Jakarta -

Paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen mengumumkan daftar dewan pembina dan tim pemenangan di Pilgub Jateng. Dari daftar tersebut, ada sederet nama besar yang masuk dalam tim, seperti mantan KSAD hingga Kapolri. Berikut daftarnya.

Dilansir detikJateng Senin (9/9/2024), nama-nama tersebut diumumkan saat Deklarasi Pemenangan Luthfi-Yasin yang digelar di MAC Ballroom Kota Semarang. Untuk posisi Ketua Tim Pemenangan yakni Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto.

"Diberi tugas oleh Presiden terpilih, pak Prabowo Subianto untuk bantu memenangkan bapak Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin," kata AM Putranto saat memberikan sambutan, Sabtu (7/9/2024).

Selanjutnya, susunan Dewan Pembina, ada nama mantan KSAD yaitu Letnan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Ada juga nama mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Sutarman serta mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto.

Sementara, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah tim pemenangan. Anggotanya merupakan 17 tokoh yang mayoritas politisi serta ketua parpol di Jawa Tengah.

Untuk daftar nama juru kampanye, ada Bibit Waluyo kembali muncul sebagai koordinator. Ada juga dua artis yang jadi anggota juru kampanye yaitu Vicky Prasetyo dan Nafa Urbach.

Daftar Dewan Pembina Tim Pemenangan Luthfi-Yasin
1. KH Munif Zuhri
2. KH. Achmad Chalawani Nawawi
3. Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M
4. KH Subhan Ma'mun
5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutarman, S.I.K
6. KH Zuhrul Anam
7. Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Bibit Waluyo
8. KH. Chamami, M.Si
9. Komjen Pol (Purn) Drs. Ari Dono Sukmanto, S. H.
10. KH Sholahudin Shodaqoh
11. Letnan Jenderal TNI (Purn) Bakti Agus Fadjari, S.I.P, M.Si.
12. KH Shodiq Hamzah
13. Mayjend TNI (Purn) Toto Nugroho
14. Prof. Sri Puryono
15. Sugiono
16. Prasetyo Hadi
17. Pdt. Bambang Mulyana

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Penugasan Lain Bikin Sahroni Batal Jadi Ketua Timses RK-Suswono':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/gbr)

Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jateng 2024.

"Diberi tugas oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto untuk bantu memenangkan Bapak Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin," kata AM Putranto saat memberikan sambutan Deklarasi Pemenangan Luthfi-Yasin yang digelar di MAC Ballroom Kota Semarang, Sabtu (7/9).

Selanjutnya, susunan Dewan Pembina, ada nama mantan KSAD yaitu Letnan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Ada juga nama mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Sutarman serta mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto.

Sementara, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah tim pemenangan. Anggotanya merupakan 17 tokoh yang mayoritas politisi serta ketua parpol di Jawa Tengah.

Untuk daftar nama juru kampanye, ada Bibit Waluyo kembali muncul sebagai koordinator. Ada juga dua artis yang jadi anggota juru kampanye yaitu Vicky Prasetyo dan Nafa Urbach.

Berikut daftar lengkap Dewan Pembina Tim Pemenangan Luthfi-Yasin:

1. KH Munif Zuhri2. KH. Achmad Chalawani Nawawi3. Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M4. KH Subhan Ma'mun5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutarman, S.I.K6. KH Zuhrul Anam7. Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Bibit Waluyo8. KH. Chamami, M.Si9. Komjen Pol (Purn) Drs. Ari Dono Sukmanto, S. H.10. KH Sholahudin Shodaqoh

11. Letnan Jenderal TNI (Purn) Bakti Agus Fadjari, S.I.P, M.Si.12. KH Shodiq Hamzah13. Mayjend TNI (Purn) Toto Nugroho14. Prof. Sri Puryono15. Sugiono16. Prasetyo Hadi17. Pdt. Bambang Mulyana

Baca selengkapnya di sini. 

Malang: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Negeri malang menggelar Focus Group Discussion (FGD). Forum berdiskusi penting mengenai rapuhnya etika penyelenggaraan negara, khususnya dalam konteks etika sosial dan pendidikan di Indonesia.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan, tema besar yang diangkat adalah tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia saat ini, terutama terkait dengan kapitalisme global yang mereduksi pendidikan menjadi instrumen untuk kepentingan ekonomi semata, jauh dari visi luhur para pendiri bangsa.

