Jakarta -

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar Mangihut Simatupang mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) yang dibutuhkan untuk pencairan tukin dosen Kemendiktisaintek. R-Perpres tersebut kini tengah diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai saat ini kami telah menyelesaikan R-Perpres-nya yang dibutuhkan. Dan itu membutuhkan, saat ini kan diajukan lagi ke Setneg, Setneg ke Presiden. Nah, itu kita belum tahu kapan itu," kata Togar usai rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendiktisaintek di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Togar mengatakan, setelah Perpres terkait tukin dosen terbit nanti, pihaknya akan memproses Peraturan Menteri Diktisaintek (Permendiktisaintek) berikut pedoman. Setelah itu, pemberian tukin dosen dapat dilakukan.

"Nah, itu pun selesai, masih ada lagi proses yang kita sebut namanya Permen (peraturan menteri). Masih ada lagi pedoman. Nanti baru diimplementasikan" ucapnya.

"Jadi, nggak bisa juga serta-merta seperti instan gitu ya, segera. Harap bersabarlah, ini satu perjuangan kita. Karena terus terang, begitu kami nyampe di sini, tahun 2024 Oktober ya, itu kan langsung kita periksa anggaran. Di 2025 nggak ada. Nah, ini perjuangan saya, perjuangan kementerian yang saya masuki saat ini," ucapnya.

Skema Pencairan Tukin Dosen Tunggu Peraturan

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan skema pencairan tukin dosen juga menunggu Permendiktisaintek.

"Nah nanti proses pencairannya ini yang sedang disusun oleh Kementerian Diktisaintek , dalam waktu dekat Perpres sudah didraf. Nanti setelah keluar Perpres, maka nanti akan dibuat turunannya yaitu Permendiktisaintek untuk membayar tukin. Ya, skemanya ya tentu kita tunggu Permen (peraturan menteri)," katanya.

Sementara, ia menyatakan Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin dosen Rp 2,5 triliun untuk 33.957 dosen.

"Tadi sudah disepakati dan alhamdulillah Tukin itu tahun 2025 Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun ya, Rp2,5 triliun," kata Lalu Ari.

"Yang jelas ini angin segar bagi para pejuang Tukin kita, bahwa Kementerian Keuangan, Pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan tukin tahun 2024 terbayarkan Rp2,5 triliun, sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan tukin," kata Lalu Ari.

(twu/pal)

Jakarta (ANTARA) - Teddy Indra Wijaya, seorang Perwira TNI berpangkat Mayor yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kementerian Sekretariat Negara, telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi pejabat negara.

Berdasarkan data resmi yang diterima, total kekayaan Mayor Teddy tercatat mencapai Rp15,38 miliar. Laporan tersebut disampaikan pada 15 Januari 2025, sebagai laporan khusus awal masa jabatan.

Angka tersebut mencerminkan keseluruhan aset yang dimiliki oleh Mayor Teddy saat mulai menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet.

Rincian kekayaan Mayor Teddy meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Pelaporan ini diharapkan menjadi wujud nyata komitmen Mayor Teddy dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik selama menjabat sebagai salah satu pejabat penting di pemerintahan.

Rincian harta kekayaan Mayor Teddy menurut LHKPN

A. Tanah dan bangunan

Total: Rp8.200.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 578 m²/90 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp.600.000.000

2. Tanah seluas 3.560 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp1.325.000.000

3. Tanah seluas 2.586 m² di Kabupaten/Kota Minahasa, hibah dengan akta: Rp975.000.000

4. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/300 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hibah dengan akta: Rp3.500.000.000

5. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/25 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri: Rp1.800.000.000

B. Alat transportasi dan mesin

Total: Rp1.330.000.000

1. Mobil Toyota Jeep L.C. HDTP tahun 2014, hasil sendiri: Rp800.000.000

2. Mobil Toyota Fortuner tahun 2015, hasil sendiri: Rp350.000.000

3. Mobil Honda CRV tahun 2010, hasil sendiri: Rp180.000.000

C. Harta bergerak lainya

Total: Rp4.680.000.000

D. Surat berharga

Total: Rp0

E. Kas dan setara kas

Total: Rp1.170.000.000

F. Harta lainya

Total: Rp0

Sub Total

Rp15.380.000.000

Hutang

Rp0

Total harta kekayaan

Rp15.380.000.000

Data ini diumumkan sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara negara untuk mempublikasikan kekayaannya, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

KPK menegaskan, dokumen ini bersifat deklaratif, berdasarkan laporan pribadi yang disampaikan melalui sistem elhkpn.kpk.go.id. Apabila terdapat kekayaan yang tidak dilaporkan, penyelenggara negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semua aset milik Mayor Teddy terlampir dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang dirilis pada Rabu (15/1/2025).

