JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, belum memberikan perlidungan terhadap satu saksi kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon.

Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, lembaganya menerima permohonan perlindungan dari satu saksi kasus pembunuhan Vina tersebut. Tetapi, masih dalam proses telaah.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susilaningtias dilansir dari Antaranews, Kamis (23/5/2024).

Namun, dia tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan itu karena masih dalam proses telaah oleh LPSK.

Susilaningtias hanya menyebut, satu saksi tersebut bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eki. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta, bukan dari kedua keluarga korban. Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," ujarnya.

Kasus pembunuhan Vina mencuat kembali setelah film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari mendapat perhatian publik. Sebab, masih ada tiga tersangka yang belum tertangkap.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kemudian, pada 21 Mei 2024, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki berhasil ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong.

Pegi yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina ini ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat setelah delapan tahun menjadi buron.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Kala itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

Adapun satu pelaku lainnya divonis delapan tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak.

Delapan orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah divonis Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017 lalu.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/berita/4118664/lpsk-telaah-permohonan-perlindungan-saksi-fakta-kasus-vina-cirebon

Jakarta (ANTARA) -

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK telaah permohonan perlindungan saksi fakta kasus Vina Cirebon

KOMPAS.com - Fondasi ideologiPancasila di kalangan generasi muda Indonesia tampak mulai goyah. Hasil penelitian Iskandar, promovendus Universitas Sahid Jakarta, menunjukkan 83,3 persen pelajar SMA beranggapan Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti ideologi lain.

Temuan ini diungkapkan Iskandar saat mempertahankan disertasinya dalam bidang Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta pada Rabu (21/5/2024) dengan judul "Analisis Diseminasi dan Resepsi Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial (Studi Kasus YouTube BPIP RI)".

Iskandar memaparkan bahwa fenomena degradasi pemahaman dan penghayatan ideologi Pancasila ini dapat diatasi melalui desiminasi yang masif melalui media sosial.

"Diperlukan upaya keras untuk membendung krisis ideologi Pancasila ini. Salah satu caranya adalah melalui desiminasi Pancasila yang masif dan kreatif melalui media sosial," ujar Iskandar.

Penelitian Iskandar menunjukkan bahwa YouTube BPIP RI, kanal media sosial milik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), memiliki potensi besar untuk menjangkau generasi muda.

Namun, konten-konten yang disajikan BPIP RI di YouTube dinilai masih kurang menarik dan interaktif bagi generasi muda.

"Dengan fakus pada desiminasi melalui media sosial, akan membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakt terhadap nilai-nilai Pancasila dan memperkuat fondasi kebangsaan," ungkap Iskandar.

Iskandar menegaskan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses komunikasi BPIP dalam mendiseminasikan idiologi Pancasila melalui YouTube serta untuk menjelaskan bagaimana posisi audiens dalam merespon konten yang disampaikan BPIP melalui YouTube.

Penelitian ini, kata dia, menggunakan analisis dengan mengintegrasikan dua teori komunikasi yaitu teori resepsi Stuart Hall dan model komunikasi Lasswell. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian adalah studi kasus untuk menganalisis lebih terperinci dan mengamati bagaimana pesan idiologi Pancasila disebarkan, diterima, dan diproses oleh audien YouTube, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses tersebut.

Menurut Iskandar, hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi khalayak penonton kanal YouTube BPIP mayoritas pada posisi negosiasi.

"Untuk mengubah resepsi khalayak dari posisi negosiasi menjadi posisi dominan, maka dibutuhkan gimik simbolik," katanya.

Saran-saran diberikan untuk meningkatkan efektivitas desiminasi idiologi Pancasila, jelas Iskandar, termasuk penelitian yang lebih mendalam tentang respon audien, peningkatan kualitas konten, memperkuat keterlibatan audien, dan teruma memantau danpak desiminasi idiologi Pancasila melalui media sosial.

Selain itu, jelas Iskandar, saran juga mencakup pemberian hadiah atau beasiswa sekolah dan kuliah dari BPIP.

