Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengadakan acara gelar griya atau open house pertama kalinya di Hari Raya Idul Fitri sejak menjabat presiden pada Oktober 2024. Open house Prabowo digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dilansir detikNews, Prabowo akan mengawali hari raya Lebaran dengan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selama ini, Prabowo melaksanakan salat Id di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.

"Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan, Minggu (30/3/2025).

Yusuf menyebut Prabowo akan mengarah ke Istana setelah menunaikan salat Id. Disebut akan ada para pejabat negara, tokoh nasional, hingga duta besar yang akan datang.

Prabowo diagendakan langsung mengadakan open house setelah menjalankan salat Id di Istiqlal. Acara itu mengundang para pejabat negara, tokoh nasional hingga duta besar.

"Selesai melaksanakan Salat Idul Fitri, Presiden Prabowo direncanakan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar griya. Acara ini sebagai wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para Duta Besar negara sahabat, tokoh nasional dan masyarakat umum," ujar Yusuf.

"Selain itu, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari kemenangan yang fitri," imbuhnya.

Yusuf menyebut kegiatan open house juga mengundang warga. Akses masuk Istana dibuka sejak pukul 09.00 WIB.

"Gelar Griya akan dimulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Adapun akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat," katanya.

Yusuf menjelaskan bagi masyarakat umum yang ingin ke Istana dapat masuk lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jalan Majapahit. Pihak Istana mempersilakan masyarakat langsung datang tanpa harus mendaftar terlebih dahulu.

"Silakan tanpa mendaftar," kata Yusuf.

(dai/dai)

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya seharusnya mundur dari TNI karena menduduki jabatan sipil. Hasanuddin menyinggung pernyataan Istana Kepresidenan soal jabatan Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan Sekretariat Militer.

Hasanuddin awalnya menyinggung daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah ada 15 kementerian atau lembaga (K/L) yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Hasanuddin mengatakan sempat menyampaikan pendapat di Istana terkait posisi Teddy.

"Saat itu saya menyarankan agar jika ingin mempertahankan status militer Mayor Teddy, maka posisinya sebaiknya ditempatkan di Sekretariat Militer. Ada beberapa jabatan di sana, seperti Kepala Biro Umum, Kepala Biro Tanda Pangkat, dan Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan. Kalau mau, ya ditambahkan saja satu Kepala Biro Sekretariat Kabinet di bawah Sekretariat Militer. Itu sesuai dengan UU TNI Pasal 47," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Hasanuddin mengungkit pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pada (21/10/2024) bahwa Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan di bawah Sekretariat Militer. Pernyataan tersebut, kata dia, juga diperkuat oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana.

Oleh karena itu, Hasanuddin meminta Letkol Teddy harus mundur dari jabatan Seskab. Hasanuddin menegaskan prajurit aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 15 kementerian atau lembaga.

"Maka sesuai aturan Teddy harus mundur dari prajurit TNI. Ini jelas tidak termasuk dalam Pasal 47 UU TNI," ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan perlunya konsistensi dalam menjalankan aturan hukum agar tidak menimbulkan polemik dan menjaga profesionalisme TNI.

Untuk diketahui, dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI tahun 2004 prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga. Namun, di usulan terbaru dari pemerintah dalam DIM ada penambahan lima K/L di antaranya KKP, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejagung.

Simak Video Panglima TNI: Prajurit Aktif di Kementerian Akan Pensiun Dini atau Mundur

(dwr/rfs)

Jakarta -

Komisi XIII DPR telah menyepakati anggaran usai efisiensi sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerjanya. Anggaran BNPT dipangkas Rp 153 miliar, anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dipotong Rp 59 miliar.

Hal tersebut diumumkan dalam rapat di ruang Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Angka pemotongan tersebut dibacakan oleh ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 terhadap kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XII DPR RI," kata Willy membacakan kesimpulan rapat.

Berikut ini rinciannya:

- Efisiensi anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp 517.583.722.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.901.862.847.000, menjadi sebesar Rp 2.384.279.125.000.

- Efisiensi anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 59.950.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 160.523.737.000, menjadi sebesar Rp. 100.573.737.000.

- Efisiensi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 144.500.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 229.919.355.000, menjadi sebesar Rp 122.220.952.000.

- Efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp 153.415.712.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 428.563.750.000 menjadi sebesar Rp 275.148.038.000.

- Efisiensi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelum rekonstruksi sebesar Rp 191.600.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.374.428.347.000 menjadi sebesar Rp 182.828.347.000.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

(ial/isa)

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Meski begitu, AM Putranto menekankan bahwa hingga saat ini keempat ajudan belum dikembalikan ke kesatuan masing-masing. "Sampai saat ini belum ada. Mereka ada di sini semua bersama kita juga," ungkapnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki empat Ajudan dari TNI-Polri. Mereka adalah sosok perwira terbaik yang telah terpilih setelah melalui rangkaian tes yang panjang.

