JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu terkait rencana untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane ke negara asalnya.

Menteri Agus menyampaikan bahwa sejumlah isu turut dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya soal penanganan para tersangka pidana mati. Dia tak menampik, jika salah satu yang dibahas soal rencana pemulangan terpidana mati, Mary Jane ke negara asalnya.

"Tadi termasuk itu yang kami bahas, masalah transfer of prisoner ya. Ada permintaan dari negara, beberapa negara kepada pemerintah Indonesia," kata Menteri Agus usai pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung.



Mantan Wakapolri ini mengaku transfer of prisoner ini memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Hanya saja, belum ada aturan turunannya untuk mengatur hal tersebut.

Oleh karenanya, kata dia, hal ini perlu dilakukan pembahasan dari aspek hukumnya. "Kita akan mencari solusi terbaik seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara-negara lain,? katanya.

?Karena bila tidak nanti kita transfer ke sana, mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas teknis dan waktu pemindahan tahanan kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso ke negara asalnya.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.

Agus mengatakan, pemindahan tersebut layak dipertimbangkan karena beberapa hal diantaranya diatur dalam UU Pemasyarakatan, dan mengurangi beban negara.

Mary Jane juga dianggap telah menyelesaikan lebih dari dua pertiga masa tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Agus melanjutkan, proses pemindahan akan berjalan dengan lancar jika pihak Filipina mau mengakui kedaulatan sistem hukum di Indonesia dan setuju menyelesaikan masa tahanan di sana.

"Maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan transfer operasional sesuai dengan permintaan daripada negara-negara yang mengajukan itu," tambah Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoner di Indonesia, namun pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

"Karena UU tidak mengatur, tidak menyuruh, dan melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Syarat pertama, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat kedua, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Nantinya, pemerintah Filipina juga harus menyetujui apabila terdapat permintaan pemindahan narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di negara tersebut untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Imipas bahas pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina

Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas sejumlah isu terkini, mulai dari rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) hingga wacana pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin itu, Menteri Imipas dan Jaksa Agung juga membahas permasalahan jumlah tahanan atau narapidana yang lebih banyak dari kapasitas rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan (overcapacity).

"Syukur alhamdulillah berbagai permasalahan sudah kami bahas. Dari masalah over kapasitas penghuni, kemudian peralihan rupbasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan para terpidana mati," kata Agus saat jumpa pers usai pertemuan tersebut.

Wacana pemindahan rupbasan ke Kejaksaan Agung dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM (sekarang Menteri Hukum) Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (4/9).

Menurut Supratman, Kementerian Hukum dan HAM telah membahas rencana pelimpahan kewenangan rupbasan kepada Kejaksaan Agung karena mengingat sudah adanya Badan Pemulihan Aset di instansi tersebut.

Sementara itu, wacana pemindahan Mary Jane ke negara asalnya mengemuka usai Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr menyampaikan rencana kepulangan Mary Jane melalui keterangan tertulis pada Rabu (20/11).

Adapun mengenai overcapacity, Kementerian Imipas telah menetapkan persoalan tersebut sebagai salah satu dari 13 program akselerasi yang selaras dengan misi Astacita Presiden Prabowo. Kementerian ini bertekad mengurai permasalahan kapasitas tersebut.

Selain persoalan rupbasan, Mary Jane, hingga overcapacity, Menteri Imipas dan Jaksa Agung juga membahas pengembangan sumber daya manusia, termasuk soal pendampingan dalam program kerja di Kementerian Imipas.

"Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara," tutur Agus.

Senada dengan Menteri Imipas, Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dan menjalin kerja sama yang baik dengan Kementerian Imipas.

"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan, yang pada intinya adalah sinergisitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imipas dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Burhanuddin.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto blak-blakan mengenai rencana memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan lima orang yang tersisa dari geng narkoba Bali Nine. Agus mengatakan rencana pemulangan melalui transfer of prisoner itu masih dibahas.

"Tentunya ini masih dalam pembahasan dari aspek hukum. Jadi, memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner," kata Agus di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Agus menerangkan, transfer of prisoner itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 1. Kata Agus, ayat 2 dalam beleid berbunyi transfer of prisoner diatur dengan undang-undang, akan tetapi saat ini tidak ada UU yang mengatur soal itu.

