JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice (OJ).

Hal ini ia sampaikan menanggapi kasus dugaan perintangan penyidikan yang menyeret seorang Direktur JAK TV, Tian Bahtiar.

“Saya bersepakat, kalau untuk insan pers, enggak bisa. Produk media, produk jurnalistik, sekejam apapun, senegatif apapun, itu tidak bisa dijadikan sebagai delik, termasuk delik OJ,” kata Pujiyono dalam forum diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), pada Jumat (2/5/2025).

Menurutnya, dalam konteks penegakan hukum, jurnalisme justru memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum.

“Dalam penegakan hukum itu kewenangan penegak hukum sangat besar. Pengawasan internal enggak cukup. Butuh juga pengawasan dari publik, termasuk jurnalistik,” kata dia.

Pujiyono menjelaskan perbedaan mendasar antara obstruction of justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam KUHP, menurut dia, unsur OJ mengacu pada tindakan yang jelas dan langsung menghambat proses hukum.

Sementara dalam UU Korupsi, tindakan sekecil apapun yang dinilai menghambat, dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Namun, ia menegaskan bahwa dalam kasus JAK TV, produk jurnalistik yang dihasilkan oleh oknum yang kini menjadi tersangka tidak terkait dengan unsur obstruction of justice.

“Itu juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Pers, bahwa produk jurnalistik itu tidak masuk ke dalam delik hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pujiyono menyatakan bahwa adanya keterlibatan dalam kasus tersebut lebih berkaitan dengan peran tersangka sebagai direktur pemberitaan dan adanya alat bukti lain, termasuk dugaan aliran dana dan pemufakatan jahat.

“Ada joint statement dari Dewan Pers dan Puspenkum Kejagung yang menegaskan bahwa ini tidak terkait dengan produk jurnalistik,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB) langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan penuntutan, hingga pengadilan dalam kasus dugaan korupsi PT Timah, impor gula dan ekspor crude palm oil (CPO).

Selain Tian Bahtiar, dua tersangka lain yakni Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, juga langsung ditahan.

“Terhadap dua tersangka yaitu JS dan TB ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Surabaya (ANTARA) - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menyalurkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan Kelas IIA Surabaya sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan pelatihan keterampilan warga binaan.

“Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen SIER dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan pendidikan vokasi,” ujar Kepala Departemen TJSL dan Keberlanjutan PT SIER, Puspita Ernawati, melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Jumat.

Kepala Rutan Widyawati menyampaikan apresiasi kepada PT SIER atas dukungan terhadap program pembinaan. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam membentuk kemandirian warga binaan.

“Bantuan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Senada, Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono, menyebut program tersebut sebagai wujud konkret peran BUMN dalam memberikan dampak sosial.

“Inisiatif ini mencerminkan implementasi nilai-nilai AKHLAK yang diusung BUMN, sekaligus mendukung pilar TJSL berbasis SDGs, khususnya dalam aspek reintegrasi sosial,” kata Edi.

Program pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong warga binaan, khususnya perempuan, untuk mandiri secara ekonomi serta siap berkontribusi positif setelah bebas.

Adapun bantuan yang diserahkan mencakup peralatan pendukung kegiatan produktif, antara lain green house, dua set alat hidroponik, traktor pertanian, mesin pompa air, tandon, oven pembuat kue, peralatan salon, serta beberapa unit mesin jahit.

Seorang warga binaan rutan Kelas IIA Palangka Raya berinisial F (39) kedapatan menyimpan puluhan paket sabu dalam di kamar sel. Paket sabu itu disembunyikan di saku celana saat penggeledahan.

Tersangka sudah diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Polresta Palangka Raya di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, pada Rabu (30/4) siang. Penangkapan tersebut berawal dari laporan pihak Rutan Kelas IIA terkait adanya seorang narapidana yang kedapatan menyimpan 24 paket sabu.

Kapolresta Palangka Raya Kombes Dedy Supriadi melalui Kasatresnarkoba, AKP Agung Wijaya Kusuma menerangkan tersangka berinisial F berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di rutan tersebut.

"Berdasarkan kronologis yang kejadian, pengungkapan kasus tersebut berawal pada saat petugas rutan melakukan razia sekitar pukul 12.00 WIB pada kamar sel para narapidana, yang kemudian ditemukanlah puluhan paket diduga sabu dari kamar sel tersangka," jelasnya.

Barang bukti seberat 15,31 gram dari 24 paket diduga narkotika jenis sabu. Diketahui paket ditemukan oleh petugas rutan dari dalam kantong celana sebelah kiri tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan.

