Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan pendidikan bagi siswa bermasalah di barak militer tidak menyalahi standar HAM karena bukan merupakan bentuk hukuman fisik.

"Apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat tersebut bukan merupakan corporal punishment (hukuman fisik), melainkan bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka, tentu tidak menyalahi standar HAM," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pigai menjelaskan bahwa hukuman fisik merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau pendisiplinan.

"Jenis hukuman itu tidak baik untuk anak," katanya.

Ia lantas menyebutkan bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Hal ini kontroversial karena dampaknya yang negatif pada kesehatan fisik dan mental anak.

Namun, Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang sudah mulai dijalankan itu tidak termasuk ke dalam kategori hukuman fisik.

Menurut dia, sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.

Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), dia menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.

"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi.

Dikatakan pula oleh Dedi bahwa program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya menekan angka kenakalan remaja.

Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Melalui program itu, menurut Dedi, pelajar akan mendapatkan sejumlah materi tambahan dari berbagai unsur sebagai bagian dari pembinaan menyeluruh dalam membentuk karakter yang kuat dan positif.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pigai: Pendidikan siswa bermasalah di barak tak salahi standar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.

Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.

Sejak lahir, Fifi dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orangtuanya. Rupanya, Fifi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir.

Ia baru sadar bahwa Butet adalah ibunya ketika sudah beranjak dewasa.

Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak.

Hidup di lingkungan sirkus sejak kecil rupanya membuat Fifi tak betah. Ia sempat kabur karena tidak tahan akan siksaan yang ia alami.

“Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi.

Nasib Fifi semakin tragis setelah ditangkap karena siksaan yang ia terima berkali-kali lebih kejam.

“Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat, lalu saya dipasung,” kenangnya dengan suara lirih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas perlu dicermati dan disikapi dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

Natalius Pigai juga turut merespons terkait dengan adanya aktivitas sejumlah ormas yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan dalam aktivitas ormas.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujarnya.

Natalius yakin pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibentuk secara subjektif untuk membubarkan beberapa ormas.

Hal tersebut, kata dia, menimbulkan masalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia.

"Oleh karena itu, revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah bertindak kebablasan.

Oleh karenanya, ia membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan mereka.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito melansir Antara, Jumat (25/4/2025).

Salah satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan transparansi keuangan.

Menurutnya, ketidakjelasan penggunaan dana ormas berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan di bawah.

Ia menambahkan, ormas merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Namun, ormas tidak boleh bertindak kebablasan dengan melakukan perbuatan seperti intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan.

“Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Korporasinya,” tegas mantan Kapolri itu.

Tito mengatakan Undang-Undang Ormas yang dirancang pascareformasi pada 1998 memang mengedepankan kebebasan sipil.

Namun, dalam perkembangannya, sejumlah organisasi justru menyalahgunakan status ormas untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

“Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Tito mengatakan langkah revisi tetap harus mengikuti prosedur legislasi yang melibatkan DPR RI sebagai pemegang kewenangan.

“Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan,” jelas Tito.

Untuk itu, dirinya mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, baik oleh individu maupun institusi.

Ia mencontohkan kasus pembakaran mobil polisi sebagai bentuk tindakan pidana yang harus diproses sesuai hukum.

“Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga,” pungkasnya.

Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Pigai menyoroti adanya aktivitas ormas tertentu yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu.

"Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," kata dia.

Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia.

"Kita bicara mengenai indeks demokrasi yang selalu rendah. Kita mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini," katanya.

Oleh karena itu, Menteri HAM mendukung wacana revisi UU Ormas demi memajukan demokrasi tanah air. Bahkan, pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

"Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017," imbuh Pigai.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi UU Ormas sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air.

Mendagri saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (25/4), mengatakan bahwa revisi ini menjadi penting agar pengawasan terhadap ormas makin ketat dan akuntabel.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, di antaranya mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.

Mendagri menyebutkan salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi ialah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan.

"Ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung usulan Mendagri Muhammad Tito Karnavian terkait wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pigai berpandangan, UU Ormas berkolerasi positif terhadap kemajuan demokrasi.

Pigai menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dibentuk secara subjektif. Saat itu, regulasi tersebut lahir untuk membubarkan beberapa ormas, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Karena itu, perlu ada perbaikan payung hukum tentang ormas. "Itu sangat bermasalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia," kata Pigai kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Pigai menduga, UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 menjadi penyebab indeks demokrasi Indonesia selalu rendah. Bahkan, mantan komisioner Komnas HAM tersebut mengamati, Indonesia cenderung mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominen ke fraud democracy.

"Karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena itu revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka kran demokrasi. Saya beberapa waktu lalu konferensi pers juga agar UU ormas direvisi khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017," ujar Pigai.

Dia pun meminta publik melihat revisi UU tak hanya sudut pandang negatif, melainkan dilihat secara positif demi kemajuan demokrasi. Pigai menjamin, Kementerian HAM mendukung revisi UU Ormas kalau dimaksudkan untuk kebaikan. "Kementerian HAM posisinya mendukung revisi UU ormas asalkan demi kemajuan demokrasi," ujar Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas agar profesional dan berkualitas.