Diharapkan bahwa penerapan saran-saran tersebut dapat meningkatkan keberhasilan diseminasi idiologi Pancasila dalam memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan dari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan pihak belum memberikan perlindungan terhadap satu saksi kasus Vina yang meminta perlindungan dari LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susi.

Susi tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan. Karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut.

Namun, dipastikan saksi dimaksud bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik, dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Seorang saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya, Eki mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyebut saksi yang mengajukan permohonan perlindungan itu merupakan saksi fakta.

"Iya (ada saksi mengajukan perlindungan), (saksi) bukan dari pihak korban, saksinya yang tahu peristiwa tersebut," kata Susilaningtias saat dikonfirmasi, Kamis (23/5).

Susilaningtias menyebut permohonan perlindungan itu telah diajukan ke LPSK pada Rabu (23/5). Saat ini, kata dia, pihaknya masih menelaah permohonan tersebut.

"Masih kami telaah lebih lanjut, belum kami putuskan untuk diberikan perlindungan," ucap dia.

Sebelumnya, polisi telah menangkap Pegi Setiawan alias Pegi alias Peron, salah satu buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki.

Pegi ditangkap pihak berwajib saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa (21/5) sekitar pukul 18.23 WIB.

Pegi Setiawan kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pegi diduga otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016.

"Tersangka PS (Pegi Setiawan) diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi delapan tahun silam," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abast, Rabu (23/5) malam WIB.

KOMPAS.com - Fondasi ideologiPancasila di kalangan generasi muda Indonesia tampak mulai goyah. Hasil penelitian Iskandar, promovendus Universitas Sahid Jakarta, menunjukkan 83,3 persen pelajar SMA beranggapan Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti ideologi lain.

Temuan ini diungkapkan Iskandar saat mempertahankan disertasinya dalam bidang Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta pada Rabu (21/5/2024) dengan judul "Analisis Diseminasi dan Resepsi Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial (Studi Kasus YouTube BPIP RI)".

Iskandar memaparkan bahwa fenomena degradasi pemahaman dan penghayatan ideologi Pancasila ini dapat diatasi melalui desiminasi yang masif melalui media sosial.

"Diperlukan upaya keras untuk membendung krisis ideologi Pancasila ini. Salah satu caranya adalah melalui desiminasi Pancasila yang masif dan kreatif melalui media sosial," ujar Iskandar.

Penelitian Iskandar menunjukkan bahwa YouTube BPIP RI, kanal media sosial milik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), memiliki potensi besar untuk menjangkau generasi muda.

Namun, konten-konten yang disajikan BPIP RI di YouTube dinilai masih kurang menarik dan interaktif bagi generasi muda.

"Dengan fakus pada desiminasi melalui media sosial, akan membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakt terhadap nilai-nilai Pancasila dan memperkuat fondasi kebangsaan," ungkap Iskandar.

Iskandar menegaskan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses komunikasi BPIP dalam mendiseminasikan idiologi Pancasila melalui YouTube serta untuk menjelaskan bagaimana posisi audiens dalam merespon konten yang disampaikan BPIP melalui YouTube.

Penelitian ini, kata dia, menggunakan analisis dengan mengintegrasikan dua teori komunikasi yaitu teori resepsi Stuart Hall dan model komunikasi Lasswell. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian adalah studi kasus untuk menganalisis lebih terperinci dan mengamati bagaimana pesan idiologi Pancasila disebarkan, diterima, dan diproses oleh audien YouTube, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses tersebut.

Menurut Iskandar, hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi khalayak penonton kanal YouTube BPIP mayoritas pada posisi negosiasi.

"Untuk mengubah resepsi khalayak dari posisi negosiasi menjadi posisi dominan, maka dibutuhkan gimik simbolik," katanya.