Kini tersangka telah diamankan kepada Satresnarkoba untuk ditangani lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku, beserta barang buktinya.
Rekonstruksi kejadian juga telah dilakukan guna menghimpun lebih lengkap kronologi pengungkapan kasus.

Video: Pria Madura Ditangkap di Bandara Batam, Sembunyikan Sabu di Sandal

Video: Pria Madura Ditangkap di Bandara Batam, Sembunyikan Sabu di Sandal

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Seorang narapidana berinisial F (39) yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah, diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Kasus ini terungkap setelah petugas rutan melakukan razia rutin di kamar hunian narapidana dan menemukan puluhan paket sabu pada Rabu (30/4/2025) siang.

“Berdasarkan kronologis kejadian, kasus ini terungkap berawal dari razia petugas rutan sekitar pukul 12.00 WIB pada kamar sel para narapidana, yang kemudian ditemukanlah puluhan paket diduga sabu dari kamar sel tersangka,” ujar AKP Agung Wijaya Kusuma, Kasat Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya, Kamis (1/5/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya langsung diterjunkan untuk mengamankan tersangka di dalam rutan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 24 paket sabu dengan total berat 15,31 gram, yang disimpan di kantong celana sebelah kiri milik F.

“Rekonstruksi kejadian kemudian dilakukan guna menghimpun kronologi lengkap pengungkapan kasus. Tersangka beserta barang bukti pun diserahkan oleh pihak rutan kepada Satresnarkoba untuk diamankan dan ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku,” lanjut Agung.

Hingga kini, tersangka telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi akan mendalami lebih jauh bagaimana peredaran sabu tersebut bisa terjadi di dalam lingkungan rutan.

Pihak Rutan Kotabumi, Lampung Utara angkat bicara ihwal tertangkapnya 3 narapidana yang melakukan pemerasan dan penipuan terhadap seorang wanita. Pihak rutan mengakui adanya kelalaian sehingga narapidana bisa memiliki handphone.

Kepala Rutan Kotabumi, Budi mengatakan handphone yang dimiliki para pelaku adalah ilegal.

"Iya, itu saya akui kita kecolongan benar, saya sudah berupa maksimal, setiap hari saya kontrol pagi, siang, malam," katanya, Rabu (30/4/2025).

Ke depan, kata Budi, pihaknya akan secara rutin akan melakukan razia dan memperketat pengawasan terhadap para pengunjung.

"Kita sudah amankan semuanya, barang bukti dan pelaku kini ditangani oleh Polda dan kita terus mensosialisasikan kondisi Lapas kita ini tidak ada toleransi adanya handphone di dalam," ungkapnya.

"Kita sudah melakukan razia rutin mengupayakan pemberantasan peredaran handphone maupun narkoba di dalam, kita berupaya untuk bisa melakukan tindakan itu dengan kegiatan-kegiatan razia secara rutin. Bahkan saya memerintah petugas jaga untuk melakukan tindakan penggeledahan," lanjut Budi.

Secara tegas, dia juga menyampaikan ke depannya akan mengawasi juga anggotanya untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang nakal dalam membantu para narapidana memiliki handphone.

"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran kita tindak sesuai prosedur, termasuk keterlibatan oknum kita tindak," tandas Budi.

Sebelumnya, tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda. Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancam pelaku untuk disebarluaskan," lanjut Dery.

Video Catut Nama Pejabat TNI, Sindikat Penipuan via Daring di Sidrap Disikat

Video Catut Nama Pejabat TNI, Sindikat Penipuan via Daring di Sidrap Disikat

Tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara, diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Adapun ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda.

Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancaman pelaku untuk disebarluaskan," lanjutnya.

Dalam kasus ini, para tersangka dibantu oleh seorang wanita bernama Mike Anggraini yang merupakan istri dari salah satu tersangka.

"Ada tersangka lainnya berinisial MA, ini merupakan istri dari salah satu narapidana," ujarnya.

Derry menambahkan, keempat tersangka dalam perkara penipuan dan pemerasan ini bakal dijerat Pasal 35, sebagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Kami menegaskan kasus ini masih terus didalami, guna mengungkap jaringan terlibat dalam perkara ini," ungkapnya.

Video: Banjir Terjang Lampung, 3 Orang Tewas

Video: Banjir Terjang Lampung, 3 Orang Tewas

Jakarta, 29 April 2025 ? Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61, Second Chance Foundation menyerahkan simbol penghargaan berupa Koin Scholas yang telah diberkati oleh Mendiang Paus Fransiskus kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Penyerahan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Indonesia yang dipersembahkan kepada pemimpin tertinggi umat Katolik dunia saat kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024.

