Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan memenuhi sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi buruh pada peringatan May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

Pras, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah sedang mengerjakan sejumlah tuntutan buruh. Salah satunya terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Pras di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah menurut dia, tengah intensif merumuskan kebijakan tersebut. Pras mengaku pemerintah tak ingin bertindak setelah PHK dialami para buruh.

"Penginnya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," katanya.

Sementara sisanya, Pras menyebut pemerintah akan menindaklanjuti. Dia meminta waktu agar pemerintah terlebih dulu mempelajarinya.

"Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," ujar dia

1. Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru

2. Cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK

3. Tolak outsourcing

4. Wujudkan upah layak

5. Desak pengesahan RUU Perampasan Aset

6. Desak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, untuk menemui langsung ratusan ribuan buruh dari beberapa konfederasi serikat buruh di Indonesia.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Saat tiba, Presiden langsung menyalami satu per satu pekerja yang berada di barisan depan panggung utama.

Dalam peringatan May Day 2025 di Monas, Presiden akan berpidato di hadapan ratusan ribu buruh.

"Bapak Presiden langsung merespons dan Insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Berdasarkan keterangan resmi dari salah satu serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), para buruh mengusung enam tuntutan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, yakni meminta pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing, membentuk Satgas PHK.

Kemudian, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU PPRT, sera memberantas korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden hadiri May Day di Monas, temui langsung ratusan ribu buruh

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan sebagian dari total enam tuntutan yang diajukan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day sedang dikerjakan oleh pemerintah

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK," kata Mensesneg saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Berdasarkan keterangan resmi dari salah satu serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), para buruh mengusung enam tuntutan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, yakni meminta pemerintah untuk menghapus sistem kerja "outsourcing", membentuk Satgas PHK.

Kemudian, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU PPRT, sera memberantas korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Dari enam tuntutan tersebut, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus menggodok substansi dalam payung hukum berkenaan dengan mitigasi PHK melalui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK.

Prasetyo memaparkan lebih lanjut bahwa pemerintah ingin Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menangani kasus di hilir, tetapi secara menyeluruh, baik dari sektor industri, usaha, hingga para pekerja.

"Inginnya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," kata Prasetyo.

Adapun Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK merupakan satu dari tiga satgas baru yang disetujui oleh Presiden Prabowo untuk dibentuk setelah Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kebijakan tarif resiprokal bersama para pejabat tinggi Amerika Serikat.

Dalam peringatan May Day tahun ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato di hadapan ratusan ribu pekerja yang hadir di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

"Bapak Presiden langsung merespons dan Insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku bahwa pemerintah turut memperhatikan permintaan dari para buruh yang membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah dalam agenda Hari Buruh di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/5/2025).

Prasetyo menekankan bahwa tuntutan yang mencakup isu-isu ketenagakerjaan, pengupahan, serta perlindungan terhadap pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah dikaji.

Bahkan, Prasetyo mengungkapkan bahwa sebagian dari tuntutan buruh tersebut sebenarnya tengah ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya. Salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Kami intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk dalam proses mitigasi PHK,” jelasnya di Monas, Kamis (1/5/2025).

Menurut Prasetyo, pemerintah tidak ingin hanya menanggulangi persoalan ketenagakerjaan saat krisis sudah terjadi, melainkan ingin membangun sistem perlindungan sejak awal secara menyeluruh.

“Kami tidak ingin bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK. Kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menambahkan bahwa tuntutan lain yang belum terealisasi akan tetap diperhatikan dan dipelajari oleh pemerintah.

“Kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang belum kita kerjakan, oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti. Pasti akan kita pelajari,” pungkas Prasetyo.

Di sisi lain, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menyampaikan bahwa ada enam isu yang dibawa buruh akan disuarakan secara nasional, termasuk dalam orasi di Lapangan Monas.

Keenam isu tersebut antara lain, menghapuskan outsourcing, membentuk Satgas PHK, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi Pekerja Rumah Tangga dengan mengesahkan RUU PPRT, serta mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Kami berharap May Day 2025 menjadi kado bagi buruh. Dulu, Presiden SBY memberi hadiah dengan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kini kami berharap, Presiden Prabowo memberi hadiah dengan menghapus sistem outsourcing. Ini sudah beberapa kali beliau sampaikan,” tegas Said Iqbal dalam keterangan tertulis.