Menurutnya, pendidikan seharusnya menjadi pilar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia telah kehilangan arah, dan tidak lagi mencerminkan visi luhur yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara.
"Pendidikan yang seharusnya membentuk manusia yang cinta tanah air, budayanya, dan bangsanya, kini lebih berorientasi pada pasar kerja dan industri. Tujuan pendidikan berubah menjadi sekadar mencetak tenaga kerja yang siap pakai, sementara nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan budaya justru terpinggirkan," kata Benny dalam keterangannya, Sabtu, 7 September 2024.

Pendidikan yang idealnya memanusiakan manusia kini beralih menjadi komoditas yang diperdagangkan. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas semakin terbatas, di mana hanya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang mampu mengaksesnya.

Kapitalisme global telah meresapi sistem pendidikan kita, menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan profit daripada sarana menciptakan manusia yang merdeka, berkepribadian, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Kapitalisme global telah menanamkan pengaruh yang kuat dalam sistem pendidikan Indonesia.

Perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tidak lagi memprioritaskan pendidikan untuk semua, melainkan cenderung berorientasi pada keuntungan. Biaya pendidikan yang semakin tinggi membuat pendidikan berkualitas hanya dapat diakses oleh kalangan yang mampu.

Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin tajam di antara anak-anak bangsa. Pendidikan yang hanya berorientasi pada pasar kerja menciptakan sistem yang sempit dan terbatas. Mahasiswa dan siswa didorong untuk mengejar keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, sementara nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi fondasi dalam pembentukan karakter manusia terabaikan.

"Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya menciptakan manusia yang mampu berpikir secara kritis dan merdeka, namun kini sistem pendidikan kita justru menghasilkan individu-individu yang terkungkung dalam pola pikir mekanistik dan pragmatis," kata Benny.

Pancasila harus kembali menjadi landasan utama dalam membangun sistem pendidikan Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara yang bersifat seremonial atau ritual, tetapi harus menjadi moral etis yang menuntun bangsa ini. Pancasila harus menjadi jiwa dan gugus insting yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan bernalar setiap warga negara, khususnya dalam dunia pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, Pancasila harus diimplementasikan secara nyata. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki kesadaran sosial, cinta tanah air, dan mampu berpikir kritis.

Pendidikan tidak boleh lagi sekadar menjadi sarana untuk menghasilkan sertifikasi atau gelar, tetapi harus menciptakan manusia yang merdeka secara pikiran dan hati. Perubahan paradigma dalam pendidikan harus dimulai dari para pendidik. Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, dan mereka harus diberdayakan untuk menjadi agen perubahan.

Pendidikan yang berorientasi pada Pancasila membutuhkan guru yang tidak hanya berfungsi sebagai instruktur, tetapi juga sebagai sahabat dan pembimbing bagi para siswa. Guru harus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam konteks akademis maupun kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan hal ini, reformasi mendalam dalam pelatihan guru sangat diperlukan. Guru harus memiliki kebebasan untuk mengajar dengan hati dan menanamkan nilai-nilai etis yang relevan dengan tantangan zaman. Mereka harus mampu mendidik siswa agar berpikir kritis, memiliki kesadaran sosial yang tinggi, dan mencintai bangsa serta budayanya. Sistem pendidikan Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan.

"Salah satunya adalah hilangnya nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam dunia pendidikan," kata Benny.

Menurut Benny, pengaruh kapitalisme global telah mereduksi pendidikan menjadi alat untuk menghasilkan tenaga kerja semata, sementara nilai-nilai seperti keadilan, persaudaraan, dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila sering kali diabaikan. Selain itu, sistem pendidikan kita terlalu berorientasi pada pengajaran yang bersifat monologis dan dogmatis. Siswa diharuskan untuk menghafal materi tanpa benar-benar memahami makna dari apa yang mereka pelajari. Pendidikan yang monoton ini tidak memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis atau mengembangkan kesadaran sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, reformasi mendalam dalam sistem pendidikan Indonesia sangat diperlukan. Pancasila harus menjadi landasan utama dalam reformasi ini, baik dalam penyusunan kurikulum maupun metode pengajaran. Pendidikan Pancasila harus diajarkan secara kritis dan relevan dengan tantangan kehidupan modern, sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. BPIP memiliki peran penting dalam upaya ini.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan ideologi Pancasila, BPIP harus mampu menyusun buku teks dan modul pendidikan yang tidak hanya berisi teori, tetapi juga memberikan inspirasi bagi siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari.

