudian, rokok dan uang itu akan dibagi ke semua petugas rutan yang melakukan sidak.

"Dibagi pada seluruh petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Teknisnya satu pintu ke Pak Sopian," jawab Hengki.

Dia mengatakan sidak dilakukan rutin setiap bulan. Dia menuturkan teknis pembagian jatah rokok hingga duit terkait sidak dilakukan oleh Sopian Hadi.

"Kalau rokok berapa slot? Mohon maaf untuk berapa banyak rokok. Itu yang diminta?" tanya jaksa.

"Saya hanya lihat hitungannya sudah dipecah per bungkus, bungkus, tidak slot, slot," jawab Hengki.

"Kalau uang berapa nilai untuk para petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Pak Sopian sendiri Rp 2-3 juta," jawab Hengki.

"Terus anggota yang lain berapa?" tanya jaksa.

"Nah, itu dari Pak Sopian sendiri teknisnya Pak Sopian yang bagi-bagi ke mereka," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap kode sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan gambar sapi juga menjadi kode sidak di Rutan KPK.

Hal itu disampaikan oleh Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK, saat diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

"Baik, untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

"Itu kepada seluruh Rutan?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Hengki.

Hengki mengatakan informasi sidak sering bocor ke para tahanan. Hasilnya, menurut Hengki, tak ada barang yang ditemukan saat sidak.

"Ketika informasi bocor dilakukan sidak, akibatnya apa?" tanya jaksa.

"Nihil temuan," jawab Hengki.

Selain itu, dia mengatakan penunjukan 'lurah' dilakukan berdasarkan senioritas. Istilah 'lurah' digunakan untuk petugas Rutan yang bertugas mengumpulkan pungli dari para tahanan melalui 'korting'.

"Saudara yang menunjuk mereka jadi lurah siapa?" tanya jaksa.

"Mereka sendiri berdasarkan senioritas Pak Jaksa," jawab jaksa.

"Mereka sendiri itu siapa?" tanya jaksa.

"Orang pegawai petugas Rutan khususnya pengamanan," jawab Hengki.

"Itu yang menunjuk pegawai? Bukan pimpinan?" tanya jaksa.

"Tidak ada, mereka memilih yang sejalan dengan mereka, makanya bisa bertahan dengan lama," jawab Hengki.

Hengki mengatakan 'korting' juga ditunjuk oleh para tahanan bukan petugas Rutan. Istilah 'korting' merupakan tahanan yang dianggap dituakan dan bertugas mengumpulkan pungli para tahanan untuk kemudian diserahkan ke 'lurah'.

"Siapa yang menunjuk korting?" tanya jaksa.

"Para tahanan sendiri, Pak Jaksa," jawab Hengki.

Jaksa juga mendalami jatah Karutan, Kamtib, hingga koordinator terkait pungli tersebut. Hengki menyakini jatah yang diterima 'lurah' juga bernilai besar.

"Di BAP (berita acara pemeriksaan) nomor 22 Saudara menerangkan bahwa untuk Deden Rochendi sebagai Kepala Rutan dapat Rp 10 juta, kemudian Sopian Hadi sebagai Koordinator Kamtib Rp 5 juta, Eri Angga Permana sebagai Koordinator Yantas juga Rp 5 juta, kemudian Ristanta sebagai Kepala Rutan Rp 10 juta, Agung Nugroho sebagai Kamtib Rp 7 juta, Ari Rahman Hakim sebagai Kamtib juga dapat Rp 5 juta. Kalau untuk lurahnya berapa jatahnya?" tanya jaksa.

"Kalau untuk lurah sendiri, Pak Jaksa, ini kalau sepengetahuan saya kalau untuk spesifiknya saya tidak tahu, tapi yang jelas harusnya karena dia yang mengetahui bonggolnya, totalnya, harusnya dia mendapat besar juga," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap 'permainan' yang dilakukan terdakwa Muhammad Abduh di Rutan KPK. Hengki mengatakan Abduh memasukkan alat komunikasi (alkom) hingga keperluan lainnya seperti makanan ke para tahanan.