Mayor Teddy merupakan salah satu dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih yang sudah melaporkan LHKPN.

Lantas, berapa harta kekayaan Mayor Teddy?

Harta kekayaan Mayor Teddy

Menurut data LHKPN, harta kekayaan Mayor Teddy Indra Wijaya yang dilaporkan ke KPK pada 31 Desember 2024 mencapai Rp 15,3 miliar.

Mayoritas harta kekayaannya berupa aset properti atau tanah dan bangunan senilai Rp 8.200.000.000.

Mayor Teddi tercatat memiliki properti di Sragen, Jawa Tengah, Minahasa, Sulawesi Utara, dan Bekasi, Jawa Barat.

Dari total lima aset propertinya, empat di antaranya merupakan hibah dan satu tanah bangunan di Bekasi didapat dari hasil sendiri.

Mayor Teddy juga memiliki tiga mobil, yaitu Toyota Jeep L.C. tahun 2014, Toyota Fortuner tahun 2015, dan Honda CRV tahun 2010. Kendaraan ini merupakan hasil sendiri senilai Rp 1.330.000.000.

Kekayaan Mayor Teddy juga mencakup harta bergerak lainnya senilai Rp 4.680.000.000, serta kas dan setara kas Rp 1.170.000.000.

Seskab tercatat tidak memiliki utang, sehingga harta kekayaannya mencapai Rp 15.380.000.000.

Gaji Mayor Teddy

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) terbaru, Seskab Mayor Teddy memiliki jabatan setingkat ASN eselon II dan bukan setingkat menterti karena posisinya berada di bawah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Hal itu pernah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, sebagaimana diberitakan Kompas.com (23/10/2024).

Artinya, sebagai ASN eselon II, gaji Mayor Teddy mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

Sebagai informasi, eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua yang memiliki dua jenjang pangkat, yakni eselon IIA dan eselon IIB dengan golongan tertinggi IV/d dan terendah IV/b.

Mangacu pada PP tersebut, gaji pokok Mayor Teddy sebagai Seskab berkisar antara Rp 3.426.900 hingga Rp 6.114.500.

Selain itu, Seskab juga mendapat tunjangan kinerja sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2018.

Rentang tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet berkisar antara Rp 2.575.000 hingga paling tinggi untuk kelas jabatan 18 sebesar Rp 46.950.000.

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Meski begitu, AM Putranto menekankan bahwa hingga saat ini keempat ajudan belum dikembalikan ke kesatuan masing-masing. "Sampai saat ini belum ada. Mereka ada di sini semua bersama kita juga," ungkapnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki empat Ajudan dari TNI-Polri. Mereka adalah sosok perwira terbaik yang telah terpilih setelah melalui rangkaian tes yang panjang.

Keempat ajudan itu berasal dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, dan Polri. Mereka adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto, Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna, Letkol Laut (P) Romi Habe Putra, dan Kombes Dr. Ahrie Sonta Nasution.

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah bisa menghemat anggaran Rp 3,6 triliun berkat arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perjalanan dinas hingga seminar dikurangi.

"Ada perjalanan dinas, paket meeting dan sebagainya yang diperintahkan oleh bapak presiden untuk dilakukan penghematan. Ini dari catatan teman-teman di perbendaharaan sejauh ini kita menghemat Rp 3,6 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (6/1/2025).

Sepanjang 2024, Kemenkeu mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 45,4 triliun. Anggaran tersebut baru bisa dipergunakan jika sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada Rp 45,4 triliun SiLPA tapi ini kita masih menunggu diaudit BPK, baru kemudian bisa dipakai dan sebagainya," ujar Isa.

Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo meminta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan dinas luar negeri diminta untuk dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua Menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pun menerbitkan aturan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh instansi pemerintahan. Aturan itu diterbitkan pada 23 Desember 2024 yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," bunyi keputusan tersebut.

(kil/kil)

Jakarta: Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menengok situasi Gedung Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Kehadirannya bersama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, untuk memastikan pengamanan dan penguasaan pada bangunan milik negara Blok 14 (BMN Blok 14) itu.

Bambang telah membaca dan mempelajari perjanjian kerja sama antara Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan PT GSP. Dia mengakui perjanjian kerja sama sudah berakhir.

