Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) DKI Jakarta Heri Azhari optimistis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026 akan mengurai kepadatan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara.

Hal itu karena dalam KUHP baru akan ada pidana alternatif yang diterapkan kepada narapidana sehingga tidak semua narapidana nantinya akan dipenjara.

"Orang yang dipidana nanti akan banyak alternatif hukuman lainnya selain pidana penjara," ujar Heri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pada lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayah Jakarta, ia mengatakan rata-rata semuanya sudah mengalami kepadatan yang melebihi kapasitas atau daya tampung, yakni kira-kira sekitar 250 persen dari kapasitas, terutama di lapas kelas I.

Adapun lapas kelas I dengan kepadatan tertinggi tercatat pada Lapas Kelas I Cipinang, yakni dengan isi lapas sebanyak 300 persen dari kapasitas yang ada.

Heri menjelaskan salah satu solusi jangka pendek yang dilakukan institusinya dalam mengurangi kepadatan lapas di Jakarta adalah memindahkan beberapa narapidana ke lapas di luar Ibu kota.

Terbaru, sejumlah 300 orang narapidana dipindahkan dari lapas Jakarta ke lapas di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Banten.

"Karena kalau sudah overcapacity ini kan sosialisasinya dan kehidupannya itu pasti kurang nyaman. Oleh karena itu, perlu didistribusikan sesuai dengan arahan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu 13 Akselerasi Perubahan," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi masalah jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) usai kaburnya puluhan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

"Yang pertama tentunya kita akan upayakan untuk mengatasi masalah overcapacity dulu," kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3).

Agus mengakui overcapacity di lapas memang menjadi persoalan klasik, seperti kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi dihuni sekitar 368 orang warga binaan.

Sebagai salah satu upaya mengatasi overcapacity, Agus mendorong agar pecandu dan penyalahguna narkoba direhabilitasi alih-alih dipidana.

Ia menyebut wacana itu telah dibicarakan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 19 ribu narapidana yang sebagian besarnya pecandu dan penyalahguna narkoba untuk diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah lainnya, Menteri Imipas mengimbau jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk selektif menerima titipan tahanan dari kementerian/lembaga lain.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisa saja menurunkan kepadatan di lapas, karena selama ini di lapas tidak ada pemilahan antara korban, pengedar, serta bandar narkotika

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Prof Dr Faisal Santiago mengatakan keadilan restoratif untuk masyarakat yang terindikasi sebagai korban dari penggunaan narkoba dapat mengatasi permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan.

“Bisa saja menurunkan kepadatan di lapas, karena selama ini di lapas tidak ada pemilahan antara korban, pengedar, serta bandar narkotika,” ujar Faisal ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Menurut dia, masyarakat yang terindikasi sebagai korban dari penggunaan narkotika harus disembuhkan melalui rehabilitasi, baik dengan biaya dari negara maupun keluarga apabila berasal dari keluarga yang mampu.

Meskipun demikian, Faisal berpandangan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak boleh diterapkan kepada pengedar dan bandar narkoba. Baik pengedar maupun bandar, kata Faisal, harus dihukum seberat-beratnya.

“Bahkan, kalau memungkinkan, hukuman mati,” ucap dia.

Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, Faisal menegaskan bahwa Polri harus lebih meningkatkan kinerja karena memberantas narkoba merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan anak bangsa.

"Sehingga Polri harus menjadikan (pemberantasan narkotika) sebagai skala prioritas," ucap Faisal.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024 membentuk Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan proses hukum keadilan restoratif tidak dimanfaatkan oleh para pengedar dan bandar yang mengincar hukuman ringan.

Dia menjelaskan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) digunakan secara selektif oleh Polri dan Kejaksaan, dan hanya para pengguna yang dapat mendapatkan fasilitas hukum tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan pendekatan keadilan restoratif hanya digunakan kepada mereka yang lolos penilaian (assessment) dari BNN.

"Mereka dinyatakan sebagai kelompok yang harus direhabilitasi, tentunya tetap ada pengawasan oleh aparat penegak hukum dan kembali dilakukan assesment sampai dipastikan yang bersangkutan betul-betul sembuh," kata Kapolri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini memang serius, tetapi pemenjaraan terhadap pelakunya mesti ditinjau ulang

Jakarta (ANTARA) -

Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah kepadatan lapas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yakinkan masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk mencari jalan keluar permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas) melalui perbaikan peraturan perundang-undangan.

"Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah kepadatan lapas," ujar Yusril ketika ditemui setelah menghadiri "Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024"
di Jakarta, Kamis.

Yusril mengakui persoalan overcapacity atau kelebihan muatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan hal yang tidak mudah diatasi.

Sebanyak apa pun pemerintah membuat lembaga pemasyarakatan, kata dia, tidak akan pernah berhasil memberantas kejahatan itu sendiri sebab berbagai jenis kejahatan meningkat sejalan dengan terjadinya perubahan di dalam masyarakat.

"Karena itu, memang diperlukan satu pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan terutama narkotika ini," ucap Yusril.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika yang saat ini masih berlaku, pengguna narkotika di tanah air masih dihukum pidana penjara.

Yusril menyebut, salah satu pertimbangan yang sekarang berlangsung di tengah pemerintah adalah tidak memenjarakan pengguna narkotika lagi, tetapi merehabilitasi mereka.

"Apakah pengguna (narkotika) itu semestinya direhabilitasi oleh negara, sedangkan pengedar dipidana? Sementara kadang-kadang memang terjadi yang pengedar tapi pemakai juga, karena itu memang sangat selektif," ujar Yusril.

Kompleksitas tersebutlah yang masih digodok oleh pemerintah saat ini. Baginya, perlu ditemukan jalan keluar untuk mengatasi kelebihan muatan lapas yang lebih dari 50 persen penghuninya berasal dari kasus narkotika.

"Ini berat sekali bagi pembinaan narapidana. Membina mereka itu tidak mudah, apalagi orang yang jadi pengguna narkotika ditempatkan di satu lembaga dengan orang lain yang sebenarnya tidak menjadi pemakai," imbuh Yusril.

Kementerian Hukum RI mencatat saat ini sebanyak 52,97 persen penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, merupakan mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia. Dengan demikian dari jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.

Selain itu, jumlah narapidana dan tahanan di lapas tercatat sudah melebihi kapasitas tampung yang sebanyak 140.424 orang. Dengan begitu, terdapat angka overcrowded sebesar 97 persen.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dipertimbangkan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.

"Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk memasukkan RUU tentang KUHAP, RUU tentang Narkotika, yang sudah carry over, ya, ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024