Pengaturan tersebut penting jika melihat sejumlah kejadian yang melibatkan ormas dan meresahkan masyarakat.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujar Pigai lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/4/2025).

Ia mengatakan, wacana revisi UU Ormas perlu dipandang dari sisi positif dan tidak dilihat sebagai alat untuk pembatasan berserikat atau union busting.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai.

Ia pun menyinggung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang waktu itu dibuat untuk membubarkan sejumlah ormas.

Pendekatan peraturan ini perlu dilakukan untuk menertibkan ormas, tetapi tetap dalam tujuan memajukan demokrasi di Indonesia.

"Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ujar Pigai.

13 Larangan Ormas

Dalam UU Ormas sendiri diatur 13 larangan untuk ormas. Jika melanggar, ormas dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis hingga pembubaran.

Larangan untuk ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ormas dijelaskan lima larangan, yakni:

1. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas;
2. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
3. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas;
4. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
5. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) UU Ormas, diatur lima larangan lainnya:

1. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
2. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
3. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
5. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu dalam Pasal 59 ayat (3) UU Ormas mengatur dua larangan, yakni sebagai berikut:

1. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Terakhir dalam Pasal 59 ayat (4), ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sanksi Pembubaran

Pemerintah pusat atau daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar Pasal 59 UU Ormas. Salah satunya adalah pembubaran atau pencabutan status hukum ormas.

Selanjutnya berkaitan dengan sanksi administratif terdiri dari empat hal yang diatur dalam Pasal 61 UU Ormas, yakni:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian bantuan dan/atau hibah;
3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Diketahui, ormas menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.

Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas perlu dicermati dan disikapi dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

Natalius Pigai juga turut merespons terkait dengan adanya aktivitas sejumlah ormas yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan dalam aktivitas ormas.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujarnya.

Natalius yakin pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibentuk secara subjektif untuk membubarkan beberapa ormas.

Hal tersebut, kata dia, menimbulkan masalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia.

"Oleh karena itu, revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah bertindak kebablasan.

Oleh karenanya, ia membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan mereka.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito melansir Antara, Jumat (25/4/2025).

Salah satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan transparansi keuangan.

Menurutnya, ketidakjelasan penggunaan dana ormas berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan di bawah.

Ia menambahkan, ormas merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menceritakan pengalamannya saat menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu (26/4/2025) lalu.

Natalius mengatakan, tidak menyangka Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai utusan khusus presiden untuk menghadiri momentum langka tersebut.

"Saya terus terang tidak menyangka Bapak Presiden menunjuk saya sebagai salah satu utusan khusus presiden untuk menghadiri upacara kematian Bapa Suci Sri Paus Fransiskus," kata Natalius saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).

Natalius mengatakan, prosesi pemakaman Sri Paus merupakan momen yang sangat emosional secara batiniah sebagai seorang umat Katolik.

Ia mengatakan, tak akan pernah lupa pengalaman emosional tersebut.

"Ini momentum yang langka dan sangat emosional secara batiniah dan tidak akan pernah saya lupa sebagai seorang penganut Katolik Roma," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan menghadiri prosesi pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu (26/4/2025).

Natalius Pigai menyampaikan, kehadiran mereka merupakan bentuk penghormatan dari Pemerintah Indonesia yang diwakili langsung oleh utusan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua yang diutus oleh Bapak Presiden sudah berada di Roma sejak hari Jumat kemarin. Saya sendiri tiba di Roma sejak hari Kamis, sementara Pak Jokowi, Pak Thomas, dan Pak Ignasius Jonan tiba pada hari Jumat,” kata Pigai dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Semua delegasi Indonesia menginap di hotel yang sama dan berada di lantai yang sama di Kota Roma.

Mereka juga telah melakukan sejumlah pertemuan, antara lain dengan Duta Besar Indonesia untuk Vatikan dan Italia.

“Kami difasilitasi penuh oleh staf dari Kementerian Sekretariat Negara,” kata Pigai.

Pigai mengatakan, dirinya bersama Ignasius Jonan dan Thomas Djiwandono menghadiri Misa di Basilika Santo Petrus pada Jumat (25/4/2025).

Hari ini, agenda utama mereka adalah mengikuti Upacara Penghormatan Terakhir kepada Sri Paus Fransiskus di Vatikan, bersama para pemimpin negara dari seluruh dunia.

Delegasi Indonesia termasuk dalam tamu resmi kenegaraan yang mendapatkan kehormatan untuk menghadiri prosesi tersebut.

Adapun keberangkatan menuju Basilika Santo Petrus dijadwalkan pada pukul 07.30 waktu setempat.

Para pria diwajibkan mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci, sedangkan para wanita mengenakan busana formal.

Misa pemakaman diperkirakan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dan presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan, Sabtu.

"Kami berangkat dari hotel pukul 07.30 waktu setempat. Adapun upacara diperkirakan pada pukul 10.00—12.00 waktu setempat," kata Pigai saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain Pigai dan Jokowi, terdapat pula dua utusan RI lainnya yang menghadiri upacara, yakni Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 Ignasius Jonan.