Keempat ajudan itu berasal dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, dan Polri. Mereka adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto, Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna, Letkol Laut (P) Romi Habe Putra, dan Kombes Dr. Ahrie Sonta Nasution.

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Jakarta -

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan aturan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh instansi pemerintahan. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan.

Aturan itu diterbitkan pada 23 Desember 2024 yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi. Aturan itu disebarkan kepada sejumlah pejabat pemerintahan yakni, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Bank lndonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Lembaga Non Struktural, Gubernur Provinsi di seluruh lndonesia , hingga Bupati dan Walikota di seluruh lndonesia.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," berikut bunyi keputusan tersebut yang dilihat detikcom, Kamis (26/12/2024).

Ada 5 Poin yang tertulis dalam ketentuan perjalanan dinas, di antaranya:
1. PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Rl yang hasil kongkritnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah dan pembangunan daerah.

2. PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

3. Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

-Tugas belajar program diploma/sarjana/master/doktoral/post-doktoral. Jumlah peserta: sesuai permohonan
-Kurir diplomatik/tenaga ahli Indonesia/penelitian/pengumandahan/detasering. Jumlah peserta: sesuai permohonan
-Misi olahraga, Jumlah peserta: sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping
-Kunjungan presiden/wakil presiden. Jumlah peserta: sesuai arahan Presiden RI melalui Menlu
-Kunjungan menteri. Jumlah peserta: sesuai arahan Mensesneg
-Misi Kemanusiaan. Jumlah peserta: sesuai arahan Mensesneg
-Forum internasional lintas kementerian/lembaga. Jumlah peserta: sesuai rekomendasi instansi penjuru
-Pembinaan/Pengawasan/lnspeksi/Factory Acceptance test. Jumlah peserta 3 orang
-Perbantuan teknis/misi bidang khusus pengamanan. Jumlah peserta: 4 orang
-Pameran/promosi/misi kebudayaan/misi pariwisata/misi dagang/misi investasi. Jumlah peserta: 5 orang memperhatikan asas proporsionitas
-Pelatihan/studi tiru. Jumlah peserta: 10 orang
-Studi banding/benchmarking/seminar/simposium/workshop/konferensi. Jumlah peserta: 3 orang
-Sidang/dialog/pertemuan bilateral, regional, multilateral, internasional/penjajakan kerja sama. Jumlah peserta: 5 orang dalam hal bentuk kegiatannya terdapat working group, maka dapat ditugaskan 2 orang per working group yang merupakan bagian dari delegasi utama berasal dari lintas organisasi
-Seremonial/penganugerahan penghargaan/penandatanganan. Jumlah peserta: 3 orang.

4. PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan prosedur:
a. Permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rencana tanggal keberangkatan;
b. Pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen:

1) Kerangka Acuan Kerja yang memuat informasi mengenai urgensi kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan;
2) konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal/agenda kegiatan/ rundown yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri;
3) korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah Republik lndonesia pada negara yang dituju;
4) keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PDLN yang dibiayai: i) sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi; dan ii) sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor;
5) rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, untuk PDLN ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan lndonesia; dan
6) perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti pendidikan gelar.

c. Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para MenteriA//akil Menteri/ Pimpinan Lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan:

1) permohonan persetujuan Tim pendamping substansi maupun non- substansi.
2) permohonan persetujuan Menteri Ad lnterim, khusus bagi penugasan PDLN Menteri.

d. Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kepulangan.

5. Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan.

Simak juga Video 'Anggota DPR Minta Menag Tegaskan Kemenag Bukan Tempat Cari 'Proyek'':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/idh)

Bandung -

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara. Bey dilantik bersama 24 pejabat lain di kantor Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sekedar diketahui, selama menjabat sebagai Pj Gubernur Jabar sejak 5 September 2023, jabatan definitif Bey Machmudin adalah Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden sejak 2021, kemudian sejak 2024 menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi melantik pejabat pimpinan tinggi madya sudah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/TPA tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sejumlah posisi lain juga dilantik seperti Sekretaris Presiden, hingga Sekretaris Militer Presiden.

Dikutip dari detikNews, Prasetyo menjelaskan pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg). Ada juga nomenlaktur baru yakni Sekretariat Dukungan Kabinet.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo.

Menurutnya, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu menjadi bagian dari pengembangan karir dan penyegaran atau refreshment.

"Pelantikan (dilakukan) karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, rotasi dan penugasan," ujar dia.

Sementara itu, Bey Machmudin tetap akan menjalankan tugas sebagai Penjabat Gubernur Jabar sampai ada keputusan baru. Sekaligus ia pun menunggu Gubernur Jabar definitif hasil Pilgub 27 November lalu, ditetapkan KPU dan dilantik.