"Namun pada ayat duanya itu kan ada ketentuan harus diatur dengan undang-undang. Harusnya kan di bawah, harusnya undang-undang diaturnya dengan aturan yang di bawah," ujarnya.

Agus mengatakan pihaknya telah membentuk tim terkait hal tersebut. Tim itu nantinya akan menyusun aturan yang akan menjadi dasar untuk bisa melakukan transfer of prisoner.

"Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner," kata Agus.

Menurut Agus, dalam hal ini, harus ada mutual agreement antarnegara. Dia berharap narapidana WNI yang berada di luar negeri juga bisa dipulangkan melalui transfer of prisoner.

"Mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujarnya.

Sejauh ini, Agus mengungkap ada sejumlah negara yang mengirimkan permintaan transfer of prisoner ke Indonesia. Yang terbaru, yaitu dari negara Prancis, Australia, dan Filipina.

"Dari Prancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu," terang dia.

Rencana Napi Dipindahkan dari RI

Indonesia bakal memindahkan sejumlah narapidana ke negara asalnya. Mereka yang dipindah itu terdiri atas terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dan lima anggota geng narkoba Bali Nine.

Pemerintah menyebutkan tidak ada grasi yang diberikan ke para terpidana itu. Para terpidana itu diserahkan ke negara asalnya dengan proses transfer of prisoner.

Penjelasan Yusril

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan Mary Jane diatur dalam kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA. Yusril mengatakan saat ini Indonesia memang tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal.

Namun Yusril menyebutkan kebijakan itu tetap bisa dilakukan. Dia mengatakan kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden dapat menjadi dasar pemulangan narapidana ke negara asal.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11).

Sisa Anggota Bali Nine Akan Dipulangkan ke Australia

Selain Mary Jane, Indonesia berencana memulangkan lima orang yang tersisa dari geng narkoba Bali Nine. Para terpidana Bali Nine yang akan dipulangkan itu masih menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Penjelasan Menko Yusril

Menko Yusril juga telah menjelaskan alasan RI menyetujui pemulangan sisa anggota geng narkoba Bali Nine yang berkewarganegaraan Australia itu. Yusril menegaskan pemulangan itu merupakan bentuk transfer of prisoner menjalani pidana penjara.

"Mereka ditransfer ke Australia dalam status sebagai narapidana dan akan meneruskan menjalani hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (24/11).

Yusril mengatakan kebijakan grasi ataupun remisi terhadap napi yang dipulangkan diserahkan kepada pemerintahan Australia. Dia menjelaskan, pemerintah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pembinaan napi tersebut.

(whn/dhn)

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas teknis dan waktu pemindahan tahanan kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso ke negara asalnya.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.

Agus mengatakan, pemindahan tersebut layak dipertimbangkan karena beberapa hal diantaranya diatur dalam UU Pemasyarakatan, dan mengurangi beban negara.

Mary Jane juga dianggap telah menyelesaikan lebih dari dua pertiga masa tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Agus melanjutkan, proses pemindahan akan berjalan dengan lancar jika pihak Filipina mau mengakui kedaulatan sistem hukum di Indonesia dan setuju menyelesaikan masa tahanan di sana.

"Maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan transfer operasional sesuai dengan permintaan daripada negara-negara yang mengajukan itu," tambah Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoner di Indonesia, namun pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

"Karena UU tidak mengatur, tidak menyuruh, dan melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Syarat pertama, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat kedua, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Nantinya, pemerintah Filipina juga harus menyetujui apabila terdapat permintaan pemindahan narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di negara tersebut untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengunjungi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (25/11/2024).

Kedatangan Agus Andrianto beserta rombongan disambut langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

“Hari ini saya kedatangan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan,” ujar Jaksa Agung di Gedung Utama Kejagung.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa banyak pembahasan dilakukan antara Kejagung dan Kementerian Imipas.

Ia menekankan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk mendukung kerja-kerja kelembagaan.

“Intinya adalah sinergisitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Agus Andrianto menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia membahas berbagai persoalan yang terjadi di sektor Pemasyarakatan.

Hal-hal yang dibahas termasuk peralihan terpidana mati, serta peralihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan) yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

“Dari masalah over kapasitas, kemudian peralihan Rubasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan para tersangka pidana mati, serta pengembangan sumber daya manusia,” jelas Agus.

Mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta pendampingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian Imipas.

Agus menegaskan bahwa Kejagung siap mendukung dan memberikan pendampingan terhadap seluruh program Kementerian Imipas.