Pigai menyebutkan keempat utusan RI tersebut mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci dalam acara penghormatan terakhir kepada Sri Paus.

Tiga perwakilan RI yang telah diutus Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Roma, Italia sejak Jumat (25/6), sedangkan dia sudah tiba di sana sejak Kamis (24/6).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sudah sempat pula menghadiri misa di Basilika Santo Petrus bersama dengan Jonan dan Thomas.

"Kami menginap di hotel yang sama dan di lantai yang sama di Kota Roma," ucap Pigai.

Upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan telah dimulai ketika peti jenazah sang Pemimpin Katolik sedunia itu dibawa ke Alun-Alun Santo Petrus pada hari Sabtu.

Pigai mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Trump bersama sang istri, Melania, menjadi di antara tamu terakhir yang tiba pada upacara tersebut.

Menurut otoritas Kepolisian Roma, lebih dari 160 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional telah tiba untuk menghadiri pemakaman.

Mendiang Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Kota Roma.

Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama, berpulang pada tanggal 21 April di kediamannya, Vatikan, pada usia 88 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dan presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan, Sabtu.

"Kami berangkat dari hotel pukul 07.30 waktu setempat. Adapun upacara diperkirakan pada pukul 10.00—12.00 waktu setempat," kata Pigai saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain Pigai dan Jokowi, terdapat pula dua utusan RI lainnya yang menghadiri upacara, yakni Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 Ignasius Jonan.

Pigai menyebutkan keempat utusan RI tersebut mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci dalam acara penghormatan terakhir kepada Sri Paus.

Tiga perwakilan RI yang telah diutus Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Roma, Italia sejak Jumat (25/6), sedangkan dia sudah tiba di sana sejak Kamis (24/6).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sudah sempat pula menghadiri misa di Basilika Santo Petrus bersama dengan Jonan dan Thomas.

"Kami menginap di hotel yang sama dan di lantai yang sama di Kota Roma," ucap Pigai.

Upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan telah dimulai ketika peti jenazah sang Pemimpin Katolik sedunia itu dibawa ke Alun-Alun Santo Petrus pada hari Sabtu.

Pigai mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Trump bersama sang istri, Melania, menjadi di antara tamu terakhir yang tiba pada upacara tersebut.

Menurut otoritas Kepolisian Roma, lebih dari 160 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional telah tiba untuk menghadiri pemakaman.

Mendiang Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Kota Roma.

Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama, berpulang pada tanggal 21 April di kediamannya, Vatikan, pada usia 88 tahun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Djonan telah tiba melayat di pemakaman Paus Fransiskus.

Duta Besar RI untuk Vatikan, Trias Kuncahyono, menyampaikan potret rombongan Jokowi tiba di Vatikan, Jumat (25/4/2025) waktu setempat atau Sabtu (26/4/2025) waktu Indonesia Barat.

Terlihat Jokowi dan rombongan mengenakan setelan jas dan peci hitam. Jokowi menatap ke depan, berdiri di antara Thomas dan Pigai.

Ignasius Jonan selaku Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia mengenakan kaca mata hitam.

Dok. KBRI untuk Takhta Suci Vatikan Momen Jokowi dan rombongan utusan Presiden Prabowo tiba di Vatikan melayat Paus Fransiskus, 25 April 2025.

Mereka berada di Basilika Santo Petrus di Vatikan, tempat jenazah Paus Fransiskus disemayamkan.

Massa pelayat menyemut di alun-alun lokasi ini. Di atas gedung yang berpatung, para fotografer membidikkan kamera mengabadikan momen ini.

Ada kursi-kursi merah disediakan di halaman terbuka dekat Basilika Santo Petrus. Terlihat pula sejumlah pelayat dan biarawati yang berkursi roda. Sebagian pelayat mengenakan busana umat Sikh.

Dok. KBRI untuk Takhta Suci Vatikan Momen Jokowi dan rombongan utusan Presiden Prabowo tiba di Vatikan melayat Paus Fransiskus, 25 April 2025.

Misa diselenggarakan di Basilika Santo Petrus setiap pukul 17.00, kecuali Misa pada Hari Kerahiman Ilahi, 27 April, yang akan diadakan pada pukul 10.30 pagi di Lapangan Santo Petrus.

Misa Pemakaman akan disusul dengan masa berkabung selama sembilan hari, yang disebut "Novemdiales".

Masa berduka sembilan hari adalah sebuah tradisi kuno. Selama sembilan hari tersebut, akan diselenggarakan Misa untuk mendoakan jiwa Paus Fransiskus.

Dok. KBRI untuk Takhta Suci Vatikan Momen Jokowi dan rombongan utusan Presiden Prabowo tiba di Vatikan melayat Paus Fransiskus, 25 April 2025.

“Paus yang sangat mengagumi Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, yang berjarak 5,6 km dari Basilika Santo Petrus,” tulis pernyataan resmi KBRI Takhta Suci Vatikan dalam siaran persnya, Jumat (25/4/2025).

Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maggiore. Dia akan menjadi Paus ke-8 yang dimakamkan di tempat yang mulai dibangun pada tahun 432 itu.