Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya tengah mengupayakan dialog dengan parlemen untuk memuluskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, mengingat tidak masuknya RUU tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

“Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik, supaya begitu Presiden Prabowo Subianto akan mengirim surpres (surat presiden) untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di parlemen,” kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu.

Menurut Supratman, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap RUU Perampasan Aset. Ia menyebut, Presiden memiliki tekad untuk memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air.

“Nanti setelah beliau balik dari luar negeri, kami akan melaporkan perkembangannya terkait dengan prolegnas yang ada, dan akan meminta pandangan beliau terkait dengan itu. Tetapi yang pasti bahwa Presiden Prabowo sangat "clear", ‘kan sudah bisa disaksikan, bagaimana aparat penegak hukum kita melakukan upaya terkait dengan tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa naskah akademik maupun draf RUU Perampasan Aset sejatinya telah rampung disusun oleh pemerintah. Namun, DPR masih belum memberikan persetujuan penuh.

“Di parlemen kemarin kan berkembang terkait dengan isu baik menyangkut judul. Teman-teman DPR kemarin lewat Badan Legislasi mengusulkan bukan perampasan aset, tapi pemulihan, asset recovery. Kemudian juga beberapa materi muatan yang ada di dalam itu masih resisten,” tuturnya.

Kendati begitu, Menteri Hukum menegaskan, sebagai representasi pemerintah, dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap undang-undang yang diinisiasi pemerintah bisa dituntaskan.

“Saya punya tugas memastikan bahwa setiap undang-undang yang pemerintah ajukan, yang diinisiasi oleh pemerintah, itu harus selesai,” kata Supratman.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Jakarta, Selasa (19/10), menyetujui 176 RUU masuk Prolegnas Tahun 2025–2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025.

RUU Perampasan Aset tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun depan, tetapi dikelompokkan menjadi RUU jangka menengah untuk dibahas pada periode tahun 2025–2029.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku tengah melakukan lobi ke DPR RI dan ketua umum partai politik agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa dilakukan.

Lobi-lobi itu dilakukan karena RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025, hanya masuk prolegnas 2025-2029.

"Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Supratman berharap, lobi tersebut dapat memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset bila Presiden Prabowo Subianto bersurat ke DPR untuk menuntaskan RUU tersebut.

Ia mengeklaim, Prabowo punya keinginan kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi sehingga lobi-lobi terus dilakukan

“Supaya begitu Presiden Prabowo akan mengirim surpres untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di parlemen,” kata Supratman.

Politikus Partai Gerindra ini mengakui bahwa RUU Perampasan Aset belum sepenuhnya diterima oleh anggota DPR.

Misalnya, ada usul agar nomenklatur RUU Perampasan Aset diubah menjadi RUU Pemulihan Aset.

"Kemudian juga beberapa materi muatan yang ada di dalam itu masih resisten. Nah karena itu sekali lagi, bahwa lebih bagus kami clearkan dulu pembicaraan informal itu, melakukan lobi-lobi, baru kemudian kita lakukan upaya itu,” ujar Supratman.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemkum).

Surat tersebut diserahkan langsung Menteri Supratman Andi Agtas kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di kantor Kemkum, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kami dari Kemenkum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," kata Supratman.

Bahlil pada kesempatan itu didampingi Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Waketum Adies Kadies Kadir, Waketum Ace Hasan Syadzily, dan Wakil Bendahara Umum.

Bahlil menjelaskan SK baru yang diterimanya berisi struktur kepengurusan lengkap Golkar yang terdiri dari 159 orang, termasuk Dewan Pembina, Kehormatan, Etik, serta Mahkamah Partai. Dia menuturkan Golkar kini memasuki babak baru kepengurusan.

"SK yang pertama itu kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Etik, kemudian Mahkamah Partai," tuturnya.

Dia pun tak mau ambil pusing soal SK kepengurusan Golkar yang sempat digugat ke PTUN. Bahlil menyebut masalah tersebut biasa saja.

"Ya, saya pikir itu biasa saja ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa," kata Bahlil.

Kalaupun ada yang mempersoalkan SK yang baru, ya, itu artinya harus mengajukan gugatan yang baru lagi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut gugatan soal surat keputusan (SK) tentang pengesahan AD/ART Partai Golkar hasil Munas XI yang tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah kehilangan objek.