"Kalau Muhammad Abduh apa yang Saudara ketahui yang dilakukan permainannya?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

"Abduh, memasukkan alkom, makanan, lalu keperluan-keperluan lain untuk tahanan," jawab Hengki.

Hengki mengatakan Abduh juga membeli tiga barbershop hingga sawah. Dia menduga aset itu dibeli Abduh dari hasil pungli para tahanan.

"Apa lagi?" tanya jaksa.

"Keperluan-keperluan lain tahanan, lalu dari hasil yang saya duga dari hasil kegiatan tersebut," jawab Hengki.

"Apa hasilnya apa?" tanya jaksa.

"Yang bersangkutan pernah ber-statement ke saya, beliau membeli sawah, kemudian beliau mempunyai tiga barbershop," jawab Hengki.

Hengki mengatakan barbershop milik Abduh pernah memangkas rambut para terdakwa kasus ini saat ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Abduh merupakan mantan 'lurah' di Rutan KPK Gedung Merah Putih (K4).

"Kenapa saya tahu barbershop? Karena selama di Rutan Polda barbershop dialah yang datang ke polda untuk memangkas rambut bapak-bapak ini, teknis mendatangkannya nanti Pak Jaksa bisa tanyakan," ujar Hengki.

Jaksa lalu menanyakan 'permainan' yang dilakukan Terdakwa Ramadhan Ubaidillah. Hengki mengaku pernah mendapati Ubaidillah mendapatkan mobil yang diduga dari tahanan.

"Kalau Ramadan Ubaidillah?" tanya jaksa.

"Ramadhan sama, terkait alkom. Terkait makanan bahkan saya pernah mendapati yang bersangkutan mendapatkan sebuah mobil kijang warna kuning yang saya duga itu dari tahanan atas nama Mulyana. Kareba tertera di STNK-nya saya lihat itu, itu saya duga ya. Saya pernah tegur yang bersangkutan Pak, setelah saya tegur, 'weh, kok dapat mobil lu?' 'ya bang namanya juga mobil rongsokan doang' seperti itu. Kemudian, yang bersangkutan beralibi untuk mempunyai bisnis laundry mobil, beliau setahu saya tidak ada," jawab Hengki.

Hengki yang juga terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK ini diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Saksikan juga video: Komisi III Akan Gali Persoalan Etika & Hukum saat Uji Capim KPK

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengatakan ada calo penasihat hukum (PH) untuk para tahanan di Rutan KPK. Hengki mengatakan calo PH merupakan 'permainan' terdakwa Wardoyo.

Hal itu disampaikan oleh Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK saat bersaksi untuk Terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah. Mulanya, Jaksa KPK menanyakan 'permainan' yang dilakukan Wardoyo.

"Untuk permainan Wardoyo. Wardoyo ini selain memasukkan calo PH, calo PH lah saya bilang, dia memasukkan untuk pemesanan makanan, dia juga main. Lalu, pernah meminjam untuk kendaraan tahanan yang dipakai sama dia. Kemudian meminjam lagi kendaraan tahanan yang berbeda untuk membawa pupuk. Bahkan sampai saudara yang bersangkutan juga berstatement waktu pengadaan dipan di (Rutan Gedung) C1 beliau ikut andil karena yang mengerjakan ternyata rekan beliau," kata Hengki di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Hengki mengatakan para penasihat hukum yang dimasukkan Wardoyo ke Rutan KPK membawa proposal dan menawarkan jasanya ke para tahanan. Wardoyo merupakan mantan 'lurah' di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Istilah lurah merupakan sebutan untuk petugas Rutan yang bertugas mengumpulkan duit pungli dari para tahanan melalui korting.

"Itu Saudara mengatakan tadi calo PH ini serius menurut saya, keterangan Saudara?" tanya jaksa.