Modul pendidikan ini harus mengubah cara berpikir, bertindak, dan bernalar siswa, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berpikir kritis dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan harus mampu membangun kesadaran kritis di kalangan siswa karena pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis.

"Pendidikan Pancasila harus diajarkan dengan cara yang interaktif, sehingga siswa dapat memahami relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata," kata Benny.

Pendidikan yang interaktif dan kontekstual akan memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan keadaan sosial, dan mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi bangsa. Proses pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima pasif pengetahuan, tetapi juga pelaku aktif dalam proses belajar.

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah hilangnya keteladanan dari para penyelenggara negara. Para pemimpin dan pengambil keputusan sering kali terjebak dalam praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keteladanan yang hilang ini turut mempengaruhi dunia pendidikan, di mana etika dan moralitas sering kali diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Benny berharap, forum yang diadakan dapat memberikan peta jalan bagi para pengambil kebijakan untuk mengubah konsep pendidikan agar lebih sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pemimpin pendidikan dan calon menteri pendidikan harus dipilih berdasarkan visi yang jelas serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

"Mereka harus bebas dari kepentingan politik dan ekonomi serta memiliki keutamaan publik yang tinggi. Pendidikan harus dikembalikan sebagai pilar peradaban," kata Benny.

Menurut Benny, sistem pendidikan yang berlandaskan Pancasila akan menciptakan masyarakat yang cerdas, beretika, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk manusia seutuhnya yang mampu berpikir kritis, memiliki rasa tanggung jawab sosial, dan cinta terhadap bangsa serta tanah airnya.

"Reformasi pendidikan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya akan menciptakan generasi yang kompeten, tetapi juga generasi yang memiliki integritas moral dan etika yang tinggi," kata Benny.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Semarang -

Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Komjen Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) pada Pilgub Jateng 2024. Ada juga nama Letnan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachmansebagai Dewan Pembina.

Susunan pengurus tim pemenangan tersebut diumumkan pada acara Deklarasi Pemenangan Ahmad Luthfi - Taj Yasin di MAC Ballroom Kota Semarang. Putranto menyebut dia mendapat perintah dari Prabowo Subianto untuk memenangkan Luthfi-Yasin.

"Diberi tugas oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto untuk bantu memenangkan Bapak Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin," kata AM Putranto saat memberikan sambutan, Sabtu (7/9/2024).

Dalam sambutannya, Putranto menegaskan ada 15 partai pengusung dan pendukung yang merapat ke Luthfi-Yasin. Dukungan juga datang dari relawan.

"Ada 15 partai, belum yang lainnya. Mari sama-sama sepakat bahu-membahu. Sekarang banyak yang daftar sebagai relawan. Semua terkendali dengan baik," tegasnya.

AM Putranto merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Jabatan terakhir di TNI yaitu Komandan Kodiklat TNI AD. Ia juga bertugas sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Sementara itu dalam susunan Dewan Pembina tim pemenangan Luthfi-Yasin, terlihat juga ada nama Dudung Abdurachman. Berikur daftar dewan pembinanya:
1. KH Munif Zuhri
2. KH. Achmad Chalawani Nawawi
3. Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M
4. KH Subhan Ma'mun
5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutarman, S.I.K
6. KH Zuhrul Anam
7. Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Bibit Waluyo
8. KH. Chamami, M.Si
9. Komjen Pol (Purn) Drs. Ari Dono Sukmanto, S. H.
10. KH Sholahudin Shodaqoh
11. Letnan Jenderal TNI (Purn) Bakti Agus Fadjari, S.I.P, M.Si.
12. KH Shodiq Hamzah
13. Mayjend TNI (Purn) Toto Nugroho
14. Prof. Sri Puryono
15. Sugiono
16. Prasetyo Hadi
17. Pdt. Bambang Mulyana

(apl/apl)

MALANG - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan etika, ideologi, dan pembangunan sosial. Penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hak itu diungkapkan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial dan Pendidikan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)" di Malang, Jawa Timur, Senin (2/9/2024)

Mahfud mengatakan, kerapuhan etika sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Menurutnya, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih berlanjut hingga kini.