Supratman menjelaskan bahwa Perkara Nomor 389/G/2024/PTUN.JKT tersebut menggugat SK yang lama sebelum SK kepengurusan yang baru diserahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada hari Rabu ini.

"Secara prinsip, kami berpandangan bahwa dengan keluarnya SK yang baru, apa yang dipersoalkan sekarang di PTUN objeknya enggak ada, hilang," kata Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Menurut Supratman, apabila ada persoalan terkait SK tersebut, seharusnya diajukan gugatan lain dengan objek gugatan SK kepengurusan Partai Golkar yang terbaru.

"Sekali lagi, kalaupun ada yang mempersoalkan SK yang baru, ya, itu artinya harus mengajukan gugatan yang baru lagi," katanya menjelaskan.

Meski objek gugatan yang tengah berlangsung dinilai telah hilang, Supratman mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum. Hal ini mengingat, gugatan tersebut menempatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak tergugat.

"Kami akan tetap ikut prosesnya di pengadilan sampai kemudian keputusan itu yang keluar," ujar dia.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak ambil pusing dengan gugatan tersebut.

Menurut dia, semua orang sama di hadapan hukum.

"Saya pikir itu biasa saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Semua orang 'kan sama di mata hukum dan prosesnya normal saja," kata Bahlil saat ditemui pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Ilhamsyah Ainul Mattimu menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024.

Gugatan itu didaftarkan Ilhamsyah Ainul Mattimu pada hari Senin (21/10). Sebagaimana dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, Ilhamsyah dalam petitumnya meminta Menteri Hukum dan HAM RI selaku tergugat untuk mencabut SK dimaksud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penerbitan SK tersebut menjadi babak baru partai yang identik dengan pohon beringin dan warna kuning itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi menerbitkan dan menyerahkan surat keputusan (SK) mengenai susunan lengkap kepengurusan baru Partai Golkar secara langsung kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

"Kami dari Kementerian Hukum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian, SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," kata Supratman saat ditemui usai penyerahan SK tersebut.

Menurut dia, Kementerian Hukum memiliki kewajiban untuk meneliti legalitas kepengurusan seluruh partai politik di Indonesia.

"Saya berharap karena ini menjadi kewajiban dari Kementerian Hukum untuk meneliti terkait dengan kepengurusan semua partai politik dan kewajiban kami setelah dinyatakan semua lengkap, wajib hukumnya untuk kami terbitkan SK yang baru," imbuhnya.

Pada kegiatan serah terima SK tersebut, Bahlil tampak didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Umum Adies Kadir dan Ace Hasan Syadzily, serta Bendahara Umum Sari Yulianti.

Kepada pers, Bahlil menyebut SK baru yang diterbitkan Menteri Hukum telah memuat seluruh pengurus baru Partai Golkar secara lengkap.

"SK yang pertama itu 'kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap, sudah lebih dari 100 orang, 159 orang, dan sudah ada dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, kemudian mahkamah partai," katanya.

Bahlil mengatakan bahwa penerbitan SK tersebut menjadi babak baru partai yang identik dengan pohon beringin dan warna kuning itu.

"Jadi, saya pikir ini adalah sebuah babak baru bagi kepengurusan Partai Golkar yang sudah lengkap," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia merampingkan jumlah pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024–2029 yang pada periode sebelumnya dari semula kurang lebih 270 orang menjadi lebih dari 150 orang.

Saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11), dia menjelaskan bahwa pihaknya berencana membuat jumlah pengurus menjadi sekitar 100 orang. Akan tetapi, kemudian jumlahnya mencapai sekitar 150 orang. Jumlah itu masih ditambah para tokoh di posisi dewan penasihat dan lain-lain.

"Semoga pengurus baru bisa menjalankan amanah dengan baik, bekerja keras dalam menyambut seluruh pesta demokrasi, memperjuangkan doktrin kerakyatan, dan memperjuangkan suara rakyat, suara Golkar," kata Bahlil.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap sedang mengkaji pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso. Supratman menyebut hasil kajian tersebut nantinya akan dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo.

"Sementara kami pelajari bersama dengan Pak Menko, Prof Yusril. Nanti kami komunikasikan, konsultasikan kepada Presiden sebelum keputusan itu akan diambil, mana yang terbaik," ungkap Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Supratman mengatakan pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) ini tak hanya Mary Jane saja. Ia menyebut duta besar dari Prancis dan Inggris telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo terkait permohonan pengalihan narapidana.