Saran-saran diberikan untuk meningkatkan efektivitas desiminasi idiologi Pancasila, jelas Iskandar, termasuk penelitian yang lebih mendalam tentang respon audien, peningkatan kualitas konten, memperkuat keterlibatan audien, dan teruma memantau danpak desiminasi idiologi Pancasila melalui media sosial.

Selain itu, jelas Iskandar, saran juga mencakup pemberian hadiah atau beasiswa sekolah dan kuliah dari BPIP.

Diharapkan bahwa penerapan saran-saran tersebut dapat meningkatkan keberhasilan diseminasi idiologi Pancasila dalam memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia.

DOK. PRIBADI Iskandar saat mempertahankan disertasinya bidang Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta pada Rabu (21/5/2024).

Iskandar memulai jenjang pendidikan Strata 1 di Universitas Halu Oleo Kendari, lulus pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 1995, melanjutkan studi S2 Jurusan Ekofisiologi Tanaman di Univ. Padjadjaran, Bandung.

Selanjutnya, pada tahun 2001, melanjutkan Studi S3 di ITB Bandung Jurusan Mikrobiologi Tanah.

Dan Pada tahun 2008, Kembali studi S2 pada Program Studi Magister Manajemen di Univ. Jayabaya, Jakarta kemudian, pada tahun 2017, melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta.

Sebagai akademisi dan profesional, Iskandar memiliki pengalaman sebagai dosen dan pernah menduduki jabatan Wakil Dekan I Fakultas Pertanian di Univ. Islam 45 Bekasi pada 1997 hingga 2000.

Iskandar kemudian diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Agama RI, periode 2001-2004.

Selain sebagai Akademisi dan Birokrasi, Doktor Iskandar, juga, aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan, antara lain sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia periode 2003-2028.

Dia sempat menjabat sebagai Bendahara Umum di Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2003-2008), Ketua Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP BAMUSI), sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) periode 2004-2029.

Iskandar juga juga menjadi Bendahara Masjid At-Taufiq Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Masjid Milik Keluarga Alm. Muh. Taufik Kiemas) serta Dewan Pakar “Beyond Borders Indonesia”, dan Pendiri “Terang Hijau”.

Selain itu, Iskandar juga pernah diangkat sebagai Direktur Utama PT. Mega Indo Energi yang bergerak dalam bidang energy baru terbarukan dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Energi Baru Nawasena sejak tahun 2003.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan dari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan pihak belum memberikan perlindungan terhadap satu saksi kasus Vina yang meminta perlindungan dari LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susi.

Susi tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan. Karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut.

Namun, dipastikan saksi dimaksud bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik, dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pemkab Klaten menggelar Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Klaten.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Tegulasi BPIP, Adhianti menilai Perda yang dicanangkan Pemkab Klaten tersebut dapat dijadikan mercusuar nasional terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah.

Ia mengatakan, Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan merupakan wujud perhatian Pemkab Klaten terhadap pentingnya penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam semua lini.

"Ada beberapa hal penting yang menggugah BPIP untuk hadir ke sini (Klaten), salah satu yang utama karenna adanya Perda Kabupaten tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan," kata Adhianti di Pendapa Setda Kabupaten Klaten, Selasa (21/5/2024).

Ia turut mengapreasiasi Perda tersebut dan mengaku ingin berkolaborasi dalam pengimplementasiannya ke daerah lainnya. "Jika diberi kesempatan, mari kita sama-sama bawa Perda ini ke seluruh Indonesia sebagai mercusuar pertama," ajaknya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, lewat kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP melalui Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP itu dapat memberikan gambaran penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun camat hingga lurah atau kepala desa.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa dapat melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat," terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono yang hadir mewakili Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan, produk hukum yang solid dan pemahaman yang mendalam dalam nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Produk hukum yang baik pun nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

"Kita perlu memastikan setiap aturan yang dibuat dapat kita pahami bersama. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ideologi Pancasila juga merupakan hal yang sangat penting. Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, tapi merupakan landasa filosofis bangsa Indonesia," ungkapnya.