Terkait isu upah, buruh mencatat bahwa Presiden Prabowo telah memulai langkah dengan menaikkan upah minimum tahun ini sebesar 6,5 persen. Ini menjadi landasan awal yang baik, dengan penggunaan indeks tertentu antara 1,0 sampai 2,0. Ke depan, formulasi kenaikan upah harus terus diperbaiki agar lebih adil dan menjamin daya beli buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, membawa semangat kebersamaan menghadapi gejolak ekonomi dunia.

Prasetyo mengatakan, suasana peringatan Hari Buruh 2025 ini terasa berbeda.

"Ini bagian dari semangat kebersamaan kita dalam menghadapi gejolak geopolitik, geoekonomi dunia," kata Prasetyo saat ditemui di Monas, Kamis (1/5/2025).

Menurut Prasetyo, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, berbagai kelompok dalam negeri, mulai dari pemerintah, pekerja, hingga pengusaha, harus bersatu.

"Teman-teman pekerja bagian yang tidak bisa dipisahkan, kita harus bersatu, jadi semangatnya itu," ujar Prasetyo.

Untuk mendukung aspirasi buruh, Pemerintah juga membantu sejumlah konfederasi untuk mengurus perizinan pelaksanaan May Day di Monas.

Sebelumnya, sebanyak 200.000 buruh diperkirakan akan merapat ke kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Mereka berangkat dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), hingga daerah lain di Indonesia.

Pada peringatan Hari Buruh 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato.

Kehadiran Prabowo ini akan menjadi sejarah sebagai presiden kedua yang hadir langsung pada peringatan Hari Buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah bakal menindaklanjuti tuntutan buruh.

Diketahui, ada enam isu yang menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan, tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari,” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia, termasuk soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi PHK,” kata Mensesneg.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini bilang, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Massa buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap, enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut, pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia.

Diketahui, ada enam isu menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo menegaskan, pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Ratusan ribu buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi gugatan uji formil terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahasiswa Unpad mempersoalkan proses pembentukan UU TNI, terutama terkait dengan partisipasi publik yang dianggap kurang dan tidak transparannya legislasi yang dilakukan.

Gugatan ini diajukan lima mahasiswa Unpad, yakni Mochammad Rasyid Gumilar, Muhammad Akmal Abdullah, Kartika Eka Pertiwi, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando, pada Selasa (29/4/2025).

Apa Alasan Mahasiswa Gugat UU TNI ke MK?

Lima mahasiswa Unpad itu menilai bahwa prosedur legislasi UU TNI tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengedepankan prinsip partisipasi publik yang berarti.

“Kita melihat banyak pelanggaran terhadap due process of law. Misalnya, UU ini baru diumumkan ke publik 21 hari setelah diundangkan,” ujar Rasyid dalam pernyataannya di Gedung MK, Selasa (29/4/2025).

Mahasiswa juga mengkritisi keterlambatan penyebaran informasi, tidak adanya proses Prolegnas yang sah, serta kurangnya konsultasi publik dalam penyusunan naskah akademik.

Gugatan mahasiswa ini meminta agar UU TNI tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum karena dianggap cacat formil.

Mereka menilai revisi UU TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang yang diatur oleh UUD 1945.

“Revisi UU ini dimasukkan ke Prolegnas hanya berdasarkan surat Presiden. Tidak ada mekanisme formal yang ditempuh sesuai aturan,” tambah Rasyid.

Bagaimana Respons Pemerintah soal Gugatan UU TNI?

Menanggapi langkah lima mahasiswa Unpad itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa gugatan ini adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Meski begitu, ia mempertanyakan substansi dari gugatan tersebut.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak yang diperbolehkan, tapi apa lagi yang mau digugat?" ujar Prasetyo Hadi di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

"Semua sudah diberikan penjelasan, pasal-pasal atau poin-poin perubahan juga sudah disampaikan ke publik,” kata dia menambahkan.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai isi UU TNI dan tidak ada hal substansial yang perlu dipersoalkan.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pemerintah tetap membuka diri untuk mempelajari isi gugatan tersebut.