"Karena bukan hanya soal Mery ya, ada yang warga negara Prancis, juga ada beberapa warga negara UK ya, Inggris," ungkap Supratman

"Para duta besarnya sudah bermohon surat kepada kami dan ditunjukkan nanti kepada Presiden menyangkut soal permohonan untuk pengalihan," sambungnya

Lebih lanjut, Supratman berharap WNI yang menjadi narapidana di luar negeri juga dapat dipulangkan. Ia masih mengkaji mekanisme terkait upaya tersebut.

"Kami juga meminta keluarga negara Indonesia yang ada di luar, sedapat mungkin juga itu bisa kalau terjadi pertukaran. Tapi kan mekanismenya lagi kami kaji nih," ujar Supratman.

RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam prioritas DPR. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap sedang melalukan upaya dialog dengan parlemen.

"Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan Parlemen, dengan Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Supartman menyebut dialog tersebut dilakukan untuk memastikan RUU Perampasan Aset akan dibahas di prolegnas mendatang. Ia juga mengatakan akan terus melaporkan perkembangan prolegnas kepada Prabowo.

"Supaya begitu Presiden Prabowo akan mengirim supres untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di Parlemen," sebut Supratman.

"Nanti setelah beliau balik dari luar negeri, kami akan melaporkan perkembangannya terkait dengan prolegnas yang ada, dan akan meminta pandangan beliau terkait dengan itu," katanya.

Supratman menjelasan saat ini masih terdapat isu yang berkembang terkait RUU Perampasan Aset, salah satunya mengenai judul. Selain itu, ia menyebut materi yang termuat di dalamnya juga masih resisten.

"Di parlemen kemarin kan berkembang terkait dengan isu baik menyangkut judul. DPR kemarin lewat badan legislasi mengusulkan bukan perampasan aset, tapi pemulihan aset, recovery," ujar Supratman.

Supratman mengungkap pihaknya akan menyelesaikan terlebih dahulu persoalan itu. Ia memastikan undang undang yang telah diajukan akan selesai.

"Tetapi saya punya tugas memastikan bahwa setiap undang-undang yang pemerintah ajukan, yang diinisiasi oleh pemerintah, itu harus selesai," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia menerima surat keputusan (SK) resmi kepengurusan Partai Golkar 2024-2029 dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Momen itu berlangsung di Kantor Kementerian Hukum, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

“Kami dari Kementerian Hukum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar,” ujar Supratman pada awak media.

Ia menyebutkan Partai Golkar sudah melengkapi semua syarat administratif.

Oleh karena itu, tak ada alasan bagi Kementerian Hukum tak mengesahkan kepengurusan baru Golkar.

“Saya berharap karena ini menjadi kewajiban dari Kementerian Hukum untuk meneliti terkait dengan kepengurusan semua partai politik,” ujarnya.

“Kewajiban kami setelah semuanya dinyatakan lengkap, wajib hukumnya untuk kami menerbitkan SK yang baru,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengatakan bahwa SK Kemenkumham ini merupakan SK baru setelah struktur kepemimpinan Golkar dilengkapi.

SK yang lama baru berisi pengurus sementara yang diisi oleh 9 orang. Sementara itu, dalam SK yang baru, formasi Golkar kian lengkap dengan 159 kader, dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, dan mahkamah partai.

“Jadi saya pikir ini adalah sebuah babak baru bagi kepengurusan Partai Golkar yang sudah lengkap. Dengan demikian saya pikir, sudah selesai fase tahap demi tahap yang kami lakukan,” ucap Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang mengkaji pemulangan sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal mereka, termasuk WN Filipina Mary Jane yang merupakan terpidana mati atas kasus narkoba.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/11/2024), Supratman menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan beberapa menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol Agus Andrianto.

“Karena bukan hanya Mary, ada juga narapidana dari Perancis dan beberapa dari Inggris,” kata Supratman.

Ia menambahkan, para duta besar dari negara-negara tersebut telah mengajukan surat permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan narapidana tersebut ke negara masing-masing.

Supratman menekankan, Indonesia terbuka terhadap permintaan dari negara-negara tersebut, dengan syarat bahwa mereka mengakui sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

“Tetapi sementara kami pelajari bersama Pak Menko, Prof Yusril, nanti pada akhirnya kami komunikasikan dan konsultasikan kepada Presiden sebelum keputusan itu diambil, mana yang terbaik,” tuturnya.