"Kami tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa mengajukan (perlindungan) ke LPSK,"

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,”

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama periode kepemimpinan 2019-2024 telah menerima sebanyak 19.238 permohonan perlindungan.

Ketua LPSK Periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan permohonan perlindungan terbanyak berasal dari korban, yakni sebanyak 14.732 permohonan, disusul saksi 1.370 permohonan.

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” kata Hasto dalam acara pisah sambut Pimpinan LPSK di Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Hasto, data ini bukan sekedar angka semata. Tapi menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPSK, utamanya dari para pencari keadilan.

LPSK periode 2019-2024 kata dia menjalankan program perlindungan, yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban.

Status hukum terlindung kurun waktu 2019-2023 yang mengakses program perlindungan LPSK paling tinggi berstatus sebagai korban (15.001), kedua sebagai saksi (1.492), dan ketiga berstatus saksi korban (1.426).

“Jumlah total terlindung yang mengakses program perlindungan LPSK sebanyak 23.180 terlindung. Sebanyak 29.676 program perlindungan telah diberikan sebagai pelayanan para terlindung itu,” katanya.

Hasto juga memaparkan sejumlah kasus-kasus besar yang ditangani turut mengangkat nama LPSK, yakni kasus Duren Tiga atau pembunuhan Brigadir Josua, kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Tragedi Kanjuruhan, penembakan di KM 50, robot trading, hingga kasus kekerasan seksual di Jombang, Bandung, kasus Mario Dandi, dan masih banyak lainnya.

“Pada kepemimpinan kami lahir keputusan, kebijakan untuk memberikan layanan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu selama seumur hidup,” kata Hasto.

Menurut Hasto, program ini tidak hanya untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966, tapi untuk seluruh korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Capaian lainnya terkait peningkatan anggaran LPSK yang tadinya (2019) sebesar Rp54 miliar, turun menjadi Rp41 miliar di tahun 2020.

Berkat kerja keras Kepemimpinan LPSK periode 2019-2024 meyakinkan DPR, MPR dan kementerian untuk menaikkan anggaran, terealisasi di 2023 dengan besaran Rp296 miliar.

Sedikit banyak capaian yang berhasil diraih kepemimpinan LPSK periode 2019-2024, Hasto meyakini kepemimpinan selanjutnya juga dapat menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban lebih baik lagi.

“Capain itu saya yakin akan terus dikembangkan, atau bahkan dilampaui oleh pimpinan LPSK berikutnya, saya yakin rekan-rekan memiliki komitmen jauh melampaui kami dan memiliki kesempatan yang jauh lebih terbuka, serta gagasan yang lebih baik dari kami,” kata Hasto.

Kepemimpinan LPSK berganti kepemimpinan dari periode sebagai ketua 2019-2024 ke periode 2024-2029 yang diketuai oleh Brigjen Pol (Purn) Achmadi (eks wakil ketua).

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo mengungkap ada 19.238 permohonan yang diterima semenjak dia menjabat. Dia menyebut anggaran LPSK terbanyak digunakan untuk kepentingan perlindungan

"Yang mengakses perlindungan mencapai 23.180 program perlindungan yang diberikan kepada terlindung. Anggaran dana yang diberikan kepada LPSK sebagian besar digunakan untuk dana perlindungan," kata Hasto dalam sambutannya di acara 'Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambutan Pimpinan' di Auditorium LPSK, Jakarta Timur, Rabu (22/5/2024).

Hasto mengenang beberapa kilas balik perjalanan LPSK yang diawali dengan situasi pengurangan anggaran dari Rp 54 miliar menjadi Rp 41 miliar karena pandemi COVID-19. Bahkan Hasto menyebutkan pihaknya sempat berniat berhenti bekerja karena biaya terbatas.

"Memulai awal jabatan dihadapkan pada situasi memprihatinkan, saat diterjang pandemi COVID-19 kami sempat berniat menghentikan perlindungan saksi dan korban karena terbatasnya biaya. Alhamdulillah tidak jadi karena jumlah anggaran dinaikkan," ujar Hasto.