“Termasuk pendampingan dalam program kerja dan anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun tugas-tugas lain yang nanti akan kami laksanakan,” kata Agus.

“Syukur Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengunjungi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (25/11/2024).

Kedatangan Agus Andrianto beserta rombongan disambut langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

“Hari ini saya kedatangan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan,” ujar Jaksa Agung di Gedung Utama Kejagung.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa banyak pembahasan dilakukan antara Kejagung dan Kementerian Imipas.

Ia menekankan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk mendukung kerja-kerja kelembagaan.

“Intinya adalah sinergisitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Agus Andrianto menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia membahas berbagai persoalan yang terjadi di sektor Pemasyarakatan.

Hal-hal yang dibahas termasuk peralihan terpidana mati, serta peralihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan) yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

“Dari masalah over kapasitas, kemudian peralihan Rubasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan para tersangka pidana mati, serta pengembangan sumber daya manusia,” jelas Agus.

Mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta pendampingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian Imipas.

Agus menegaskan bahwa Kejagung siap mendukung dan memberikan pendampingan terhadap seluruh program Kementerian Imipas.

“Termasuk pendampingan dalam program kerja dan anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun tugas-tugas lain yang nanti akan kami laksanakan,” kata Agus.

“Syukur Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara soal rencana pemerintah untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane dan tahanan Bali Nine ke Filipina dan Australia.

Menurutnya, wacana terkait pemulangan terpidana atau transfer of prisoner Mary Jane dan Bali Nine ke negara asalnya masih dibahas oleh pemerintah.

“Sekarang belum ya [pemulangan terpidana ke negara asal] masih dalam pembahasan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan amanat UU No 22/2022 tentang pemasyarakatan, pasal 45 ayat 1. Dikatakan, bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoner dari Indonesia ke negara asal tahanan.

Namun, Agus tak menampik bahwa ayat 2 beleid tersebut menyebutkan transfer of prisoner diatur dengan undang-undang. Padahal, kata dia, saat ini tidak ada UU yang mengatur soal transfer tahanan dari Indonesia ke negara asalnya.

Mantan Wakapolri tersebut mengatakan pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum melaksanakan transfer of prisoner, seperti Mary Jane dan tahanan Bali Nine. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama.

“Mengingat mereka juga telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 hukuman kemudian keberadaan di sini menjadi beban,” jelasnya.

Senada dengan pernyataan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, Agus mengatakan negara yang bersangkutan harus mengakui kedaulatan dan sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga harus melanjutkan sisa hukuman di sana.

“Kemudian, tidak ada permasalahan di belakang hari maka mungkin kita akan pertimbangkan transfer of prisoner kepada beberapa [tahanan] sesuai dengan negara-negara yang mengajukan itu,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia telah sepakat untuk memulangkan lima orang terpidana seumur hidup Bali Nine ke Australia. Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Kelimanya saat ini tengah menjalani hukuman seumur hidup karena kasus penyelundupan narkoba. Mereka ditangkap di Bandara Ngurai Rai karena ditemukan heroin terikat di tubuh mereka.

Sebagai informasi,kelompok yang dikenal dengan nama Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005.

Selain memulangkan tahanan seumur hidup bagian dari Bali Nine, pemerintah Indonesia juga akan mengupayakan kepulangan tahanan Indonesia yang ditahan di Australia.

"Presiden [Prabowo Subianto] telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas seperti yang dilansir Reuters pada Minggu 24 November 2024.

Kesepakatan ini diduga merupakan hasil perundingan antara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Prabowo selama pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Reuters melaporkan bahwa belum lama ini Indonesia mengonfirmasi Mary Jane Veloso, seorang wanita Filipina yang dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba dalam kasus terpisah, akan diizinkan menjalani sisa hukumannya di negara asalnya.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan proses pemindahan lima narapidana geng narkoba Bali Nine masih dalam pembahasan. Dia menyebutkan pembahasan yang dilakukan terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Agus mengatakan, dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 45 ayat 1 bahwa narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian. Namun, menurut dia, pada ayat 2 disebutkan ayat 1 dapat dijalankan jika dibuat ketentuan undang-undang dalam perjanjian yang dimaksud.