Meskipun, Reformasi diharapkan membawa perubahan melalui TAP MPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, tantangan etika tetap ada.

?Terjadi flexing, pamer kemewahan, suka bohong, pemborosan yang luar biasa sehingga yang terjadi tumpulnya Trisakti. Kedaulatan politik tidak secara substansi dilaksanakan, terkadang didikte juga oleh ambisi pribadi,? katanya.

Salah satu upaya untuk menghapus persoalan etika itu ialah melalui penguatan Pancasila.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu menjelaskan, Pancasila punya dua fungsi, pertama berfungsi sebagai dasar negara dan fungsi selain dasar negara.

Fungsi sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber pembentukan hukum di Indonesia. Sementara Pancasila yang berfungsi sebagai selain dasar negara, Pancasila menjadi medium pemersatu bangsa, pedoman hidup bangsa, dan pandangan hidup bangsa.

?Fungsi Pancasila selain dasar negara ini adalah nilai moral dan etik. Daya ikatnya kesadaran moral, takut, risih sehingga sanskinya otonom. Yang terjadi, orang hanya takut pada Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bisa diubah sewaktu-waktu oleh penyelenggara negara,? tukasnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Pancasila harus diletakkan kembali sebagai ideologi berbasis kesadaran historis. ?Bahwa Ideologi itu lahir dari berbagai pemikiran, islamisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan marxisme,? katanya.

Lewat kesadaran historis terhadap Pancasila itu, proses demokratisasi di Indonesia harus dipastikan tidak melayani segelintir orang saja tapi melayani kepentingan rakyat.

?Sistem hubungan kekuasaan cenderung oligarki, terbukti pada masa Orde Baru tidak menguntungkan bagi kepentingan masyarakat, hanya memunculkan ketimpangan sosial,? ujarnya.

Budayawan Garin Nugroho menyoroti internet yang dulu dianggap sebagai ruang publik yang demokratis kini berubah menjadi arena politik massa yang manipulatif.

Sutradara sejumlah film itu mencatat hampir 80% anak muda menggunakan internet, namun banyak dari mereka terjebak dalam politik pasar yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan kekuasaan, bukan produktivitas masyarakat.

?Perlu ada strategi etika yang jelas untuk mengatasi fenomena ini dan memastikan bahwa ruang digital dapat digunakan secara konstruktif,? katanya sambil menegaskan ruang maya saat ini tanpa panduan nilai kebangsaan.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICPR) Siti Musdah Mulia mengatakan, pentingnya reformasi budaya dan undang-undang untuk mengatasi diskriminasi dan intoleransi.

?Reform sejumlah undang-undang atau peraturan yang ada yaitu sejumlah perundang-undangan masih ada yang diskriminatif. ICRP pernah mendata, terdapat 147 undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur diskriminatif dan intoleran,? pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya menilai, keterlibatan LPSK merupakan wujud keseriusan menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan.

"Menghadirkan LPSK adalah bentuk keseriusan Pansus Angket Haji DPR dalam menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka yang berpedoman pada kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Wisnu saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Menurut dia, selama kurang lebih 2 pekan berjalan, investigasi oleh Pansus Angket Haji DPR mulai menemukan titik terang.

Di sisi lain, ada saksi yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Pansus Angket Haji, baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur non pemerintah mendapatkan tekanan.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai pentingnya kehadiran LPSK.

"Semisal jemaah, mulai menerima tekanan hebat dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Tekanan itu juga dirasakan oleh anggota pansus," ucap dia.

Lebih lanjut, politikus PKS ini menyampaikan, LPSK akan memberikan sejumlah bentuk perlindungan.

Dia menyebut, perlindungan tersebut dapat diberikan berdasarkan permintaan saksi secara pribadi atau dapat melalui permintaan Pansus Angket Haji DPR.

“Perlindungan dalam bentuk fisik semisal menyediakan safe house atau Rumah Aman, pengawalan melekat, hingga pendampingan hukum bagi para saksi yang mengalami ancaman dan gugatan hukum akibat dari keterangan yang disampaikan kepada pansus angket haji DPR,” tutur Wisnu.

Selain itu, Wisnu mengatakan, LPSK akan mendampingi proses investigasi penyelenggaraan haji sampai penyelidikan oleh Pansus Angket Haji DPR tuntas.