"Iya. saya pernah mendapati," jawab Hengki.

"Siapa? Apa yang dimaksud dengan calo PH itu apa? coba Saudara jelaskan?" tanya jaksa.

"Jadi gini, ketika ada tahanan baru ya mohon maaf oknum lah oknum PH. Saya sebutnnya, saya tidak menyebut PH secara spesifik karena global. Itu pada berdatangan ke Rutan. Itu membawa proposalnya masing-masing," jawab Hengki.

"Menemui Saudara sebagai Kamtib?" tanya jaksa.

"Nggak, nggak. Itu keregister. Apalagi waktu jaman Korip itu keregister. Setelah keregister permainan Korip dengan dengan Wardoyo seperti itu langsung menawarkan ke tahanan yang bersangkutan," jawab Hengki.

"Hanya Wardoyo saja?" tanya jaksa.

"Dengan Korip. Dia partner," jawab Hengki.

Jaksa lalu mendalami oknum penasihat hukum yang bekerja sama dengan Wardoyo. Namun Hengki mengaku lupa.

"Saudara tahu siapa oknum PH yang bekerja sama dengan Wardoyo sama Korip itu?" tanya jaksa.

"Saya lupa," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Saksikan juga video: Komisi III Akan Gali Persoalan Etika & Hukum saat Uji Capim KPK

[Gambas:Video 20detik]

Apalagi tahanan narkotik kakap. Ini harus ada penempatan tersendiri. Negara tidak boleh kalah

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho mengatakan bahwa panitia kerja (panja) pemasyarakatan yang dicanangkan DPR dan pemerintah harus mengevaluasi secara keseluruhan kondisi sumber daya manusia (SDM) hingga sarana dan prasarana di rumah tahanan (rutan).

"Panja itu saya kira harus mengevaluasi total karena harus juga melihat bahwa kondisi napi tahanan itu sudah over capacity (melebihi kapasitas hunian)," kata Hibnu saat dihubungi ANTARA via telepon dari Jakarta, Jumat.

Menurut Hibnu, panja yang dibentuk nantinya perlu mengevaluasi jumlah tahanan di rutan yang melebihi kapasitas. Kondisi ini, kata dia, menyebabkan petugas rutan kewalahan dalam mengawasi tahanan dengan jumlah yang banyak.

"Kalau di (Rutan) Salemba itu 1:90. Satu orang mengawasi satu kompi. Jadi, sesuatu yang sudah tidak mungkin," ucapnya.

Selain itu, Hibnu juga berpesan agar panja dapat memperhatikan betul kondisi sarana dan prasarana di rutan. Dalam hal ini, ia menyoroti kualitas jeruji dan kamera pengawas (CCTV).

"Ke depan itu harus dipenuhi sebagai bentuk pengawasan," ucap dia.

Lebih lanjut, Hibnu berharap agar panja juga dapat mempertimbangkan pemisahan rutan berdasarkan jenis tahanan. Menurut dia, tahanan kasus kejahatan berat, seperti bandar narkoba, membutuhkan kualifikasi tersendiri dalam pengawasannya sehingga perlu dipisah dari tahanan lain.

"Apalagi tahanan narkotik kakap. Ini harus ada penempatan tersendiri. Negara tidak boleh kalah," ujarnya.

Hibnu menilai, pemisahan tahanan ini penting karena tahanan kasus kejahatan berat cenderung mampu menakar kualitas penjaga dan peralatan rutan. Dari sana, mereka membuat perencanaan untuk melarikan diri.

"Saya kira, mudah-mudahan panja bisa mengimbangi dengan tingkat kejahatan yang seperti itu, sehingga tidak mungkin terjadi lagi yang lari-lari seperti ini," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan pada Senin (18/11) untuk membahas pembentukan panja pemasyarakatan guna menindaklanjuti kasus kabur-nya tujuh tahanan di Rutan Kelas I Salemba, sekaligus membenahi rutan maupun lapas di seluruh Indonesia.