Selain itu, Supratman juga menyebutkan bahwa pemerintah berupaya untuk mengembalikan narapidana warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini menjalani hukuman di luar negeri.

Salah satu langkah yang telah diambil adalah berkomunikasi dengan Duta Besar Australia.

“Kami juga meminta agar warga negara Indonesia yang ada di luar negeri sedapat mungkin bisa dipulangkan jika terjadi pertukaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat dengan pemerintah Filipina untuk memulangkan Mary Jane, terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkotika.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak membebaskan Mary, melainkan memulangkannya melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, dalam penyelesaian tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak terikat oleh tenggat waktu dalam menandatangani keputusan presiden atau Keppres pemindahan ibu kota ke IKN.

“Soal deadline-nya [Keppres pemindahan ibu kota], karena pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar ya, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi [di IKN]. Itu aja, nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/11/2024).

Supratman menambahkan, dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo ingin proses pembangunan gedung DPR/MPR/DPD bisa segera dilakukan.

Tak hanya itu, Prabowo ingin gedung Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga segera dibangun, karena itu sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian, lanjut eks Ketua Baleg DPR ini, sudah tidak ada masalah apapun, bahkan sekarang pembangunan gedung untuk beberapa kementerian dan apartemen untuk tempat tinggalnya sedang dikebut hingga tahap penyelesaian.

“Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor, termasuk untuk tempat tinggalnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan berlaku seusai Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota. Selama itu belum, maka Jakarta masih menjadi ibu kota Republik Indonesia.

“Di Undang-undang itu sudah jelas dinyatakan Undang2 tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangan. Nggak ada debatable lagi, jadi hari ini ibu kota kita masih tetap di Jakarta dan namanya masih juga daerah khusus ibu kota Jakarta,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan kembali bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini masih berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Jadi hari ini ibu kota kita masih tetap di Jakarta, dan namanya masih juga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya setelah Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Dia pun menekankan bahwa pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.

"Di undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangani, enggak ada debatable lagi," ujarnya.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan kapan Keppres tersebut keluar sebab Presiden RI Prabowo Subianto saat ini ingin memastikan terlebih dahulu kesiapan sarana dan prasarana untuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif di IKN.

"Menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR, MPR, dan DPD itu bisa segera dilakukan," ucapnya.

Adapun, lanjut dia, revisi UU DKJ dilakukan untuk mengantisipasi konsekuensi hukum dari transisi perpindahan ibu kota dengan perubahan nomenklatur terkait.

"Karena kemarin ada yang kelewat nomenklaturnya terkait legislatif, terkait dengan DPD, siapa tau besok atau lusa Presiden tanda tangan (Keppres) kan harus antisipasi, ya enggak? Karena sekarang yang dipilih adalah jangan sampai nanti bilang ‘anggota DPR DKJ’, padahal (nomenklatur) masih DKI. Nah, setelah nanti Keppres-nya ditandatangan otomatis nomenklaturnya, pijakan hukumnya sudah ada," tuturnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Perubahan yang disepakati terdiri dari penyisipan empat pasal terkait pengaturan perubahan nomenklatur jabatan, yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 UU DKJ.

Perubahan tersebut diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jakarta hasil Pemilu 2024.

Di mana jabatan gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, serta anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan Dapil Provinsi Jakarta hasil Pilkada 2024 nantinya akan dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKJ, anggota DPRD DKJ, dan anggota DPD dan DPR Dapil DKJ.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam ketentuan mengingat angka 1 UU DKJ, yaitu dengan menambahkan ayat (2) pada ketentuan Pasal 22D UU DKJ.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan tak ada target atau deadline Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meneken Keppres setelah gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di IKN tuntas.

"Kan sudah jelas Presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti tetap akan Presiden selesaikan. Yang pasti, soal deadline-nya, karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, ya, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatifnya terpenuhi, itu aja," kata Supratman usai rapat paripurna pengesahan Prolegnas di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo ingin proses pembangunan gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN segera selesai. Dia menyebut Prabowo juga meminta gedung MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) di IKN segera diselesaikan pembangunannya.

"Nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan, presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR/MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan," kata Supratman.

"Kemudian setelah itu Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita, itu bisa terpenuhi," sambungnya.

Supratman menegaskan tidak ada masalah soal Keppres IKN. Dia menyebut Prabowo memperhitungkan kesiapan sarana dan prasarana kantor hingga tempat tinggal aparat pemerintah saat berpindah ke IKN.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, ya kan. Kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," ujarnya.