“Salah satu bentuk dukungan LPSK terhadap para saksi adalah kehadiran mereka secara fisik guna memantau penyampaian keterangan oleh para saksi yang dipanggil oleh pansus angket haji DPR,” ucap dia.

DPR resmi membentuk Pansus Angket Haji pada rapat paripurna, Selasa (10/7/2024).

Pansus Haji DPR dinilai penting, salah satunya untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu temuan tim pengawas haji adalah terkait informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga stakeholder haji sebenarnya termasuk juga dari beberapa biro perjalanan haji dan umrah yang memberikan informasi yang sangat berharga, terkait dengan indikasi korupsi itu," kata anggota Pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 10 Juli 2024.

Jakarta -

Tanggal 7 September merupakan peringatan Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Penetapan hari ini berkaitan dengan peristiwa wafatnya aktivis HAM Indonesia, Munir.

Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional bertujuan untuk memperjuangkan perlindungan HAM bagi pembela hak asasi manusia. Dilansir situs Komnas HAM, pembela HAM atau yang disebut Human Rights Defender sampai saat ini masih sering mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi.

Berikut serba-serbi Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional.

Asal-usul Hari Perlindungan Pembela HAM

Pada 7 September 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sidang paripurna menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Di tanggal yang sama, Komnas HAM dalam sidang paripurna juga mengesahkan Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM.

"Kami sudah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan ini menjadi hari nasional," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, Selasa (7/9/2021).

Menurut Komnas HAM, keberadaan pembela HAM sangat penting dalam pemajuan, pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Semangat dan ide perlindungan pembela HAM harus tetap dijaga dan dirawat agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Komnas HAM bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia pada Selasa, 7 September 2021.

Pembela HAM dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sudah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pemajuan HAM. Oleh karena itu, harus ada perlindungan dan pemulihan bagi para pembela HAM.

"Para pembela HAM berkontribusi dalam bentuk pendampingan korban, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM, peliputan, pemantauan dan dokumentasi berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM, perlindungan saksi atau korban pelanggaran HAM, bahkan melakukan perubahan hukum dan kebijakan, serta berbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM yang lainnya," lanjut Hairansyah.

Berikut beberapa rekomendasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK yang mendesak perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi para pembela HAM.

• DPR RI untuk segera melakukan perubahan berbagai kebijakan dalam berbagai bentuk yang berpotensi menjadi ancaman bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM (UU ITE/UU Minerba/UU Cipta Kerja), serta merevisi UU HAM yang memperkuat peran dan fungsi lembaga negara independen untuk mendorong ruang perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif terhadap pembela HAM dan perempuan pembela HAM;
• Kementerian LHK untuk segera menetapkan permen anti SLAP terkait dengan implementasi Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup;
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turut membangun sistem perlindungan melalui rumah-rumah aman bagi PPHAM yang mengalami kekerasan/serangan;
• Aparat Penegak Hukum untuk memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mensosialisasikan Pasal tersebut secara masif terutama kepada Aparat Penegak Hukum dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Selain itu menggunakan mekanisme berbasis HAM dalam penanganan kasus Pembela HAM dan tidak mudah menerapkan pemidanaan untuk mengkriminalisasi mereka;
• Media (offline dan online) untuk lebih intensif dalam mempublikasikan persoalan Pembela HAM demi memperkuat pemahaman publik.

Simak juga Video 'Komnas HAM: 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM':

[Gambas:Video 20detik]

(kny/idn)

Jakarta: Dalam rangka memperkuat pemahaman dan penanaman nilai nilai Pancasila di kalangan Milenial dan Generasi Z serta menyemarakan HUT ke 79 RI. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Sosialisasi Pancasila di atas geladak Kapal Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat-992.

Acara ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada komponen masyarakat dalam melaksanakan Penguatan Pancasila. Acara yang digagas oleh TNI AL dan Gerakan Nasional Penguatan Pancasila (GNPP) dirancang untuk mendekatkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui pendekatan yang kreatif dan inspiratif di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Serta bentuk dukungan kepada seluruh komponen masyarakat dalam memperkuat nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, sebagai simbol kekuatan maritim Indonesia, dipilih sebagai lokasi sosialisasi untuk menegaskan pentingnya peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan global. Dengan latar belakang lautan yang luas, kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di hati generasi penerus bangsa. KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 yang juga hasil karya anak bangsa ini memiliki penamaan Tokoh Pahlawan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) serta memiliki pengalaman dalam rangka membantu misi kemanusiaan.
“Saat ini, kita berdiri di atas Kapal rumah sakit pertama karya PT PAL Indonesia yang merupakan karya anak bangsa. Penamaan Kapal ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan pendirian bangsa Indonesia," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 1 September 2024.