Hasto mengatakan ada masa ketika nama LPSK belum familiar diketahui oleh publik, bahkan tidak semua mengetahui tugas dan fungsi LPSK. Ia menilai untuk mengatasi dan menangani hegemoni ini perlu dilakukan tekanan-tekanan yang sifatnya kebudayaan.

"Kita tau proses penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai kekuatan ekonomi dan politik. Pelaksanaan hukum belum berjalan seperti semestinya," kata Hasto.

Diketahui, saat ini program berupa fasilitas restitusi 5.570 merupakan program perlindungan terbanyak yang diberikan LPSK sepanjang 2023. LPSK memfasilitasi penghitungan restitusi sebesar Rp 2,8 triliun.

Penghitungan restitusi ini naik 51 persen dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 1,8 triliun. Pemenuhan fasilitas restitusi paling banyak diberikan kepada tindak pidana pencucian uang 4.352, tindak pidana kekerasan seksual 591, tindak pidana perdagangan orang 433, dan penganiayaan berat 101.

Ketua LPSK Periode 2024-2029 Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr Achmadi menyebutkan LPSK harus melakukan segala upaya untuk perlindungan saksi dan korban. Saat ini diperlukan penguatan mekanisme dan kualitas tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK.

"Peningkatan sinergi kolaborasi kerja dengan penegak hukum, instansi terkait, pihak berwenang, dan civil society. Peningkatan sistem restitusi atau ganti rugi korban dan saksi," kata Achmadi.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus memetakan tantangan penanganan terorisme dengan presisi ...

Jakarta (ANTARA) - Terorisme tidak mengenal batas wilayah sehingga tidak heran bila kejahatan tersebut dikategorikan sebagai transnational organized crime.

Oleh sebab itu, pemerintahan baru periode 2024 -- 2029 yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus memetakan tantangan penanganan terorisme dengan presisi agar kejahatan tersebut dapat diantisipasi maupun ditindak secara terukur.

Berdasarkan The Global Terrorism Index 2024 yang dikeluarkan Institute for Economics and Peace (IEP), saat ini Indonesia berada di peringkat ke-31 atau naik tujuh peringkat dibandingkan indeks sebelumnya.

Indeks tersebut bisa menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan kinerja yang baik dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Joko Widodo-Ma’ruf Amin seiring dengan meningkatkan kinerja pemberantasan terorisme yang lebih solid ke depannya.

Prabowo-Gibran sebelumnya juga sempat menuliskan di dalam visi-misi saat berkontestasi pada Pilpres 2024 terkait terorisme, yakni mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum, dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh.

Selain itu, Prabowo-Gibran ingin memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan serta keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Tantangan

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menjelaskan repatriasi atau pemulangan kembali warga negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters (FTF) menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan repatriasi perlu dilakukan mengingat telah tersedianya regulasi yang mengatur hal tersebut, yakni Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters.

Repatriasi dianggap perlu, terutama terhadap WNI yang berada di luar negeri dan terasosiasi FTF seperti di Suriah.

Berdasarkan data BNPT, saat ini Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang warga negaranya masih berada di kamp-kamp pengungsi di Suriah. Padahal, sejumlah negara seperti Uzbekistan, Kirgiztan, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Maroko, dan Prancis telah memulangkan warga negaranya.

Pemulangan WNI di Suriah, misalnya yang berada di kamp Al-Hawl dan Al-Roj, perlu menjadi perhatian Prabowo-Gibran agar anak-anak yang berada di sana dapat terhindar dari paparan radikalisme atau menjadi kombatan-kombatan di sana.

Bila sudah terpapar radikalisme, Pemerintah perlu mengikutsertakan mereka dalam program deradikalisasi, seperti di Sentra Handayani, Jakarta. Program yang sudah berjalan dan dilakukan oleh BNPT bersama Kementerian Sosial.