“Memastikan memang benar perjanjian telah berakhir sejak tanggal 21 Oktober 2024 dengan kewajiban menyerahkan BMN Blok 14,” ujar Bambang, dalam keterangannya, Minggu, 5 Januari 2025.
Dia menegaskan Kementerian Sekretariat Negara mendukung penuh atas pengamanan dan penguasaan BMN Blok 14 oleh PPKGBK. Upaya ini dibantu aparat kepolisian, TNI, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengamanan BMN Blok 14 ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8.1 yang tidak ditaati pihak PT GSP, yaitu menyerahkan obyek perjanjian Gedung JCC (BMN Blok 14) setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah pada 21 Oktober 2024.

Tindakan pengamanan dilakukan secara proporsional, mengedepankan upaya persuasif dan mencegah terjadinya tindak kekerasan. Tim PPKGBK menguasai semua bagian, baik luar maupun dalam BMN Blok 14. Namun, semua peralatan atau perlengkapan dapat dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana biasanya.

Baca Juga: Dikabarkan Tutup Akses Masuk JCC, Begini Respons PPKGBK

PPKGBK menjamin kegiatan yang terjadwal untuk digelar di JCC, seperti acara wisuda, resepsi pernikahan, dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pihak penyelenggara diimbau terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPKGBK.

Sementara itu, kuasa hukum PPKGBK, Ardian Deny Sidharta, mengatakan pengamanan aset Blok 14 itu sudah sesuai prosedur. Dia juga memastikan tak ada penutupan akses menuju JCC buntut dari polemik ini.

“Bahwa tidak ada penutupan akses pintu masuk, sebagaimana dapat dilihat saat ini, akses masuk JCC tetap dapat dipergunakan oleh siapa pun,” ujar Ardian.

Advokat dari kantor Soemadipradja & Taher itu mengatakan PPKGBK melakukan pembatasan akses demi mengamankan barang milik negara. Sebab, PPKGBK merupakan Kuasa Pengelola Barang di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

“PPKGBK tidak melakukan gangguan atas kegiatan acara-acara pihak ketiga, yang sudah terlanjur memesan venue di Gedung JCC tersebut,” ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

JAKARTA, investor.id – Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah melakukan tindakan pengamanan lebih lanjut atas barang milik negara berupa tanah dan bangunan pada Blok 14 (BMN Blok 14) yang selama ini dikenal sebagai bangunan Gedung Jakarta Convention Center (JCC).

Ketua Tim Penyusun Kajian Pengelolaan Aset Blok 14, Sri Lestari Puji Astuti mengatakan tindakan pengamanan yang dibarengi dengan penguasaan atas BMN Blok 14 tersebut, dibantu Aparat Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Satuan Polisi Pamong Praja.

“Pengamanan BMN Blok 14 merupakan langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8.1 yang tidak ditaati oleh pihak PT GSP, yaitu menyerahkan obyek perjanjian Gedung JCC (BMN Blok 14) setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah pada tanggal 21 Oktober 2024 yang lalu,” kata Sri dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

Seperti diketahui, pengelolaan JCC yang terletak di Blok 14, yang sebelumnya dilakukan oleh PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah tanggal 22 Oktober 1991 (perjanjian), telah berakhir sejak tanggal 21 Oktober 2024.

Menurut Sri, tindakan pengamanan dilakukan secara proporsional, mengedepankan upaya persuasif dan mencegah terjadinya tindak kekerasan. Saat ini tim PPKGBK telah menguasai semua bagian, baik luar maupun dalam BMN Blok 14, namun penguasaan ini tetap memastikan semua peralatan maupun perlengkapan dapat dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana biasanya.

“Komitmen terhadap kegiatan yang telah ada dan akan dilaksanakan di BMN Blok 14 tetap dihormati dan PPKGBK menjamin bahwa kegiatan tersebut, misalnya acara wisuda, resepsi pernikahan dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berkoordinasi dengan PPKGBK terlebih dahulu,” paparnya.

Disisi lian, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mendukung penuh atas pengamanan dan penguasaan BMN Blok 14 tersebut, ditandai dengan hadirnya Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto beserta Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, yang secara langsung berkeliling di BMN Blok 14 untuk memastikan pengamanan dan penguasaan tersebut.

Setelah mengelilingi BMN Blok 14, dalam pernyataannya, Wakil Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa ia telah membaca dan mempelajari Perjanjian Kerjasama tersebut dan memastikan bahwa memang benar Perjanjian telah berakhir sejak tanggal 21 Oktober 2024 dengan kewajiban menyerahkan BMN Blok 14. Namun pada kenyataannya, PT GSP masih tetap menyewakan BMN Blok 14 sebagai venue berbagai acara yang dilakukan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian tersebut.

“Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara lebih lanjut dan menjamin lancarnya komitmen kegiatan seperti wisuda, pernikahan, dan lain-lain yang telah ada, PPKGBK mengimbau para pihak yang telah berkomitmen dalam penyelenggaraan berbagai acara di BMN Blok 14 tersebut, dapat segera menghubungi Pusat Informasi di Gedung PPKGBK atau menghubungi Ketua Tim Penyusunan Kajian Pengelolaan Aset Blok 14 PPKGBK,” pungkasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan para penyelenggara acara, pengguna, maupun sponsor yang telah dan akan melakukan pemesanan reservasi terkait dengan Gedung Balai Sidang Jakarta/Jakarta Convention Center (JCC) untuk segera berkoordinasi dengan pihaknya.

Hal ini terkait dengan pengamanan dan perbaikan tata kelola di Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC.

"Kami mengimbau dan mengingatkan kepada para penyelenggara acara, pengguna, atau pihak sponsor yang telah dan akan melakukan pemesanan reservasi/booking atau melakukan ikatan terkait dengan penggunaan JCC agar segera berkoordinasi dengan PPKGBK," ujar Rakhmadi dalam keterangan resmi pada Senin (30/12/2024).

"Guna memastikan penyelenggaraan berbagai acara pasca berakhirnya perjanjian, dan tindakan pengamanan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berpotensi menimbulkan implikasi hukum," katanya.

Adapun saat ini, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) c.q. PPKGBK sedang melakukan pengamanan dan perbaikan tata kelola Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC.

Menurut Sekretaris Menteri Sekretariat Negara (Sesmensetneg) Setya Utama, pengelolaan JCC yang terletak di Blok 14, yang sebelumnya dilakukan oleh PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah tanggal 22 Oktober 1991 (Perjanjian), sudah berakhir sejak tanggal 21 Oktober 2024.

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan bentuk perjanjian tersebut, setelah membangun dan menggunakan, bangunan yang telah dibangun dan digunakan selama 33 tahun itu wajib diserahkan dalam keadaan baik dan layak pakai sesuai dengan kondisi normal untuk bangunan atau fasilitas sejenis dan langsung dapat digunakan/dioperasionalkan pada saat berakhirnya perjanjian.

Sehingga dalam hal ini, PT GSP berkewajiban menyerahkan obyek perjanjian kepada PPKGBK tanpa syarat apapun. Namun, PT GSP menolak mengembalikan atau menyerahkan.

"Meskipun perjanjian telah berakhir, PT GSP tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC, bahkan masih tetap melakukan penjualan JCC di Blok 14 tersebut untuk venue penyelenggaraan berbagai acara yang pelaksanaannya jelas-jelas dilakukan setelah tanggal berakhirnya perjanjian tersebut," ungkap Setya.

Terkait hal tersebut, Kemensetneg telah berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan, khususnya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memastikan bahwa upaya pengamanan dan perbaikan tata kelola yang dilakukan sesuai dengan kebijakan pengelolaan dan pengamanan aset Barang Milik Negara.

"Hal tersebut sejalan dengan komitmen Kemensetneg dalam mengoptimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan JCC sebagai Barang Milik Negara untuk kepentingan masyarakat serta mengurangi potensi kerugian keuangan negara," kata Setya.

Ia menambahkan, Kemensetneg bersama PPKGBK berkomitmen terus memperbaiki tata kelola Kawasan GBK termasuk Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC sejalan dengan prinsip Badan Layanan Umum, utamanya dalam pengamanan dan optimalisasi aset negara.

"Sehingga pemanfaatannya berjalan lancar dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara serta menjunjung tinggi profesionalisme dan prinsip good governance," tutur Setya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto berulang kali membahas pembatasan Dinas Perjalanan Luar Negeri (DPLN) untuk pejabat Negara.

Dia menyebut bahwa Kepala Negara mendorong agar pemerintah akrab dengan efisiensi dan penghematan dalam mengelola keuangan Negara.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

“Itu kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya kan kamipengennyaperjalanan itu secara substantif bermanfaatgitu loh, berdampakgitu. Makanya diatur sedemikian rupa. Kaloenggakterlalu pentinggausahlah, konsentrasi dulu gitu di dalam negeri,” tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan alokasi penghematan untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG), Prasetyo mengatakan bahwa efisiensi diperlukan untuk memberikan subsidi silang bagi program-program pemerintah yang mendesak.