Yudian menambahkan, kapal ini sudah banyak mengemban tugas operasinya, antara lain dukungan medis kegiatan KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023, dan pengiriman bantuan baik logistik maupun fasilitas kesehatan ke Jalur Gaza Palestina dari Tahun 2023 sampai dengan 2024.

Penguatan Pancasila pada generasi muda memiliki peranan penting dimana kegiatan ini merupakan arahan Presiden pada Presidential Lecture Tahun 2019, “129 juta anak-anak muda, itu hampir 48 persen, kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, enggak mengerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini.” Ujar Yudian Wahyudi mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo.

Menurut Yudian di era yang serba cepat dan penuh dengan perubahan seperti sekarang ini, generasi milenial dan Gen-Z memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga serta menguatkan jati diri bangsa. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi di genggaman tangan, generasi muda adalah penggerak utama dalam membentuk masa depan Indonesia.

Namun, di tengah globalisasi yang semakin mengikis batas-batas negara, diperlukan agar bangsa tetap berdiri kokoh, yakni, Pancasila.

"Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi ia adalah perekat kita semua sebagai bangsa yang beragam. Di tengah derasnya arus informasi global, Pancasila menjadi panduan kita dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa," kata Yudian.

Penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Milenial dan Gen Z di atas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 adalah simbol dari upaya BPIP untuk menjaga dan memperkuat ideologi negara, tidak hanya di darat tetapi juga di laut, yang merupakan bagian integral dari identitas kita sebagai bangsa maritim.

BPIP ingin Generasi Z dan Milenial merasakan langsung kebesaran Indonesia dan memahami pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa. Acara juga melibatkan serangkaian kegiatan edukatif dan interaktif, seperti talk show kebangsaan, Deklarasi Gerakan Nasional Penguatan Pancasila, Pembacaan ikrar Pancasila, kegiatan interaktif Ke-Pancasila-an. Para peserta yang berjumlah kuran lebih 1.000 orang, yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pemuda dari berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, juga diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan para narasumber, yang berbagi pandangan tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Selain itu para peserta dapat merasakan ship tour serta joy sailing di sekitar perairan Tanjung Priuk. Sehingga kegiatan ini dapat memberikan wawasan kepada para peserta tentang peran BPIP dalam menguatkan Pembinaan Ideologi Pancasila serta TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dengan ini, diharapkan para pemuda tidak hanya memahami pentingnya Pancasila, tetapi juga menghargai peran strategis Indonesia sebagai negara maritim yang besar untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada anggota Panitia Khusus (Pansus) dan para saksi dalam penyelidikan Penyelenggaraan Haji 2024.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menegaskan, LPSK siap memastikan perlindungan bagi saksi dan anggota Pansus yang mengalami intimidasi dan ancaman.

"Saya mau memastikan kepada bapak dan ibu sekalian yang hadir sebagai saksi, saya mendorong supaya tidak takut. Jadi sampaikan kepada LPSK apa yang benar, apa yang sesuai fakta dan kebenarannya," kata Sri dalam keterangan pers, Kamis (29/8/2024).

"Kami tetap akan merahasiakan, adapun informasi yang kami terima itu hanya untuk ranah internal LPSK. Jika dibutuhkan untuk penyelidikan kami akan melihat lebih lanjut," sambungnya.

Dalam keterangannya di DPR RI, Sri Suparyati menjelaskan, tugas dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan mandat lembaga tersebut.

Ia memastikan, perlindungan yang disediakan mencakup perlindungan fisik, pendampingan prosedural, perlindungan hukum, layanan medis, serta dukungan psikologis dan psikososial.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi tindakan cepat LPSK dalam memberikan perlindungan proaktif kepada anggota pansus haji Kementerian Agama.

Ia juga mengakui bahwa selama rapat pansus haji berlangsung, beberapa anggota DPR mengalami intimidasi.