Koin tersebut diserahkan langsung oleh Ibu Evy Amir Syamsudin, Founder Second Chance Foundation, kepada Bapak Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Acara ini disaksikan secara daring melalui Zoom di berbagai Kantor Wilayah, Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan Rubasan di seluruh Indonesia. Selain itu, hadir pula tamu undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Kepala Daerah, Kejaksaan, TNI, dan Kepolisian dari berbagai wilayah. Penyerahan simbolik ini menjadi puncak dari kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Second Chance Foundation, dan organisasi global Scholas Occurrentes.

?Kami sangat bangga dengan karya Warga Binaan yang diberikan kepada Paus Fransiskus. Penghargaan ini adalah bukti bahwa Warga Binaan memiliki potensi besar yang dapat memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk dunia luar,? ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, melalui sambutan resmi yang dibacakan dalam acara.

Program kolaborasi ini memungkinkan Warga Binaan dari berbagai Lapas untuk menyampaikan pesan tentang keberagaman, kedamaian, dan kemanusiaan melalui karya seni yang dipersembahkan dan ditampilkan langsung saat kunjungan Mendiang Paus Fransiskus ke Indonesia. Karya-karya yang dihasilkan meliputi miniatur Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dari koran bekas, stola batik bertema ?Unity in Diversity?, sketsa dan lukisan, serta struktur Polyhedra dari workshop seni komunitas.

Sebagai bentuk apresiasi, Scholas Occurrentes menyerahkan Koin Scholas yang telah diberkati Mendiang Paus Fransiskus melalui Second Chance Foundation sebagai penghargaan atas kontribusi para Warga Binaan. Momen ini menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas kesempatan kedua, dan bahwa penebusan dapat lahir melalui ekspresi, refleksi, dan karya. Second Chance Foundation juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Scholas Occurrentes atas kepercayaan dan kolaborasi strategis yang bermakna ini.

Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendukung proses hukum terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar berinisial S oleh yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan serat optik oleh Kejari Pontianak pada Selasa (29/4).

"Saya secara pribadi dan sebagai pimpinan tentu sangat prihatin. Kita sebagai pimpinan pasti merasa terpukul melihat anak buah kita menghadapi masalah seperti ini, tetapi kita tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Krisantus di Pontianak, Rabu.

Ia menyampaikan harapannya agar para penegak hukum menjalankan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan menjunjung keadilan secara menyeluruh.

"Saya tentu berharap kepada para penegak hukum agar betul-betul berlaku adil, menjalankan hukum secara adil, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya ingin betul-betul Pak Samuel mendapatkan keadilan sesuai hukum yang berlaku di negara kita," tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak menahan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Provinsi Kalbar berinisial S (Samuel), bersama seorang rekanan proyek berinisial AL setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan jaringan serat optik pada tahun 2022.

Dua orang tersangka itu kini ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pontianak Dwi Setiawan Kusumo menjelaskan bahwa kedua tersangka ditahan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan mereka dalam penyimpangan anggaran proyek bernilai lebih dari Rp5,7 miliar tersebut.

“Kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek ini diperkirakan lebih dari Rp3 miliar,” ujar Dwi saat konferensi pers di Pontianak, Selasa (29/4).

Ia menjelaskan proyek pengadaan jaringan serat optik itu untuk meningkatkan layanan internet antar-organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalbar, namun dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi penunjukan langsung penyedia jasa, yakni PT Borneo Cakrawala Media (BCM), tanpa melalui proses lelang sesuai ketentuan.

Kasi Pidana Khusus Kejari Pontianak Salomo Saing menambahkan bahwa pengadaan proyek telah dirancang sejak akhir tahun 2021 dan mengalami penambahan anggaran pada tahun 2022 dari awalnya Rp5 miliar menjadi Rp5,7 miliar, mencakup 50 OPD. Namun, tahapan pengadaan tidak memenuhi prosedur yang berlaku.

"Proyek ini dilakukan tanpa proses lelang. PT BCM ditunjuk langsung oleh Dinas Kominfo Kalbar, meskipun anggarannya cukup besar dan termasuk dalam proyek strategis daerah," ungkapnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR, iai bertugas di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk untuk menduduki jabatan Mensesneg di Kabinet Merah Putih.

Prasetyo Hadi kemudian ditunjuk menjadi Jubir Presiden yang tugasnya beriringan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Selain berkarir di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang.

Ia juga menjadi Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta Kekayaan Prasetyo Hadi

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id pada Rabu (30/4/2025), Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai 11.605.075.158.

Hal ini tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 19 Januari 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Ada juga dua bidang tanah di Kota Bondowoso masing-masing senilai Rp. 679.470.000 dan Rp. 1.305.315.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, ada surat berharga senilai 306.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp3.355.290.158.

Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp11.605.075.158 karena Prasetyo Hadi tidak melaporkan kepemilikan utang.

Sumber:
nasional.kompas.com
nasional.kompas.com
elhkpn.kpk.go.id
fraksigerindra.id
gerindra.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik, sempat mencoba bunuh diri di tahanan.

Peristiwa itu diungkapkan rekan Erin yang juga menjadi hakim anggota perkara Ronald Tannur, Mangapul, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan.

Mangapul menuturkan, pada 5 November 2024 pagi, dirinya, Erin, dan hakim anggota lainnya, Heru Hanindyo, hendak dipindahkan dari rumah tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke Jakarta.

Heru kemudian dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, sementara Mangapul dan Erin menunggu giliran di ruang tahanan.

“Pak Damanik menceritakan sempat mau bunuh diri, akan tetapi dicegah oleh Pak Heru di mana mereka satu sel tahanan,” kata Mangapul, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Mangapul mengaku bersyukur kepada Tuhan karena sahabatnya itu tidak jadi melakukan bunuh diri.

Menurut dia, peristiwa bunuh diri merupakan dosa yang paling besar.

“Kita harus hadapi perkara ini apapun risikonya,” ujar Mangapul.

Selama menjalani penahanan di Rutan Kejati Jawa Timur, kata Mangapul, ia dan Erin rajin membaca Alkitab dan mengikuti ibadah Minggu.

Setelah menjalani kontemplasi, dua hakim yang kini berusia lanjut itu kemudian memutuskan bersikap kooperatif dan jujur kepada penyidik.

“Sebelum kami berangkat ke Jakarta di ruangan tahanan tersebut, kami berjanji akan menceritakan apa adanya dan mengakui perbuatan kami,” tutur Mangapul.

Dengan dasar niat hati tersebut, Mangapul kemudian memerintahkan istrinya, Martha Panggabean, untuk mencari uang 36.000 dollar Singapura yang diterimanya dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Uang itu disimpan dalam sebuah amplop kuning dan diselipkan di sebuah tas.

Namun, tas itu luput dari penggeledahan penyidik.

Sesuai arahan suaminya, Martha kemudian menyerahkan uang itu ke penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

“Saya suruh istri saya mencari tas yang berisi uang tersebut dari tumpukan barang-barang yang dibawa (dari apartemen) ke Medan,” kata Mangapul.

Dalam perkara ini, Mangapul dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai, Mangapul terbukti menerima suap sebesar 36.000 dollar Singapura untuk membebaskan Ronald Tannur.

Jaksa juga menilai, Mangapul terbukti menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.

Kontak bantuan

Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik, sempat mencoba bunuh diri di tahanan.

Peristiwa itu diungkapkan rekan Erin yang juga menjadi hakim anggota perkara Ronald Tannur, Mangapul, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan.

Mangapul menuturkan, pada 5 November 2024 pagi, dirinya, Erin, dan hakim anggota lainnya, Heru Hanindyo, hendak dipindahkan dari rumah tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke Jakarta.

Heru kemudian dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, sementara Mangapul dan Erin menunggu giliran di ruang tahanan.

“Pak Damanik menceritakan sempat mau bunuh diri, akan tetapi dicegah oleh Pak Heru di mana mereka satu sel tahanan,” kata Mangapul, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Mangapul mengaku bersyukur kepada Tuhan karena sahabatnya itu tidak jadi melakukan bunuh diri.

Menurut dia, peristiwa bunuh diri merupakan dosa yang paling besar.

“Kita harus hadapi perkara ini apapun risikonya,” ujar Mangapul.

Selama menjalani penahanan di Rutan Kejati Jawa Timur, kata Mangapul, ia dan Erin rajin membaca Alkitab dan mengikuti ibadah Minggu.

Setelah menjalani kontemplasi, dua hakim yang kini berusia lanjut itu kemudian memutuskan bersikap kooperatif dan jujur kepada penyidik.

“Sebelum kami berangkat ke Jakarta di ruangan tahanan tersebut, kami berjanji akan menceritakan apa adanya dan mengakui perbuatan kami,” tutur Mangapul.

Dengan dasar niat hati tersebut, Mangapul kemudian memerintahkan istrinya, Martha Panggabean, untuk mencari uang 36.000 dollar Singapura yang diterimanya dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Uang itu disimpan dalam sebuah amplop kuning dan diselipkan di sebuah tas.

Namun, tas itu luput dari penggeledahan penyidik.

Sesuai arahan suaminya, Martha kemudian menyerahkan uang itu ke penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.