(aau/dir)

JAKARTA - Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Sekretariat Lembaga Kepresidenan berlangsung meriah. Peringatan HUT Korpri kali ini mengusung tema "Korpri untuk Indonesia".

Rangkaian kegiatan HUT Korpri dilaksanakan sejak Oktober hingga 29 November 2024 ini diramaikan dengan bermacam kompetisi di antaranya, tenis lapangan, tenis meja, badminton, futsal, senam aerobic, volley, basket, catur, karaoke, dan fotografi.

Perlombaan tersebut diselenggarakan di seluruh satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Lingkungan Sekretariat Lembaga Kepresidenan.

Dihadiri oleh kurang lebih 2.500 peserta yang merupakan pegawai maupun karyawan di seluruh lingkungan kerja Sekretariat Lembaga Kepresidenan, kegiatan ini dimulai dengan senam aerobik dan jalan santai kemudian dilanjutkan dengan acara puncak, yaitu santunan anak yatim, pengumuman pemenang lomba, dan penyerahan piala juara umum.

Sebagai Satuan Kerja Kemensetneg, BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) tidak hanya turut berpartisipasi dalam setiap lomba namun sekaligus menjadi ruan rumah di acara puncak tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Direksi PPK Kemayoran, PPK Gelora Bung Karno, dan TMII serta segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kemensetneg.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan harapannya kepada para anggota Korpri di Sekretariat Lembaga Kepresidenan.

"Semoga ulang tahun kali ini, kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk selalu menjaga kekompakan, meningkatkan kinerja dan selamat kepada para pemenang lomba yang telah diselenggarakan oleh panitia semoga tahun-tahun berikutnya tidak sekadar olahraga tapi agar semuanya sehat dan naik satu level untuk berprestasi," ungkap Juri.

Tuan rumah penyelenggaraan HUT Korpri Lingkungan Kemenseteg Medi Kristianto menyampaikan apresiasinya kepada perayaan HUT Korpri yang digelar di salah satu unit bisnis PPK Kemayoran. Baginya pelaksanaan puncak acara di Golf Bandar Kemayoran merupakan wujud kawasan Kemayoran sebagai pusat berbagai kegiatan dan aktivitas menarik.

"Penyelenggaraan HUT Korpri ke-53 tidak lepas dari dukungan PPK Kemayoran kepada Setneg yang merupakan Satuan Kerja dari Setneg. Selain itu, Golf Bandar Kemayoran juga mempertimbangkan reputasinya sebagai salah satu lapangan golf terbaik di Jakarta sekaligus sebagai destinasi utama olahraga golf dengan lokasi strategis. Golf Bandar Kemayoran ini mudah diakses jadi ya cocok banget untuk aktivitas olahraga maupun aktivitas lainnya karena disini juga ada resto untuk berbagai event,? ungkap Medi.

PPK Kemayoran berharap dapat menjadi momen yang tidak hanya penting dalam hal pelayanan masyarakat, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh karyawan Kemensetneg.

Melalui kemeriahan HUT Korpri ini, PPK Kemayoran berharap dapat menjadi momen yang tidak hanya penting dalam hal pelayanan masyarakat, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh karyawan Kemensetneg.

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran adalah Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan nomor 390/KMK.05/2011 tanggal 21 November 2011.

BLU PPK Kemayoran bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran yang memiliki kawasan seluas 450 hektare yang terdiri dari Blok A (Hunian), Blok B (Perkantoran), Blok C (Niaga), dan Blok D (Ruang Hijau), PPK Kemayoran bersama dengan mitra bisnis dan investor terus menerus melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pergantian posisi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) adalah hal yang biasa. Ia menyebut itu bagian dari penyegaran sekaligus pengembangan karier di lingkup ASN.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi seskab di bawah sekretariat negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasilah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

"Dan bagi organisasi, apalagi kita di abdi negara ini, ASN, itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari pengembangan karier, bagian dari refreshment (penyegaran), tentu juga bagian dari kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," lanjutnya.

Diketahui, posisi Kasetpres kini dijabat oleh Mayjen Ariyo Windutomo menggantikan Heru Budi Hartono yang kini menjadi Stafsus Mensesneg. Prasetyo berharap keduanya bisa beradaptasi di posisi masing-masing.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi. Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun," ujarnya.

Prasetyo juga memberikan pesan dalam pelantikan tersebut. Ia menekankan arahan presiden untuk berkomitmen memberantas korupsi. Ia berharap Kemensetneg menjadi contoh kementerian lain.

"Tadi juga saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh. Saya kira itu," ujarnya.

(eva/taa)

Jakarta -

Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

(ily/rrd)

Jakarta -

Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/rrd)

Jakarta -

Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/rrd)