Willy, usai melakukan inspeksi di Rutan Salemba, Jakarta, Kamis (14/11), mengatakan pembentukan panja pemasyarakatan merupakan bentuk spirit dalam membangun dan meningkatkan kualitas rutan dan lapas. Komisi XIII, kata dia, tengah mengumpulkan data-data terkait persiapan pembentukan panja dimaksud.

Adapun, pada Selasa (12/11) dini hari, sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Murtala Ilyas menjadi satu dari tujuh tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024) dini hari.

Murtala kabur bersama enam tahanan lainnya, yakni, Maulana bin Sulaiman, Meri Janwar bin Zainal, Annas Alkarim bin Rusli, Wahyudin bin Tamrin, Agus Salim bin Nurdin, dan Jamudin bin Ibrahim.

Lantas, siapa Murtala Ilyas?

Murtala dikenal sebagai bandar narkoba jaringan Malaysia. Pada 2016, Murtala ditangkap polisi.

Saat itu, dia dijerat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas aset yang dimilikinya dari penjualan narkoba.

Dilansir dari Kompas.id, pada 2017, Murtala divonis Pengadilan Negeri Bireuen Aceh dengan hukuman 19 tahun penjara. Selain itu, asetnya sebesar Rp 144 miliar dirampas negara.

Atas putusan itu, Murtala mengajukan banding. Pada tahun yang sama, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabulkan banding Murtala dan memangkas vonisnya menjadi empat tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar.

Pada awal Maret 2024, Murtala kembali ditangkap polisi karena mengoperasikan narkoba jaringan Malaysia bersama sejumlah rekannya, yakni SD (44), AN (42), MR (42), ML (29), WP (24), dan RD (22).

"Dari pengungkapan, saudara MT (Murtala) ini sebagai otak intelektual dari kelompok ini atau bandar besarnya," ungkap Wakapolda Metro Jaya saat itu, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto, dalam jumpa pers, Rabu (6/3/2024).

Awalnya, Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang tersangka dengan barang bukti sabu satu kilogram di Bandara Soekarno-Hatta pada Oktober 2023.

Setelah itu, pada November 2023 hingga Januari 2024, polisi menangkap tersangka berinisial WP dan RD. Dari penangkapan ini, polisi menyita sabu seberat lima kilogram.

Dari kedua tersangka, polisi mendapatkan informasi transaksi narkoba di kawasan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

"Kemudian berkembang lagi ada informasi transaksi narkotika jenis sabu di rest area travoy kilometer 65 A, Kelurahan Tanah Raja, Serampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara," ucap Suyudi.

Dari pengakuan kedua tersangka, terdapat gudang penyimpanan sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Saat melakukan penggeledahan di gudang tersebut, polisi menangkap Murtala.

"Kemudian tim melakukan penggeledahan dan diamankan dua orang laki laki yaitu saudara MR dan MT (Murtala)," kata Suyudi.

Dari penggeledahan gudang milik Murtala, polisi menyita 100 paket sabu seberat 100 kilogram.

Murtala merupakan dalang dari jaringan ini. Pelaku mendapatkan sabu dari Malaysia yang diselundupkan ke Indonesia melalui kapal laut.

Kabur dari rutan

Adapun Murtala bersama tahanan lain kabur usai memotong terali dekat kamar mandi rutan di kamar nomor 16 blok S.

Setelah berhasil menjebol terali, ketujuh tahanan itu keluar melalui celah terali dan turun dibantu kain sarung.

Selanjutnya, mereka masuk ke gorong-gorong dan keluar di kawasan sekitar Rutan Salemba.

Posisi gorong-gorong atau titik terakhir dari kaburnya ketujuh napi ini berada tepat di Pos RT 004 RW 002, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Peristiwa kaburnya tujuh tahanan itu baru diketahui petugas rutan sekitar pukul 07.50 WIB.