“Saya selaku anggota Pansus Haji mengucapkan terima kasih kepada LPSK sudah hadir dan berkenan hadir selama kita melakukan persidangan. Saya sudah mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan terkait masa proses pembahasan kita hari ini karena ada beberapa data yang kita bahas, ternyata dari data yang disebutkan hari ini sudah mulai ada penekanan kepada orang yang kita sebutkan,” ujar politikus PDI-P ini.

Ia juga menyebutkan, sejumlah saksi yang dihadirkan selama rapat merasa tertekan dan ketakutan.

Dengan kondisi tersebut, Selly berharap LPSK segera memberikan perlindungan kepada saksi dan anggota DPR yang tergabung dalam pansus haji.

Sebagai informasi, Pansus DPR-RI untuk Penyelenggaraan Haji 2024 dibentuk atas dugaan penyelundupan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama.

Kemenag diduga menyelewengkan kuota haji khusus yang seharusnya merupakan jatah kuota haji reguler.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta agar rapat yang diagendakan untuk membahas soal pelepasan hijab Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada Senin ditunda.

"Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung, tapi barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Doli menyebut bahwa Komisi II DPR mengundang Kepala BPIP pada Senin pukul 14.00 WIB dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024.

"Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya merasa perlu untuk meminta klarifikasi dari Kepala BPIP, sebab bukan kali pertama pernyataan kontroversial dilontarkan oleh yang bersangkutan.

"Menurut kami sudah yang keempat kali ini pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara, jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," tuturnya.

Dia pun mengingatkan Kepala BPIP agar ke depannya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tak menimbulkan polemik, serta merepresentasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

"Saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang pancasilais. Harusnya di Republik ini, manusia yang paling pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (14/8), BPIP menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Sehubungan dengan berkembangnya wacana di publik terkait dengan tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Yudian menegaskan bahwa pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Keberagaman menjadi salah satu fondasi utama dalam pengamalan Pancasila , terutama dalam menjaga persatuan bangsa dan mencegah paham radikalisme serta terorisme. Perlu dipahami bahwa keberagaman adalah ruh Pancasila yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) periode 2022-2026, Philip Kuntjoro Widjaja berpendapat, keberagaman adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Serta menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman ideologi yang dapat merusak keutuhan bangsa.

Ia menjelaskan, keberagaman penting sekali dalam pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah diterima secara luas oleh seluruh elemen masyarakat, yang mencakup aspek keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

"Menghormati dan mengakui perbedaan adalah langkah mendasar dalam membangun masyarakat yang adil. Dalam konteks keadilan sosial, keberagaman menjadi cerminan dari komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang suku, agama, atau ras," kata Philip di Jakarta, Sabtu (24/8/2024.

Philip menekankan keberagaman tidak boleh dianggap sebagai tantangan, melainkan sebagai kekayaan yang harus dirawat dan dikembangkan. Menurutnya, Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan potensi beragam dari masyarakat Indonesia, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa.

Sebagai seorang akademisi yang secara aktif memperhatikan isu toleransi dan keberagaman, Philip menyampaikan pendapatnya tentang isu pemaksaan penggunaan atribut agama tertentu, seperti dalam pemakaian jilbab pada perempuan yang dipaksakan di lembaga pendidikan tertentu. Juga pelarangan anggota Paskibraka putri mengenakan jilbab yang sempat ramai sebelum peringatan HUT ke-79 RI di IKN.

"Toleransi itu terjadi di tengah-tengah, bukan dari dua pihak yang saling memaksakan kehendak. Ada kalanya pihak pertama yang mengalah, dan ada kalanya pihak kedua yang harus mengalah. Beragama dan berkeyakinan tidak mungkin dilakukan secara sehat jika masing-masing pihak ingin menang sendiri. Karena itu, moderasi dalam beragama adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman,? katanya.

Menurut Philip, pemerintah perlu proaktif dalam memediasi konflik yang muncul akibat perbedaan pemahaman, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya moderasi dalam beragama. Pemerintah harus adil dalam penegakan hukum dan memberikan pendidikan yang memadai untuk mengurangi potensi konflik. Ia juga menyoroti perlunya komunikasi dan kolaborasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan.

Mengenai relevansi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menangkal ideologi transnasional seperti ISIS, Prof. Philip dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah pondasi yang kuat untuk melawan berbagai bentuk ideologi radikal.