“Kalau penghematan itu artinya APBN nanti bisa dialokasikan untuk sesuatu yang lebih penting. Kalau memang kami merasa lebih penting untuk menambah anggaran di makan bergizi ya akan kita alihkan ke sana, tapi enggak otomatis juga langsung seperti itu. Hemat di sini pindah ke sanaenggak gitujuga,” pungkas Mensesneg.

Berdasarkan pemberitaanBisnissebelumnya, Prabowo beberapa kali menyinggung efisiensi anggaran perjalanan dinas bahkan di luar Sidang Kabinet.

Presiden ke-8 RI itu misalnya pernah mengeklaim bahwa ada penghematan Rp15 triliun uang negara apabila pemerintahannya mampu bijak dalam lawatan atau dinas perjalanan ke luar negeri.

Hal itu Prabowo sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

“Hitungan perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, US$3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun,” ujarnya dalam forum itu.

Sejalan dengan arahan Prabowo tersebut, Pemerintah RI telah menerbitkan kebijakan izin PDLN terbaru.

Kebijakan Izin PDLN terbaru itu tertuang pada Surat Edaran (SE) dari Kementerian Sekretariat Negara No.B-32/M/S/LN.00/12/2024 pada 23 Desember 2024.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah mengeluarkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," demikian dikutip dari akun Instagram resmi @kemensetneg.ri, Kamis (26/12/2024).

Terdapat beberapa poin yang menjadi kebijakan terbaru pada Izin PDLN.Pertama, PDLN harus dilakukan secara efektif, efisien dan selektif dengan mendukung fokus Asta Cita Presiden.

Kedua, kegiatan perjalanan dinas luar negeri diutamakan yang memiliki urgensi substantif dan menghasilkan manfaat nyata bagi kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Ketiga, jumlah peserta dinas luar negeri dibatasi sesuai jenis kegiatan untuk efisiensi anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku masih mengkaji terkait dengan nama-nama yang akan masuk dalam pembentukan satuan kerja (satker) untuk membantu pekerjaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

“Belum, belum, belum. Tunggu tanggal mainnya. [Namanya juga] belum ada,” ujarnya kepada wartawan.

Saat ditanya, terkait dengan peluang Presiden Prabowo Subianto akan memiliki juru bicara (jubir). Menurutnya saat ini Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) sudah cukup untuk mewakili kebutuhan hubungan masyarakat bagi Kepala Negara.

“Loh PCO itu kan udah PCO. [PCO sudah jadi] wakil pemerintah. Jadi boleh [jadi jubir Presiden],” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Wantimpres bakal menjadi salah satu dari 17 satker yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang dinaungi oleh 7 unit organisasi (UO) masing-masing.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeluarkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan lzin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah.

Edaran ini pada intinya memperketat izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi para pejabat pemerintahan.

Surat ini dikeluarkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar pimpinan kementerian/lembaga/daerah/lnstansi melakukan penghematan perjalanan dinas luar negeri.

Salah satu poin dalam edaran surat ini mengatur perjalanan luar negeri dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif yang hasil kongkretnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Kemudian dinas luar negeri harus dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

Kemudian, poin lainnya mengatur perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya dapat diajukan melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

"Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan," bunyi n edaran Mensesneg poin 5.

Mensesneg juga mengatur jumlah peserta yang sangat terbatas jika ingin dinas ke luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral: sesuai permohonan.b. Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia Penelitian/Pengumandahan/Detasering: sesuai permohonan.c. Misi Olahraga: sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.d. Kunjungan Presiden/Wakil Presiden: sesuai arahan Presiden Rl melalui Menteri Luar Negeri.e. Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.f. Misi Kemanusiaan: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.g. Forum lnternasional Lintas Kementerian/Lembaga: Sesuai rekomendasi instansi penjuru.h. Pembinaan/ Pengawasan/inspeksil/Factory Acceptance Test: 3 orang.i. Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan: 4 orang.j. Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi lnvestasi: 5 orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitask. Pelatihan/Training/Studi Tiru: 10 orang.l. Studi Banding/ Benchmarking/ Seminar/Simposium/Workshop/Konferensi: 3 orang.m. Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, lnternasional/Penjajakan kerja sama: 5 orang. Jika bentuk kegiatannya terdapat working group, maka dapat ditugaskan 2 orang per working group yang merupakan bagian dari delegasi.utama berasal dari lintas organisasi.n. Seremonial/ Penganugerahan/Penghargaan/Penandatanganan: 3 orang.