Apa Saja yang Berubah dari Revisi UU TNI?

UU TNI yang baru ini merupakan hasil revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Perubahan ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 April 2025.

Beberapa perubahan penting yang diatur dalam UU TNI 2025 antara lain perpanjangan usia pensiun perwira tinggi hingga 65 tahun, penambahan tugas TNI dalam menangani ancaman siber, dan penguatan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

Namun, UU TNI 2025 ini telah menimbulkan kontroversi dan penolakan dari sejumlah pihak.

Banyak pihak yang khawatir dengan meningkatnya kekuasaan TNI dalam sektor sipil, minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU, serta kekhawatiran akan militarisasi politik.

Meskipun demikian, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses legislasi dengan alasan bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Reaksi Pemerintah Setelah Kelompok Mahasiswa Gugat UU TNI 2025: Apa Lagi yang Mau Digugat?".

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengingatkan agar semua pihak, termasuk para buruh, tidak alergi dengan pengusaha dan orang kaya.

Prasetyo menyebut para pengusaha dan orang kaya berjasa dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi buruh.

Hal ini dia sampaikan langsung dalam pidatonya kala menghadiri acara silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

“Kita juga tidak boleh alergi, kita tidak boleh alergi dengan pengusaha, kita tidak boleh alergi dengan orang kaya. Karena mereka-mereka lah yang kemudian mengcreate jobs, mengcreate pekerjaan yang itu memberikan kesempatan pekerjaan bagi rakyat kita,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Pras, sapaan akrabnya, berpandangan bahwa buruh, pemerintah, dan pengusaha adalah tiga kekuatan yang harus menjadi satu, supaya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Lebih lanjut, dia menuturkan pemerintah siap membantu Federasi Serikat Pekerja dalam merayakan Hari Buruh Internasional alias May Day pada esok hari, Kamis (1/5/2025). Selain itu, dia juga mendorong para pekerja agar jangan sungkan menyampaikan aspirasi apapun.

“Jadikanlah kami saluran untuk memperjuangkan apa yang Bapak/Ibu ingin harapkan perbaikan-perbaikan dari pemerintah,” ucapnya.

Lebih jauh, politikus Gerindra ini menyebut bagi Prabowo, para buruh atau pekerja adalah soko guru atau pilar ekonomi bangsa. Tidak ada ekonomi yang berkembang jika tidak ada pekerja.

“Jadi bagi Pak Prabowo, antara pemerintah, kemudian dunia usaha, dunia industri, para pengusaha, dan teman-teman pekerja atau teman-teman buruh itu adalah satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan,” pungkas Pras.

Jakarta (ANTARA) - Minister of State Secretary Prasetyo Hadi affirmed that the International Monetary Fund's (IMF's) projection of Indonesia's economic growth at 4.7 percent this year should not dampen national spirit and optimism.

In his statement received here on Wednesday, Hadi noted that such economic projections are routine from international institutions.

"It is entirely reasonable for institutions to provide assessments or growth projections for our nation's economy," he stated.

However, he emphasized that the Indonesian government remains optimistic about the strength of the nation's economic fundamentals.

He highlighted several positive indicators in Indonesia's economy, including stable economic growth, controlled inflation, strong household consumption, and a maintained investment climate.

"Our investment climate is also safeguarded, as evidenced by the achievement of the investment targets in the first quarter," he remarked.

Hadi also highlighted the government's continuous efforts to promote investment cooperation with various countries, including simplifying regulations that are deemed to hinder the investment process.

"On one hand, the government is intensively promoting investment cooperation along with simplifying and reevaluating regulations that may slow down our investment processes," he stated.

Hadi called on all national elements to remain united and confident in facing global economic challenges.

"We need collaboration among the government, the private sector, workers, and society. Let us work together to build our economy moving forward with full optimism," he affirmed.

In its April 2025 World Economic Outlook report, the IMF revised Indonesia's economic growth projection for 2025 from 5.1 percent to 4.7 percent.

The World Bank also earlier projected Indonesia's economy to grow by five percent this year, but has since lowered its forecast to 4.7 percent.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."