"Pancasila adalah visi dan pondasi negara yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar mengamalkan Pancasila melalui pendidikan dan contoh nyata yang bisa diikuti oleh semua elemen masyarakat,? imbuhnya.

Philip juga menyebut Pancasila sebagai vaksin kultural yang dapat membentuk imunitas ideologis bangsa Indonesia. Dirinya berujar, jika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dengan benar, bangsa Indonesia akan memiliki imunitas yang kuat terhadap paham-paham radikal dan intoleransi. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi pedoman hidup yang dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan.

Ia berharap agar seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, dapat berperan aktif dalam mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila tidak harus dilakukan dengan hal-hal besar, tetapi bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang berdampak positif bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap elemen bangsa wajib mengoptimalkan kemampuannya masing-masing. Bagi yang mampu berkontribusi besar, lakukanlah yang besar. Jika saat ini hanya mampu berkontribusi dalam skala yang kecil, tetaplah bergerak dan jangan diam.

"Dengan semangat gotong royong dan pengamalan Pancasila yang nyata, saya yakin bahwa Indonesia akan terus maju dan kuat dalam menghadapi tantangan global. Keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang harus dirayakan dan dijaga agar semangat persatuan dan kesatuan bangsa tetap hidup dalam setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik," kata Philip.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa menyampaikan pesan dari warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas tentang biaya makan yang bisa dikatakan belum layak dalam satu hari.

Kata Supriansa, biaya makan untuk satu orang narapidana atau warga binaan lapas hanya Rp 20.000 per hari.

Mulanya, ia menyampaikan bahwa sejauh ini persoalan lapas satu per satu mulai dibenahi.

"Hanya satu yang jadi pikiran kita, setelah saya tanya-tanya (warga binaan), ternyata anggaran BM ini atau biaya makan warga binaan itu, itu belum naik-naik dari berapa puluh tahun lalu sampai sekarang yaitu sekitar Rp 20.000 per kali tiga kali makan, dalam satu hari satu malam," kata Supriansa dalam ruang rapat Komisi III DPR, Jumat (23/8/2024).

Supriansa menyampaikan itu di hadapan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) baru, Supratman Andi Agtas saat rapat kerja membahas evaluasi anggaran 2023.

Atas temuan tersebut, Supriansa mengaku tak terbayangkan apa saja menu yang didapat para narapidana selama berada di Lapas jika hanya Rp 20.000 satu harinya.

"Jadi kalau kita lihat, Rp 20.000 dibagi tiga kali makan, maka bisa dibayangkan apa menunya, bagaimana lauknya dan seterusnya," ungkap dia.

Politikus Partai Golkar ini lantas meminta temuan itu menjadi perhatian jajaran Kementerian Hukum dan HAM, utamanya Dirjen Lapas.

Sebab, berdasarkan temuan itu, biaya makan tersebut sudah lama tidak pernah diubah.

"Itu bisa jadi perhatian, Pak Menteri dan jajaran terutama Dirlapas bisa jadi atensi ke depannya, karena ini lama katanya enggak pernah diubah. Dan ini jadi atensi kita juga dari warga binaan sampaikan ke kita," kata dia.

"Sengaja saya sampaikan di saat membicarakan anggaran, mudah-mudahan anggaran bisa ditingkatkan," ujar dia.

Ditemui usai rapat, Supratman mengaku hal itu memang menjadi masalah selama ini.

Namun, ia belum tahu berapa jumlah total warga binaan lapas.

Ia pun berjanji bakal meningkatkan biaya makan tersebut ke depannya.

"Ya itu yang memang jadi problem ya karena memang warga binaan kita, saya belum tahu jumlah pastinya berapa. Tapi, di Kementerian Hukum dan HAM itu kira-kira total anggaran untuk biaya makan itu kurang lebih Rp 1,3 atau 1,4 triliun. Itu kalau dihitung per kepala jatuhnya Rp 20.000, sudah sekian lama itu tidak naik naik," kata Supratman saat ditemui.

"Nah itu saya lagi berjuang kepada Komisi 3 sudah memberikan dukungan agar peningkatan uang makan itu bisa lebih ditingkatkan, namun demikian nanti pada saat rapat badan anggaran maupun kepada pimpinan DPR akan saya laporkan," ujar dia.