"Ya sekarang belum ya (dilakukan proses pemindahan), karena masih dalam pembahasan. Artinya, sesuai dengan amanat UU 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, memang pasal 45 kalau tidak salah ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoner. Hanya di ayat 2-nya diatur dengan UU, yang harusnya UU aturannya harus di bawah, diatur dengan aturan yang lebih rendah, ini diatur dengan UU," terang Agus kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Agus menerangkan proses transfer of prisoner ini dapat dipenuhi dengan adanya pertimbangan. Dia juga menjelaskan jika para narapidana kasus Bali Nine saat ini sudah menjalani 2/3 hukuman di Indonesia.

"Namun ini apabila menjadi kebijakan dari pada dengan berbagai pertimbangan, tentunya kita akan lihat situasinya. Mengingat juga mereka sudah menjalani hukuman lebih daripada 2/3 hukum. Kemudian juga keberadaannya di sini juga menjadi beban kalau memang itu dilanjutkan penahanannya," jelas Agus.

Dia juga menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah menjelaskan beberapa pertimbangan yang akan dibahas dalam proses transfer of prisoner terhadap narapidana kasus Bali Nine ini.

"Sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Hukum, Pak Yusril, bahwa mereka mengakui kedaulatan Indonesia, sistem hukum di Indonesia, kemudian akan melanjutkan sisa hukumannya di sana, kemudian tidak akan ada permasalahan di belakang hari, maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan transfer of prisoner daripada beberapa sesuai dengan permintaan daripada negara-negara yang mengajukan itu," terang Agus.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

(maa/maa)

Medan -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan bersama dengan Satgas TPPO Polda Sumut menggagalkan penyelundupan dua calon PMI ilegal di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang. Rencananya, dua pekerja ini akan diberangkatkan ke Malaysia.

Kepala Kantor Imigrasi Medan Wahyu Hidayat mengatakan keberangkatan dua PMI ilegal itu dilakukan pada Jumat (22/11/2024). Pengungkapan itu berawal saat petugas Imigrasi Bandara Kualanamu mencurigai tiga perempuan yang akan berangkat ke Malaysia.

"Berawal dari kecurigaan petugas terhadap tiga orang perempuan WNI yang akan berangkat Malaysia dengan menggunakan maskapai plat swasta," kata Wahyu, Minggu (24/11).

Wahyu menyebut banyak modus yang dilakukan oleh agen dan calon PMI ilegal agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas Imigrasi. Misalnya, dengan mengaku akan berlibur atau yang lainnya. Setelah diamankan, kata Wahyu, ketiganya diserahkan ke Polda Sumut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Berbagai cara atau modus tertentu yang dilakukan oleh agen atau calon PMI untuk mengelabui petugas Imigrasi pada saat pemeriksaan penumpang dengan mengaku akan berlibur atau berwisata ke luar negeri. Namun, atas kejelian petugas Imigrasi dalam identifikasi seseorang saat melakukan wawancara pada counter, sehingga petugas Imigrasi KNO dapat mencegah calon PMI yang patut diduga akan bekerja secara Ilegal," jelasnya.

"Ini merupakan implementasi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam upaya memberantas dan mencegah TPPO," sambungnya.

Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono menyebut bahwa ketiga orang yang diamankan itu bernama Desi Krystin, Emi Kurniati dan Githa Rubyamah. Desi dan Emi merupakan calon PMI ilegal yang akan dipekerjakan di Malaysia, sedangkan Githa adalah agennya.

"Agen ini menawarkan pekerjaan sebagai ART dan jaga orang tua dengan upah per bulan sebesar RM 1500 atau Rp 5,2 juta," jelasnya.

Sumaryono menjelaskan bahwa agen tersebut juga membantu membiayai kedua PMI ilegal itu untuk pengurusan paspor dan pembelian tiket. Nantinya, biaya yang dikeluarkan pelaku Githa akan dipotong dari gaji yang bakal diterima para calon PMI setelah bekerja.

"Agen ini yang mengarahkan calon PMI apabila di bandara ditanya petugas imigrasi soal tujuan ke Malaysia, maka harus dijawab untuk jalan-jalan," sebutnya.

Perwira menengah Polri itu menyebut agen tersebut kini telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Sumut. Sementara dua calon PMI itu dititipkan di kantor Sentra Bahagia Medan milik Kementerian Sosial.

"Untuk pemulangan calon PMI itu akan bekerjasama dengan kantor BP3MI Sumut. Terhadap agen penyidik menerapkannya sebagai tersangka," pungkasnya.