Selanjutnya, anak-anak dan perempuan yang terlibat dalam aksi teror perlu diperhatikan juga oleh Prabowo-Gibran. Berdasarkan data BNPT, saat ini terdapat 60 perempuan dan 20 anak-anak yang terlibat dalam terorisme.

BNPT juga mendata sejak 2020 -- 2023 terdapat 80 orang berusia 18-24 tahun yang ditangkap atas keterlibatannya dengan terorisme, sedangkan selama 2000 -- 2023 tercatat 65 putusan pengadilan dengan terpidana perempuan yang terlibat terorisme.

Penanganan anak-anak dan perempuan yang terlibat terorisme menjadi penting mengingat keterlibatan mereka merupakan tren terbaru aksi teror semenjak hadirnya kelompok teror ISIS.

Berikutnya, eks narapidana terorisme atau residivis dan upaya-upaya deradikalisasi perlu diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu itu perlu diperhatikan karena residivis terorisme masih menjadi ancaman dengan melakukan aksi teror kembali, seperti yang terjadi pada peristiwa bom Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, 7 Desember 2022.

Namun, upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme atau orang-orang yang sudah terpapar, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, masih memiliki sejumlah tantangan.

Berdasarkan data BNPT, dari 1.591 orang yang menjadi sasaran deradikalisasi, tercatat hanya 658 orang yang mengikutinya. Sisanya, sebanyak 364 orang belum mengikuti dan membutuhkan pendekatan personal, 422 tidak mau mengikuti deradikalisasi, dan 147 masih belum diketahui keinginan mau atau tidaknya mengikuti upaya tersebut.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengenai tren pendanaan terorisme dan terorisme di ruang siber yang meliputi penggunaan teknologi.

BNPT sempat menemukan propaganda jihad melalui gim video, yakni berupa bendera ISIS. Oleh sebab itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mewaspadai penyebaran paham radikalisme di ruang siber.

Pakar keamanan internasional Universitas Indonesia Ali Abdullah Wibisono mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap potensi munculnya ideologi-ideologi baru terkait jihadisme di Indonesia.

Selain itu, deradikalisasi perlu difokuskan kepada figur-figur tertentu. Lalu, kemitraan internasional, lintas negara, dan lintas aktor juga perlu diperhatikan dan diperkuat.

Pendanaan kegiatan terorisme pun perlu diperhatikan karena teroris dianggap semakin mampu menggabungkan penggalangan dana secara langsung maupun daring. Kemudian, pemulihan terhadap korban aksi teror patut menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Repatriasi dan deradikalisasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan selanjutnya. Ruang-ruang siber yang terenkripsi juga perlu diantisipasi agar gerak teroris dalam ruang siber dapat ditangani.

Adapun peneliti senior The Habibie Center, salah satu organisasi masyarakat sipil, yakni Johari Efendi, juga menyebut ruang siber perlu diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) juga harus diperhatikan, terlebih secara legal formal RAN PE yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 akan berakhir pada Desember 2024 sehingga, RAN PE berikutnya diperlukan.

Namun demikian, rencana aksi daerah mengenai hal serupa juga dibutuhkan karena pembicaraan mengenai pencegahan dan penanggulangan masih dianggap sebagai isu nasional saja sehingga hal tersebut menjadi tantangan dan perlu disimak oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu residivis terorisme yang disegani karena bebas murni atau tidak menjalani deradikalisasi juga perlu diperhatikan. Hal ini karena residivis tersebut dianggap seolah berada di level tertinggi bagi simpatisannya.

Terlebih, berdasarkan data BNPT, misalnya, selama April 2024 saja terdapat 17 narapidana terorisme yang selesai menjalani masa hukuman. Dari 17 orang tersebut, sebanyak 52,9 persen bebas bersyarat, dan 47,1 persen bebas murni.

Oleh sebab itu, sejumlah tantangan-tantangan penanganan terorisme tersebut harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran agar kebijakan-kebijakan efektif dan optimal dapat diupayakan, atau visi-misi saat berkontestasi dahulu dapat diwujudkan.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024