(afb/afb)

Jakarta -

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menjaring 687 warga negara asing (WNA) dalam operasi Jagratara yang dilaksanakan di 270 titik di seluruh Indonesia selama 12-15 November 2024. Operasi ini merupakan bagian dari program 100 hari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam operasi ini, 50 unit pelaksana teknis Keimigrasian turun melaksanakan operasi. Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M Godam menginstruksikan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan melakukan pengendalian dan komando secara terpusat.

"Dari 687 WNA yang kami jaring, 128 di antaranya kami tindak lanjuti. Kasusnya bermacam-macam, mulai berkegiatan tidak sesuai izin tinggal yang diberikan hingga masuk dan tinggal secara ilegal di Indonesia," ujar Godam dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dari seluruh unit pelaksana teknis yang menjalankan operasi, Kantor Imigrasi Surabaya merupakan kantor Imigrasi yang melakukan pengawasan WNA terbanyak dengan jumlah WNA yang dijaring sebanyak 92 orang. Lalu diikuti Kantor Imigrasi Batam sebanyak 64 orang dan Kantor Imigrasi Tanjung Priok sebanyak 48 orang.

Kemudian Godam menjelaskan kasus-kasus kegiatan WNA yang tak sesuai dengan izin tinggal antara lain indikasi prostitusi, bekerja sebagai terapis dan layanan kecantikan di salon, juru masak, berdagang pakaian, berdagang rokok elektrik, hingga menjadi mandor proyek.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menjelaskan tujuan utama Operasi Jagratara adalah untuk memastikan setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.

"Operasi ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya jumlah pendatang, terutama di sektor pariwisata dan investasi," jelas Agus.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan tiga operasi Jagratara sepanjang 2024 dengan lebih dari 3.000 WNA yang terjaring. Operasi akan terus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna memastikan WNA yang datang dan berada di Indonesia adalah mereka yang berkualitas.

"Sesuai arti nama Jagratara, yaitu 'selalu waspada', jajaran Imigrasi akan mewaspadai seluruh potensi pelanggaran dari orang asing di seluruh Indonesia. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi," tutup Agus.

Simak juga Video 'Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia':

[Gambas:Video 20detik]

(azh/dhn)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, langsung bergerak menangani persoalan kasus viral pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selain mencopot Kalapas terkait, Agus juga ternyata memindahkan 197 narapidana ke Nusakambangan.

"Sejak 21 Oktober hingga kemarin tanggal 20 November total ada 197 warga binaan dipindahkan dari masing-masing kanwil ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Dari 197 warga binaan yang dipindahkan, hampir semua kasusnya narkoba, baik bandar narkoba maupun diduga masih terkait jaringan narkoba," kata Agus kepada wartawan, Kamis (21/11/2024).

"Sisanya sebagian kecil narapidana kasus pembunuhan, ada yang penipuan online yang masa hukumannya masih lama," lanjut dia.

Agus lantas merinci 197 orang yang dipindah terdiri dari 30 warga binaan kanwil DKI Jakarta, 64 warga binaan kanwil Sumut, 48 warga binaan kanwil Jatim, 40 warga binaan dari Banten, 15 dari warga binaan kanwil Sumsel. Dia memastikan langkah ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Pemindahan 197 warga binaan ini untuk memutus mata rantai kejahatan baik pengendalian narkoba dari lapas, peredaran narkoba di lapas hingga pelaku-pelaku penipuan online yang beraksi dan mengendalikan sindikatnya dari dalam lapas," ucapnya.

Selain itu, dia menyebut upaya ini sebagai langkah untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Langkah ini seturut poin ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poin ketujuh itu berbunyi: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agus sudah memberikan sejumlah arahan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk menyikapi video pesta sabu di Lapas Tanung Raja. Agus meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.

Selain Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas, Agus menambahkan, petugas Lapas berinisial RB yang menyebarkan video tersebut juga diperiksa. Agus menekankan pemeriksaan harus adil.

"Sudah saya tekankan harus clear dan adil. Kalapas dan KPLP serta yang bersangkutan (RB) diperiksa secara adil. Dan (Dirjen Pas) tunjuk Plt pada dua jabatan (Kalapas dan KPLP) tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11).

Melihat Proses Pemindahan 88 Napi Berbahaya ke Lapas Nusakambangan:

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(maa/dnu)